situs slot terpercaya hari ini

Perang Tianjiao

Israel Klaim Tak Ada Praktik Aneh Investor Jelang Serangan Hamas******

Otoritas Sekuritas Israel(ISA) mengklaim bahwa mereka tidak mendeteksi adanya aktivitas perdaganganyang mencurigakan di pasar modal Israel pada hari-hari menjelang serangan Hamas 7 Oktober.

Pernyataan itu sekaligus membantah beberapa temuan dalam sebuah makalah penelitian yang dirilis pada Senin (4/12). Makalah itu menduga ada lonjakan yang tidak biasa pada transaksi perdagangan sekuritas Israel sesaat sebelum serangan.

Namun, penelitian yang dilakukan oleh para profesor di New York University dan Columbia University itu tak secara eksklusif berfokus pada perdagangan di Bursa Efek Tel Aviv. Sebaliknya, penelitian tersebut sangat bergantung pada aktivitas short sellingpada dana yang terdaftar di New York, yang tidak ditinjau oleh ISA.

Mereka menyebut diperlukan investigasi lebih lanjut pada periode sebelum serangan terjadi.

ISA juga mengatakan pemeriksaan proaktif yang dilakukan sesaat setelah 7 Oktober juga tidak menghasilkan temuan apa pun yang menunjukkan adanya aktivitas perdagangan yang mencurigakan.

ISA menambahkan mereka telah memeriksa ulang perdagangan beberapa pekan lalu usai mengetahui adanya penelitian yang akan datang. ISA mengatakan bahwa pemeriksaan ulang tersebut tidak menimbulkan kekhawatiran mengenai aktivitas mencurigakan di bursa saham di Israel selama masa-masa tersebut.

Faktanya, ISA mengklaim mereka menemukan bahwa rata-rata saldo pendek untuk saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Tel Aviv menurun selama periode sebelum 7 Oktober. Padahal, penelitian dari NYU dan Columbia itu menemukan bahwa transaksi perdagangan sekuritas Israel di Tel Aviv meningkat secara dramatis.

Penelitian baru itu sebenarnya belum ditinjau oleh rekan peneliti lainnya dan sangat bergantung pada short sellingdi dana populer yang terkait dengan perusahaan-perusahaan Israel. Dana tersebut, yakni MSCI Israel Exchange Traded Fund (ETF), diperdagangkan di Bursa Efek New York, bukan di Tel Aviv.

Melalui pernyataannya, ISA menyebut mereka mengawasi perdagangan di Israel. Temuan-temuannya mengenai perdagangan yang mencurigakan hanya mencerminkan aktivitas perdagangan saham di Israel.

Sebuah penelitian yang belum ditinjau ulang menemukan bahwa pada masa-masa sebelum serangan 7 Oktober, transaksi perdagangan terhadap nilai MSCI ETF jauh melebihi aktivitas short sellingyang terjadi selama pandemi covid, perang Israel-Gaza pada 2014, bahkan krisis keuangan pada 2008.

"Temuan kami menunjukkan bahwa para pedagang yang mengetahui tentang serangan yang akan datang mengambil untung dari peristiwa-peristiwa tragis ini," tulis para penulis.

Yaniv Pagot, kepala perdagangan di Bursa Efek Tel Aviv, mengatakan dalam pernyataan bahwa penelitian tersebut mengungkapkan ketidaktahuan tentang pasar lokal karena para peneliti salah menghitung estimasi keuntungan dari penjualan pendek satu perusahaan Israel tertentu.

Para profesor sebelumnya memperkirakan bahwa taruhan terhadap Bank Leumi pada masa-masa sebelum serangan 7 Oktober akan menghasilkan keuntungan miliaran dolar. Sebuah versi koreksi dari penelitian tersebut memperbaiki kesalahan itu dan memperkirakan keuntungan dari perdagangan tersebut mencapai jutaan dolar.

Para ahli pun kemudian mendesak ISA untuk menyelidiki masalah ini, termasuk dengan melihat data pasar non-publik yang tidak dapat diakses oleh para peneliti.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Dharma One Piece ingin mengatakan sesuatu

Pengusaha soal Kenaikan UMP 2024: Kami Rasa Itu Sudah Adil******

Wakil Ketua Umum Koordinasi Bidang Kemaritiman, Investasi dan Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Kamdani menilai besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024 yang berkisar di angka 3,5 persen hingga 4,5 persen sudah adil.

Mulanya, Shinta menyebut formula segi kenaikan UMP telah menjadi kendala pengusaha dari dahulu. Maka itu, terciptalah reformasi struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja dengan tujuan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Shinta menegaskan tanpa kepastian formula, investor hingga pengusaha tidak memiliki pegangan ajek terkait kenaikan upah setiap tahunnya.

Merujuk pada PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, formula kenaikan UMP tergantung pada kondisi daerah masing-masing terkait pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga koefisien yang berhubungan dengan kondisi ketenagakerjaan.

"Kami merasa itu sudah fair (adil) untuk melihat tergantung daripada kondisi daerah masing-masing. Karena memang ini tidak bisa kita sama ratakan. Pengupahan itu kenaikannya tidak bisa kita sama ratakan untuk seluruh daerah," ucap dia lebih lanjut.

Ia menilai kenaikan UMP 2024 sudah menyangkut faktor kondisi daerah masing-masing. Kemudian kenaikan itu juga sudah didasarkan kepada data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Apakah kami puas atau tidak dengan formulasi? Saya rasa itu banyak sekali perdebatan. Banyak pihak, tapi pada akhirnya kita harus punya satu kepastian. Dan kepastiannya itu ada di PP 51," tegas dia.

Adapun rumus kenaikan upah minimum 2024 mencakup tiga variabel yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (disimbolkan dalam bentuk α).

Pasal 26 ayat (4) PP 51/2023 itu memuat formula perhitungan upah minimum tahun depan, yakni upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian upah minimum tahun depan.

Nilai penyesuaian upah minimum tahun depan dihitung dengan menambahkan inflasi dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu (α) dalam rentang yaitu 0,10 sampai dengan 0,30, kemudian dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan.

[Gambas:Video CNN]

Pertempuran Galaksi

Erick Thohir Laporkan 2 Dapen BUMN ke Kejaksaan Agung Bulan Ini******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan melaporkan dua dana pensiun (Dapen) milik perusahaan pelat merah ke Kejaksaan Agung (Kejagung) pada bulan ini.

"Di bulan ini ada dua yang akan kita laporkan ke Kejaksaan Agung," ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.

Namun demikian, Erick tidak menyebutkan Dapen mana yang akan dilaporkan ke Kejaksaan Agung dalam waktu dekat.

"Sehingga nanti, dana pensiun ini akan benar-benar transisi dalam 3 tahun sehingga ke depan akan sehat," ucapnya.

Lebih lanjut, Erick mengatakan bahwa pihaknya berupaya memperbaiki pengelolaan Dapen melalui pooling fundatau dana gabungan di bawah IFG, yang mengelola asuransi, penjaminan dan investasi.

Erick pada Oktober 2023 sebenarnya telah melaporkan empat Dapen BUMN ke Kejaksaan Agung.

Adapun keempat perusahaan plat merah tersebut adalah Dapen Ingutani, PT Perkebunan Nusantara (PTPN), PT Angkasa Pura I, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID Food.

[Gambas:Video CNN]

rencana penyelamatan sampah

Kadin Tegaskan Dukung Penuh Keberlanjutan Pembangunan IKN******

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan tetap mendukung penuh keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal itu dinyatakan oleh Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Yukki Nugrahawan Hanafi yang menanggapi kondisi terkini di mana proyek IKN Nusantara dikritik oleh salah satu kubu koalisi pengusung capres cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Kubu tersebut meragukan proyek IKN dilaksanakan dengan alasan pemerataan pembangunan. Namun di sisi lain, proyek IKN tak bisa dihentikan begitu saja karena sudah memiliki landasan hukum.

Menurutnya, Kadin sejak awal sudah mempromosikan pembangunan IKN kepada swasta maupun pemerintah. Bahkan, ia menyebut Kadin hampir keliling dunia dalam menyampaikan konsep IKN.

"Termasuk Januari-Februari tahun lalu di Davos (World Economic Forum) misalnya, itu kita menyampaikan mengenai konsep IKN. Kemarin juga di Amerika, di APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), kita juga menyampaikan itu," tegasnya.

"Jadi clear, posisi Kadin Indonesia mendukung keberlanjutan daripada IKN," sambung Yukki.

Ia berharap keberlanjutan pembangunan IKN dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik.

Jika IKN tak terealisasi, Yukki tak bisa membayangkan bagaimana kondisi DKI Jakarta 20-30 tahun mendatang dari sisi kemacetan hingga polusi. Maka itu, ia berharap IKN bisa menjadi solusi akan permasalahan ini.

"Ya jadi memang harus ada solusi gitu lah. Ya ada solusi, walaupun pemerataan pertumbuhan ekonomi itu harus terjadi di semua wilayah. Oleh karena itu kita bicara ke realisasi, bukan hanya di sektor industri yang berkaitan dengan SDA (sumber daya alam) tapi juga yang lain-lainnya," ucap Yukki lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

Manual Pengoperasian Pakan Meriam

TPN Ganjar Andalkan Mahfud Wujudkan Visi******

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengaku bertumpu pada kapabilitas sang calon wakil presiden jika terpilih pada Pilpres 2024 nanti.

Sekretaris Eksekutif TPN Heru Dewanto mengatakan akan menggenjot industrialisasi jika menang di 2024. Ada sektor agro dan kelautan, mineral dan hasil tambang, hingga elektronika dan telematika yang menjadi fokus utama Ganjar-Mahfud.

Akan tetapi, fondasi dari segala angan itu dibebankan pada pundak Mahfud MD. Heru menyebut ilmu hukum yang dikuasai Mahfud memegang peranan penting dalam proses terlaksananya visi dan misi paslon nomor 3 ini.

"Sekali lagi kita bertumpu pada kredibilitas Pak Mahfud untuk melakukan reformasi hukum, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta memastikan standar-standar keberlanjutan di dalam industri kita dipenuhi," tandasnya.

Ucapan tersebut kemudian disentil kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Drajad H Wibowo mengatakan pihaknya juga akan mendorong penegakkan hukum jika paslon nomor 2 tersebut menang. Akan tetapi, ia menegaskan kubu Prabowo-Gibran tak hanya mengandalkan satu sosok.

"Soal penegakkan hukum saya sepakat sekali, kunci, but we don't relly (bergantung) on one person.I know Pak Mahfud better than some of you maybekarena kita sama-sama di DPR. Jadi, kita enggak bisa rely on one person, in everything," balasnya atas pernyataan Heru.

Dukung IKN dan RUU DKJ

Usai diskusi, Sekretaris Eksekutif TPN Heru Dewanto ikut bersuara soal kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara jika Ganjar-Mahfud terpilih. Ia mengatakan paslon nomor urut 3 itu akan melanjutkan legacyPresiden Joko Widodo tersebut.

Kendati, Heru kembali mengandalkan Mahfud MD soal Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang menyeruak imbas adanya IKN.

Menurutnya, sang cawapres lebih kompeten untuk merespons hal tersebut.

"Saya belum bisa sampai ke sana (RUU DKJ), menjawab itu. Karena saya bukan ahli hukum, saya tanya Pak Mahfud dulu ya," jawabnya soal apakah paslon nomor 3 mendukung ruu tersebut.

"Posisi kami, Mas Ganjar dan Pak Mahfud memang mendukung IKN. Artinya, ibu kota negara baru dan dalam hal ini justru Mas Ganjar dan Pak Mahfud mengupayakan percepatan IKN, tapi sesuai dengan standar dan norma yang berlaku, lingkungan, government, dan sebagainya," tandas Heru.

[Gambas:Video CNN]

Master Kelangsungan Hidup Super

BPK Temukan Masalah Signifikan di 11 BUMN******

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa 11 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan.

Pemeriksaan itu terungkap dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2023. Ketua BPK Isma Yatun membacakan penggalan hasil laporan tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan II 2023-2024.

"Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam IHPS 2023, di antaranya atas pendapatan biaya dan investasi pada 11 BUMN atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan, antara lain pemberian uang muka perikatan perjanjian jual beli gas (PJBG) tidak didukung mitigasi risiko dan jaminan memadai," kata Isma di saat Rapat Paripurna di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/12).

Sejumlah BUMN atau anak perusahaan yang diperiksa BPK, antara lain PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), hingga PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi 11 BUMN tersebut pada kurun waktu 2017-2022.

BPK menemukan bahwa PJBG sebesar US juta oleh PT PGN kepada PT IAE tidak didukung dengan mitigasi risiko memadai. Ada 4 catatan dari hasil temuan BPK.

Pertama, PJBG tidak mengacu pada kajian tim internal atas mitigasi risiko dan cost benefitanalysis. Kedua, tidak didukung dengan jaminan yang memadai, yakni dokumen parent company guaranteetidak dieksekusi oleh PT PGN dan nilai jaminan fidusia berupa jaringan pipa PT BIG senilai Rp16,79 miliar yang jauh lebih kecil dibandingkan nilai uang muka yang diberikan.

Ketiga, PGN tidak memperhatikan kebijakan pemerintah atas larangan transaksi gas secara bertingkat karena pembelian gas kepada PT IAE yang bukan produsen gas.

Keempat,tidak melalui analisis keuangan dandue diligenceyang memadai. Ini ditunjukkan dengan nilaicurrent liabilityPT IAE yang lebih besar dibandingkancurrent asset-nya.

"Akibatnya, sisa uang muka sebesar US,19 juta berpotensi tidak tertagih yang dapat membebani keuangan perusahaan," jelas BPK dalam IHPS.

"Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan direksi PT PGN untuk mengoptimalkan pemulihan piutang uang muka kepada PT IAE sebesar US,19 juta dan berkoordinasi dengan direksi PT Pertamina dan Kementerian BUMN untuk melaporkan permasalahan ini kepada aparat penegak hukum (APH)," tandasnya.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga untuk meminta tanggapan atas temuan BPK dan upaya tindak lanjut Kementerian BUMN. Kendati demikian, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum meresponsnya.

[Gambas:Video CNN]

PLN Berikan Respons

Terkait pemberitaan media mengenai hasil pemeriksaan, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK, terkait pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti terkait PLN adalah mengenai pengenaan tarif untuk keperluan layanan khusus (Tarif L) berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 28 Tahun 2016 dan hal tersebut sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

Sebelumnya kebijakan tarif Layanan Khusus cukup beragam disesuaikan dengan kekuatan daya beli dan standar pelayanan dimasing-masing golongan tarif. Untuk itu PLN menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK dengan implementasi yang dilaksanakan secara bertahap sampai dengan akhir tahun.

Selain itu ketentuan mengenai Layanan Khusus sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan peraturan perubahannya yaitu Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2020 telah diturunkan melalui Peraturan Pelaksana di PLN berupa pelaksanaan kebijakan single tarif layanan prioritas di mana hal tersebut mengakomodir kebutuhan pelanggan di semua golongan tarif.

PLN pun mengapresiasi langkah-langkah BPK RI yang terus memberikan rekomendasi guna perbaikan kinerja dan operasional perseroan, demi meningkatkan layanan yang prima kepada pelanggan.