gta777

Barisan Bintang Penyihir

Wamenaker Tinjau PT GNI Usai Bentrokan Maut******

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor meninjau PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah setelah terjadi kerusuhan pekerja beberapa waktu lalu.

Dalam kunjungannya, Afriansyah bertemu dengan manajemen perusahaan. Ia menyampaikan agar segera perusahaan segara melakukan perbaikan, baik di sektor hubungan industrial, maupun lainnya yang terkait ketenagakerjaan.

"Tadi kita dengarkan juga, bahwa pihak manajemen menerima masukan dan menerima arahan dari kami, dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperbaiki K3-nya, hubungan antara pekerja dengan manajemen, semua akan dilakukan, dan mudah-mudahan ini pelajaran yang berharga buat kita," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (20/1).

Menurutnya, keberadaan investasi seperti dari industri nikel sangat berharga karena dapat menunjang perekonomian Indonesia, terutama ekonomi masyarakat di Morowali Utara.

Meski demikian, Afriansyah menekankan bahwa jika perusahaan terbukti melakukan pelanggaran norma-norma ketenagakerjaan, maka Kementerian Ketenagakerjaan tidak segan-segan melakukan langkah-langkah hukum.

Oleh sebab itu, ia mengimbau kepada manajemen perusahaan agar mau mendengarkan setiap aspirasi dari pekerja. Sementara kepada pekerja, ia meminta agar dalam menyuarakan aspirasi dilakukan secara bijaksana dan menjauhi aksi-aksi yang berpotensi anarkis.

[Gambas:Video CNN]

Jiwa Pedang yang Tak Terkalahkan

YLKI Minta Pemerintah Bentuk Pengawas Perlindungan Konsumen Properti******

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membuat pengawas perlindungan konsumen properti.

Pasalnya, dari aduan konsumen individu sepanjang 2022, sektor perumahan menempati posisi keempat dengan 7,3 persen. Persentase ini menunjukkan 64 individu dari total 882 keluhan melapor pada YLKI terkait masalah perumahan.

Secara rinci masalah terbesar dari perumahan adalah refund atau pengembalian dana sebesar 27 persen, diikuti pembangunan mangkrak 21 persen, dokumen yang tidak terpenuhi 15 persen, dan lainnya.

Selain itu, menurutnya, berdasarkan UU Np 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, mestinya kementerian sektoral harus membuat peraturan teknis terkait perlindungan konsumen,

"Kementerian PUPR mestinya mengeluarkan aturan atau pedoman teknis perlindungan konsumen di sektor perumahan, dan ini jadi acuan bagi pengembang dan konsumen ketika membeli properti dan ada masalah," ungkapnya.

Sudaryarmo mengungkapkan persoalan dalam bidang perumahan selama 10 tahun terakhir terus berulang. Bahkan, lima tahun belakangan keluhan terkait perumahan selalu masuk dalam lima besar. Salah satu alasannya adalah praktik pre-project selling yang marak dilakukan.

"Jadi developer bisa jual rumah sebelum unit itu jadi. Ini yang banyak menimbulkan persoalan. Titik kritisnya ada di pemasaran dan jaminan hukum, konstruksi, dan pembangunan, ini konsumen minim perlindungan," paparnya.

Selain itu, beberapa tahun terakhir tren aduan konsumen berubah dari mayoritas di hunian horizontal atau rumah tapak menjadi hunian vertikal semacam apartemen serta rumah susun.

Masalah yang paling banyak terjadi adalah delivery atau serah terima unit dan sertifikasi. Dalam hal sertifikasi terdapat dua aktor yang kerap bermasalah yaitu developer atau pengembang dan pemerintah daerah.

Masalah yang datang dari Pemda paling banyak adalah ketiadaan peraturan daerah (Perda) Pertelaan. Artinya, Pemda tersebut memberikan izin mendirikan bangunan (IMB) tanpa memiliki perda pertelaan.

"Jadi ketika dibangun, dan diserahterimakan, konsumen bayar lunas, sertifikat satuan rumah susun itu tidak bisa diproses karena tidak ada Perda. Ini harus jadi perhatian, kalau belum punya Perda Pertelaan ya jangan kasih IMB hunian vertikal," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir Abadi

Susul Induk Google, Spotify Bakal PHK Karyawan Pekan Ini******

Spotify berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada pekan ini. Hal itu dilakukan demi mengurangi biaya operasional.

Melansir The Straits Times, Senin (23/1), Spotify tidak secara gamblang memberi tahu jumlah karyawan akan akan terkena PHK.

Menurut laporan pendapatan kuartal III tahun lalu, raksasa streaming musik itu memiliki sekitar 9.800 karyawan.

Perusahaan membuat komitmen besar untuk program siniar sejak 2019 lalu. Hal itu menghabiskan lebih dari US miliar untuk memperoleh jaringan podcast, perangkat lunak pembuatan, layanan hosting, dan hak atas acara populer seperti The Joe Rogan Experience dan Armchair Expert.

Kendati demikian, podcasting belum memberikan keuntungan pada investor. Saham Spotify anjlok 66 persen tahun lalu karena investor mempertanyakan kapan mereka akan mulai melihat keuntungan.

Sementara itu, pada Juni 2022, Eksekutif Spotify mengatakan bisnis podcastnya baru akan menguntungkan dalam satu hingga dua tahun ke depan.

PHK Spotify kian meramaikan gelombang pemecatan di industri teknologi. Meta Platforms, Amazon.com, induk Google Alphabet Inc, dan Microsoft juga baru-baru ini mengumumkan pengurangan staf.

Alphabet setidaknya 12 ribu orang karyawan atau 6 persen dari total pekerjanya di dunia.
Pengumuman disampaikan langsung oleh CEO Alphabet Sundar Pichai melalui surat kepada seluruh pegawai.

"Ini adalah momen penting untuk mempertajam fokus kami, merekayasa ulang basis biaya kami, dan mengarahkan bakat dan modal kami ke prioritas tertinggi kami," ujar Pichai dikutip dari moneycontrol.com, Jumat (20/1).

Menurutnya, PHK bakal berdampak pada pegawai di bidang perekrutan (HRD) serta beberapa tim teknik dan produk. Pemangkasan bersifat global ini akan berdampak langsung pada staf AS.

Meski demikian, Pichai mengatakan akan bertanggung jawab terhadap pegawai yang terdampak dengan membantu mencari peluang kerja baru.

[Gambas:Video CNN]

Saya bukan orang baik dalam sistem

Wamenaker Tinjau PT GNI Usai Bentrokan Maut******

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor meninjau PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah setelah terjadi kerusuhan pekerja beberapa waktu lalu.

Dalam kunjungannya, Afriansyah bertemu dengan manajemen perusahaan. Ia menyampaikan agar segera perusahaan segara melakukan perbaikan, baik di sektor hubungan industrial, maupun lainnya yang terkait ketenagakerjaan.

"Tadi kita dengarkan juga, bahwa pihak manajemen menerima masukan dan menerima arahan dari kami, dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperbaiki K3-nya, hubungan antara pekerja dengan manajemen, semua akan dilakukan, dan mudah-mudahan ini pelajaran yang berharga buat kita," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (20/1).

Menurutnya, keberadaan investasi seperti dari industri nikel sangat berharga karena dapat menunjang perekonomian Indonesia, terutama ekonomi masyarakat di Morowali Utara.

Meski demikian, Afriansyah menekankan bahwa jika perusahaan terbukti melakukan pelanggaran norma-norma ketenagakerjaan, maka Kementerian Ketenagakerjaan tidak segan-segan melakukan langkah-langkah hukum.

Oleh sebab itu, ia mengimbau kepada manajemen perusahaan agar mau mendengarkan setiap aspirasi dari pekerja. Sementara kepada pekerja, ia meminta agar dalam menyuarakan aspirasi dilakukan secara bijaksana dan menjauhi aksi-aksi yang berpotensi anarkis.

[Gambas:Video CNN]

Novel Qin Feng dan Lin Xue

Susul Induk Google, Spotify Bakal PHK Karyawan Pekan Ini******

Spotify berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada pekan ini. Hal itu dilakukan demi mengurangi biaya operasional.

Melansir The Straits Times, Senin (23/1), Spotify tidak secara gamblang memberi tahu jumlah karyawan akan akan terkena PHK.

Menurut laporan pendapatan kuartal III tahun lalu, raksasa streaming musik itu memiliki sekitar 9.800 karyawan.

Perusahaan membuat komitmen besar untuk program siniar sejak 2019 lalu. Hal itu menghabiskan lebih dari US miliar untuk memperoleh jaringan podcast, perangkat lunak pembuatan, layanan hosting, dan hak atas acara populer seperti The Joe Rogan Experience dan Armchair Expert.

Kendati demikian, podcasting belum memberikan keuntungan pada investor. Saham Spotify anjlok 66 persen tahun lalu karena investor mempertanyakan kapan mereka akan mulai melihat keuntungan.

Sementara itu, pada Juni 2022, Eksekutif Spotify mengatakan bisnis podcastnya baru akan menguntungkan dalam satu hingga dua tahun ke depan.

PHK Spotify kian meramaikan gelombang pemecatan di industri teknologi. Meta Platforms, Amazon.com, induk Google Alphabet Inc, dan Microsoft juga baru-baru ini mengumumkan pengurangan staf.

Alphabet setidaknya 12 ribu orang karyawan atau 6 persen dari total pekerjanya di dunia.
Pengumuman disampaikan langsung oleh CEO Alphabet Sundar Pichai melalui surat kepada seluruh pegawai.

"Ini adalah momen penting untuk mempertajam fokus kami, merekayasa ulang basis biaya kami, dan mengarahkan bakat dan modal kami ke prioritas tertinggi kami," ujar Pichai dikutip dari moneycontrol.com, Jumat (20/1).

Menurutnya, PHK bakal berdampak pada pegawai di bidang perekrutan (HRD) serta beberapa tim teknik dan produk. Pemangkasan bersifat global ini akan berdampak langsung pada staf AS.

Meski demikian, Pichai mengatakan akan bertanggung jawab terhadap pegawai yang terdampak dengan membantu mencari peluang kerja baru.

[Gambas:Video CNN]

Setelah kiamat, semua manusia menjadi titik pengalaman

Penduduk Akan Salip China, India Terancam Ledakan Angka Pengangguran******

India diprediksi segera mengambil alih posisi China sebagai negara dengan pendudukterpadat di dunia pada tahun ini.

Prediksi muncul setelah China melaporkan jumlah populasi mereka menyusut untuk pertama kalinya lebih dari 60 tahun pada 2022 kemarin. Padahal, sebelumnya jumlah penduduk ekonomi terbesar kedua dunia ini selalu bertambah setiap tahun.

Prediksi juga dibuat berdasarkan jumlah penduduk kedua negara itu saat ini. MengutipCNN, Rabu (18/1), kedua raksasa Asia ini masing-masing memiliki lebih dari 1,4 miliar penduduk.

Sebab, ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi lebih pesat seiring dengan meningkatnya jumlah pekerja yang sehat.

Namun, di balik kondisi itu, ancaman pengangguran menghantui India. Apalagi, menurut data yang dirilis oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) pada 2021, jumlah populasi usia kerja di negara Asia Selatan itu mencapai lebih dari 900 juta.

Pemerintah India pernah memperkirakan jumlah ini bakal bertambah dan akan mencapai lebih dari 1 miliar pada dekade berikutnya.

Peningkatan itu menimbulkan kekhawatiran tidak bisa diimbangi penciptaan lapangan kerja yang memadai. Apalagi, ada jutaan pencari kerja muda baru yang siap memasuki dunia kerja setiap tahunnya.

Di saat yang sama, data Pusat Pemantauan Ekonomi India (CMIE), tingkat pengangguran India mencapai 8,3 persen per Desember 2022, jauh dibandingkan di AS yang hanya sekitar 3,5 persen.

"India sedang duduk di atas bom waktu. Akan ada keresahan sosial jika tidak dapat menciptakan lapangan kerja yang cukup dalam waktu yang relatif singkat," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Ia mengakui sebetulnya ancaman ini bisa diantisipasi jika pemerintah bisa menciptakan lapangan kerja baru. Masalahnya, data menunjukkan bahwa keinginan warga India untuk mencari pekerjaan makin rendah.

Hal ini dikarenakan kurangnya kesempatan dan upah rendah. Berdasarkan data Bank Dunia pada 2021, tingkat partisipasi kerja di India hanya 46 persen, termasuk terendah di Asia. Sebagai perbandingan, di China dan Amerika Serikat (AS) masing-masing mencapai 68 persen dan 61 persen di tahun yang sama.

Untuk pekerja wanita, jumlah nya lebih memprihatinkan. Tingkat partisipasi kerja perempuan India hanya 19 persen pada 2021. Angka ini turun dari sekitar 26 persen pada 2005 lalu.