petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

pinjam uang syariah tanpa riba

optima pinjol 329Jutaan kata 117817Orang-orang telah membaca serialisasi

《pinjam uang syariah tanpa riba》

PUPR Ungkap Proyek Giant Sea Wall Prabowo******

Kementerian PUPR buka suara soal proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall sepanjang pantai utara (pantura) Jawa.
Kementerian PUPR buka suara soal proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall sepanjang pantai utara (pantura) Jawa. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian PUPR buka suara soal proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wallsepanjang pantai utara (pantura) Jawa yang baru-baru ini diungkapkan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan MenhanPrabowo Subianto.

Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan proyek tersebut merupakan rencana besar. Ia mengungkapkan diskusi mengenai proyek sudah pernah dibahas sejak 2016.

Namun, Zainal belum tahu secara detil terbaru terkait proyek.

Oleh karena itu, Zainal juga belum mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun giant sea wall pantura.

Rencana pembangunan giant sea wall pantura pertama kali diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia mengungkapkan pembangunan tanggul laut raksasa itu diperlukan demi mencegah penurunan tanah dan kenaikan air laut.

"Giant Sea Wallitu sangat diperlukan, karena kita ingin untuk menyelesaikan penurunan permukaan tanah yang terus-menerus terjadi dan juga banjir rob yang juga selalu terjadi," ucap Airlangga usai acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).

Selain itu, pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang Pantura juga penting lantaran pembangunan tanggul yang hanya separuh-separuh kurang efektif. Saat ini, program laut Jakarta sudah masuk program strategis nasional (PSN).

Lihat Juga :
Faisal Basri Sebut Sejumlah Menteri Mulai Tak Nyaman Bantu Jokowi

"Sehingga langkah berikut tentu perlu action untuk mewujudkan rencana pembangunan giant sea wall," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa saat ini sangat dibutuhkan.

Di sisi lain, ia mengatakan sebenarnya bukan kapasitas menteri pertahanan membicarakan tanggul laut. Prabowo menegaskan dirinya bicara sebagai pimpinan politik.

Ia menyebut berdasarkan data dari para pakar pembangunan tanggul laut raksasa memerlukan waktu hingga 40 tahun.

"Pengalaman negeri Belanda ya seperti itu, 40 tahun. Nah masalahnya adalah pemimpin politik yg rela fokus berpikir mengerahkan segala kemampuan dalam kurun waktu 40-50 tahun," kata Prabowo.

"Ini kewajiban kita dan mungkin seandainya pak Airlangga, para menteri sekalian seandainya kita katakanlah mulai pembangunan besar-besaran dalam waktu-waktu yang akan datang katakanlah 3, 4, 5 tahun yang akan datang mungkin kita tidak akan lihat selesainya giant sea wall ini," sambungnya.

Prabowo juga memperkirakan pembangunan tanggul laut raksasa membutuhkan dana sebesar US miliar hingga US miliar atau sekitar Rp934,81 triliun (asumsi kurs Rp15.580 per dolar AS).

"Nanti selalu akan ada yang mengatakan Apakah bisa? Ini masalah bukan apakah bisa atau tidak bisa, ini harus kalau tidak pantai utara tenggelam," kata Prabowo.

[Gambas:Video CNN]



(sfr/sfr)

Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru******

Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) memimpin jalannya sidang perkara nomor 116/PUU-XXI/2023 mengenai uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung MK, Jakarta, Kamis (29/2/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt/aa.
Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi memberi lima poin panduan bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang baru untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan seterusnya.

"Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilu) perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal," demikian bunyi pertimbangan hukum MK yang dikutip dari salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, sebagaimana diunduh di Jakarta, Jumat.

Pada poin pertama, MK menyatakan ambang batas parlemen harus didesain untuk digunakan secara berkelanjutan. Kedua, perubahan norma ambang batas parlemen tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

"(3) Perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; (4) perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029,” urai MK.

Adapun poin kelima adalah perubahan ambang batas parlemen melibatkan semua kalangan yang memperhatikan penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam sidang pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2).

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Baca juga: MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang

Amar putusan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan ambang batas parlemen empat persen.

Mahkamah menyebut penentuan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak rasional itu telah menimbulkan disproporsionalitas antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga melanggar hak konstitusional pemilih.

Diketahui, Perludem mengajukan permohonan uji materi agar frasa "paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional" pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Perludem meminta norma pasal tersebut dimaknai menjadi “Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan di kali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan”.

MK menyatakan bahwa konstitusionalitas yang dipersoalkan Perludem perihal tata cara penentuan ambang batas parlemen telah dapat dibuktikan. Namun, MK tidak dapat mengabulkan permohonan pemaknaan ulang norma pasal tersebut karena itu merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Citigroup PHK Lagi, Kali Ini Sasar Level Manajer******

Citigroup berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah posisi pimpinan.
Citigroup berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah posisi pimpinan. (Getty Images/JHVEPhoto).
Jakarta, CNN Indonesia--

CEO Citigroup Jane Fraser membahas rencana perombakan besar-besaran perusahaan dengan para direktur pelaksana. Salah satu poin yang dibahas adalah rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah posisi pimpinan.

Dilansir dari Reuters, Jumat (19/1), sumber yang mengetahui rencana ini menyebut rencana ini merupakan tindak lanjut dari rencana PHK 20 ribu karyawan dalam dua tahun ke depan yang diumumkan pekan lalu.

Dalam pembicaraan terpisah, manajer di bagian pasar, risiko, dan perbankan investasi menyebut bakal diberhentikan sebagai bagian dari reorganisasi.

Sayangnya hingga kini pihak Citigroup masih menolak untuk memberikan komentar.

Di tengah reorganisasi perusahaan, sebanyak tiga eksekutif senior pun dikabarkan hengkang dari Citigroup.

Para eksekutif tersebut di antaranya Tim Gately, kepala penjualan ekuitas AS; Thomas Lynch, kepala global penjualan layanan utama; dan Matt Brady, kepala penjualan Delta One di Amerika.

Ketiga eksekutif juga tak segera memberikan tanggapan yang meminta komentar terkait hal ini.

Citigroup juga dikabarkan bakal memberhentikan sekitar 20 peneliti ekuitas di Asia Pasifik sebagai bagian dari perombakan globalnya.

Lihat Juga :
Curhat Ahok soal Risiko Kerja di BUMN: Salah Sedikit Masuk Penjara

Menurut seorang sumber yang mengetahui perihal ini, dua orang peneliti di Hong Kong akan terkena dampaknya. Sementara pengurangan jumlah karyawan lainnya akan dilakukan di Jepang, Australia, dan Korea.

Kata sumber itu, pemangkasan ini akan mengurangi tenaga kerja riset regional bank Wall Street yang memiliki beberapa ratus karyawan yang berbasis di berbagai pasar.

Citigroup sebelumnya mengatakan bakal memangkas 20 ribu karyawan selama dua tahun ke depan usai membukukan kerugian sekitar US,8 miliar atau setara Rp28,14 triliun (asumsi kurs Rp15.637 per dolar AS) pada kuartal terakhir.

Menurut sumber, jumlah karyawan akan dikurangi sebanyak 5.000 orang dalam organisasi saat ini, sementara 5.000 karyawan lainnya akan diberhentikan dari bisnis yang dijual.

Kendati Citigroup telah memberikan informasi terbaru secara berkala terkait pemangkasan ini, para investor dan pekerja tetap mengamati dengan seksama waktu dan rincian ihwal perubahan organisasi ini.

Sumber tersebut menambahkan bahwa 10 ribu staf akan diberhentikan dari divisi-divisi pendukung seperti teknologi dan operasional.

Rencana pemangkasan sekitar 8 persen dari pegawai Citigroup merupakan salah satu PHK terbesar di Wall Street dalam beberapa tahun terakhir. Perombakan ini merupakan bagian penting dari upaya Fraser untuk merampingkan bank dan meningkatkan imbal hasil dan harga sahamnya.

Bank terbesar ketiga di AS ini juga tengah menghadapi perintah persetujuan dari regulator pada 2020 yang menuntut perbaikan atas beberapa "kekurangan yang sudah berlangsung lama" dalam pengendalian internalnya.

[Gambas:Video CNN]



(del/sfr)




bab terbaru:rtp jam gacor hari ini

Perbarui waktu:2024-07-05

Daftar bab terbaru
new member bonus card rei
situs slot bonus new member 100 to x8
situs judi slot luar negeri terpercaya
situs slot to x3
kredivo akulaku
buku mimpi tawon
hokiemas
seribu mimpi 37
hotel4d
Daftar isi semua bab
Bab 1 60 di erek erek
Bab 2 gas4d
Bab 3 online gacor
Bab 4 mapsbet
Bab 5 info situs gacor malam ini
Bab 6 bigslot288
Bab 7 dewata88
Bab 8 nyicil di shopee
Bab 9 kadal 2d
Bab 10 kredivo pinjaman 12 bulan
Bab 11 slot hari ini gacor
Bab 12 gocuan69 slot
Bab 13 situs yang lagi gacor saat ini
Bab 14 primebet88
Bab 15 uang 5000 slot
Bab 16 cairkan saldo kredivo
Bab 17 6.28E+17
Bab 18 batik77 rtp
Bab 19 pinjol yang legal
Bab 20 hoki slot88
Klik untuk melihattersembunyi di tengah9367bab
sejarahBacaan TerkaitMore+

Kembali ke Qiao Qiling

shopee gratis ongkir 0 rupiah
Google melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan karyawannya di divisi marketing.
Google melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan karyawannya di divisi marketing. (Foto: AFP/TOBIAS SCHWARZ)
Jakarta, CNN Indonesia--

Google melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan karyawannya di divisi marketing.

MelansirReuters, Selasa (16/1), langkah ini menambah tanda-tanda bahwa PHK di anak usaha Alphabet akan terus berlanjut tahun ini.

Pasalnya, Google berupaya mengadopsi perangkat lunak dan otomatisasi kecerdasan buatan untuk meringankan beban kerja.

Sebelumnya, sejumlah perusahaan dan bank global juga melakukan PHK. Salah satunya Pixar Animation Studios milik Walt Disney (DIS.N) yang dikabarkan akan memangkas 300 karyawan.

Kamis (11/1) lalu, sumber Reuters mengatakan PHK tersebut dilakukan lantaran beberapa produksi rampung digarap dan sekarang mereka kelebihan pekerja.

Menurutnya, studio Pixar Emeryville di California, Amerika Serikat, mempekerjakan karyawan untuk menggarap serial streaming. Namun, ketika produksi tersebut selesai, karyawan yang ada melebihi jumlah yang dibutuhkan.

Ada juga Citigroup yang melakukan PHK terhadap 20 ribu pegawainya imbas rugi US,8 miliar atau sekitar Rp27,96 triliun (asumsi kurs Rp15.533 per dolar AS).

Bank raksasa asal AS itu harus memangkas sekitar 8 persen dari total karyawannya mulai 2024 hingga 2026. Saat ini, Citigroup punya sekitar 239 ribu pegawai.

Kerugian yang dialami Citigroup disebabkan bengkaknya biaya hingga US,8 miliar yang terungkap dalam keterbukaan Bursa AS.

Biaya itu mencakup beban reorganisasi perusahaan, cadangan terkait devaluasi mata uang dan ketidakstabilan di Argentina dan Rusia, serta pembayaran US,7 miliar untuk mengisi kembali dana asuransi simpanan pemerintah.

Sementara itu, Chief Financial Officer Citigroup Mark Mason menekankan PHK massal ini tidak akan berdampak pada perkiraan pertumbuhan pendapatan perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

Dunia Gelap Tertinggi

mahjong ways demo anti lag
MAKI gugat Polda Metro Jaya terkait kasus Firli
Koordinator MAKI Boyamin Saiman di PN Jaksel, Senin (19/2/2024). ANTARA/Khaerul Izan
Jakarta (ANTARA) - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan gugatan praperadilan terhadap 
Polda Metro Jaya terkait belum ditahannya mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

"Padahal penetapan tersangka terhadap Firli sudah berlangsung cukup lama, yaitu lebih dari tiga bulan," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada pers di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan bahwa gugatan praperadilan atas belum ditahannya Firli Bahuri (FB) oleh Polda Metro Jaya sudah didaftarkan pada Jumat di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Menurut dia, gugatan tersebut diajukan untuk melawan termohon satu Kapolda Metro Jaya, termohon dua Kapolri dan termohon tiga Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

Baca juga: Polri jelaskan alasan Firli belum ditahan

Boyamin menuturkan, pokok permohonan gugatan praperadilan yang diajukan, yaitu bahwa Kapolda dan Kapolri telah melakukan penghentian penyidikan secara tidak sah karena tidak melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

Pokok permohonan lainnya, yaitu untuk dipatuhi putusan ini oleh para termohon maka diperlukan perintah hakim kepada para termohon melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

"Selain itu para termohon seharusnya segera melimpahkan berkas perkara yang ketiga kalinya kepada Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta dan semestinya JPU segera menyatakan berkas lengkap (P21) jika alat bukti telah cukup memenuhi unsur korupsi yang disangkakan penyidik," tuturnya.

Sementara itu, untuk petitum atau permintaan kepada hakim, yaitu bahwa pemohon sah pihak ketiga berkepentingan mengajukan praperadilan "a quo". PN Jakarta Selatan (Jaksel) berwenang menyidangkan.

Baca juga: MAKI sebut penanganan kasus Firli Bahuri harus ada ketegasan Polri

Kemudian menyatakan termohon satu dan termohon dua telah melakukan penghentian penyidikan karena tidak melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

Selanjutnya memerintahkan para termohon melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri. 
Lalu memerintahkan para termohon untuk melimpahkan berkas perkara yang ketiga kalinya kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati DKI Jakarta.

"Memerintahkan termohon dua untuk membentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di bawah komando langsung dari Kapolri," katanya.

Selain MAKI, gugatan praperadilan serupa juga dilayangkan oleh Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) serta Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI).

 

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Menggunakan Tuhan sebagai umpan

pahlawan4d
Staf Menteri BUMN Arya Sinulingga menyebut hingga kini pihaknya belum mendapat informasi lengkap soal dugaan suap SAP ke sejumlah BUMN.
Staf Menteri BUMN Arya Sinulingga menyebut hingga kini pihaknya belum mendapat informasi lengkap soal dugaan suap SAP ke sejumlah BUMN. (Dok. PSSI).
Jakarta, CNN Indonesia--

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga buka suara soal dugaan suap lintas negara yang dilakukan perusahaan teknologi informasi global (SAP) asal Jerman ke sejumlah BUMN termasuk PT Pertamina, PT Angkasa Pura I, dan PT Angkasa PuraII.

Arya mengaku belum mendapatkan informasi yang detail terkait masalah tersebut. Jika pihaknya sudah mendapatkan informasi detail, ia berharap para pihak BUMN yang terseret dapat kooperatif untuk menyelesaikan kasus ini.

"Ini kan setelah kita baca di informasi yang ada, ada Pertamina tahun 2017, Angkasa Pura I 2012, Angkasa Pura II 2015, tapi kami kan belum dapat detailnya," ujarnya dalam keterangannya, Kamis (18/1).

Arya menyebut pihaknya akan mendukung hal-hal yang bersifat tindakan 'bersih-bersih' di BUMN.

"Jadi kita supporthal-hal yang memang merupakan bagian dari bersih-bersih di BUMN juga lah," jelasnya.

Sejumlah perusahaan dan instansi di Indonesia terseret dalam dugaan suap SAP. Dugaan suap itu terbongkar berdasarkan dokumen putusan pengadilan AS dalam situs resmi mereka.

Dalam dokumen itu, SAP diminta membayar denda US0 juta atau setara Rp3,4 triliun usai terbukti menyuap pejabat pemerintah di Indonesia dan Afrika Selatan.

Untuk Indonesia, penyuapan itu terjadi antara 2015 dan 2018 melalui sejumlah agen SAP kepada para pejabat Indonesia. Suap itu diberikan demi mendapatkan keuntungan bisnis sehubungan dengan berbagai kontrak antara SAP dan kementerian, lembaga, dan instrumen lain, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Selain KKP, Kementerian Kehakiman AS juga menyebut pejabat di Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (Bakti Kominfo) dan sejumlah perusahaan di Indonesia terlibat dalam kasus suap tersebut. 

Sementara itu, Jaksa AS Jessica D. Aber untuk Distrik Timur Virginia mengatakan bahwa SAP terbukti bertanggung jawab atas praktik korupsi yang merugikan bisnis lain dalam perdagangan global. Dia pun menyebut pihaknya bakal terus menuntut kasus-kasus penyuapan guna melindungi perusahaan domestik.

Lebih lanjut, berdasarkan dokumen pengadilan, SAP dan rekan-rekan sekongkolannya melakukan pembayaran suap dan memberikan hal-hal lain yang bernilai yang dimaksudkan untuk kepentingan pejabat asing Afsel dan Indonesia.

Beberapa di antaranya mengirimkan uang dalam bentuk pembayaran tunai, kontribusi politik, dan transfer elektronik lainnya bersama dengan barang-barang mewah yang dibeli selama perjalanan.

[Gambas:Video CNN]



(del/agt)

Bajingan Hiburan China

keluaran sdy 2022
Jaringan pusat perbelanjaan Macy's bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 2.350 karyawan di Amerika Serikat.
Jaringan pusat perbelanjaan Macy's bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 2.350 karyawan di Amerika Serikat. (AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS).
Jakarta, CNN Indonesia--

Jaringan pusat perbelanjaan Macy's bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 2.350 karyawan. Perusahaan juga bakal menutup lima toko di Amerika Serikat (AS).

Dilansir dariReuters, Kamis (18/1), perusahaan mengatakan langkah tersebut dilakukan demi merampingkan operasional. Berdasarkan memo yang dikirimkan kepada karyawan, PHK akan terjadi pada 26 Januari 2024.

Total jumlah karyawan yang terkena PHK itu mencakup 3,5 persen dari seluruh pekerja Macy's. Tercatat, perusahaan mengoperasikan 722 lokasi toko pada Januari 2023 dan mempekerjakan 94.570 karyawan tetap dan paruh waktu.

"Untuk menerapkan strategi baru guna memenuhi kebutuhan konsumen dan pasar yang terus berubah," katanya.

Saat ini, perusahaan mengevaluasi perpaduan yang tepat antara lokasi di dalam dan di luar mal. Oleh karena itu, perusahaan bermaksud untuk menutup lima lokasi lini penuhnya tahun ini.

PHK ini terjadi ketika kelompok investor yang terdiri dari Arkhouse Management dan Brigade Capital memberikan tekanan untuk mengambil alih perusahaan swasta Macy.

Para investor itu memberikan tawaran sebesar US,8 miliar atau setara Rp90,67 triliun (asumsi kurs Rp15.633 per dolar AS).

Di sisi lain, CEO Macy Tony Spring, juga fokus pada pemotongan biaya promosi untuk meningkatkan margin. Hal ini seiring pemulihan perusahaan dari kelebihan persediaan pada 2022 lalu.

[Gambas:Video CNN]



(del/sfr)

Putri penjelajah waktu mencari posisi resmi

rajapoker
Kementerian PUPR menekankan saat ini menteri Basuki Hadimuljono tengah fokus bekerja di tengah isu mundur dari kabinet Jokowi.
Kementerian PUPR menekankan saat ini menteri Basuki Hadimuljono tengah fokus bekerja di tengah isu mundur dari kabinet Jokowi. (Foto: CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian PUPR menekankan saat ini sang menteri, Basuki Hadimuljono, tengah fokus bekerja di tengah isu paling siang mundur dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan tidak tahu menahu mengenai isu mundur tersebut. Tapi ia menduga itu adalah bagian dari politik.

"Itu politik, tidak tahu saya. Belum tahu. Saya juga belum ketemu Pak Menteri," ujarnya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (18/1).

Meski begitu, Zainal menuturkan Kementerian PUPR saat ini tetap fokus menjalankan tugas.

"Biasa saja ini tahun politik, yang penting PU kerja, dikasih tugas, kami laksanakan. Seperti harapan teman-teman semua," jelasnya.

Sebelumnya, Faisal Basri mengungkapkan ada dua menteri yang sudah sangat siap untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Para menteri teknokrat ini disebut sudah tak nyaman lagi berada di Kabinet Indonesia Maju. Alasannya karena kepala negara dinilai sudah melanggar aturan dengan menggunakan kekuasaan demi kepentingan politik.

"Saya ngobrol kan dengan petinggi-petinggi partai. Nah munculah, katanya yang paling siap itu Ibu Sri Mulyani, Pak Basuki juga dalam kaitannya dalam Gibran ini ya, karena ini sudah beyond akal sehat gitu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

badai setan

masterqq
Komut Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan risiko berat kerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satunya rentan terseret masalah hukum.
Komut Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan risiko berat kerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satunya rentan terseret masalah hukum. Ilustrasi. (iStock/Atstock Productions).
Jakarta, CNN Indonesia--

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan risiko berat kerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satunya rentan terseret masalah hukum.

"Karena saya bisa mengerti, di BUMN, kadang-kadang di BUMN itu ya kita kerja baik belum tentu (mendapat) terima kasih, betul Bu Dirut (Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati)? Nanti kalau salah sedikit masuk penjara, dipanggil-panggil lagi. Jadi, akhirnya semua orang takut-takut," ujar Ahok dalam acara ground breaking Stasiun Pengisian Bahan Bakar Hidrogen (SPBH) di Jakarta Barat, Rabu (18/1).

Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com, cukup banyak petinggi BUMN yang terseret kasus korupsi. Di antaranya, ada mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara yang ketahuan menyelundupkan Harley Davidson dan Brompton melalui maskapai negara itu pada Desember 2019.

Lalu, ada juga mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan yang melakukan korupsi saat pengadaan liquefied natural gas (LNG) pada periode 2011-2021. Pada September 2023 lalu, KPK menetapkan Karen sebagai tersangka.

Berikut daftar petinggi BUMN yang tersandung kasus korupsi berdasarkan catatan redaksi:

1. Djoko Dwijono, Jasamarga

Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga pejabat anak usaha BUMN dalam kasus dugaan korupsi proyek Tol Jakarta Cikampek II elevated alias Tol MBZ ruas Cikunir sampai Karawang Barat pada September 2023.

Ketiganya adalah Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JCC) periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia lelang proyek JCC, serta TBS selaku tenaga ahli jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting.

Lihat Juga :
Pertamina Hormati Proses Hukum soal Temuan BPK yang Dilaporkan ke KPK

2. Karen Agustiawan, Pertamina

KPK resmi menetapkan mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) pada September 2023.

Karen menjadi tersangka untuk kasus pengadaan LNG pada PT Pertamina di periode 2011-2021. Penetapannya sebagai tersangka diperkuat dengan bukti permulaan yang cukup sehingga naik pada tahap penyidikan.

3. Ari Askhara, Garuda Indonesia

Mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Akshara terbukti terlibat dalam penyelundupan Harley-Davidson dan sepeda Bropton dalam maskapai negara tersebut pada 2019 lalu.

Selain Ari, Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia juga memecat empat direksi lain karena kasus tersebut. Mereka adalah, Direktur Operasi Bambang Adisurya Angkasa, Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Mohammad Iqbal, Direktur Teknik dan Layanan Iwan Joeniarto, dan Direktur Human Capital Heri Akhyar.

Lihat Juga :
Survei Bloomberg ke 17 Ekonom: Anies Unggul dari Prabowo dan Ganjar

4. Budi Tjahjono, Jasindo

KPK menetapkan mantan Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Budi Tjahjono sebagai tersangka korupsi kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) saat masih menjadi pejabat di PT Jasindo.

Pada akhir 2023, ia ditetapkan menjalani hukuman penjara 7 tahun dari sebelumnya hanya 5 tahun lanaran kalah banding.

5. Destiawan Soewardjono, Waskita Karya

Pada April 2023 lalu, Destiawan Soewardjono ditangkap KPK atas dugaan kasus korupsi karena melawan hukum dengan memerintahkan dan menyetujui pencairan dana Supply Chain Financing (SCF) dengan menggunakan dokumen pendukung palsu.

Penyidik Kejaksaan Agung menyangkakan DES melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Peranan Tersangka DES dalam perkara ini yaitu secara melawan hukum memerintahkan dan menyetujui pencairan dana SCF dengan menggunakan dokumen pendukung palsu, untuk digunakan sebagai pembayaran utang-utang perusahaan yang diakibatkan oleh pencairan pembayaran proyek pekerjaan fiktif.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Garuda Indonesia hingga Antam

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN: 1 2