rtp panen138

sistem logistik perkotaan

game gacor slot hari ini

Koleksi Hermès Musim Gugur 2024 siap dikenakan******

Jakarta (ANTARA) - Dengan berendam sepanjang hari di Paris pada hari Sabtu, Hermès tidak perlu menurunkan hujan di dalam ruangan untuk pertunjukan runway.

Namun hal ini menjadi latar belakang fotogenik untuk koleksi yang terinspirasi oleh kegiatan berkuda maupun sepeda motor, meskipun itu bukan aspal basah yang berisik seperti yang ada di film-film Hollywood, melainkan curah hujan yang melewati kisi-kisi di tengah landasan pacu.

“Idenya adalah memikirkan tentang berkendara dari yang tradisional ke yang tajam dan memberontak,” kata Direktur Kreatif Hermès, Nadège Vanhee.

Baca juga: Hermes usung busana pria serbaguna untuk Paris Fashion Week

Seperti dilaporkan Womens Wear Daily pada Sabtu (2/3), koleksinya Hermès mungkin tidak banyak berubah, tetapi Vanhee pantas mendapatkan pujian karena mengubah penawaran fesyen rumah mode tersebut menjadi sesuatu yang lebih muda dan lebih diminati.

Dia memusatkan perhatian pada beberapa siluet utama, termasuk jaket berkendara perfecto yang dipotong dengan presisi seperti laser, diikatkan ke pinggang dengan sabuk kulit lebar yang tersembunyi di dalam dan tidak ada pengikat eksterior lainnya.

Bentuknya sangat bagus, terlihat anggun dengan garis-garis cokelat di atas rok pensil yang serasi, atau dengan kulit cokelat kemerahan di atas legging bergaris.

Di musim ketika hampir setiap desainer menampilkan bahan kulit di runway, Hermès masih berada di peringkat teratas dalam hal kualitas, dan selalu ada tampilan kulit untuk setiap kemewahan, mulai dari mantel kacang kulit berwarna cokelat dengan hiasan bulu yang apik.

Baca juga: Hermes buat catwalk Paris Fashion Week di hanggar bandara

Dipadukan dengan celana panjang dan sepatu bot koboi Hermès yang serasi hingga jaket biker hitam bertabur perak yang pas dan halus serta celana kulit ketat.

Vanhee telah memperkuat pakaian rajut Hermès dengan banyak daya tarik seks, dan terus melakukannya di sini dengan sweater kasmir berusuk yang dipotong di atas jodhpur korduroi pinggang tinggi, gaya bateau dengan detail tali kulit bertabur, jaket bomber yang mengecil, dan legging pahatan yang terbuat dari tulang rusuk yang ketat yang ia samakan dengan kaus kaki atletik. 

Gaun selalu tampak seperti sebuah renungan di Hermès, dan musim ini bahkan lebih kalem dengan cetakan syal sutra halus atau jacquard yang dibentuk oleh smocking.

Namun mereka benar-benar memamerkan sepatu bot baru yang harus dimiliki, gaya berkuda tinggi yang dapat dibuka ritsletingnya untuk diubah menjadi gaya pengendara motor yang lebih longgar.

Kemewahan yang tenang bukanlah tren bagi Hermès, namun Vanhee berhasil mengubah banyak hal dari musim ke musim, untuk menjaga mesin fesyen merek tersebut terus bekerja.

Baca juga: Bugatti Chiron edisi Hermes siap dikirim

Penerjemah: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

terlahir sebagai penjahat

slot tergacor pagi ini

Bawaslu Jayapura: KPU perlu jelaskan tak laksanakan PSU di 48 TPS******

Tugas kami sesuai dengan undang-undang adalah mengawasi pesta demokrasi ini.

Sentani (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jayapura, Papua, memandang perlu KPU setempat menjelaskan perihal tidak melakukan pemilihan suara ulang (PSU) di 48 tempat pemungutan suara (TPS).

Sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Jayapura merekomendasikan PSU di 53 TPS. Namun, setelah rapat pleno, KPU setempat hanya mengakomodasi lima TPS yang menggelar PSU dan satu TPS menggelar pemilihan suara lanjutan (PSL).

Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jayapura Zacharias S.Y. Rumbewas saat dihubungi ANTARA di Sentani, Minggu, mengatakan bahwa KPU harus menjelaskan secara tertulis terkait dengan tidak melaksanakan PSU sesuai dengan rekomendasi.

"Tugas kami sesuai dengan undang-undang adalah mengawasi pesta demokrasi ini sehingga apa pun bentuk pelanggaran akan dilaporkan dan memenuhi unsur. Maka, wajib dilalukan PSU," katanya.

Menurut dia, hal pokok yang pihaknya memutuskan untuk PSU adalah terdapat satu orang melakukan pencoblosan lebih dari sekali dan ada pembagian sisa surat suara.

Zacharias berharap ada penjelasan dan telaah dari KPU terkait dengan rekomendasi pihaknya supaya bawaslu setempat dapat mempertanggungjawabkan fungsi dan tugas negara ini kepada pengawas tingkat bawah maupun masyarakat.

Hingga rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten, kata dia, jawaban atau penjelasan tertulis belum pihaknya terima.

"Kami tidak ingin masyarakat tidak percaya dengan kami. Maka itu, perlu ada penjelasan KPU sehingga muruah Bawaslu Kabupaten Jayapura  tetap ada," katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Jayapura Daniel Mebri menyebutkan PSU di lima TPS, yakni di Kampung Sereh TPS 03 (Distrik Sentani), Kampung Bambar TPS 01,02, 03, dan Sosiri TPS 03 (Distrik Waibu), serta satu TPS yang melakukan PSL di Kampung Mandayawan Distrik Kemtuk.

"Mengenai 48 TPS yang direkomendasikan bawaslu setempat kemudian tidak diakomodasi oleh KPU, secara tertulis akan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Jayapura mengapa itu dilakukan dan disertai dengan dasar-dasar hukumnya," ujarnya.

Baca juga: KPU optimistis PSU di Kuala Lumpur digelar sesuai rencana
Baca juga: Akademisi Unand sampaikan tiga poin evaluasi PSU Pemilu 2024

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Lari ke dunia lain untuk membuka pabrik

goldencrownpoker

Tim SAR hentikan pencarian korban hanyut di air terjun Wera, Sulteng******

Penghentian proses pencarian korban bernama Muhajirin berusia 19 tahun sudah melalui musyawarah dengan pihak keluarga korban

Sigi, Sulawesi Tengah (ANTARA) - Tim SAR gabungan menghentikan proses pencarian korban hanyut di lokasi wisata permandian air terjun Wera, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, karena standar operasi prosedur (SOP) tentang pencarian, pertolongan dan proses pencarian selama tujuh hari. "Tim saat ini masih melaksanakan proses pencarian dan sampai siang ini masih nihil tanda-tanda korban, makanya sesuai dengan kesepakatan perkiraan jam 14:00 Wita proses pencarian ditutup dan pihak keluarga juga sudah setuju," kata Kepala Sub Seksi Operasi dan Siaga SAR Palu Rusmadi di Palu, Minggu.
 Dia menuturkan penghentian proses pencarian korban bernama Muhajirin berusia 19 tahun sudah melalui musyawarah dengan pihak keluarga korban, sehingga dilanjutkan pemantauan jika ditemukan tanda-tanda korban. Keluarga korban, menurutnya, sudah menerima hasil musyawarah untuk penghentian pencarian korban. "Setelah proses pencarian ditutup maka akan dilanjutkan dengan pemantauan dalam artian apabila ada tanda-tanda korban dapat melaporkan ke Basarnas untuk proses evakuasi," ucapnya.

Baca juga: Basarnas temukan korban kecelakaan perahu ketek di Sungai Sugihan Basarnas Palu, kata Rusmadi, selama tujuh hari melakukan proses pencarian di beberapa titik yakni lokasi kejadian di air terjun Wera, Sungai Palu, muara hingga ke laut. "Lokasi pencarian dari hari pertama sampai ketiga fokus di lokasi kejadian perkara (LKP) dan tim sudah menyatakan sepanjang aliran wera selesai, sehingga pencarian hari keempat sampai ketujuh itu bergeser ke Sungai Palu tempat korban kedua ditemukan hingga muara bahkan ke laut dilakukan pencarian," ujarnya. Berdasarkan data Basarnas Palu, tiga orang menjadi korban hanyut aliran air terjun Wera di Kabupaten Sigi yakni Manadia berjenis kelamin perempuan berusia 17 tahun, dan dua laki-laki bernama Nurhidayat berusia 17 tahun serta Muhajirin berusia 19 tahun. Dua di antaranya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan satu orang lainnya masih belum ditemukan atau hilang.

Baca juga: 15 orang anak di Desa Karang Agung OKU hanyut terbawa arus banjir
Baca juga: Satu korban terseret arus Sungai Brantas ditemukan meninggal dunia

Pewarta: Moh Salam
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Setan mengganggu langit

voucher pengguna baru zalora

ATR/BPN: GEMAPATAS dapat percepat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap******

Gerakan ini merupakan sinergi antara Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung percepatan PTSL.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) dapat mempercepat kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL.

"Gerakan ini merupakan sinergi antara Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung percepatan PTSL," ujar Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN Herjon Panggabean, di Jakarta, Minggu.

Herjon Panggabean mengatakan, GEMAPATAS sendiri dibuat bertujuan untuk menggerakkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memasang dan menjaga tanda batas pada bidang tanah yang dimiliki.

GEMAPATAS memiliki beberapa manfaat, yaitu memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanah, serta meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang bersebelahan.

"Selain itu, juga untuk pengamanan aset dengan memberikan kepastian bidang tanah," kata Herjon Panggabean.

Sebagai upaya mengakselerasi program PTSL, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Tengah mengimplementasikan GEMAPATAS di Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Pencanangan ini dipusatkan di Telaga Sewiwi, Kepakisan-Batur, Kabupaten Banjarnegara.

Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Dwi Purnama meminta agar masyarakat di Jawa Tengah untuk terus menggaungkan GEMAPATAS yang pencanangan nasionalnya telah dimulai pada tahun 2023 lalu di Cilacap.

"GEMAPATAS harus kita dengungkan terus, tidak bosan-bosan. Patok batas tanah harus dipelihara oleh pemilik, BPN tidak bisa mengawal terus. Jangan sampai ada sengketa, konflik dikarenakan batas tanah ini," kata Dwi Purnama.

Target PTSL Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 totalnya seluas 109.109 hektare. Sementara itu, Kabupaten Banjarnegara targetnya mendaftarkan sebanyak 21.700 bidang tanah.
Baca juga: BPN/ATR Sulsel target 136 ribu sertifikat gratis untuk masyarakat
Baca juga: Menteri ATR/BPN bakal "gebuk" seluruh mafia tanah di Indonesia

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Teman buku terkuat

rumusbet

KPU ancang******

Semarang (ANTARA) - Jadwal hari-H pencoblosan pesta demokrasi untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota tampaknya tidak mengalami perubahan atau tetap pada tanggal 27 November 2024.

Satu dari 38 provinsi di Indonesia yang tidak menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) hanya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Begitu pula enam dari 514 kabupaten/kota tidak menyelenggarakan pesta demokrasi.

Keenam daerah itu berada di Provinsi DKI Jakarta, yaitu Kotamadya Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Kotamadya Jakarta Timur, dan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu.

Di sela kesibukannya menyelenggarakan Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menyiapkan jadwal pilkada serentak sebagaimana termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Lembaga penyelenggara pemilu ini akan mengumumkan pendaftaran pasangan calon, baik paslon dari partai pengusung maupun paslon perseorangan, mulai 24 hingga 26 Agustus 2024. Selang sehari, 27 Agustus, pendaftaran pasangan calon sampai dengan 29 Agustus 2024.

Sementara itu, rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu 2024 akan berakhir hingga 20 Maret 2024. Calon anggota legislatif (caleg) terpilih akan ikut pengucapan sumpah/janji DPRD provinsi/kabupaten/kota. Namun, jadwalnya disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota.

Bagi caleg terpilih pada Pemilu Anggota DPR RI dan Pemilu Anggota DPD RI, dijadwalkan pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD pada tanggal 1 Oktober 2024.

Bisa jadi pada saat pendaftaran peserta pilkada, 27—29 Agustus 2024, mereka yang masih berstatus caleg terpilih mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah. Padahal, persyaratan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf s, yang mengundurkan diri adalah anggota legislatif.

Dalam ketentuan itu menyebutkan bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota harus menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.


Pengujian konstitusionalitas

Di tengah KPU mempersiapkan pelaksanaan pilkada serentak, dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FKUI) bernama Nur Fauzi Ramadhan dan Ahmad Al Farizy mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas UU No. 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap UUD NRI 1945.

Karena belum jelas aturan mainnya, kata Nur Fauzi, pihaknya mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar memperoleh jawaban apakah calon terpilih pada pemilu anggota legislatif (pileg) bisa maju pada pemilihan kepala daerah atau tidak.

Nur Fauzi, mahasiswa Semester VIII FHUI, berharap jangan sampai pileg menjadi ajang test the water(cek ombak). Hal ini mengingat, tidak menutup kemungkinan caleg terpilih punya niat ikut bursa pemilihan kepala daerah (pilkada), baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dengan menjadikan pileg sebagai ajang cek ombak kekuatan dalam perolehan suara di daerah pemilihan (dapil) sebelum mereka ikut pilkada.

Kendati MK pada hari Kamis (29/2) pukul 16.02 WIB menolak permohonan pemohon, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, terdapat dua substansi penting dalam putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, salah satunya pemilihan kepala daerah serentak tahun ini tetap berlangsung pada bulan November 2024 sesuai dengan jadwal secara konsisten.

Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa mengingat pentingnya tahapan penyelenggaraan pilkada yang telah ditentukan yang ternyata membawa implikasi pada makna keserentakan pilkada secara nasional, Mahkamah perlu menegaskan ihwal jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada.

Pasal tersebut menyatakan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada bulan November 2024.

Oleh karena itu, kata Titi, pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal dimaksud secara konsisten untuk menghindari adanya tumpang-tindih tahapan-tahapan krusial Pilkada Serentak 2024 dengan tahapan Pemilu 2024 yang belum selesai. Artinya mengubah jadwal dimaksud akan dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan pilkada serentak.

Substansi penting lainnya, melalui pertimbangan hukum putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, MK menekankan dan menegaskan agar KPU RI mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Apabila merujuk putusan MK tersebut, kemungkinan kecil terjadi perubahan jadwal Pilkada Serentak 2024. Dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2024, jadwal penetapan calon peserta pilkada serentak pada tanggal 22 September 2024, kemudian hari-H pencoblosan pada tanggal 27 November 2024.

Kendati demikian, publik masih menunggu keputusan pembentuk undang-undang terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Sebelumnya, pada Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan IX Tahun Sidang 2022—2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada 21 November 2023, menyepakati rancangan undang-undang itu menjadi RUU inisiatif DPR. Salah satu poin krusial adalah memajukan pelaksanaan pilkada yang semula pada bulan November 2024 menjadi September 2024.




 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Rumah pertanian pastoral dalam perjalanan waktu

pinjol aman ojk bunga rendah

P2G minta program makan siang gratis tak gunakan anggaran pendidikan******

Sebagian besar dana BOS selama ini digunakan untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer

Jakarta (ANTARA) - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta pemerintah agar pelaksanaan program makan siang gratis nantinya tidak menggunakan anggaran pendidikan termasuk dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“P2G tegas menolak jika rencana kebijakan makan siang gratis menggunakan dana BOS,” kata Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri dalam keterangan di Jakarta, Minggu.  

Iman menjelaskan program tersebut tidak boleh direalisasikan melalui penggunaan anggaran pos pendidikan lantaran sebagian besar dana BOS selama ini digunakan untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer.  

Menurut P2G, saat ini saja anggaran APBN pos pendidikan belum sepenuhnya memenuhi kesejahteraan guru dan memperbaiki fasilitas sekolah termasuk memajukan kualitas pendidikan.  

Apabila anggaran pendidikan dalam APBN juga digunakan untuk membiayai program makanan gratis dikhawatirkan akan semakin menghambat peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sebanyak 60,6 persen ruang kelas pada sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) dalam kondisi rusak pada tahun ajaran 2021/2022 sehingga seharusnya permasalahan Ini yang menjadi fokus perhatian pemerintah.

Tak hanya itu, Iman menuturkan banyak SD yang mengeluhkan bahwa dana BOS untuk siswa kurang karena per anak setiap tahun hanya mendapat Rp900 ribu atau per hari sekitar Rp2.830.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan program makan gratis masih dalam pembahasan pemerintah di Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

Dari hasil rapat tersebut belum ada keputusan lebih lanjut mengenai skema anggaran program makan siang gratis yang diusulkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hingga sejauh ini, pemerintah baru memutuskan untuk membahas program tersebut dalam KEM-PPKF 2025.

Baca juga: Menkop minta UMKM dilibatkan dalam program makan gratis

Baca juga: Airlangga: Tangerang jadi percontohan program makan siang gratis

Baca juga: Legislator dukung program makan gratis untuk entaskan stunting

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024