dewataslot

Wu Po Jiu Huang

PNM Konsisten Berikan Modal Intelektual kepada Nasabah******

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus mengoptimalkan pemberian modal kepada nasabahnya. Bukan hanya modal secara finansial namun pemberian modal intelektual, dan sosial melalui pelatihan dan pendampingan usaha.

Pemberian modal intelektual dan sosial dilakukan melalui program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) PNM untuk membentuk karakter tangguh bagi perempuan yang bergerak di sektor ultra mikro tersebut.

Sampai Mei 2023, PNM memberdayakan lebih dari 14.6 juta perempuan pelaku usaha ultra mikro. Harapannya dengan penambahan skill serta wawasan, usaha serta ekonomi keluarga mereka juga ikut bergerak maju.

Salah satu edukasi yang diberikan melalui webinar yang memperkenalkan pentingnya kesehatan jiwa atau kesehatan mental kepada 15.000 nasabah PNM Mekaar di seluruh Indonesia secara online pada hari Rabu, 27 Juni 2023.

Nasabah PNM Mekaar merupakan salah satu kelompok masyarakat yang rentan terpapar kesehatan mentalnya akibat peran ganda yang mereka miliki, yaitu sebagai pencari nafkah sekaligus mengurus rumah tangga. Sehingga untuk dapat membantu mereka agar semakin semangat berusaha perlu dibekali ilmu yang bermanfaat.

Nasabah PNM Mekaar dari wilayah Probolinggo bernama Nur Padila mengamini hal tersebut. Ia merasa menjadi lebih pintar setiap kali mengikuti webinar yang diadakan oleh PNM, khusus untuk nasabah PNM Mekaar.

"Semenjak saya bergabung dengan PNM, saya mendapatkan banyak manfaat tidak hanya untuk usaha saya saja, tetapi untuk keluarga dan juga isi kepala saya," kata Nur dikutip (1/7).

"Dari pelatihan dan juga kegiatan Webinar ini saya jadi tahu betapa pentingnya kesehatan mental bagi saya. Terutama untuk fokus dan terus berkembang dalam menjalani usaha saya" ungkapnya penuh bahagia.

Ternyata saya adalah dewa pejuang yang tiada taranya

Erick Akan Laporkan Dugaan Korupsi Dana Pensiun BUMN ke Kejagung******

Menteri BUMNErick Thohir akan melaporkan dugaan korupsidana pensiun (dapen) di BUMN ke Kejaksaan Agung hukum akhir bulan ini.

Ia mengaku tengah mengumpulkan bukti terkait dugaan korupsi tersebut. 

"Yang mungkin akhir bulan ini pun kita akan punya laporan konkret siapa yang kita lihat memang kondisinya baik, siapa yang tentu ada fraudatau ada korupsi," katanya seperti dikutip dari detik.com, Rabu (5/7).

Hal ini disampaikan Erick di depan 41 direksi lembaga dana pensiun di lingkungan BUMN di acara 'Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Sistem' yang digelar awan tahun lalu.

"Track record-nya sudah ada. Ada aset yang hilang, investasi yang dimainkan atau dana yang dikorupsi," ujarnya.

Erick menyebutkan dari sekian lembaga dana pensiun yang melakukan korupsi, dua diantaranya adalah Asabri dan Jiwasraya. Karenanya, ia berharap ke depannya direksi BUMN hanya akan mewarisi kebaikan, bukan masalah seperti kedua dana pensiun tersebut.

"Sebagai profesional, dengan amanah Merah Putih, kita wajib jaga legacyini," imbuhnya.

Ia menyebutkan saat ini makin meningkatkan kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah untuk memelototi direksi BUMN. Jika ada yang ketahuan korupsi, maka akan dikenakan sanksi.

[Gambas:Video CNN]

Pernikahan

Eksportir Nikel Ilegal ke China Terancam Bui 20 Tahun******

Eksportir penyelundup 5 juta ton bijihnikel ke China terancam hukuman penjara 20 tahun hingga denda Rp100 miliar.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menegaskan sudah mengantongi nama-nama eksportir ilegal tersebut. Bahkan, potensi sanksi sudah disiapkan mengacu UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang sudah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006.

"Dan memang ada beberapa eksportir yang tidak bisa saya utarakan di sini, nanti akan kami sampaikan ke penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ungkapnya, dikutip dari CNBCIndonesia, Senin (3/7).

Mengutip pasal 102 UU Kepabeanan dijelaskan sanksi yang diberikan atas tindakan penyelundupan impor adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun. Selain itu, pelaku diancam denda antara Rp50 juta hingga Rp5 miliar.

Namun, dalam revisi beleid tersebut disisipkan pasal 102 A, B, C, dan D.

Rinciannya, pasal 102 A mengatur 5 batasan utama tindakan pelaku penyelundupan ekspor, antara lain sebagai berikut:

a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean.

Lima tindakan penyelundupan ekspor tersebut bakal dijerat hukuman sama seperti tindakan impor ilegal, yakni penjara 1 tahun hingga 10 tahun serta denda Rp50 juta sampai Rp5 miliar. Bahkan, hukuman lebih berat dijatuhkan jika tindakan ilegal tersebut merusak perekonomian negara.

"Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102 A yang mengakibatkan terganggunya sendi- sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp100 miliar," tulis pasal 102 B beleid tersebut.

Tak sampai di sana, pasal 102 C merinci hukuman lebih berat jika pelaku adalah pejabat dan aparat penegak hukum. Pidana yang dijatuhkan sesuai ancaman pidana dalam beleid tersebut, ditambah satu pertiga.

Sementara itu, di pasal 102 D disebutkan bagi pihak yang tidak mengangkut barang sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak bisa membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya, dipidana penjara paling singkat 1 tahun hingga 5 tahun. Ada juga pidana denda Rp10 juta hingga Rp1 miliar.

Lalu, pasal 103 mengatur tentang 4 tindakan yang berpotensi dijatuhi hukuman. Pertama,menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan.

Kedua,membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan. Ketiga,memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean.

Keempat,menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp5 miliar," tulis sanksi di pasal 103.

Ada juga satu pasal sisipan di antara pasal 103 dan 104, yakni 103 A. Dalam pasal ini mengatur hukuman untuk setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan.

Sanksi yang dijatuhkan adalah pidana penjara 1 tahun-5 tahun dan/atau denda Rp50 juta hingga Rp1 miliar. Bahkan, perbuatan tersebut yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara disanksi pidana penjara 2 tahun-10 tahun dan/atau denda Rp1 miliar hingga Rp5 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Keberuntungan membakar langit

Pembangunan Stasiun KRL di JIS Sudah 30 Persen, Target Rampung 2024******

Pembangunan stasiun kereta rel listrik (KRL) di kawasan Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, sudah mencapai 30 persen.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta menargetkan proyek stasiun KRL ini rampung pada April 2024.

"Saat ini sedang kami siapkan stasiun KRL sementara di JIS. Pembangunannya sudah 30 persen," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo dikutip Antara, Selasa (4/7).

Ia berharap pembangunan stasiun di dekat JIS ini dapat memperkuat layanan transportasi warga yang ingin menuju stadion tersebut.

Syafrin menjelaskan pembangunan stasiun KRL di kawasan JIS ini terkendala karena harus menunggu pemasangan tutup beton tiang penyangga (pile cap) pembangunan Tol Harbour Road II agar pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) ke lokasi stadion bisa segera dilaksanakan.

"Kami sedang menyiapkan untuk percepatan, tetapi memang ada kendala karena di sana sedang ada pembangunan Tol Harbour Road II. Di mana salah satu pile cap dari tol ini, termasuk yang harus diselesaikan, kemudian barulah kami bisa membangun jembatan penyeberangan orang ke area pejalan kaki di kawasan JIS, khususnya di sisi timur," ucapnya.

Setelah pembangunan tol selesai, kata Syafrin, pihaknya baru dapat membangun JPO yang menghubungkan ke area pejalan kaki di sisi timur JIS.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pembangunan stasiun di dekat JIS masih dalam proses pengerjaan.

"Sedang proses, sedang berjalan. Yang harus dipikirkan pekerjaan bersinggungan dengan pembangunan jalan tol," kata Heru, Senin (3/7) kemarin.

Ia mengatakan akan meninjau JIS pada hari ini bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Jahat Tanpa Mahkota dari Dunia Lain

Pengusaha Muda Tolak Rayuan IMF soal Hapus Larangan Ekspor Bijih Nikel******

HimpunanPengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menolak rayuan Dana Moneter Internasional (IMF) yang meminta Indonesia menghapus laranganekspor bijih nikel dan bahan mineral lainnya.

Ketua Bidang Maritim, Kelautan, dan Perikanan Badan Pengurus Pusat Hipmi Fathul Nugroho menilai kebijakan berani Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tepat, meski ditolak dunia. Ia menegaskan pemerintah harus berani dan siap menghadapi pihak asing yang memprotes kebijakan hilirisasi tersebut.

"Kebijakan hilirisasi sudah berjalan dengan baik, terutama di sektor mineral. Beleid tersebut berhasil meningkatkan investasi dan nilai tambah ekspor hasil pengolahan mineral," tegasnya dalam keterangan resmi, Sabtu (1/7).

"Pemerintah harus berani dan siap menghadapi pihak luar negeri yang kontra kebijakan tersebut, termasuk IMF, dan mendukung Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan untuk menjelaskan ke IMF," jelas Fathul.

Selain hilirisasi bahan mineral, Hipmi mendorong pemerintah menjamah sektor lain. Pasalnya, Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas laut dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, sehingga sektor kelautan dan perikanan bisa dipilih untuk digenjot hilirisasinya.

"Apabila hasil laut dan perikanan dapat diolah menjadi produk bernilai tambah, maka diharapkan akan membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan nilai ekspor hingga berkali lipat seperti di komoditas nikel," tandas Fathul.

IMF memang sempat meminta Presiden Jokowi mempertimbangkan pelonggaran pembatasan ekspor nikel dan komoditas lainnya. Permintaan itu disampaikan dalam IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia, Minggu (25/6).

Dalam laporan tersebut, IMF menyambut baik ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor mineral, termasuk menarik investasi asing dari kebijakan larangan ekspor itu. Namun, mereka mencatat bahwa kebijakan harus didasarkan pada analisis biaya manfaat yang lebih lanjut dan dirancang untuk meminimalkan dampak lintas batas.

"Dalam konteks itu, para direktur mengimbau untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain," tulis laporan IMF.

[Gambas:Video CNN]

Pecinta kuliner tidak terbatas

Jerit Pengunjung Blok M Dipalak Parkir Liar: Kami Merasa Dizalimi******

Kawasan Blok M memiliki kebanggaan tersendiri bagi para muda-mudi Jakarta. Sayangnya, kawasan ini masih menjadi sarang parkir liar.

Belum lama ini, jagat Twitter diramaikan oleh para netizen yang mengeluhkan parkir liar di kawasan Blok M. CNNIndonesia.commencoba membuktikan jeritan para warganet tersebut.

Dengan mengendarai sepeda motor, penulis tiba di kawasan hits Jakarta ini pada Selasa (4/7), pukul 16.25 WIB. Masuk melalui pintu gerbang sebelah timur Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, penulis disambut dengan mesin parkir otomatis. Satu kali sentuhan di sensor mesin, karcis parkir berwarna putih bersih pun keluar.

"Jangan meninggalkan tiket dan barang berharga di dalam kendaraan Anda," tulis pesan dalam selembar karcis parkir tersebut.

Karcis parkir tersebut penulis genggam erat sembari kembali memacu gas motor. Sepanjang mata memandang, kiri dan kanan jalanan di kawasan Blok M Square berbaris rapi motor dan mobil.

Semilir angin sore dibumbui sahut-sahutan para lelaki yang sigap memanggil pengendara untuk memarkirkan kendaraan di lahan kekuasaannya.

Juru parkir tersebut tidak berseragam resmi. Mereka hanya menggunakan kaus sederhana dan celana pendek, lengkap dengan tato di sekujur tangan atau topi terbalik yang nyentrik.

Lihat Juga : Penambang Bersuara soal IMF Desak Jokowi Buka Ekspor Nikel Cs Lagi

"Di sini a' (panggilan untuk laki-laki dalam bahasa Sunda)," kata juru parkir saling bersahutan. Penulis pun menepi tepat di sebelah barat muka Blok M Square. Sepeda motor lain tampak nyaman mengapit kendaraan milik penulis.

Motor pun penulis tinggal di lahan parkir liar tersebut. Tak terasa, satu jam lebih waktu berputar penulis habiskan berkeliling di dalam Blok M Square yang kini bak kota mati.

Singkat cerita, penulis keluar untuk berpindah tempat parkir di kawasan Blok M Square. Juru parkir liar pun dengan sigap membantu penulis mengeluarkan motor. Selembar uang Rp5.000 penulis berikan. Sang pemilik 'lahan kekuasaan' tersebut lantas memberikan uang kembalian.

"Keluar ya? Ini (mengembalikan uang Rp2.000). Makasi ya," ucap juru parkir tersebut.

Menuju arah gapura dengan tulisan 'Mal Blok M', penulis tak langsung keluar kawasan tersebut. Kali ini, gas motor dipacu perlahan dan menepi di timur Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, beberapa meter sebelum portal mesin parkir pintar tersebut.

Lihat Juga : Sri Mulyani Pastikan Indonesia Sudah Bebas dari Jerat Utang IMF

Juru parkir di lahan ini tak sigap menjajakan jasanya. Penulis bahkan celingukan mencari di mana sosok tukang parkir liar ini.

Setelah motor diparkirkan, barulah muncul sesosok pemuda bertopi dari balik rindangnya pohon. Ia melemparkan pesan singkat andalan para tukang parkir.

"Jangan dikunci setang," ucapnya lugas.

Penulis mengangguk dan beranjak menikmati senja di kawasan taman hits tersebut. Ada banyak muda-mudi duduk di taman, baik hanya untuk sekadar bertukar obrolan atau mencicip makanan.

Salah seorang pengunjung bernama Gilang mengaku kerap datang ke taman tersebut, dan merasa jengkel dengan parkir liar.

"Sering main. Gak terlalu sering sih, tapi kalau main suka ke sini. Saya keberatan ditagih lagi sama tukang parkir liar, ya walaupun cuma Rp2.000-Rp3.000, tapi kan jadinya double. Saya merasa dizalimi, masa iya ditagih parkir di depan, terus di dalam bayar lagi," keluh Gilang.

Lihat Juga : PUPR Usul Anggaran Rp49 T di 2024, Temasuk Untuk Bandara VVIP IKN

Selain pungutan parkir liar, ia mengatakan tarif parkir yang dibebankan kepada pengguna dari pengelola parkir resmi adalah Rp2.000 per jam. Gilang dengan tegas meminta pengelola parkir Blok M Square menertibkan para jagoan parkir liar tersebut.

Selain Gilang, ada juga Agam yang sedang menikmati senja di kawasan tersebut. Ia mengaku terganggu dengan menjamurnya parkir liar. Menurutnya, taman adalah salah satu kawasan terbuka umum yang seharusnya tidak memberatkan pengunjungnya.

Ia pun mengaku tahu betul jeritan warganet soal parkir liar di kawasan Blok M. Banyak yang mengeluhkan pungutan parkir liar ini di Twitter hingga TikTok.

"Harusnya parkir liar ditindak, sama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dan pengelola parkir resmi di sini," tegasnya.

Sementara itu, Dishub DKI Jakarta berdalih secara rutin melakukan pengawasan dan peninjauan parkir liar, termasuk di kawasan Blok M Square. Mereka menegaskan penertiban dilakukan agar masyarakat bisa memarkirkan kendaraan secara aman dan nyaman.

Bahkan, Dishub DKI Jakarta menegaskan sudah melakukan survei dan peninjauan lapangan di lingkungan parkir Blok M, Jakarta Selatan pada Senin (3/7).

"Dalam peninjauan tersebut, menegur dan memberikan arahan kepada Penyedia Jasa Perparkiran (PJP) di lokasi tersebut agar tidak memungut uang parkir tambahan, mengingat telah adanya imbauan agar masyarakat hanya membayar parkir satu kali di pintu keluar Blok M Square," tulis penjelasan Dishub DKI Jakarta di akun Twitter resmi.

"Dishub DKI Jakarta akan selalu melakukan pengawasan dan peninjauan lapangan pada berbagai lokasi parkir di Jakarta, seperti di kawasan Blok M. Harapannya, upaya ini bisa membuat masyarakat semakin aman dan nyaman saat memarkirkan kendaraannya," tutup mereka.

Bahkan, Dishub DKI Jakarta meminta masyarakat proaktif untuk segera melaporkan jika menemui tindakan parkir liar tersebut. Pelaporan bisa langsung dilakukan melalui aplikasi JAKI.

[Gambas:Video CNN]