cumibet

rov server thailand 726Jutaan kata 22815Orang-orang telah membaca serialisasi

《cumibet》

Hujan deras sejak dini hari, tiga kecamatan di Lampung Selatan banjir******

Hujan mengguyur Lampung Selatan sejak pukul 02.00 WIB dini hari, kemudian sekitar pukul 07.00 WIB air mulai naik dan merendam pemukiman warga

Lampung Selatan (ANTARA) - Akibat hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada Rabu, 28 Februari 2024, menyebabkan tiga kecamatan terendam banjir di Lampung Selatan.

"Hujan mengguyur Lampung Selatan sejak pukul 02.00 WIB dini hari, kemudian sekitar pukul 07.00 WIB air mulai naik dan merendam pemukiman warga," kata Ketua Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Selatan, Ariswandi, di Kalianda, Rabu.

Akibatnya 177 rumah warga di Kecamatan Sragi, Ketapang, dan Penengahan, terdampak banjir dengan ketinggian mencapai satu meter. Akses jalan pun terputus. 

​​​​​​"Pagi tadi air sempat menutup jalan, namun pada pukul 13.00 WIB jalan yang tertutup air sudah bisa dilalui, namun untuk pemukiman masih tergenang air," katanya.

Baca juga: BPBD sebut 600 keluarga di Lampung Selatan masih terjebak banjir

Ia menyampaikan daerah yang terdampak bencana banjir itu sudah mendapatkan penanganan dari BPBD Lampung Selatan dan instansi terkait, termasuk kepolisian, TNI, dan sukarelawan.

Ariswandi mengatakan bencana banjir tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, hanya lingkungan dan jalanan banyak material lumpur.

Ia mengimbau masyarakat untuk selalu waspada mengingat curah hujan di daerah tersebut masih cukup tinggi. Pihaknya berharap masyarakat memiliki pemahaman menghadapi bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi sehingga bisa mengurangi dampaknya. 

Baca juga: BPBD evakuasi warga terdampak banjir di Lampung Selatan

"Tidak hanya melakukan pembersihan dan evakuasi saja, tim BPBD juga melakukan sosialisasi penanganan bencana dan mengimbau warga agar tetap waspada terhadap ancaman bencana alam," ujarnya

Untuk diketahui, peristiwa banjir tersebut terjadi pada Rabu karena hujan yang cukup lebat di wilayah Kecamatan Sragi, sehingga air sungai meluap dan merendam rumah dan sawah warga.

Kecamatan tersebut merupakan  dataran rendah dan muara sungai, tempat berkumpulnya air saat hujan dan laut pasang, sehingga air meluap dan menyebar ke area persawahan dan pemukiman. Akibat debit air yang tinggi, luapannya menyebar ke kecamatan Ketapang dan Penengahan yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Sragi.

Baca juga: Damkarmat salurkan air bersih ke korban banjir di Lampung Selatan

Pewarta: Riadi Gunawan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Titi: Pembentuk UU harus rumuskan ambang batas secara partisipatoris******

Semarang (ANTARA) - Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengemukakan bahwa pembentuk undang-undang harus merumuskan parliamentary threshold(ambang batas parlemen) secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pemerintah dan DPR RI selaku pembentuk undang-undang, menurut Titi Anggraini yang juga anggota Dewan Pembina Perludem ini, harus memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai.

"Selain itu, juga dengan menggunakan metode yang terukur dan jelas sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga," kata dosen Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini kepada ANTARA di Semarang, Jumat pagi, ketika merespons Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2), menyatakan, "Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian."

Dalam putusan itu, lanjut Titi Anggraini, Mahkamah berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 perlu segera dilakukan perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal.

Disebutkan pula oleh Titi beberapa hal yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang, antara lain, ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan.

Perubahan norma parliamentary threshold, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR RI.

Beberapa hal lainnya yang patut mendapat perhatian Pemerintah dan DPR RI, yakni: perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; dan perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029.

Selain itu, lanjut Titi, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR RI.

Baca juga: MK kabulkan sebagian gugatan soal ambang batas parlemen

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：slot gacor deposit pulsa、situs lama slot、link alternatif situs slot

Terkait：trex jp paus、asian gaming777、uno138、situs slot yang gampang jp、link slot vip gacor、petir88、mazdabet、pinjaman online ojk bunga rendah 2022、slot gacor server kamboja、limit kredivo tidak dipakai

---

---

bab terbaru：slot zeus via dana（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01