rajawali303

Hunyuan Wuzong

Kontrak Proyek Pembangunan Istana Presiden di IKN Diteken Pekan Ini******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan penandatanganan kontrak proyek pembangunan istana presidendi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dilakukan pada pekan ini.

"Untuk istana presiden di IKN baru mau kontrak pada pekan ini," ujar Basuki di Jakarta, mengutip Antara, Senin (31/10).

Basuki mengatakan saat ini proyek pembangunan yang sedang dimulai di IKN seperti proyek infrastruktur air dan hunian pekerja untuk konstruksi.

"Insya Allah Rabu atau Kamis tergantung ada sanggahan atau tidak. Kalau tidak ada sanggahan, Insya Allah bisa kami tanda tangan kontraknya pekan ini," ujar Endra.

Menurutnya, penetapan pemenang proyek istana negara sudah dilakukan, namun Kementerian PUPR masih menunggu apakah ada sanggahan atau tidak dari peserta tender yang lainnya.

Jika tidak ada, Kementerian PUPR akan melanjutkan proses dengan melakukan penandatangan dengan pemenang proyek, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan surat perintah mulai kerja (SPMK).

Menurut laman resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PT PP menjadi pemenang proyek pembangunan bangunan gedung istana negara dan lapangan upacara pada Kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara.

PT PP terpilih sebagai pemenang dengan nilai penawaran Rp1,34 triliun dari total nilai pagu proyek tersebut sebesar Rp1,5 triliun.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meninjau pembangunan infrastruktur kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa sejumlah proyek infrastruktur seperti pembangunan bendungan, pengembangan lahan, serta akses jalan berjalan dengan baik.

[Gambas:Video CNN]

Impian saya tentang dunia yang sejahtera

Dirut Investigasi Asal******

Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Widi Amanasto akan melakukan investigasi internal soal karangan bunga bertuliskan 'Selamatkan Jakpro' di Balai Kota Jakarta, Selasa (1/11) ini.

Pasalnya, karangan bunga tersebut berisi tuduhan ada nepotisme di tubuh Jakpro dan juga sampai menyebut-nyebut nama Direktur Sumber Daya Manusia Jakpro M Taufiq.

"Sedang saya minta tim untuk melakukan investigasi ke dalam terkait persoalan ini," kata Widi seperti dikutip dari Antara. 

"Setahu saya tidak ada masalah (internal). Namun tim juga sedang melakukan investigasi dengan meminta masukan beberapa pihak. Termasuk juga kami sudah klarifikasi ke Pak Taufiq sendiri," ucap Widi.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pihaknya akan mencari tahu apakah benar ada masalah di internal PT Jakpro.

"Kalau saya lihat dari foto yang saya lihat ini persoalan serius. Makanya saya harus tahu dulu memangnya ada apa, ada masalah apa di internal Jakpro," kata Prasetyo saat dikonfirmasi.

Prasetyo menambahkan ia akan berkomunikasi dengan penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terkait munculnya karangan bunga itu.

"Nanti akan saya komunikasikan dengan Pj Gubernur," kata dia.

Diketahui, muncul sedikitnya tiga karangan bunga terkait BUMD yang bergerak di bidang properti, infrastruktur, utilitas, serta teknologi informasi dan komunikasi itu di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa ini.

Dalam foto yang diterima, salah satu karangan bunga itu bertuliskan, "PJ Gub & Ketua DPRD, Kami Butuh Pemimpin Yang Berjuang Untuk Jakpro, Bukan Untuk 'Si Cantik'." Di bagian bawah karangan bunga itu juga tertulis "Dir. SDM Jakpro Biang Keladi".

[Gambas:Video CNN]

Dalam karangan bunga yang lain tertulis, "Kami 20 Kadiv Baru Jakpro Mohon Maaf Telah Menjadi Bagian Dari Nepotisme". Di bagian bawahnya ada tulisan "M Taufiq (Dir SDM) Bertanggung Jawab".

Karangan bunga terakhir bertuliskan, "Pak Heru & Pak Pras, Kami Butuh Sosok Anda! Kondisi Jakpro Sangat Mengkhawatirkan. Tolong Selamatkan Jakpro".

Ketiga karangan bunga itu berjejer di sebelah kiri Pendopo Balai Kota DKI Jakarta yang berdasarkan informasi di lapangan, karangan bunga itu sudah ada di lokasi sejak pukul 09.00 WIB pagi ini. Namun, pukul 12.45 WIB, ketiga karangan bunga itu sudah tidak ada di lokasi.

Kebangkitan Seni Bela Diri Ilahi

Disnakertrans: Gaji Pekerja Penerima BSU Tidak Boleh Dipotong******

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta (Disnakertrans DIY) dengan tegas menyebut pemotongan gaji atau upah karyawan Waroeng SS (Spesial Sambal) penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) telah menyalahi aturan.

"Bahwa pekerja penerima bantuan pemerintah berupa BSU, tidak boleh dilakukan pemotongan gaji/upahnya dengan alasan apapun," ujar Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi dalam keterangan resmi, Senin (31/10).

Aria mengatakan ketentuan ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022.

Hasil dari rapat itu ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Khusus terhadap perusahaan tersebut yang kemudian mendapati pelanggaran pada PP Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaketrans Nomor 10 Tahun 2022 itu.

Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin Subargus melanjutkan tim khusus yang terdiri dari Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) BPJS Ketenagakerjaan telah dibentuk menyikapi kasus ini.

Tim ini melakukan kegiatan pemeriksaan khusus mulai 31 Oktober 2022 atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Waoreng SS sebagai upaya penegakan hukum norma ketenagakerjaan.

"Melalui upaya tersebut ditegaskan agar pihak WSS membatalkan rencana pemotongan upah bagi pekerja penerima BSU," tegas Amin.

Sementara, tercatat sebanyak 1.871 karyawan WSS yang terdaftar sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta. Namun, di luar jumlah tersebut masih ada pekerja yang belum terdaftar.

Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta Teguh Wiyono menyampaikan data kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan tersebut adalah acuan calon penerima BSU.

Menurutnya, dari jumlah 1.871 tersebut usai dilakukan Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah ke pihak perusahaan, tercatat 1.869 orang yang datanya valid kemudian diusulkan sebagai calon penerima BSU.

"Selain itu, WSS ini sejak tahun 2020 telah masuk dalam daftar obyek perusahaan yang melakukan pelanggaran Norma Ketenagakerjaan dan dilakukan Pengawasan Terpadu. Pada November 2021 dilakukan penyampaian Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi DIY," kata Teguh tanpa merinci bentuk pelanggaran WSS.

Sebelumnya, viral Waroeng SS yang memotong gaji pegawai yang menerima BSU sebanyak Rp300 ribu atau 50 persen dari total bantuan tersebut. Pemotongan gaji dilakukan untuk periode November dan Desember 2022.

Direktur WSS Yoyok Hery Wahyono pun membenarkan hal itu. "Benar itu kebijakan saya, keputusan saya yang siap saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Allah SWT, hukum negara dan kebenaran atau keadilan," terang Yoyok, Minggu (30/10), dikutip dari detikcom.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Yoyok itu disebutkan pertimbangan Waroeng SS memotong gaji karyawan Rp300 ribu bagi penerima BSU demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Pasalnya, tidak semua karyawan Waroeng SS mendapat bantuan tersebut.

"Sebagian dapat, sebagian tidak, malah jadi tidak rukun mereka, akan jadi polemik, September 2021 pernah terjadi seperti ini. Panjang sekali penjelasannya, kalau pun harus sampai di meja hijau akan saya jelaskan di sana," imbuh Yoyok.

Lebih lanjut, Yoyok menuliskan dalam surat tersebut bahwa karyawan yang keberatan dengan kebijakan pemotongan gaji ini dipersilakan untuk mengajukan surat pengunduran diri.

Belum diketahui berapa karyawan penerima BSU yang terdampak pemotongan gaji Rp300 ribu/bulan. Kendati, kebijakan ini berlaku di 102 cabang Waroeng SS seluruh Indonesia di mana terdapat 4.128 karyawan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pun telah merespons kasus ini. Ia mengatakan saat ini Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) sedang menindaklanjuti kejadian tersebut.

"Ini sudah kami tindaklanjuti. Dua dirjen ini ya. Dirjen PHI Jamsos, karena yang mengelola anggaran BSU ini kan Dirjen PHI Jamsos, dengan pengawasan ada Dirjen Binwasnaker yang akan melakukan," ujar Ida di Istana Presiden, Jakarta.

[Gambas:Video CNN]

Sistem agen perkotaan

Luhut Bantah JK soal Pekerja Nikel dan Tukang Las Banyak dari China******

Menteri Koordinator dan InvestasiLuhut Panjaitan membantah ucapanJusuf Kalla bahwa pengelolaan nikel di Indonesia mayoritas dilakukan oleh China.

Menurut Luhut, tenaga kerja China memang mendominasi smelter nikel. Tapi tambahnya, itu hanya pada masa konstruksi 2014 silam.

Ia mengklaim saat ini sudah lebih banyak tenaga kerja Indonesia di proyek itu.

JK mengkritisi pengelolaan nikel di Indonesia mayoritas dilakukan oleh China.

Menurutnya, Indonesia merupakan negeri yang kaya akan sumber daya alam, termasuk Nikel. Namun, dalam pengembangan smelternya masih banyak ditangani oleh tenaga kerja asal China.

"Ini daerah kaya nikel, tapi yang kerja semua China dari daratan sampai tukang las," ujarnya dalam peringatan HUT 70 Tahun Kalla Group, di Grand Ballroom Kempinski Jakarta, Jumat (28/10) lalu.

[Gambas:Video CNN]

JK mengatakan Kalla Group tengah membangun smelter nikel sendiri. Menurutnya, smelter tersebut akan dikelola oleh anak negeri dan pekerjanya adalah warga sekitar.

Ia pun yakin, pembangunan smelter itu bisa rampung tahun depan. "Kita bikin smelter, kita belajar sendiri, InsyaAllah tahun depan smelter pertama milik nasional akan beroperasi," kata JK.

"Semua dilakukan tapi tidak dengan otak dari luar. (Namun dengan) Kemampuan diri sendiri," lanjutnya.

JK menuturkan smelter yang sedang dibangun itu pun akan mengandalkan tenaga air alih-alih batu bara. Ia menekankan smelter buatan Indonesia harus bersumber dari energi bersih.

"Dari sumber bersih, pakai hidro tadi. Karena Eropa tak mau beli kalau kotor energinya," katanya.

Catatan Pedang Jianghu

Bandara Kertajati Layani Penerbangan Umrah Bulan Ini******

Wakil Gubernur Jawa Barat (Wagub Jabar) Uu Ruzhanul Ulummemastikan Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati,Kabupaten Majalengka, melayani penerbangan umrahmulai November 2022 ini.

"Memang, pada mulanya pemberangkatan untuk umrah dan haji dari Bandara Kertajati sudah direncanakan sejak awal sebelum covid-19 untuk memanfaatkan pembangunan yang sudah dibangun begitu hebat dan luas," kata Uu di Kota Bandung seperti dikutip dari Antara, Selasa (1/11).

Menurut Uu, penerbangan jemaah umrah melalui BIJB Kertajati sangat mungkin dilaksanakan dalam waktu dekat ini mengingat bandara ini memiliki standar yang baik dan luas yang mencukupi.

Beberapa waktu lalu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan pemerintah Indonesia bersama Arab Saudi menyepakati dibukanya sebanyak empat penerbangan umroh dari Bandara Kertajati, Jawa Barat.

"Ini tentu menjadi kabar yang menggembirakan bagi kita semua, khususnya masyarakat di Jawa Barat dan sekitarnya yang segera bisa berangkat umroh dari Bandara Kertajati," ujar Budi dalam keterangan resmi.

[Gambas:Video CNN]

Pengumuman terakhir China Entertainment

Bulog Siapkan Aturan Demi Jalankan Titah Jokowi Kuasai 11 Bahan Pokok******

Perum Bulogtengah menyiapkan aturan teknis demi merealisasikan titah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan PanganPemerintah (CPP).

"Meski perpres ini (Perpres 125/2022) sudah menjelaskan penyelenggaraan CPP melalui pengadaan, pengelolaan, dan penyalurannya, namun diperlukan ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan turunan untuk menjadi dasar operasional bagi penugasan kepada Bulog", ujar Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto dalam keterangan resmi, Jumat (28/10).

Ia menyambut baik perpres tersebut terkait penugasan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah kepada Bulog.

Untuk tahap berikutnya, penyelenggaraan CPP akan ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional.

Perpres 125/2022 itu juga menjelaskan kebijakan dari hulu ke hilir dalam pengelolaan pangan, mulai dari menjamin harga dan pasar bagi petani, menjaga ketersediaan pasokan bagi produsen berbahan baku pangan, penyimpanan sejumlah stok untuk cadangan, dan penyaluran untuk pemanfaatan cadangan.

Jokowi meneken Perpres 125/2022 pada 24 Oktober lalu. Dalam beleid itu, cadangan 11 komoditas pangan akan diatur oleh negara demi mengantisipasi krisis pangan, lonjakan harga, bencana alam, bencana sosial, maupun keadaan darurat lainnya.

"Selain jenis pangan pokok tertentu sebagaimana dimaksud, presiden dapat menetapkan jenis pangan pokok tertentu lainnya sebagai cadangan pangan pemerintah," ujar Jokowi sebagaimana dikutip dari aturan tersebut.

Berikut daftar 11 bahan pangan pokok yang cadangannya diatur negara:

a. beras
b. Jagung
c. Kedelai
d. Bawang
e. Cabai
f. Daging Unggas
g. Telur Unggas
h. Daging Ruminansia
i. Gula konsumsi
j. Minyak goreng
k. Ikan

[Gambas:Video CNN]