cicilan belanja online

Tetangga saya adalah succubus

Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******

Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.

Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.

"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.

Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.

Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.

"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).

Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.

Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.

Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.

Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.

Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.

Legenda di zaman modern

Melihat Realisasi Investasi 2022 di 10 Provinsi Pengangguran Tertinggi******

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis daftar 10 provinsi dengan pengangguranterbanyak di Indonesia per Agustus 2022. 

Jawa Barat menempati urutan pertama provinsi dengan jumlah pengangguran terbanyak dengan mencapai 8,31 persen pada Agustus 2022. Kemudian disusul Kepulauan Riau 8,23 persen, Banten 8,09 persen, DKI Jakarta 7,18 persen, Maluku 6,88 persen, dan Sulawesi Utara 6,61 persen.

Lalu, Sumatra Barat 6,28 persen, Aceh 6,17 persen, Sumatra Utara 6,16 persen, dan Kalimantan Timur 5,71 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan hal itu terjadi karena investasi saat ini lebih banyak menuju capital intensive (padat modal).

Artinya, kata Airlangga, perusahaan membutuhkan biaya modal lebih tinggi ketimbang kebutuhan biaya untuk tenaga kerja. Modal yang dimaksud pun merujuk pada mesin penyokong produksi seperti mesin, perlengkapan dan lainnya.

Lantas berapa investasi yang masuk di 10 provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi?

Berdasarkan data Kementerian Investasi Jawa Barat menjadi provinsi dengan realisasi investasi terbesar pada sepanjang 2022. Total penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Jawa Barat sebesar Rp174,6 triliun.

Sementara itu realisasi investasi di Kepulauan Riau pada 2022 mencapai Rp18,22 triliun dengan 5.487 proyek. Kemudian realisasi investasi di Banten masuk enam besar nasional. Total investasi yang masuk mencapai Rp80,2 triliun atau naik 38,41 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp57,96 triliun.

Lalu, DKI Jakarta menempati posisi kedua provinsi dengan investasi terbesar sepanjang 2022, yakni Rp143 triliun. Jumlah ini naik 38,4 persen dibanding 2021 sebesar Rp103,3 triliun. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta mengatakan peningkatan investasi terjadi karena berbagai inovasi layanan dan kemudahan perizinan investasi.

Selanjutnya, realisasi investasi Maluku pada 2022 mencapai Rp1,1 triliun, Sulawesi Utara Rp2,43 triliun, dan Sumatra Barat Rp3,9 triliun.

Kemudian, realisasi Aceh sepanjang 2022 mencapai Rp6,2 triliun atau menempati peringkat 27 dari 34 provinsi. Sementara investasi di Sumatra Utara Rp42,8 triliun dan Kalimantan Timur Rp58,7 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Peradaban ajaib empat puluh ribu tahun

Susi Air Rugi Pesawat Rp30,4 M Imbas Penyanderaan Pilot di Papua******

Kuasa Hukum Susi Air Donal Fariz mengatakan kliennya merugi besar imbas penyanderaan pilot oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) sejak 7 Februari lalu.

Donal mengatakan untuk nilai kerugian pesawat saja sudah mencapai US juta atau setara dengan Rp30,4 miliar (asumsi kurs Rp15.244 per dolar AS).

"Jadi harga pesawat itu saja US juta dan tidak diproduksi lagi sekarang, sudah close," kata Donal.

"Susah saya menghitungnya, yang jelas satu frekuensi penerbangan itu, nilai subsidi pemerintah lebih kurang Rp14 jutaan satu flight per jam. Sekarang penerbangan 22 hari ke Kabupaten Nduga tidak lagi bisa terlaksana. Nilai kerugian pesawat itu US juta," katanya.

Sebab itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah khususnya Direktorat Angkutan Udara Kementerian Perhubungan. Pasalnya subsidi yang diterima oleh Susi Air berasal dari APBN.

"Makanya Bu Susi tadi sampaikan teman-teman, yang diterima Susi Air itu adalah terbang oleh negara, karena jenisnya adalah subsidi dari APBN dan APBD dan per jam itu lebih kurang Rp14 juta atau Rp15 juta tergantung daerah masing-masing," katanya.

Pilot pesawat Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens masih disandera TPNPB-OPM sejak 7 Februari lalu. Hingga saat ini, upaya pembebasan pilot tersebut belum berhasil.

[Gambas:Video CNN]

Pesta Kematian Para Dewa

Tol Cisumdawu Ruas Cileunyi******

Tol Cisumdawu ruas Cileunyi-Jatinangor-Pamulihan-Sumedang-Cimalaka bakal dikenakan tarif mulai Selasa, 28 Februari 2023.

Hal itu sesuai Surat Keputusan (SK) Menteri PUPR soal penetapan tarif yang sudah dikantongi PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT) selaku operator jalan tol.

"Secara resmi menginformasikan diberlakukannya tarif jalan tol mulai hari Selasa, 28 Februari 2023 pukul 00:00," ujar Direktur Teknik dan Operasi PT Citra Karya Jabar Tol Bagus Medi Suarso dalam keterangan yang dikutip dari detik, Minggu (26/2).

"Penetapan tarif ini dilakukan sebagai pengembalian investasi, operasi dan pemeliharaan jalan tol yang dioperasikan" ujarnya.

Selanjutnya, ia mengimbau seluruh pengguna jalan agar mematuhi ketentuan dan tata tertib yang berlaku di jalan tol, salah satunya dengan menggunakan kartu Uang Elektronik (UE) hanya untuk satu kendaraan serta memastikan kecukupan saldo sebelum memasuki gerbang tol.

Berikut daftar tarif tol Cisumdawu dari pintu tol Cileunyi:

1. Cileunyi - Jatinangor

Golongan I Rp 7.500
Golongan II Rp 11.500
Golongan III Rp 11.500
Golongan IV Rp 15.500
Golongan V Rp 15.500

2. Cileunyi - Pamulihan

Golongan I Rp 14.500
Golongan II Rp 22.000
Golongan III Rp 22.000
Golongan IV Rp 29.000
Golongan V Rp 29.000

3. Cileunyi - Sumedang

Golongan I Rp 36.500
Golongan II Rp 54.500
Golongan III Rp 54.500
Golongan IV Rp 72.500
Golongan IV Rp 72.500

4. Cileunyi - Cimalaka

Golongan I Rp 41.500
Golongan II Rp 62.000
Golongan III Rp 62.000
Golongan IV Rp 83.000
Golongan V Rp 83.000

[Gambas:Video CNN]

Putri tertua dari keluarga terkenal

Tepatkah Langkah Jokowi Bubarkan Merpati?******

Nasib PT Merpati Nusantara Airlines(Persero) setelah sekarat selama beberapa tahun belakangan ini akhirnya terang. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan PT Merpati Nusantara Airlines akhirnya membubarkan maskapai pelat merah tersebut.

Dalam PP yang ditandatangani Jokowi pada 20 Februari 2023 itu, pembubaran Merpati Airline tak lepas dari putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus Pembatalan Perdamaian I 2022/ PN. Niaga Sby Jo Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/20l8/PN.Niaga Sby 2 Juni 2022 yang menyatakan perusahaan pailit.

Selanjutnya, pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran perseroan Merpati Airlines dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang BUMN. Lalu, peraturan perundang-undangan di bidang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kemudian, peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun penyelesaian pembubaran Merpati Airlines termasuk likuiditas dilaksanakan paling lambat lima tahun terhitung sejak perusahaan dinyatakan pailit.

Berdasarkan aturan tersebut, setelah dibubarkan, semua kekayaan sisa hasil likuidasi Merpati Airlines disetorkan ke kas negara.

Dalam kesempatan terpisah Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Yadi Jaya Ruchandi memaparkan 1.225 karyawan eks maskapai Merpati Airlines akan mendapatkan hasil penjualan aset senilai Rp54,8 miliar.

Ia menyebut pembagian hasil penjualan aset tahap pertama ini akan diberikan kepada kreditur, termasuk eks karyawan.

"Pembagian ini diharapkan dapat memberikan kepastian atas penyelesaian kewajiban Merpati Airlines kepada para kreditur dengan mengedepankan asas keadilan bagi seluruh pihak, termasuk kepada eks karyawan," kata Yadi.

Selain itu, penetapan pengadilan atas daftar pembagian tahap pertama menyebut pembagian atas gaji terutang kepada 50 eks karyawan Merpati Airlines sebesar Rp3,8 miliar.

Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai pembubaran ini sudah tepat. Maklum, penyakit keuangan Merpati Airline sudah kronis sejak 2008 lalu.

Kala itu, perusahaan merugi dan utangnya mencapai Rp2,8 triliun. Sementara aset yang dimiliki hanya Rp999 miliar. Ekuitasnya pun minus Rp1,84 triliun dan kerugiannya tembus Rp641 miliar.

Menurut Rizal, apabila Menteri BUMN Erick Thohir sudah mengambil langkah strategis dalam upaya penyehatan perusahaan tetapi tetap tak 'nendang', tentunya keputusan pailit menjadi tepat. Asalkan bisa mendorong kesehatan perusahaan plat merah yang lainnya di bidang perhubungan udara.

Meski begitu, kata Rizal, pembubaran ini ada konsekuensi berkaitan dengan sisa aset dan nasib pekerjanya. Hal ini tentu harus diselesaikan dan diberikan kompensasi yang tidak menjadi beban berikutnya pasca dibubarkan.

"Terutama bagi para pekerja yang dirumahkan. Pun demikian, sisa aset setelah dipenuhi kewajiban bagi pekerja dan perusahaan, harus segera dikembalikan ke negara," ucapnya kepada CNNIndonesia.com.

Ia menambahkan sebenarnya sekarang ini masih banyak BUMN yang kondisinya seperti Merpati. Ia mengatakan pemerintah juga harus mengambil langkah cepat untuk mengatasi masalah itu.

Kalau masih bisa diselamatkan, ia mengatakan pemerintah bisa mengobati BUMN itu berbagai treatment dan pengobatan. Terutama injeksi berkaitan dengan keuangan perusahaan.

"Setidaknya dapat memberikan 'darah segar' bagi perusahaan plat merah yang makin turun penerimaan usaha dan laba nya," imbuh Rizal.

Ia juga mengatakan kalau pemerintah tidak mampu, tentunya mesti cermat dan tepat dalam memilih perusahaan mana yang akan dipailitkan berikutnya.

Hal ini tentu dengan segala pertimbangan yang panjang, baik terkait dengan bisnis strategis, penyelamatan perusahaan negara, dan agen pembangunan sebagai lokomotif ekonomi nasional.

Sudah Miliki Garuda dan Maskapai Swasta

Bertarung di langit

IHSG Kembali Lesu, Hari Ini Ditutup di Level 6.843******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 6.843  pada Selasa (28/2). Indeks saham turun 11,5 poin atau 0,17 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI, investor melakukan transaksi sebesar Rp14,51 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 19,69 miliar lembar saham.

Pada penutupan sore ini, sebanyak 230 saham menguat, 284 saham terkoreksi, dan 222 saham lainnya stagnan.

Kemudian, di bursa saham Asia, indeks Nikkei 225 di Jepang tercatat naik 0,08 persen, index Kospi di Korea naik 0,42 persen. Sedangkan indeks Hang Seng Composite di Hong Kong turun 0,73 persen.

Bursa saham Eropa juga tak berbeda jauh. Indeks CAC 40 di Prancis naik 1,51 persen, disusul indeks FTSE 100 di Inggris naik 0,72 persen, serta Indeks DAX di Jerman naik 1,13 persen.

[Gambas:Video CNN]