paragmatic

Kaisar Pedang Kaisar Dewa

pinjaman online tanpa jaminan langsung cair

Bawaslu: KPU tak lakukan PSU sesuai rekomendasi******

"Tidak dapat dilaksanakannya PSU berdasarkan kajian KPU tidak memungkinkan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan (impossibility of performance) dan/atau rekomendasi dilaksanakan menjelang 10 hari setelah pemungutan suara sehingga tidak cukup waktu

Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tidak menindaklanjuti keseluruhan rekomendasi terkait pemungutan suara ulang (PSU), pemungutan suara susulan (PSS), dan pemungutan suara lanjutan (PSL).

Berdasarkan siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu, KPU hanya menjalankan rekomendasi itu di 1.521 tempat pemungutan suara (TPS). Padahal, Bawaslu mengeluarkan sebanyak 1.692 rekomendasi pemungutan dengan rincian 890 PSU, 146 PSL, dan 666 PSS.

Diketahui, KPU melaksanakan PSU rekomendasi PSU di 729 TPS (82 persen) dan tidak melaksanakan di 84 TPS (9 persen).

"Tidak dapat dilaksanakannya PSU berdasarkan kajian KPU tidak memungkinkan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan (impossibility of performance) dan/atau rekomendasi dilaksanakan menjelang 10 hari setelah pemungutan suara sehingga tidak cukup waktu bagi KPU untuk menyiapkan logistik PSU," kata Lolly.

Kemudian, terhadap 136 rekomendasi PSL, KPU melaksanakan PSL di 135 TPS (99 persen) dan tidak melaksanakan di 1 TPS (satu persen).

Menurutnya, tidak dapat dilaksanakannya PSL berdasarkan kajian Bawaslu adalah karena KPU tidak memungkinkan menyelenggarakan PSL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, untuk 666 rekomendasi PSS, KPU melaksanakan PSS di 657 TPS (99 persen) dan tidak dapat melaksanakan PSS di 9 TPS (satu persen).

PSS tidak dapat dilakukan di 9 TPS di Kabupaten Waropen, Provinsi Papua karena adanya konflik antar masyarakat yang hendak membagi surat suara antar caleg.

Dalam pembagian itu tidak ada titik temu dan saat ini sedang proses dalam penelusuran.

Selain itu, terdapat 77 rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti karena tidak mendapat surat balasan yang terjadi di 4 Provinsi, yakni:

Sulawesi tengah (Banggai Kepulauan 1, Donggala 2), Jawa Barat 3 (Kota Bekasi 3), Maluku 23 (Kota Ambon 3, Seram Bagian Barat 19, Maluku Tengah 1), dan Papua 48 (Kabupaten Jayapura).

"Terhadap hal ini, Bawaslu melakukan tindaklanjut melalui mekanisme penanganan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku," pungkas Lolly.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Yin Zu

gampang wd slot login

InJourney : Pengunjung F1 Powerboat 2024 mencapai 70.000 orang******

Medan (ANTARA) - PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney menyebutkan jumlah pengunjung balap perahu motor cepat internasional F1 Powerboat Danau Toba 2024, 2-3 Maret, mencapai 70.000 orang.

"InJourney mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang begitu antusias menyaksikan F1 Powerboat. InJourney berharap kesuksesan F1 Powerboat kali ini bisa memberikan dampak yang positif untuk pariwisata Danau Toba dan juga ekonomi masyarakat sekitar," kata Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata InJourney Maya Watono dalam keterangannya yang diterima di Medan, Senin.

Ia mengatakan dengan beragam acara yang sangat menarik, ditambah dengan keindahan Danau Toba, F1 Powerboat menjadi salah satu kejuaraan yang sangat dinanti.

Sejak hari pertama tiket penjualan dibuka pada 19 Februari, masyarakat langsung menyerbu sehingga tiket untuk kategori grandstand langsung ludes dalam tujuh hari.

F1 Powerboat Danau Toba 2024 berhasil menyedot minat masyarakat karena memadukan kejuaraan olahraga air berskala internasional dengan berbagai pertunjukan mulai dari kompetisi Solu Bolon, Aquabike Indonesia Championship, festival musik yang menampilkan musisi-musisi papan atas dan lokal seperti Wali, Ada Band, dan Radja, serta kehadiran pameran UMKM yang tak kalah menarik.

F1 Powerboat Grand Prix Danau Toba 2024 yang berlangsung di Pelabuhan Mulia Raja, Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara diikuti sekitar 17 pembalap yang berasal dari 11 negara.

Pembalap dari Sharjah Team Rusty Wyatt tampil sebagai pemenang, sementara Erik Stark (SWE) dari Victory Team di posisi kedua, dan Jonas Andersson (SWE) dari Team Bình Định-Vietnam di posisi ketiga.

InJourney juga menghadirkan kompetisi Solu Bolon yang diikuti delapan tim dari kabupaten sekitar Danau Toba. Kompetisi Solu Bolon memperebutkan hadiah total sebesar Rp250 juta.

Baca juga: InJourney klaim F1 Powerboat Danau Toba 2024 lebih baik dari tahun lalu

Bersamaan dengan F1 Powerboat, diselenggarakan pula Aquabike Indonesia Championship (AIC) yang merupakan ajang balap jetski nasional.

Ajang ini diikuti sekitar 20 pembalap Indonesia dan menjadi kesempatan bagi para atlet untuk meningkatkan performa terbaiknya, sehingga nantinya bisa menunjukkan prestasinya dalam Aquabike Jetski World Championship yang akan kembali diselenggarakan di Danau Toba pada akhir tahun ini.

Kesuksesan F1 Powerboat 2024 diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi yang bisa melebihi pelaksanaan F1 Powerboat 2023 yang mampu memberikan dampak ekonomi hingga Rp1,68 triliun

Penyelenggaraan kegiatan di sejumlah destinasi pariwisata super prioritas (DPSP), termasuk Danau Toba merupakan salah satu upaya dari InJourney untuk pengembangan ekosistem pariwisata di Indonesia.

Adanya kegiatan ini diharapkan bisa menjadi pemicu dalam menciptakan sustainable tourism di Indonesia sehingga dampaknya terhadap perekonomian bisa semakin luas.

"Penyelenggaraan kegiatan merupakan salah satu upaya untuk pengembangan destinasi pariwisata dan menjadi katalis untuk menciptakan multiplier effect yang luas. Namun, untuk membangun destinasi pariwisata, butuh kami membutuhkan concerted effort melalui kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, swasta, hingga BUMN, dan ini merupakan salah satu kolaborasi luar biasa yang harus terus berkelanjutan," katanya.

Baca juga: Menpora: Pedayung Solu Bolon berpotensi jadi atlet dayung nasional
Baca juga: Pembalap debutan Rusty Wyatt menang F1 Powerboat Danau Toba 2024

Pewarta: Juraidi
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

galaksi yang luas

seribu buku mimpi

Bawaslu menduga pelanggaran di Kuala Lumpur libatkan orang selain PPLN******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan potensi pelanggaran dalam proses pemilu yang terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia, ada dugaan melibatkan sejumlah orang selain panitia pemilihan luar negeri (PPLN) yang bertugas di wilayah tersebut.

Namun, Rahmat Bagja belum menyebutkan secara perinci pihak tersebut. Dia akan melakukan penjelasan lebih lanjut setelah peninjauan terhadap pemungutan dan penghitungan suara di Kuala Lumpur selesai.

"Potensi pelanggaran yang terjadi, dan ini diduga melibatkan PPLN, juga beberapa orang di luar PPLN," kata Rahmat Bagja di Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, Rabu.

Rahmat mengaku telah meminta petugas panitia pengawas pemilu (panwaslu) di Kuala Lumpur untuk bekerja sebaik-baiknya dan merekomendasikan perbaikan dalam penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU).

Menurut dia, ada banyak persoalan yang menjadi catatan pihaknya terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Kuala Lumpur. Bahkan, dia memandang harus ada pembenahan dan perbaikan sistem penyelenggaraan pemilu di luar negeri, khususnya di Kuala Lumpur.

Sebelumnya, Senin (28/2), dia menyebutkan salah satu dari tujuh mantan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, diduga melakukan pelanggaran pidana.

Selain itu, lanjut dia, proses pemilu di Kuala Lumpur termasuk melanggar administrasi karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Pasal tersebut mengatur bahwa pemungutan suara ulang di tempat pemungutan suara (TPS) paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara, 24 Februari 2024.

KPU bakal melakukan PSU di Kuala Lumpur pada tanggal 9—10 Maret 2024. PSU di wilayah luar negeri tersebut bakal menggunakan dua metode, yakni metode pencoblosan di TPS dan menggunakan kotak suara keliling (KSK).

Baca juga: Survei: Mayoritas warga merasa puas terhadap Pemilu 2024
Baca juga: Penelitian temukan Pemilu 2024 tingkatkan risiko kecemasan dan depresi

Pemilu 2024 meliputi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Peserta pemilu anggota legislatif (pileg) sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pileg juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Pada waktu yang sama, Rabu (14 Februari 2024), diselenggarakan pula Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 yang diikuti pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Pedang Sembilan Alam tidak memiliki Dantian

pastijp

KPU Kalbar targetkan rekapitulasi Pemilu selesai pada 8 Maret******

Pontianak (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Syarifuddin Budi menargetkan proses rekapitulasi Pemilu 2024 di Kalbar akan selesai pada 8 Maret mendatang.

"Sampai saat ini, proses rekapitulasi di kabupaten/kota telah hampir selesai. Saat ini, proses tersebut masih berlangsung di Kabupaten Sintang dan Landak, yang dijadwalkan akan selesai pada hari ini," kata Budi di Pontianak, Senin.

Terkait hal tersebut, Budi menyatakan optimisme bahwa proses rekapitulasi di kabupaten/kota tidak akan bergeser dari jadwal yang telah ditetapkan.

Menurutnya, beberapa daerah, seperti Mempawah, Sekadau, Sanggau, dan Kayong Utara, telah menyelesaikan rekapitulasi dan mengirimkan hasilnya ke tingkat provinsi.

Sementara itu, Kapuas Hulu dan Sambas dijadwalkan akan menyampaikan hasil rekap pada tanggal 4 Maret 2024.

Budi menyatakan bahwa sebelum tanggal 5 Maret 2024, seluruh hasil rekapitulasi di kabupaten/kota diharapkan sudah diterima oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat.

"Proses rekapitulasi di tingkat provinsi dijadwalkan berlangsung dari tanggal 6 hingga 8 Maret 2024, dimulai pada Rabu malam dan berlanjut ke Kamis pagi. Kami berharap agar proses ini dapat selesai tepat waktu pada tanggal 8 Maret 2024, sehingga dapat masuk dalam jadwal rekapitulasi di tingkat nasional pada tanggal 10 Maret 2024 untuk pembacaan hasil pemilu," tuturnya.

Budi menegaskan bahwa proses rekapitulasi pemilu di Kalimantan Barat telah berjalan dengan baik, mulai dari proses pungut hitung, rekapitulasi di tingkat PPK hingga kabupaten/kota.

Selain itu, proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) juga telah dilaksanakan sebagai respons terhadap berbagai kekeliruan administrasi dan potensi kecurangan.

Dia mengatakan, sebelum H-10, PSU dan PSL sudah dilaksanakan di 17 titik, termasuk di enam kabupaten/kota seperti Singkawang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Melawi, Ketapang, dan Kayong Utara.

Pihaknya juga meminta saksi dari peserta pemilu untuk menyampaikan temuan di lapangan ke KPU.

"Perlu saya sampaikan, masih ada ruang untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran pemilu, baik administratif, pidana, maupun kode etik. Harapannya adalah agar masalah serius dapat diatasi sebelum proses rekapitulasi provinsi selesai, sehingga evaluasi pemilu Kalimantan Barat ke depan hanya mencatat catatan kecil," kata Budi.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Yan Shuai

istanacasino

Puluhan hiu paus bermigrasi ke perairan Kaimana Papua******

....ikan raksasa tersebut lebih dominan ditemui wisatawan di Teluk Bicari dan Teluk Triton

Kaimana (ANTARA) - Sedikitnya 98 hiu paus (Rhincodon Typus) terpantau bermigrasi ke perairan perairan Teluk Triton dan Teluk Bicari Kaimana, Papua Barat, sejak beberapa waktu belakangan.

Kepala Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Kaimana-Fakfak Eli Auwe di Kaimana, Kamis, mengatakan sebaran hiu paus di perairan Kaimana diketahui melalui hasil monitoring yang dilakukan Yayasan Konservasi Indonesia (YKI) dan BLUD UPTD KKP Kaimana pada 2023.

"Tercatat ada 98 ekor hiu paus yang bergerak atau beraktivitas di perairan Teluk Bicari dan Teluk Triton menyesuaikan dengan arah serta pola bagan yang beroperasi di wilayah itu," jelas Eli Auwe.

Baca juga: Balai Besar Teluk Cendrawasih identifikasi 13 spesies hiu paus baru

Untuk mengetahui pola pergerakan dari mamalia tersebut, kata dia, beberapa hiu paus telah dipasangi alat tag gun yang dilakukan oleh tim dari BLUD UPTD KKP Kaimana dan YKI. Selain sebagai pendeteksi, alat itu berfungsi untuk memudahkan pemantauan pola pergerakan dari hiu paus.

"Sewaktu-waktu pergerakannya ke perairan Pulau Adi dan Nusaulan, tetapi tidak lama karena minimnya bagan yang beroperasi di perairan itu, sehingga ikan raksasa tersebut lebih dominan ditemui wisatawan di Teluk Bicari dan Teluk Triton," tutur Eli

Menurut dia, pergerakan hiu paus tidak hanya terbatas di perairan Kaimana, namun sewaktu-waktu ikan tersebut bermigrasi ke Fakfak, Sorong Selatan, Teluk Cenderawasih, Sulawesi, NTT, NTB melalui Selat Banda, bahkan sampai ke Australia dan Samudera Hindia.

Baca juga: TN Teluk Cendrawasih ajak masyarakat jaga populasi hiu paus

Ikan tersebut menghabiskan siklus waktu yang lama di Kabupaten Kaimana.

Sebagai pengelola kawasan, Eli mengimbau masyarakat dan wisatawan yang melakukan kunjungan serta melihat langsung dari dekat mamalia laut tersebut agar tidak menyentuh hiu paus karena pergerakan ekornya bisa membahayakan.

"Ke depan kami akan menerapkan tata tertib bagi pengunjung maupun wisatawan, seperti jarak yang harus terjaga dari hiu paus dan tidak membunyikan mesin perahu long boatsaat ingin berinteraksi untuk memberikan keamanan serta kenyamanan bagi hiu paus," kata Eli Auwe.

Baca juga: KKP tandai kemunculan hiu paus di perairan Kaimana Papua Barat

Pewarta: Evarianus Supar
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Era Abadi: Penjaga

perhitungan kredivo

KPK segera sidangkan penyuap Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera menyidangkan para terdakwa pemberi suap terhadap Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK) dalam kasus dugaan korupsi suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

"Jaksa KPK Gilang Gemilang, pada Jumat (1/3) telah selesai melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan dengan Terdakwa Stevi Thomas C dan kawan-kawan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ali menerangkan terdakwa yang turut dilimpahkan perkaranya sebagai pihak pemberi suap pada tersangka AGK, yakni Kristian Wuisan, Daud Ismail dan Adnan Hasanudin.

Dengan pelimpahan tersebut, penahanan terhadap terdakwa kini beralih menjadi wewenang Pengadilan Tipikor dan dalam waktu dekat segera dilakukan pemindahan tempat penahanan sesuai dengan penetapan Majelis Hakim.

"Informasi dari Panitera Muda Tipikor, agenda persidangan untuk pembacaan surat dakwaan pada Rabu (6/3)," kata Ali.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Desember 2023.

Tersangka lainnya, yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang adalah KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan, antara lain, untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI, dan KW sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001

Tersangka AGK, RI, dan RA sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Baca juga: Putri Maluku Utara 2022 Gusti Chairunissya mangkir dari panggilan KPK

Baca juga: KPK panggil dua personel TNI ajudan Abdul Ghani Kasuba

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024