sultan138

Saat keajaiban jatuh

Wapres Bidik Rasio Kewirausahaan RI Capai 3,95 Persen pada 2024******

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menargetkan Indonesia sudah dapat meningkatkan rasio kewirausahaan menjadi 3,95 persen pada 2024.

"Kami berharap di 2024 Indonesia sudah dapat meningkatkan rasio kewirausahaan menjadi 3,95 persen," ujarnya dalam acara Peresmian Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (27/12).

Ma'ruf mengatakan saat ini rasio kewirausahaan RI masih berada di level 3,47 persen saja dan harus terus ditingkatkan. Sebab, kata dia, jika Indonesia ingin ekonominya maju, kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kuantitas wirausaha dalam negeri harus terus digenjot.

Oleh karena itu, Ma'ruf mengatakan pemerintah terus mendorong UMKM dan wirausaha untuk terus berkembang melalui berbagai program pemberdayaan, pemberian bantuan sosial, hingga pendampingan.

"Termasuk mendorong tumbuhnya ekosistem kewirausahaan, seperti jejaring dan inkubasi bisnis, inovasi produk dan jasa berbasis riset, memanfaatkan teknologi dan peningkatan literasi digital, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif," katanya.

Lebih lanjut, Ma'ruf menuturkan kendala terbesar UMKM saat ini masih seputar akses pembiayaan dan permodalan. Disusul oleh akses pasar, pemasaran dan promosi, serta akses bahan baku.

Oleh karena itu, ia meminta pihak terkait dapat meningkatkan peningkatan bantuan modal melalui penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) khusus berbasis kelompok usaha atau klaster.

Ia mengklaim pembiayaan KUR berbasis klaster bisa menjadi solusi bagi unit-unit usaha rakyat yang belum terinklusi oleh layanan perbankan konvensional.

Ma'ruf pun berpesan agar penyaluran KUR klaster itu dilakukan dengan penuh tanggung jawab, terukur, dan tepat sasaran sehingga masyarakat menerima manfaat dan terjamin keamanan usahanya.

"Saya juga mengajak kita bersama untuk menumbuhkembangkan kewirausahaan di tengah masyarakat. Jiwa kewirausahaan perlu dikenalkan sejak usia muda dengan menanamkan pola pikir dan perilaku inovatif, kreatif, mandiri, jujur, dan pantang menyerah," imbuhnya.

Untuk memperkuat kewirausahaan dan UMKM, Ma'ruf juga meresmikan satu Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) - Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (KUMKM) di Kabupaten Semarang dan lima PLUT KUMKM di kabupaten/kota lain.

Kelima PLUT KUMKM yang diresmikan tersebut di antaranya PLUT Kabupaten Buleleng, Bali; PLUT Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah; PLUT Kabupaten Dairi, Sumatera Utara; PLUT Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan; dan PLUT Kotamadya Kendari, Sulawesi Tenggara.

PLUT merupakan salah satu program kerja dari KemenkopUKM untuk mendorong UMKM naik kelas. Program ini telah dijalankan sejak tahun 2014, sesuai dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2013.

PLUT KUMKM bertujuan untuk memberikan jasa layanan yang komprehensif dan terpadu bagi pengembangan usaha koperasi dan UMKM.

[Gambas:Video CNN]

Paman terkuat dalam sejarah

Kemenhub Akan Basmi Truk 'Obesitas' di 2023******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan segera menerapkan kebijakan bebas truk kelebihan muatan dan dimensi (zero over dimension overload/ODOL) di 2023.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi yang dipertegas oleh Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 2023.

"ODOL itu kami cukup intensif bagaimana secara antisipatif dan detail melakukan (pengawasan), memang ini tantangan," kata Budi di Kantor Kemenhub, Selasa (27/12).

Hendro mengamini bahwa kalangan pengusaha sudah berkali-kali meminta penundaan dari awal dikenalkan kebijakan zero ODOL pada 2017, berujung pelaksanaan yang molor sampai sekarang.

Namun, permintaan penundaan tidak diikuti dengan pengurangan jumlah truk obesitas, malah semakin bertambah. Padahal, Hendro mengatakan ODOL menyumbang 20 persen kecelakaan lalu lintas atau kedua terbesar setelah sepeda motor sebesar 73 persen.

"Sampai hari ini belum ada kebijakan penundaan atau pencabutan zero ODOL di 2023. Kami akan tetap berlakukan zero ODOL dengan tahapan-tahapan yang akan kami rumuskan, bagaimana bisa terlaksana dengan baik, tapi situasi bisa di-manage tanpa ada gejolak," tegas Hendro.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk memperhatikan insentif untuk memastikan penerapan kebijakan bebas truk kelebihan muatan dan dimensi (zero ODOL) berjalan.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan pemerintah harus menentukan prioritas antara zero ODOL yang mulai berlaku 2023 atau subsidi mobil listrik yang masih membutuhkan infrastruktur.

"Prioritas yang menentukan pemerintah. Sekarang melihat prioritasnya mana, karena kalau penetapan zero ODOL itu Januari 2023, kalau mobil listrik kan masih membutuhkan infrastruktur juga, tidak langsung, ada persiapan," ujar Hariyadi di Kantor Apindo, Rabu (21/12).

Kebijakan zero ODOL diterapkan untuk menghapus truk yang biasanya membawa muatan yang berlebih. Namun, alokasi dana yang harus dikeluarkan pengusaha cukup besar untuk investasi truk baru.

Hariyadi mengatakan pemerintah bisa melakukan intervensi dari sisi fiskal dengan pembebasan pajak impor karena pengusaha akan mengganti alat angkutnya.

[Gambas:Video CNN]

Anjing kimia di dunia lain

Upah Pekerja Inggris Tahun Depan Diramal di Level Terendah Sejak 2006******

PricewaterhouseCoopers (PwC) memproyeksi gajirata-rata pekerjadi Inggris untuk 2023 turun ke level terendah sejak 2006 silam.

Mengutip CNN Business, Senin (26/12), lembaga itu mencatat upah riil, yang menjadi faktor inflasi, diperkirakan turun sebanyak 3 persen pada 2022 dan 2 persen lainnya pada 2023.

Kenaikan upah di Inggris mandek karena inflasi yang mencapai dua digit tahun ini. Hal ini pun memicu krisis biaya hidup terburuk dalam beberapa dekade.

"2022 jelas merupakan tahun yang sangat menantang bagi ekonomi Inggris, dan tidak mengherankan jika pukulan ini akan berlanjut sepanjang 2023," kata Ekonom Senior PwC Barret Kupelian.

Meski upah akan menurun, laporan PwC juga mencatat lebih dari 300 ribu pekerja Inggris yang menganggur dapat kembali mendapat pekerjaan pada 2023.

Pada saat yang sama, peningkatan imigrasi ke Inggris dapat secara langsung menyumbang US miliar untuk ekonomi negara tersebut. Selain itu, hal itu juga meningkatkan pertumbuhan PDB sebesar 1 persen.

Ekonom PwC Jake Finney mengatakan meskipun ekonomi sedang berkontraksi, Inggris masih menjadi tujuan menarik pada para pekerja.

PwC mencatat tingkat imigrasi Inggris mencapai rekor 1,1 juta pada 2022, dengan program pemukiman kembali yang ditujukan untuk penduduk Ukraina, Afghanistan, dan Hong Kong menambahkan sekitar 140 ribu ke totalnya.

Sementara itu, penelitian dari House of Lords Economic Affairs Committee menyimpulkan bahwa pensiun dini telah menjadi pendorong terbesar tekanan tenaga kerja Inggris.

Selain itu, meningkatnya penyakit jangka panjang, migrasi Uni Eropa yang lebih rendah setelah Brexit, dan populasi Inggris yang menua juga berperan besar dalam tekanan tenaga kerja itu.

"Meningkatnya ketidakaktifan menimbulkan tantangan serius bagi perekonomian Inggris. Kekurangan tenaga kerja memperburuk tantangan inflasi saat ini, merusak pertumbuhan dalam waktu dekat, dan mengurangi pendapatan yang tersedia untuk membiayai layanan publik, sementara permintaan untuk layanan tersebut terus meningkat," kata komite tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Kapitalis Misterius

Tarif KRL Orang Miskin dan Kaya Nodai Hakikat Angkutan Umum******

Pengamat mengkritik keras rencana Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mematok tarif KRL baru untuk orang kaya. Jika terwujud, itu menjadi ironi yang merusak hakikat angkutan umum.

Budi menegaskan tarif KRL tidak akan naik di 2023, tetapi bakal ada penyesuaian bagi kelompok masyarakat mampu. Orang kaya bakal membayar tarif KRL tanpa subsidi.

Skema kartu disiapkan Budi untuk membedakan profil penumpang KRL. Meski arah kebijakan ini belum jelas, Budi pede hal tersebut adalah langkah pas agar subsidi tepat sasaran.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan pihaknya tengah mengkaji pilihan-pilihan kartu perjalanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan membayar.

Adita menegaskan tarif KRL masih disubsidi negara lewat skema public service obligation(PSO). Namun, kenaikan biaya operasional belum dibarengi dengan kenaikan tarif.

"Maka perlu dilakukan berbagai upaya agar besaran PSO tetap dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan," jelasnya dalam keterangan resmi.

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal menegaskan pihaknya sedang mengumpulkan data dari lembaga atau kementerian terkait untuk merumuskan kebijakan tarif KRL orang kaya.

Merespons bola liar yang bergulir, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (INSTRAN) Deddy Herlambang menyampaikan dua perspektif yang bisa membuka mata Kemenhub.

"Kalau menurut saya mengenai masalah tarif itu memang agak aneh atau ironis. Mungkin baru ada di Indonesia kalau misal itu (tarif KRL orang kaya) benar-benar terjadi, diaplikasikan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (28/12).

Deddy menegaskan di belahan dunia mana pun, termasuk Hong Kong, Jepang, hingga negara-negara Eropa, menerapkan tarif KRL yang sama. Tidak ada perbedaan tarif untuk orang kaya, miskin, tidak mampu, hingga setengah mampu.

Ia tak bisa membayangkan jika nanti ada warga negara asing (WNA) atau masyarakat di luar Jabodetabek yang datang ke Ibu Kota dan naik KRL malah ditanya data kekayaan, laporan pajak, hingga nomor pokok wajib pajak (NPWP).

"Semuanya diberlakukan tarif yang sama, apalagi transportasi KRL itu (angkutan) umum. Jadi menurut saya justru (perbedaan tarif) itu tidak tepat," tegas Deddy.

Kendati, Deddy setuju soal subsidi tepat sasaran. Menurutnya, mereka yang berpenghasilan di bawah upah minimum regional (UMR) bisa menjadi sasaran target subsidi tarif KRL.

Ia menyarankan sinergi pendataan masyarakat tidak mampu bisa dimulai dari RT/RW. Setelah itu, Kemenhub dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Sosial (Kemensos) perlu selaras dalam pengecekan data.

Deddy tak menutup mata soal kehadiran berbagai kartu dengan niat subsidi untuk orang miskin, seperti kartu Indonesia sehat (KIS) hingga kartu Jakarta pintar (KJP). Ia menyayangkan kartu subsidi transportasi tak kunjung ada.

"Jadi kalau semisal pemerintah mau menaikkan tarif, itu silakan, tapi yang disubsidi harus benar-benar yang tidak mampu. Itu ada semacam kartu transportasi, itu yang harus diaplikasikan. Saya pikir data-datanya bisa kalau misalnya ada niat yang baik," jelasnya.

Deddy menegaskan jangan sampai subsidi tepat sasaran ini menimbulkan kecemburuan sosial. Ia khawatir nantinya si kaya malah semena-mena dengan si miskin yang tarifnya lebih murah.

Menurutnya, perlu ada pendekatan sosiologis untuk penerapan perbedaan tarif KRL. Pasalnya, para penumpang kemungkinan tetap bercampur dalam gerbong yang sama.

"Memang tidak bisa serta-merta ini harus tarif si kaya, si miskin, atau tarif biasa, nanti akan blunder sosial malah menjadi petaka besar transportasi kita yang harusnya shifting angkutan umum berhasil malah gagal," ujarnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tarif Orang Miskin dan Kaya Sulit Diterapkan

Sistem peningkatan yang sangat mengagumkan

Kemenhub Akan Basmi Truk 'Obesitas' di 2023******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan segera menerapkan kebijakan bebas truk kelebihan muatan dan dimensi (zero over dimension overload/ODOL) di 2023.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi yang dipertegas oleh Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 2023.

"ODOL itu kami cukup intensif bagaimana secara antisipatif dan detail melakukan (pengawasan), memang ini tantangan," kata Budi di Kantor Kemenhub, Selasa (27/12).

Hendro mengamini bahwa kalangan pengusaha sudah berkali-kali meminta penundaan dari awal dikenalkan kebijakan zero ODOL pada 2017, berujung pelaksanaan yang molor sampai sekarang.

Namun, permintaan penundaan tidak diikuti dengan pengurangan jumlah truk obesitas, malah semakin bertambah. Padahal, Hendro mengatakan ODOL menyumbang 20 persen kecelakaan lalu lintas atau kedua terbesar setelah sepeda motor sebesar 73 persen.

"Sampai hari ini belum ada kebijakan penundaan atau pencabutan zero ODOL di 2023. Kami akan tetap berlakukan zero ODOL dengan tahapan-tahapan yang akan kami rumuskan, bagaimana bisa terlaksana dengan baik, tapi situasi bisa di-manage tanpa ada gejolak," tegas Hendro.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk memperhatikan insentif untuk memastikan penerapan kebijakan bebas truk kelebihan muatan dan dimensi (zero ODOL) berjalan.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan pemerintah harus menentukan prioritas antara zero ODOL yang mulai berlaku 2023 atau subsidi mobil listrik yang masih membutuhkan infrastruktur.

"Prioritas yang menentukan pemerintah. Sekarang melihat prioritasnya mana, karena kalau penetapan zero ODOL itu Januari 2023, kalau mobil listrik kan masih membutuhkan infrastruktur juga, tidak langsung, ada persiapan," ujar Hariyadi di Kantor Apindo, Rabu (21/12).

Kebijakan zero ODOL diterapkan untuk menghapus truk yang biasanya membawa muatan yang berlebih. Namun, alokasi dana yang harus dikeluarkan pengusaha cukup besar untuk investasi truk baru.

Hariyadi mengatakan pemerintah bisa melakukan intervensi dari sisi fiskal dengan pembebasan pajak impor karena pengusaha akan mengganti alat angkutnya.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan luar biasa komik Amerika

Selain Low Tuck Kwong, Dewi Kam Juga Raup Cuan Luber dari Batu Bara******

Dewi Kam dinobatkan sebagai wanita terkaya di Indonesia oleh Forbes, dan menjadi pendatang baru dalam daftar konglomerat Indonesia. 

Mengutip Forbes, Rabu (28/12), Dewi Kam menduduki urutan ke-21 dalam daftar 50 konglomerat Indonesia pada 2022 ini. Hartanya mencapai US miliar atau setara Rp31,54 triliun (asumsi kurs Rp15.774 per dolar AS).

Sama seperti Low Tuck Kwong, wanita 72 tahun itu mendapatkan sebagian besar pundi-pundi uang dari saham di perusahaan tambang batu bara PT Bayan Resources Tbk. Ia tercatat memiliki saham minoritas sebesar 10 persen di emiten berkode BYAN itu.

Mengutip RTI, saham BYAN dalam setahun terakhir meroket hingga 731,11 persen secarayear on year(yoy). Harga saham BYAN masih Rp2.580 pada 28 Desember 2021 sebelum melonjak ke Rp24.800 per Rabu (28/12).

Selain Bayan, Dewi Kam juga eksis di sektor pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik.

Ia adalah pemilik PT Sumbergas Sakti Prima (SSP) yang bermitra dengan PT Bosowa Energi dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeneponto di Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2020, Dewi Kam juga terlibat dalam PLTU Cilacap di Desa Karangkandri, Cilacap, Jawa Tengah.

Selain itu, Dewi Kam terdaftar sebagai pemegang saham Birken Universal Corporation Virgin Islands Inggris.

[Gambas:Video CNN]