rtp ladangtoto2

Tuan Penyihir Serbaguna

Jokowi Pamer Lampung******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bangga kehadiran Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dapat memangkas waktu tempuh Palembang-Lampung menjadi sekitar 3,5 jam.

Mengutip cerita warga Sumatera Selatan, Jokowi mengungkapkan masyarakat di wilayah itu harus menghabiskan waktu tempuh hingga 10-12 jam perjalanan dari Palembang-Lampung sebelum ada Tol Trans Sumatera ini.

Namun, dengan pembangunan tol waktu perjalanan itu bisa banyak dipangkas.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan jaringan jalan tol yang terbangun di Indonesia baru mencapai 2.800 kilometer (km).

Ia merinci dari jumlah tersebut, sepanjang 2.040 km dibangun di era pemerintahannya. Sementara 780 km sudah terbangun sebelum Jokowi jadi presiden.

Lihat Juga : Kemenkeu soal KIS Lansia Ala Gibran: Harusnya Program Saat Ini Cukup

[Gambas:Video CNN]

Menurut Jokowi, panjang jalan tol di Indonesia menunjukkan daya saing yang masih jauh tertinggal dari China. Ia menyebut di China jalan tol sudah terbangun sepanjang 280 ribu km.

"Betapa masih sangat jauhnya daya saing kita, 'competitiveness' kita. Itu yang ingin kita kejar agar kita bisa bersaing dengan negara-negara lain," kata Jokowi.

Di Pulau Sumatera sendiri, pemerintah berencana membangun JTTS sepanjang 2.800 km, termasuk untuk tulang punggung atau backbone sepanjang 1.800 km.

Hari ini, Jokowi juga baru meresmikan Jalan Tol Indralaya-Prabumulih sepanjang 64,5 km. Berdasarkan informasi yang dikutip dari situs resmi Kementerian PUPR, Jalan Tol Indralaya-Prabumulih sudah beroperasi tanpa tarif sejak 30 Agustus 2023.

Jalan tol yang dikelola PT Hutama Karya (Persero) itu dapat memangkas waktu tempuh kurang lebih 1 jam dari Palembang menuju Prabumulih.

Jalan Tol Indralaya-Prabumulih merupakan bagian dari pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya-Muara Enim yang memiliki total panjang sekitar 119 km.

Putri penjelajah waktu mencari posisi resmi

Kemenperin Sebut Industri Manufaktur Tertekan Hebat Gegara Gas Mahal******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut harga gasyang terlalu mahal menjadi biang kerok industrimanufaktur Indonesia tertekan hebat.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengungkapkan bahkan ada sektor industri yang belum mendapatkan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) senilai US per Million British Thermal Unit (MMBTU). Padahal, industri tersebut sudah direkomendasikan Kemenperin pada April 2021-Agustus 2022.

"Eksternalitas lain yang berdampak terhadap industri manufaktur adalah kebijakan HBGT yang tidak berjalan dengan baik. Beberapa industri justru membeli harga di atas US per MMBTU sehingga menurunkan daya saing produk mereka," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (1/11).

Ia menilai kenaikan HGBT akan berpengaruh terhadap daya saing industri.

Di lain sisi, Febri menekankan pentingnya perluasan program harga gas industri. Menurutnya, ini bisa mendongkrak investasi sektor industri Indonesia menyusul adanya ketersediaan energi yang kompetitif.

"Apalagi, pemerintah fokus untuk terus meningkatkan investasi dan kinerja sektor industri manufaktur karena menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional," jelasnya.

Febri merinci sederet kendala penerapan HGBT antara lain pembatasan pasokan gas bumi di bawah volume kontrak. Ia mencontohkan kasus di Jawa Timur, di mana terjadi pembatasan kuota antara 27 persen hingga 80 persen kontrak, serta pengenaan surchargeharian untuk kelebihan pemakaian dari kuota yang ditetapkan.

Tekanan industri manufaktur Tanah Air tergambar dari data S&P Global yang mencatat Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia turun ke posisi 51,5. Capaian pada Oktober 2023 ini melambat 0,8 poin dibandingkan bulan sebelumnya yang menyentuh 52,3.

Bahkan, laju PMI manufaktur Indonesia pada Oktober 2023 menjadi yang terendah sejak Mei 2023 atau dalam lima bulan terakhir.

[Gambas:Video CNN]

Kehormatan dan Kebaikan dari Pembantu Istana

Bahlil Respons Isu Ditunjuk Jadi Wakil Ketua Tim Pemenangan Prabowo******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia merespons isu penunjukan dirinya sebagai wakil ketua tim pemenangan Prabowo Subiantodi Pilpres 2024.

"Yang tunjuk siapa ya? Saya enggak tahu ya. Tak ada, saya belum dengar itu saya. Saya tak tahu, bos saya kan Presiden (Joko Widodo)," bantah Bahlil di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Jumat (20/10).

"Saya menteri investasi, saya kan bukan ketua umum partai. Saya hari ini diperintahkan Bapak Presiden Jokowi untuk mengurus investasi, tidak mengurus yang lain-lain. Andaikan pun itu (penunjukan timses Prabowo) ada, ya belum tahu siapa yang akan memberikan perintah itu," sambungnya.

Sementara itu, soal isu penolakan namanya sebagai ketua tim pemenangan Prabowo oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Bahlil menjawabnya santai.

"Tanya Pak Airlangga saja ya. Saya saja tidak tahu apa-apa. Pak Airlangga main tolak-tolak saja, dia nolak diri sendiri itu," kelakar Bahlil.

Sumber CNNIndonesia.com menyebutkan nama Bahlil sudah diputuskan oleh koalisi partai politik pengusung Prabowo. Bahlil disebut bakal mendampingi Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) II Rosan Roeslani yang diklaim menjadi ketua tim pemenangan Prabowo.

"Sudah diputuskan Rosan Roeslani Ketua Tim Pemenangan Prabowo, Bahlil Wakil Ketua sekaligus Koordinator Relawan," kata sumber tersebut, Senin (16/10).

Rencana pemilihan ketua timses Prabowo itu dibicarakan serius dalam pertemuan petinggi Koalisi Indonesia Maju di Kertanegara IV pada Jumat (13/10) lalu. Bahkan, awalnya Prabowo dibisiki untuk menunjuk Bahlil sebagai ketua timses.

Namun, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto diklaim menolak usulan Bahlil menjadi pucuk pimpinan tim pemenangan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu tak sepakat.

Menurutnya, Bahlil masih terlalu muda dan kurang berpengalaman. Airlangga lantas menyodorkan dua nama lain, yakni Rosan Roeslani serta Sakti Wahyu Trenggono.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Gila Pedang Terbalik

Ombudsman Minta KLHK Perpanjang Batas Persyaratan Izin Pengusaha Sawit******

Ombudsman RI menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk memperpanjang batas penyerahan kelengkapan syarat perizinan bagi pengusaha sawit terindikasi menggunakan lahan ilegal di kawasan hutan, yang sedianya berakhir pada 2 November 2023.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai kebijakan tersebut berpotensi maladministrasi. Pasalnya, masih banyak permasalahan terkait status kawasan hutan.

Ia menyarankan agar Siti mengeluarkan diskresi untuk menunda batas akhir tersebut, dengan sejumlah pertimbangan.

"Diskresi dapat dilakukan dengan alasan-alasan objektif, yaitu alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak dan rasional serta berdasarkan asas-asas umum pemerintah yang baik," imbuh Yeka.

Ia menyebut permasalahan lainnya juga dirasakan oleh para petani sawit swadaya.

Menurutnya, petani sawit swadaya yang hanya memiliki lahan seluas kurang dari 10 hektare, merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif pengurusan legalitas usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.

Lihat Juga : Jokowi Minta Penggantinya Tiru Sukses Guyana dan Jangan Mulai dari Nol

"Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah," tegas Yeka.

Ia mengatakan proses penentuan tenggat waktu 2 November 2023 adalah batas yang diambil dari tanggal diundangkannya UU Cipta Kerja pada 2020.

Kemudian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penundaan dan diubah dengan UU Cipta Kerja (2) yaitu UU Nomor 6 Tahun 2023. Maka menurut Yeka, selayaknya tanggal batas akhir juga dimulai dari pemberlakuan UU Cipta Kerja Nomor 6/2023.

Ia menekankan pelaksanaan penatagunaan kawasan hutan harus menghormati hak masyarakat dan kepentingan nasional. Karena itu, Kementerian LHK perlu memperhatikan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tetap menghormati hak masyarakat.

Dalam hal ini, kata Yeka, penatagunaan kawasan hutan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan produk administratif yang berkaitan dengan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah.

Yeka juga menilai usaha sawit perlu mendapat dukungan, baik dari ranah domestik maupun internasional.

"Beberapa tahun terakhir, usaha sawit mengalami tekanan akibat dampak Pandemi covid-19, kebijakan subsidi, dan kebijakan ekspor. Hak atas tanah yang menjadi fondasi usaha perkebunan sawit, perlu ditata untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan usaha," tegasnya.

Dalam hal terjadi pengenaan sanksi denda, ia menyarankan hukuman itu dilaksanakan dengan mekanisme yang meringankan untuk melindungi pelaku usaha sawit dari kebangkrutan. Apalagi, usaha sawit merupakan lapangan kerja yang cukup besar dan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan.

Selanjutnya, kata Yeka, Ombudsman RI akan membuat Policy Reportyang mendorong kepastian hak atas tanah sebagai fondasi dalam usaha perkebunan sawit yang dapat mempengaruhi tata niaga sawit di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Klan Badai

Jokowi Groundreaking 10 Proyek IKN Senilai Rp12,5 T pada 1 November******

PresidenJoko Widodo akan meletakkan batu pertama (groundbreaking) 10 proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara senilai Rp12,5 triliun pada 1 November-3 November 2023.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan ini adalah groundbreakingtahap kedua yang bakal dipimpin langsung Presiden Jokowi. Sebelumnya, Jokowi memimpin peletakan batu pertama proyek konsorsium Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan pada September 2023 lalu.

"Kegiatan ini menunjukkan bahwa bukan hanya pertumbuhan pembangunan yang terjadi di IKN, namun juga bergulirnya pertumbuhan ekonomi dan sebagai bukti minat dan kepercayaan yang tinggi dari investor swasta dan pemerintah di IKN," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (26/10).

Khusus untuk sekolah, ia menyebut ada relokasi SD Negeri 020 Sepaku yang mengusung konsep baru. Nantinya, SD tersebut bakal menjadi percontohan untuk sekolah negeri lainnya di IKN.

"Bidang yang bervariasi ini menunjukkan bahwa di IKN sudah ada fasilitas-fasilitas dasar bagi masyarakat yang akan pindah tahun depan (2024)," klaim Bambang.

Bambang mengklaim sejauh ini nilai investasi proyek yang sudah di-groundbreaking mencapai Rp23 triliun. Nantinya, proyek-proyek IKN lainnya dijadwalkan groundbreakingpada Desember 2023.

Terpisah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ikut menyoroti groundbreakingproyek Bandara Very Very Important Person (VVIP) IKN. Proyek yang akan diresmikan awal bulan depan ini setidaknya menelan dana Rp4 triliun.

Basuki berharap investor bisa lebih cepat melirik dan masuk dengan adanya groundbreakingtersebut. Pasalnya, bandara tersebut punya akses langsung ke IKN.

"Sudah siap. Tanggal 1 mungkin, 1 November (2023). Ya, lebih cepat investor masuk karena lebih dekat. Jadi, orang bisa masuk situ langsung di IKN kan," kata Basuki di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (23/10).

Harta Keluarga Istri Jelek

Menteri ATR Kukuh Tolak Perpanjang HGB Pontjo Sutowo di Hotel Sultan******

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjantotegas tetap menolak perpanjangan hak guna bangunan (HGB) Pontjo Sutowo di Hotel Sultan.

"Yang jelas ATR/BPN tidak memperpanjang HGB (Pontjo Sutowo di Hotel Sultan). Sudah selesai," tegas Hadi usai menghadiri Rakernas Reforma Agraria di Sheraton Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (31/10).

Sementara itu, ia menyerahkan sisa penyelesaian perkara kepada aparat penegak hukum (APH). Ini termasuk tuntutan ganti rugi Rp28 triliun dari PT Indobuildco milik Pontjo kepada pemerintah.

"Coba dilihat status hukumnya, negara dalam hal ini Kemensetneg sudah menang berkali-kali. Lalu, dari Indobuildco itu kan sudah berkali-kali mengajukan gugatan dan sudah dikatakan kalah di pengadilan," tutur Raja.

"Jadi, nampaknya perlu kerendahan hati dari pihak sana (Pontjo Sutowo) bahwa ini adalah negara hukum. Pengadilan sudah memutuskan bahwa tanah tersebut secara legal milik negara, dalam hal ini Kemensetneg," tambahnya.

Raja lantas menyindir pihak Pontjo Sutowo yang selama ini sudah 'kenyang' menikmati cuan dari pengelolaan Hotel Sultan.

"Toh dari pihak sana juga sudah 'menikmati' dari tanah yang ada ini kan sudah dinikmati sekian lama, ekonomi secara produktif, ada hotel dan apartemen. Saya sih imbau saja, taat pada hukum," tandasnya.

Pontjo bersikukuh ingin memperpanjang HGB nya di Hotel Sultan. Pontjo mengatakan merasa bahwa Indobuildco dan dirinya tidak bersalah terhadap negara dalam kasus Hotel Sultan.

Termasuk soal Hak Guna Bangunan (HGB) atas hotel tersebut.

"HGB habis itu kan seperti ibaratnya BPKB mobil. Kalau BPKB habis memang mobilnya punya orang, kan tidak. Mobil tetap punya kita, lagi diurus kan. Dan sekarang belum ada penolakan, belum diputuskan juga, masih proses. Itu bukan berarti bahwa kemudian itu bukan milik saya," katanya Jumat (27/10).

[Gambas:Video CNN]