herospin88

Penata rambut terbaik di dunia peri

Anies Minta Pakar Hukum Kaji Pernyataan Presiden Soal Netralitas******

SOLO —Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan, meminta para ahli hukum tata negara (HTN/TN) memverifikasi dan mengkaji pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan kepala negara boleh berkampanye serta memihak pada pemilihan umum (pemilu).

“Saya minta ahli hukum tata negara untuk memverifikasi apakah itu (pernyataan) sesuai dengan ketentuan hukum yang ada,” katanya di Padang, Kamis (25/1/2024) sebagaimana dilansir Antara.

Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan hal tersebut saat melakukan kampanye akbar di kawasan GOR Haji Agus Salim, Kota Padang, Sumatra Barat.

Menurut Anies, ketika seseorang disumpah untuk mengemban suatu jabatan, maka pada saat itu juga harus mengikuti aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu ketika presiden, menteri, gubernur dan wali kota atau bupati menjabat, maka harus bertindak sesuai ketentuan hukum pula.

“Jadi, ketika kemarin bapak presiden menyampaikan, saya minta pakar hukum tata negara untuk memverifikasinya,” kata dia.

Rektor kedua di Universitas Paramadina tersebut berpandangan kajian atau verifikasi diperlukan untuk menghindari persepsi setuju atau tidak mengenai pernyataan Presiden Joko Widodo.

“Ini bukan persoalan benar atau salah. Tapi ini sesuai aturan hukum atau tidak,” ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

Perjalanan ke Barat: Guru Surgawi Penakluk Setan

Solopos Hari Ini : Akibat Tiket, Susah Bikin Paket Wisata******

 SOLO—Ulasan tentang bertambahnya penerbangan yang menghubungkan secara langsung Solo dengan Bali menambah peluang untuk mendatangkan wisatawan mancanegara (wisman) ke Soloraya diangkat menjadi headlineHarian Umum Soloposedisi Sabtu (27/1/2024).

Diberitakan Soloposhari ini, menurut Ketua Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Solo, Mirza Ananda, sejauh ini penerbangan ke Bali melalui Bandara Adi Soemarmo di Boyolali terutama untuk jadwal pagi cukup digemari. Bahkan bukan hanya penumpang dari Soloraya. Rute pagi tersebut juga banyak digunakan oleh penumpang dari berbagai daerah di Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Promosi "BRI Menanam Grow & Green" Salurkan 15.000 Tanaman Produktif di Sulawesi

Dia mengatakan rute Solo-Denpasar jam pagi dilayani oleh maskapai Lion Air. “Banyak yang dari Jateng larinya ke Solo [Bandara Adi Soemarmo, Boyolali]. Dari Jogja [DIY] juga banyak. Sebab jam yang Jogja tidak ada yang pagi. Kalau di daerah lain kebanyakan siang,” kata dia, Jumat (26/1/2024).

Sementara untuk penerbangan rute Solo-Denpasar yang baru saja dibuka Super Air Jet, dijadwalkan pukul 13.20 WIB untuk keberangkatan dari Bandara Adi Soemarmo dan pukul 12.25 WITA untuk keberangkatan dari Bali. Jika melihat jadwal tersebut, dia berharap juga akan banyak peminatnya meskipun bisa dibilang jam tanggung.

“Semoga meski siang, nanti sampai Bali juga banyak connecting flightuntuk ke Lombok, Papua dan lainnya. Sebab yang pagi itu connecting flightuntuk rute timur juga banyak,” lanjut dia. Terkait dengan potensi pergerakan wisatawan dengan adanya rute tersebut, menurutnya keberadaan penerbangan Solo-Bali dan sebaliknya akan berdampak baik untuk memancing wisatawan mancanegara untuk masuk Solo.

Demi Kue Keranjang, Resep Bertahan, Pola Bisnis Berubah

Kue keranjang tidak bisa dilepaskan dari tradisi warga Tionghoa saat merayakan Imlek. Salah satu produsennya adalah Ratna Anggraini, 50, warga Sangkrah, Pasar Kliwon, Solo. Dari gerai produksi Mini Bakery, kue-kue keranjang yang khas itu diproduksi sejak tahun 1980-an. Kepada Esposyang menjumpainya, Kamis (25/1/2024), Ratna berkisah dirinya melanjutkan usaha kue keranjang itu dari tangan ayahnya mulai 2010.

Meski sudah punya usaha restoran dan kuliner sendiri, dia memilih meneruskan bisnis keluarga agar tetap eksis. Ratna menyebut perkembangan zaman membuat pola bisnisnya berubah. Misalkan saja dia merambah cara pemasaran secara daring. Dia juga membuat varian kue keranjang kacang.

Berkat varian baru ini, dia mendapat pesanan 125 kg khusus untuk kue keranjang kacang. Kue keranjang buatannya diminati oleh toko-toko di Soloraya. Bahkan ada juga perusahaan yang memesan sebagai bingkisan perayaan Imlek. Meski begitu resep autentik kue keranjang warisan ayahnya tetap dia pertahankan, baik bahan dan cara memasak.

Apa Pun Konotasinya, Chindo Cinta Indonesia

Ari Seta memang berkulit putih. Matanya juga sipit. Banyak yang memanggilnya dengan sapaan ko (koko/engkoh). Seta merupakan cucu hasil perkawinan Tionghoa-Jawa. Darah Tionghoa Seta mengalir dari garis keturunan ibu. Pada Rabu (24/1/2024) siang, Espos berkesempatan mengobrol dengan Seta di kantornya yang terletak di kawasan Sriwedari, Solo. Penampilannya cukup rapi. Maklum, hal itu menjadi tuntutan bekerja di bursa efek.

Orang seperti Seta ini yang belakangan disebut dengan istilah Chindo atau Chinese Indonesian. Istilah itu cukup banyak muncul di media sosial (medsos). Narasi atas Chindo di konten medsos lekat dengan stigma tertentu. Seperti Chindo itu kaya, pengusaha, hanya menongkrong di tempat mewah. Bahkan ada konten yang berisi aturan berbusana (dresscode) ala Chindo.

Muncul juga tagar #emangbolehyasechindoini di TikTok yang seluruh konten videonya diputar sebanyak 8,4 juta kali. Memang, tidak semua konten dalam tagar tersebut berisi konten orang-orang Tionghoa. Banyak yang menggunakannya untuk tagar di caption saja. Namun dari situ, bisa dilihat bahwa penggunaan istilah Chindo yang berkaitan dengan identitas suatu kelompok digunakan sebagai tren bermedia sosial.

Jokowi: Presiden Berhak Kampanye, Jelas?

JAKARTA—Di tengah banjir kritik, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap mengatakan bahwa Undang-undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) tak melarang presiden ikut berkampanye. Sementara itu, pakar hukum tata negara menilainya sudah memenuhi syarat pemakzulan.

Belakangan, Jokowi menunjukkan sebuah kertas untuk menjelaskan ketentuan dalam UU No. 7/2017) tersebut. Jokowi mulanya mengatakan hanya menjawab pertanyaan wartawan mengenai ketentuan kampanye bagi menteri selaku pejabat negara. Dia berkilah hanya menjawab sesuai ketentuan UU No. 7/2017 tentang Pemilu.

“Ini saya tunjukin, UU No. 7/2017 jelas menyampaikan pada Pasal 299 bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas? Jadi saya sampaikan ketentuan mengenai Undang-undang Pemilu. Jangan ditarik ke mana-mana,” katanya kepada wartawan yang dilansir melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (26/1/2024).

Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Sabtu (27/1/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.solopos.com. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Solopos.com yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Solopos.com tanpa gangguan iklan.

Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.

Pedang Bintang Suci

Anies Minta Pakar Hukum Kaji Pernyataan Presiden Soal Netralitas******

SOLO —Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan, meminta para ahli hukum tata negara (HTN/TN) memverifikasi dan mengkaji pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan kepala negara boleh berkampanye serta memihak pada pemilihan umum (pemilu).

“Saya minta ahli hukum tata negara untuk memverifikasi apakah itu (pernyataan) sesuai dengan ketentuan hukum yang ada,” katanya di Padang, Kamis (25/1/2024) sebagaimana dilansir Antara.

Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan hal tersebut saat melakukan kampanye akbar di kawasan GOR Haji Agus Salim, Kota Padang, Sumatra Barat.

Menurut Anies, ketika seseorang disumpah untuk mengemban suatu jabatan, maka pada saat itu juga harus mengikuti aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu ketika presiden, menteri, gubernur dan wali kota atau bupati menjabat, maka harus bertindak sesuai ketentuan hukum pula.

“Jadi, ketika kemarin bapak presiden menyampaikan, saya minta pakar hukum tata negara untuk memverifikasinya,” kata dia.

Rektor kedua di Universitas Paramadina tersebut berpandangan kajian atau verifikasi diperlukan untuk menghindari persepsi setuju atau tidak mengenai pernyataan Presiden Joko Widodo.

“Ini bukan persoalan benar atau salah. Tapi ini sesuai aturan hukum atau tidak,” ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

Era Abadi: Penjaga

Anie Janji Bangun Stadion Berstandar Internasional di Aceh Jika Menang******

BANDA ACEH — Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menilai Provinsi Aceh membutuhkan stadion berstandar internasional, sehingga dirinya berjanji akan mewujudkan itu apabila mendapat amanah menjadi presiden Republik Indonesia dalam Pemilu 2024.

“Kami menyadari bahwa masyarakat Aceh memerlukan stadion berstandar internasional, kami berencana akan membangun sebuah (stadion, red) berstandar internasional di Aceh,” kata Anies kepada media setelah kampanye akbar di Banda Aceh, Sabtu (27/1/2024), dilansir Antara.

Promosi Waspada Kejahatan Cyber Quishing! BRI Beberkan Cara Antisipasinya

Saat orasi dalam kampanye terbuka di pelantaran Stadion H Dimurthala, Banda Aceh itu, Anies juga menyerukan hal yang sama, bahkan langsung memperlihat desain stadion yang telah direncanakan untuk Aceh.

Selama ini, kata dia, daerah berjuluk Serambi Mekkah itu sudah memiliki stadion, namun belum bertaraf internasional.

“Stadion (H Dimurthala) ini bagus, tapi belum standar internasional. Maka kita akan hadirkan itu,” ujarnya saat orasi.

Untuk diketahui, selain Stadion H Dimurthala, Aceh juga memiliki Stadion Harapan Bangsa, Stadion Langsa dan lainnya.

Di sisi lain, Anies juga menilai, Aceh merupakan salah satu daerah dengan kekayaan alam yang luar biasa. Daerah ini juga menerima suntikan dana otonomi khusus (otsus) yang besar, namun masih menjadi salah satu provinsi dengan angka kemiskinan paling tinggi di Sumatra.

Oleh karena itu, pihaknya juga menginginkan agar pengelolaan dana Otsus ke depan diberikan pos-pos yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang nyatanya diacak, sehingga pemanfaatan dana tersebut betul-betul optimal.

Pada 2027 mendatang, suntikan dana otsus bagi Aceh akan berakhir. Anies menilai otsus tersebut menjadi salah satu opsi yang penting untuk menuntaskan pembangunan di daerah Serambi Mekkah itu.

“Kita lihat dalam kenyataannya dana Otsus itu belum optimal pemanfaatannya, jadi bila itu dibutuhkan kita akan melakukan perpanjangan. Tapi, akan ada pengalokasian yang lebih diatur, supaya betul-betul terasa dampaknya,” ujarnya.

Dewa Makanan di Alam Liar Hiburan

Tanggapi Soal Presiden Boleh Memihak, Cak Imin Sarakan Jokowi Belajar ke SBY******

SOLO —Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai presiden bisa berkampanye dan memihak pada Pilpres 2024.

Politikus yang akrab disapa Cak Imin itu mengatakan Presiden Jokowi semestinya tidak memihak kepada siapa pun pasangan capres-cawapres hingga memunculkan gejolak di tengah masyarakat. Dia menegaskan, presiden semestinya bersikap netral.

Promosi Kinerja Apik, Kualitas Kredit BRI Terjaga dengan Terus Turunnya Loan at Risk

“Suara perubahan tidak bisa ditutupi siapa pun, kok tiba-tiba presiden tidak mau netral itu apa? Hampir seluruh rakyat protes, presiden harus tetap netral dan tidak memihak kepada siapa pun. Jadi, presiden kemarin menyampaikan, kemudian Istana mengatakan pernyataan itu disalahpahami,” kata Cak Imin di Badung, Bali, Jumat (26/1/2024).

Menurut pasangan capres Anies Baswedan itu, Jokowi sebagai presiden dengan kekuasaan, jabatan, dan lembaga tertinggi semestinya mengayomi seluruh pihak tanpa membedakan satu dengan yang lain.

Cak Imin membayangkan jika Presiden Jokowi mendukung salah satu peserta pemilu dan terjadi perselisihan antar-peserta, maka akan repot ketika orang nomor satu di Republik Indonesia ikut memihak salah satu.

“Ya saya sangat sedih kalau punya presiden yang kemudian memilih jalan yang tidak untuk (mengayomi) semuanya,” ujar Cak Imin sebagaimana dilansir Antara.

Ia menambahkan jika akhirnya Presiden Jokowi tetap ingin mendukung salah satu pasangan calon pada Pilpres 2024, sebaiknya terlebih dahulu cuti dari posisi saat ini.

“Kalau berpihak harus cuti segera, kita hormat kepada Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Pak Jokowi tolong belajar dari Pak SBY,” katanya menyarankan Jokowi mengikuti jejak SBY sebelumnya.

Saya telah menutup telepon selama puluhan juta tahun

Mahfud Md Dilaporkan ke Bawaslu, Ganjar Santai******

SOLO —Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengaku tidak panik dan menanggapi santai terkait calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya, Mahfud Md, yang dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI atas dugaan penghinaan terhadap cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka.

“Buat saya tidak perlu panik, kita berdebat,” ujar Ganjar di Stadion Golo Dukal, Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, NTT, Jumat (26/1/2024).

Promosi Dukung Desa BRILiaN, Wamen BUMN Yakin Pemberdayaan Desa Jadi Engine of Growth

Dia menyarankan agar KPU membuka debat dengan durasi tanya jawab lebih lama. Ganjar menegaskan dirinya memberikan dukungan penuh kepada Mahfud.

“Maka saya menyarankan KPU bukalah debat, jangan tanya jawab agar kemudian masing-masing bisa melakukan,” katanya.

Ganjar memberikan dukungan moral penuh kepada Mahfud Md yang dinilai tidak menyalahi aturan apapun.

“Kalau saya, saya kasih dukungan moral penuh pada seorang Mahfud Md. Anda sudah berada pada track yang benar,” sambung dia sebagaimana dilansir Antara.

Selain itu, capres berambut putih itu tidak menganggap laporan itu sebagai masalah. Namun, Ganjar mempertanyakan alasan membuat laporan tersebut.

“Boleh-boleh saja (buat laporan), sekarang siapapun melaporkan apapun, tapi kalau penghinaan saya tidak tahu penghinaan yang mana,” ucap Ganjar.

Ganjar lantas berkelakar jika dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Kendati demikian, dia tak mempersoalkan hal tersebut.

“Kalau kemudian hari ini model lapor melaporkan itu terjadi, jangan-jangan saya juga sebentar lagi akan mendapatkan banyak laporan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kamis (25/1/2024), Mahfud Md dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI atas dugaan penghinaan terhadap cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Pelaporan Mahfud berkaitan dengan pernyataannya dalam debat keempat Pilpres 2024 lalu.

Pelaporan dilakukan oleh Ketua Advokat Pengawas Pemilu (Awaslu) Muhammad Mua’limin dengan menyambangi kantor Bawaslu di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2024). Laporan itu teregistrasi No 039/LP/PP/RI/00.00/I/2024.

“Kami dari advokat pengawas pemilu dalam hal ini melaporkan cawapres 03 Mahfud Md yang di dalam debatnya tanggal 21 Januari kemarin dia melakukan tindakan berupa ucapan yang dalam pokoknya cenderung melakukan penghinaan kepada lawan debatnya, yang waktu itu adalah cawapres 2 Gibran Rakabuming Raka,” kata Mua’limin di Jakarta.

Mua’limin menjelaskan dasar pelaporan Mahfud Md ialah pasal 72 ayat 1 huruf c Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2023 juncto pasal 280 ayat 1 huruf c dan pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di mana ketentuan dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa paslon maupun peserta kampanye dilarang menghina seseorang atau peserta lain.

Mua’limin menganggap pernyataan Mahfud yang menyebut Gibran menanyakan pertanyaan receh dalam debat merupakan bentuk penghinaan. Dalam pelaporan ini, ia menyertakan dua saksi beserta bukti rekaman video Mahfud Md dalam debat.

“Itu ada ancaman pidananya dua tahun dan denda Rp24 juta. Dari beberapa video dan berita yang kami baca, apa yang disampaikan Mahfud termasuk kata-kata gila, ngawur, recehan, pertanyaan tidak ada gunanya itu mengarah ke penghinaan paslon lain. Untuk itulah kami laporkan ke Bawaslu supaya Bawaslu menindak Mahfud Md,” pungkasnya.