petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

permainan slot yang lagi gacor

erek erek anjing 4d 534Jutaan kata 113685Orang-orang telah membaca serialisasi

《permainan slot yang lagi gacor》

Ditjen Imigrasi: Pembayaran eVisa RI bisa pakai kartu kredit dan debit******

Ditjen Imigrasi: Pembayaran eVisa RI bisa pakai kartu kredit dan debit
Ilustrasi - Pembayaran eVisa Indonesia secara daring, baik melalui debit, kredit, hingga kode tagihan (billing). ANTARA/HO-Ditjen Imigrasi Kemenkumham/aa.
Jakarta (ANTARA) - Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pramella Yunidar mengatakan pembayaran visa elektronik atau eVisa Indonesia oleh warga negara asing bisa menggunakan kartu kredit dan debit.

Hal itu karena laman resmi pembuatan visa sudah terintegrasi dengan sistem pembayaran secara dalam jaringan atau daring untuk mempermudah WNA melakukan pembayaran eVisa dari manapun, mirip seperti berbelanja daring.

"Bisa gunakan kartu debit atau kredit berlogo Visa dan Mastercard danJCB. Tinggal ikuti saja petunjuk pembayaran pada website,” ujar Pramella dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan WNA dapat mengajukan permohonan eVisa Indonesia secara mandiri melalui laman resmi evisa.imigrasi.go.id.

Baca juga: Imigrasi: Kebijakan eVisa menutup ruang gerak biro jasa

Untuk pembayaran dengan kartu kredit, lanjut Pramella, WNA tidak diwajibkan menggunakan kartu milik pribadi. Mereka dapat menggunakan kartu kredit selain miliknya, dengan memastikan batas penggunaan kartu masih tersedia.

Selain pembayaran menggunakan kartu kredit dan kartu debit, pembayaran eVisa Indonesia juga dapat dilakukan melalui kode tagihan (billing).

Untuk metode pembayaran tersebut, WNA memerlukan bantuan warga negara Indonesia selaku penjamin atau penanggung jawab.

Perlunya bantuan WNI karena pembayaran kode tagihan menggunakan mata uang rupiah dan difasilitasi oleh bank yang ada di Indonesia. Pembayaran kode tagihan dapat dilakukan melalui mesin ATM, mobile banking, hingga e-commerce yang menyediakan pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

"Setelah eVisa dibayarkan maka akan masuk tahap proses penerbitan," katanya.

Baca juga: Ditjen Imigrasi mulai buka pelayanan calling visa bagi WNA tertentu

Untuk Electronic Visa on Arrival (eVoA), Pramella menjelaskan bahwa umumnya akan terbit dalam waktu 1x24 jam. Sedangkan untuk jenis visa lainnya akan terbit dalam empat hari sampai lima hari, dengan catatan WNA telah memenuhi semua persyaratan.

Sebelumnya, Ditjen Imigrasi Kemenkumham mengumumkan WNA pemegang visa kunjungan dapat memperpanjang visa dan izin tinggal mereka lewat laman resmi Imigrasi per 31 Desember 2023.

Perpanjangan visa itu berlaku untuk pemegang visa kunjungan wisata (indeks C1), pengobatan (C3), urusan pemerintahan (C4), kursus singkat (C9), dan kunjungan bisnis (C11).

Layanan baru itu telah diuji coba oleh Imigrasi dan mulai berlaku efektif pada 31 Desember 2023 sekaligus menandai pergantian tahun.

Baca juga: Dirjen Imigrasi targetkan 1.000 peminat Golden Visa di 2024
Baca juga: Imigrasi keluarkan visa multiple entry 5 tahun untuk bisnis dan wisata

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kampanye AMIN, ribuan kendaraan tertahan di Jalan Danau Sunter Barat******

Kampanye AMIN, ribuan kendaraan tertahan di Jalan Danau Sunter Barat
Ribuan kendaraan tertahan di Jalan Danau Sunter Barat menuju kawasan Jakarta International Stadion (JIS) yang menjadi lokasi kampanye pasangan Anies-Muhaimin di Jakarta, Sabtu (10/2/2024). ANTARA/Mario Sofia Nasution/pri.
Jakarta (ANTARA) - Ribuan kendaraan pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies-Muhaimin tertahan di Jalan Danau Sunter Barat saat kampanye akbar di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, pada Sabtu pagi.

Kendaraan tersebut tertahan karena jumlah kendaraan yang akan masuk kawasan JIS sangat padat sehingga terjadi kemacetan dan tidak bergerak.

Sopir TransJakarta, Iwan di Jakarta, mengatakan, kendaraan mereka tidak dapat bergerak lagi sejak pukul 06.00 WIB dan tertahan di Halte Danau Agung hingga pukul 08.45 WIB.

"Dari ruas Danau Agung ke JIS ini memang enggak bisa berjalan," kata dia.

Sementara dari arah JIS  ke Kelapa Gading tetap ada bus TransJakarta walau tersendat-sendat karena massa yang menuju stadion itu.

Ia mengatakan TransJakarta di sini melayani jalur Pluit-Tj Priok, Penjaringan- Sunter, Juanda-JIS.

"Kalau dari sini enggak bisa bergerak, mungkin nanti. Kalau yang ada akses sekarang di Halte Landasan Pacu," kata dia.

Baca juga: Ribuan pendukung Anies-Muhaimin padati jalur menuju JIS
Baca juga: Massa pendukung AMIN berjalan menuju JIS hingga padati gang kecil
 
Sejumlah simpatisan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar datang memadati lokasi kampanye akbar di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Sabtu (10/2/2024). Kampanye tersebut merupakan penutup sebelum hari pelaksanaan Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024. ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso/nym.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada hari Senin, 13 November 2023, menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2 dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Sedangkan jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.
Baca juga: Ribuan massa pendukung AMIN mulai padati stadion JIS

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:ayobet

Perbarui waktu:2024-07-09

Daftar bab terbaru
situs judi slot online resmi terpercaya
situs slot indonesia
paluqq
nekoslot88
rtp omtogel
cara menghitung bunga kredivo
germany plus paito warna
roma4d login
gawangbet
Daftar isi semua bab
Bab 1 harapan4d
Bab 2 promo 88 slot
Bab 3 cara hack situs slot
Bab 4 nagaslot168
Bab 5 slot gacor saat ini
Bab 6 kredit di shopee
Bab 7 pepe4d
Bab 8 slot baru gacor
Bab 9 situs slot terbaru mudah menang
Bab 10 jp gacor slot
Bab 11 slot terpercaya di indonesia
Bab 12 slot modal receh gampang menang
Bab 13 judi slot gacor
Bab 14 daftar situs slot resmi
Bab 15 referral slot terbesar
Bab 16 pinjol legal mudah cair
Bab 17 kredit hp tanpa dp akulaku
Bab 18 buku mimpi 2d 62
Bab 19 100 mimpi togel
Bab 20 slot demo 69
Klik untuk melihattersembunyi di tengah2011bab
kotaBacaan TerkaitMore+

Kelahiran kembali game online: Lubang Dewa Susu Beracun

slot jdb 88
Pemerintah pastikan layanan logistik Pemilu 2024 optimal
Pembongkaran logistik pemilu dari truk untuk dimasukkan ke tempat penyimpanan di kantor Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Sabtu (3/2/2024). (ANTARA/HO-KPU Jepara.)
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memastikan layanan logistik untuk melayani pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 berjalan dengan optimal.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyebutkan hal itu dapat terealisasi berkat koordinasi apik bersama para penyedia logistik yang telah dipercaya untuk melakukan pengiriman keperluan untuk pemilihan umum.

"Sekarang logistik surat suara sudah sampai di tingkat kabupaten dan kota. Nah beberapa hari lagi akan sampai ke kecamatan dan nantinya didistribusikan ke Tempat Pemilihan Suara (TPS) masing-masing. Ini kan masih tujuh hari lagi. Waktunya cukup dan saya pikir tepat waktu, efektif pokoknya," kata Budi di Jakarta, Rabu.

Baca juga: KPU kirim logistik pemilu ke Kepulauan Seribu gunakan kapal ojek

Budi menyebutkan salah satu penyedia layanan logistik yang dipercaya untuk menangani kebutuhan pengiriman Pemilu 2024 ialah PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai BUMN yang dikenal menyediakan layanan pos.

PT. Pos Indonesia dalam Pemilu 2024 telah berkontribusi melakukan pengiriman kebutuhan Pemilu sejak 2023 dimulai dari mengirimkan kotak suara, peralatan mencoblos, segel, hingga tintanya.

Untuk 2024, PT. Pos Indonesia dimandatkan mengirimkan surat suara ke 2.400 kecamatan termasuk ke daerah-daerah terpencil seperti daerah terluar, terdepan, tertinggal (3T).

Direktur Utama PT. Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi mengatakan pihaknya telah menargetkan bahwa seluruh pengiriman surat suara itu bisa sampai tepat waktu dengan menyiapkan berbagai antisipasi agar surat-surat suara dapat tetap utuh hingga sampai di TPS.

Baca juga: KIP: Tujuh TPS Aceh Selatan wilayah 3T dijangkau mobil gardan ganda

Seluruh pengiriman surat suara itu dipantau melalui Sistem Informasi Logistik Nasional (SILOG) dan belum terdeteksi adanya kendala dalam pengiriman surat-surat suara tersebut.

Pengirimannya pun disesuaikan dengan setiap kondisi geografis yang berbeda-beda di lapangan dengan penjagaan dari otoritas keamanan seperti Polri dan TNI.

"Ada yang dikirim naik boat, ada yang dikirim naik helikopter, dan segala macam transportasi. InsyaAllah semuanya dikawal dan sampai dengan tepat waktu, kalau di tempat terpencil H-3 sudah sampai dan di kota-kota itu H-1," kata Faizal.

Baca juga: Polres Majene intensifkan patroli pengawasan logistik pemilu

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Q menghancurkan langit

link slot paling gacor 2022
Bawaslu DKI nilai warna biru kantong sembako murah bermakna universal
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam kegiatan sembako murah di Kelurahan Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2024) ANTARA/HO-Pemerintah Provinsi DKI Jakarta/aa.
artinya warna tanpa logo, tanpa sebuah simbol, tentu kita nggak bisa menghakimi
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menilai warna biru pada kantong sembako murah yang dibagikan Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono lebih bermakna universal tanpa ada keberpihakan pada partai politik tertentu

"Karena warna itu kan universal ya artinya warna tanpa logo, tanpa sebuah simbol, tentu kita nggak bisa menghakimi ataupun kita bisa menganggap itu sebagai sebuah pelanggaran," kata Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Bawaslu DKI Jakarta Quin Pegagan usai konsolidasi media dalam rangka penguatan pemberitaan hasil Pemilu 2024 di Jakarta, Jumat.

Quin menuturkan pihaknya tak melihat adanya dugaan pelanggaran terkait kegiatan sembako murah Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang menggunakan tas berwarna biru muda.

Soal kantong sembako murah Pemprov DKI Jakarta ini sempat menjadi sorotan warganet  (netizen) lantaran berwarna biru muda sehingga mirip dengan warna salah satu pasangan capres dan cawapres.

"Bawaslu sudah memantau, mengawasi, dan melihat hal itu masih belum masuk dalam dugaan pelanggaran," tegasnya.

Menurut Quin, jika dugaan keberpihakan Heru hanya sekadar didasarkan pada penggunaan warna saja, maka dirasa belum memenuhi dugaan pelanggaran. Terlebih diketahui ada warna lainnya juga yang dicetak.

Kendati demikian, dia menyebutkan pihaknya bisa saja meminta Heru untuk memberikan klarifikasi atas pembagian sembako murah tersebut jika dirasa perlu untuk meredam kegaduhan.

"Ya tentu bila dianggap perlu, tapi kami kan menganggap hal tersebut belum memenuhi karena akumulatif kan seperti itu dan belum ada laporan juga yang masuk," tuturnya.

Sementara, anggota Komisi B DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli menuturkan sebaiknya pembagian sembako murah menggunakan warna netral

"Kalau berniat baik dan ikhlas hanya untuk pembagian sembako saja, pakailah warna-warna netral seperti putih atau coklat ASN," ucap Taufik.

Taufik menuturkan saat ini masih masa kampanye sehingga perlu sensitivitas atau kepekaan yang tinggi dari para pejabat ketika menjalankan kegiatan publik.
Baca juga: Bawaslu DKI minta KPU fokus kegiatan dua kampanye akbar di hari sama
Baca juga: Bawaslu: Tidak ada pembatasan ruang gerak media pada masa tenang
Baca juga: Bawaslu DKI minta warga melapor jika temukan politik uang

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Menggunakan Tuhan sebagai umpan

gunung slot 88
Logistik pemilu di Pulau Belakangpadang Batam diangkut pakai ambulans
Logistik pemilu didistribusikan menggunakan ambulans di Pulau Belakangpadang. ANTARA/Jessica/pri.
Batam (ANTARA) - Pengiriman logistik Pemilihan Umum 2024 di Pulau Belakangpadang, Kota Batam, Kepulauan Riau, sedikit berbeda dibanding lainnya karena diangkut menggunakan ambulans, mobil jenazah, sepeda motor roda tiga bak terbuka hingga truk pengangkut sampah.

Camat Belakangpadang Yudi Admajianto di Batam, Kamis, mengatakan penggunaan kendaraan tersebut karena hanya transportasi itu yang tersedia dan yang biasanya digunakan untuk mengangkut logistik pemilu.

"Di Pulau Belakangpadang ini memang beda dalam pendistribusian logistiknya. Di sini kami hanya memiliki dua mobil ambulans, dua mobil jenazah, satu truk sampah, dan Tossa (motor roda tiga bak terbuka) ada tiga unit untuk mengangkut logistik ke gudang PPK," ujar Yudi.

Baca juga: KPU Batam jadwalkan distribusikan logistik ke wilayah 3T selama 2 hari

Ia menjelaskan dari gudang KPU Kota Batam menuju Pulau Belakangpadang, logistik pemilu diangkut menggunakan tiga unit kapal milik Direktorat Polairud Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

Berdasarkan data, terdapat 74 TPS di Pulau Belakangpadang yang tersebar di enam kelurahan, dengan jumlah pemilih tercatat pada daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 15.310 orang.

Yudi menjelaskan Pulau Belakangpadang memiliki sekitar 164 pulau dengan 44 di antaranya adalah pulau berpenghuni.

"Jadi, ada satu pulau namanya Pulau Pelampung. Di sana ada enam orang pemilih, itu mereka nanti pada hari H pencoblosan harus menyeberang ke Pulau Labun karena di sana yang ada TPS," ujar dia.

Baca juga: KPU Batam pastikan pendistribusian logistik Pemilu rampung 12 Februari

TPS di Pulau Belakangpadang masing-masing tersebar di Kelurahan Pulau Pemping sebanyak empat TPS, Kelurahan Pulau Kasu (13 TPS), Kelurahan Pulau Terung (3 TPS), Kelurahan Sekanak Raya (22 TPS), dan Kelurahan Tanjungsari (19 TPS).

Selain itu, selain kendala transportasi, Yudi juga mengungkapkan kesulitan jaringan internet masih menjadi kendala di beberapa pulau.

"Ada sekitar empat sampai lima pulau yang warganya masih kesulitan mengakses internet, seperti Pulau Kepala Jeri, Pulau Pecung, dan Pulau Sarang," kata Yudi.

Baca juga: KPU Batam pastikan keamanan distribusi logistik Pemilu melalui Silog

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Istriku yang terlahir kembali

belegendwin
Panwaslu KL selidiki dugaan tumpukan surat suara pos sudah dicoblos
Arsip Foto - Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) dan Pengawas Kotak Suara Keliling (KSK) bersiap menuju lokasi pemungutan suara dengan membawa logistik Pemilu 2024 di Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (4/2/2024). ANTARA FOTO/Virna Puspa Setyorini/pras.
Kuala Lumpur (ANTARA) - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Kuala Lumpur, Malaysia, menyelidiki dugaan adanya setumpuk surat suara lewat pos untuk Pemilu 2024 yang sudah dicoblos untuk pasangan capres-cawapres dan caleg tertentu.

“Masih dalam proses (penelusuran). Rencananya sore ini kami bersama tim mau ke Pos Malaysia,” kata Ketua Panwaslu KL Rizky Al-Farizie kepada ANTARA di Kuala Lumpur, Rabu.

Panwaslu KL melakukan koordinasi sejak Selasa (6/2) malam untuk mengecek kebenaran video di media sosial, yang menunjukkan sejumlah orang sedang mencoblos surat suara yang dikirim lewat pos.

Beredar dua video di media sosial yang memperlihatkan sejumlah orang sedang mencoblos surat suara untuk pemilihan presiden-wakil presiden dan surat suara untuk pemilihan anggota legislatif dalam Pemilu 2024.

Dalam video terlihat tumpukan plastik berwarna abu-abu yang digunakan sebagai bungkusan luar amplop surat suara via pos. Salah satu video memperlihatkan tumpukan bungkusan plastik itu telah dibuka.

Sementara itu, anggota dan juru bicara Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur Puji Sumarsono mengatakan pihaknya juga sedang mendalami kebenaran video tersebut.

Saat ditanya jumlah surat suara via pos yang kembali ke PPLN karena tidak sampai ke penerima dan yang sudah dikirimkan kembali oleh pemilih ke PPLN, Puji mengaku belum bisa memberikan informasi terbaru.

PPLN Kuala Lumpur telah menetapkan 447.258 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) di wilayahnya, 156.367 di antaranya melakukan pencoblosan surat suara yang dikirim lewat pos.

Pengiriman surat suara lewat layanan Pos Laju dari Pos Malaysia Berhad telah dilakukan secara bertahap pada 11, 15 dan 26 Januari.

Sedangkan 67.946 pemilih akan mencoblos lewat kotak suara keliling (KSK) pada 4-10 Februari, dan 222.945 pemilih lainnya akan mendatangi Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) di Putra World Trade Center (PWTC) Kuala Lumpur pada 11 Februari.

Baca juga: Asa "nyoblos" lewat jalur Daftar Pemilih Khusus di Kuala Lumpur
Baca juga: WNI di Semenanjung Malaysia mulai kembalikan surat suara lewat pos

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Sungguh merepotkan untuk mengusir setan

slot judi gacor
KPK rekomendasikan bansos dilsalurkan via transfer
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron berikan keterangan kepada wartawan dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2024). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/aa.
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan agar bantuan sosial (bansos) disalurkan dalam bentuk uang melalui transfer bank atau via kantor pos sebagai salah satu langkah pencegahan korupsi.

"Bansos bukan berupa barang, tapi berupa uang, dan uangnya disalurkan melalui kantor pos/bank. Hal bertujuan agar bansos efektif mencapai tujuan, tepat sasaran dan efisien dalam proses distribusinya," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu.

Ghufron menerangkan rekomendasi tersebut diberikan untuk menutup celah korupsi agar bantuan sosial tersebut tidak menjadi salah satu bentuk politik uang.

Ia  mengatakan KPK merekomendasikan bansos disalurkan dengan basis data terbaru yang valid.

"KPK telah memberikan rekomendasi dan membuat komitmen bersama pemerintah untuk tidak membuka peluang tindak pidana korupsi dan politik uang dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat," ujarnya.

Wakil ketua KPK berlatar belakang akademisi tersebut mengingatkan Pemilu sangat penting untuk memastikan proses pemilihan bangsa dan negara Indonesia terlaksana secara jujur dan adil. Karena hanya dengan itu demokrasi akan menghasilkan pemimpin yang dicita-citakan rakyat

Dia juga mengajak masyarakat untuk turut serta mendukung pelaksanaan pemilu yang kondusif dan terhindar dari praktik-praktik tindak pidana korupsi. Keberhasilan pelaksanaan pemilu menentukan masa depan bangsa Indonesia dan masa depan kita semua.

"Oleh karena itu KPK merasa menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang turut serta memastikan pelaksanaan pemilu ini terbebaskan dari praktik money politic dan benturan kepentingan," tuturnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Wuzong

cara mendaftarkan voucher indosat
Ketua MPR Bamsoet pastikan revisi UU Desa disahkan setelah Pemilu 2024
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Persatuan Perangkat Desa RI (PPDRI) Purbalinga saat kunjungan hari ke-21 di Dapil Jawa Tengah VII saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Purbalingga, Jawa Tengah, Rabu (7/2/2024). ANTARA/HO-MPR/aa.
Tinggal sedikit lagi penyempurnaan dan diketok palu pada masa persidangan yang akan datang.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi undang-undang setelah Pemilu 2024. "Akan disahkan pada masa sidang DPR RI mendatang. Hal ini mengingat mulai 7 Februari hingga 4 Maret 2024 DPR RI memasuki masa reses," kata Bamsoet dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Berbagai aspirasi dari kepala desa dan perangkat desa, menurut dia, sudah didengar, didalami, dan dibahas secara komprehensif oleh DPR RI bersama Pemerintah. "Tinggal sedikit lagi penyempurnaan dan diketok palu pada masa persidangan yang akan datang," ujarnya. Bamsoet mengemukakan bahwa titik cerah revisi UU Desa sudah terlihat dari kesepakatan pada pembahasan tingkat pertama antara Badan Legislasi DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri pada hari Senin (5/2/), bahwa masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dengan maksimal dua periode. Sebelumnya, 6 tahun dengan maksimal tiga periode. Selain masa jabatan kepala desa, kata dia, hal lainnya sudah dibahas dalam revisi UU Desa terkait dengan penyisipan Pasal 5A tentang pemberian dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi.

Berikutnya ketentuan Pasal 26, Pasal 50A, dan Pasal 62 ditambah pengaturan terkait dengan pemberian tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan kepala desa, BPD, dan perangkat desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Pasal lainnya, lanjut Bamsoet, Pasal 34A terkait dengan syarat jumlah calon kepala desa dalam pilkades, ketentuan Pasal 72 mengenai sumber pendapatan desa, serta Pasal 118 terkait dengan peralihan, dan ketentuan Pasal 121A mengenai pemantauan dan peninjauan undang-undang, sudah disisipkan dalam revisi UU tersebut. Bamsoet menegaskan bahwa revisi UU Desa harus bermuara pada peningkatan pembangunan desa yang berdampak pada stimulan bagi perubahan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa, menurut dia, memiliki peran sentral dalam dua aspek penting, yaitu upaya pengentasan masyarakat dari kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah serta antara desa dan kota. Insentif fiskal yang dihadirkan melalui program dana desa, lanjut Bamsoet, harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin agar tepat sasaran sehingga dapat menjadi stimulus pembangunan desa. "Pembangunan desa harus mampu menghidupkan daya saing. Harus ada upaya sungguh-sungguh untuk memajukan desa sehingga menarik minat generasi muda untuk tinggal di desa dan membangun desa," katanya.

Baca juga: Puan sebut perangkat desa setuju revisi UU Desa dibahas usai pemilu
Baca juga: Setelah sampaikan aspirasi di DPR, kades diminta kembali bertugas

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024