slot mudah maxwin

situs slot 88 864Jutaan kata 5571Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot mudah maxwin》

Istana: Kebijakan cuti menteri pagari atribusi hingga kebijakan publik******

Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut kebijakan cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diterbitkan untuk "memagari" atribusi hingga kebijakan publik dari pejabat negara.

"Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti," kata Ari Dwipayana yang dijumpai di Gedung Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta, Senin.

Ia mengatakan pelayanan publik di Indonesia harus terus berjalan hingga semua masyarakat dapat dilayani dan tidak boleh ada perbedaan dari latar belakang politik.

Menurut Ari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilu 2024 bertujuan untuk memastikan bahwa dalam pengambilan keputusan dalam proses pelayanan publik tidak boleh berpihak.

Baca juga: Wapres sebut izin cuti kampanye menteri dievaluasi untuk ukur kinerja

Baca juga: KPU: Jika presiden kampanye dia ajukan cuti ke dirinya sendiri

Pada saat memperoleh hak cuti, kata Ari, maka seluruh atribut sebagai pejabat negara tidak bisa dipergunakan, termasuk dalam penggunaan fasilitas negara.

"Pada saat cuti itu tidak diberikan, termasuk dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan juga tidak boleh berpihak karena kaitannya dengan satu koridor dalam pemerintahan kita yang asas-asasnya kita harus pegang," ucapnya.

Ia menambahkan ketentuan itu juga sejalan dengan Pasal 283 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Konteks dari pasal itu yang harus kita lihat, dalam menjalankan kebijakan, membuat keputusan bahkan terkait dengan pelayanan publik itu tidak boleh berpihak," tuturnya.

Menurut Ari pasal pasal tersebut berkaitan dengan pengambilan keputusan. "Karena dalam konstruksi yang lebih luas, lebih umum bahwa pejabat negara berasal dari parpol atau pejabat negara yang kemudian terlibat dalam proses kampanye karena tergabung dalam tim kampanye," ujarnya.

Ayat pertama pada Pasal 283 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Pada ayat kedua pasal itu disebutkan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Bawaslu Bangkalan turunkan baliho provokatif di akses Suramadu******

sepertinya sengaja dipasang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menginginkan suasana menjelang Pemilu, keruh

Bangkalan (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, menurunkan sejumlah poster dan baliho bernada provokatif yang banyak terpasang di sepanjang jalan menuju Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu), serta di sejumlah titik di wilayah itu.

Menurut Ketua Bawaslu Bangkalan Ahmad Mustain Shaleh di Bangkalan, Minggu, ada sebanyak 24 buah baliho yang terpaksa diturunkan paksa oleh tim Bawaslu bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Pemkab Bangkalan.

"Selain mengandung unsur provokatif, karena menjelek-jelekkan pasangan calon tertentu, juga ada yang bernuansa Sara," katanya.

Ia menuturkan, baliho provokatif itu, pertama kali dilaporkan oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Labang kemudian disusul Panwascam Blega dengan temuan sama. Isinya, mengatasnamakan warga Madura pecinta pasangan calon tertentu.

Baca juga: Satpol PP Sleman copot sejumlah spanduk provokatif jelang Pemilu 2024
Baca juga: Polri: Bawaslu jangan ragu copot spanduk provokasi

Setiap baliho yang diamankan itu bertuliskan kalimat ancaman yang ditujukan kepada salah satu pasangan calon presiden.

"Fenomena baliho provokatif itu ditemukan sejak Kamis (25/1), sepertinya sengaja dipasang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menginginkan suasana menjelang Pemilu, keruh," katanya.

Mustain lebih lanjut menjelaskan, selain karena berpotensi menyebabkan situasi yang tidak kondusif, penurunan baliho bernada provokatif itu juga sebagai wujud tanggungjawab moral pengawas dan penyelenggara pemilu di Kabupaten Bangkalan yang menginginkan agar proses Pemilu 2024 bisa berlangsung tenang, sejuk, saling menghormati atas perbedaan pilihan dan tidak menjelek-jelekkan pasangan lain.

Jenis spanduk dan baliho yang juga diturunkan paksa oleh Bawaslu yang dipasang di area terlarang, lembaga pendidikan, tiang listrik dan tiang telepon yang memang dilarang dalam ketentuan Undang-Undang Pemilu.

Ketua Bawaslu Bangkalan Ahmad Mustain Shaleh lebih lanjut mengajak kepada semua pihak agar saling menghormati semua pasangan calon dengan tidak melakukan kampanye hitam yang berpotensi memicu amarah pendukung dan tim pemenangan masing-masing pasangan calon.

Baca juga: Polisi koordinasi dengan pimpinan partai terkait penertiban APK
Baca juga: Bawaslu Jakbar tertibkan 72 APK pemilu
Baca juga: Penertiban APK dilakukan Satpol PP jika parpol tidak taati imbauan

Pewarta: Abd Aziz
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：garasiqq、alamat slot gacor、situs slot login

Terkait：pascol4d、kredit barang online terpercaya、lgdbet dari mana、daftar slot online terbaru、cara ajukan limit kredit akulaku、jendral88、trik slot gacor olympus hari ini、naga777、25 di erek erek、pinjaman kta cepat cair tanpa bi checking

---

---

bab terbaru：tafsir mimpi 86（2024-06-29）

Perbarui waktu：2024-06-29