main slot link alternatif

Ibuku berasal dari dunia para dewa

Respons Sri Mulyani soal Neraca Dagang Surplus 30 Bulan Berturut******

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan surplus neraca perdaganganIndonesia selama 30 bulan berturut-turut bukan hanya dipicu kenaikan harga komoditas atau commodity boom.

Ia mengklaim surplus juga didorong oleh kemampuan Indonesia yang mulai mengolah bahan mentah untuk diekspor.

"Surplus perdagangan selama 30 bulan ini tidak dapat disangkal bukan hanya karena ledakan komoditas. Indonesia berkali-kali menikmati ledakan komoditas dalam sejarah kita.Tetapi surplus perdagangan ini didukung karena sebagian bahan mentah sekarang telah diproses dan memberikan nilai tambah bagi perdagangan kita," ujarnya dalam acara World Bank Indonesia Economic Prospects Report, Kamis (15/12).

Ani menjelaskan perekonomian Indonesia saat ini masih didominasi oleh sektor informal khususnya sektor perdagangan di mana sangat sulit untuk meningkatkan kesejahteraan hanya dengan mengandalkan upah sektor perdagangan yang cenderung informal.

"Jadi manufaktur sebenarnya adalah transformasi perekonomian Indonesia. Tidak hanya nilai tambah, lebih sehat dan lebih baik, dalam hal ini untuk tenaga kerja tetapi juga untuk modal," katanya.

Ani menjelaskan ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk mengembangkan industri manufaktur. Pertama, adalah infrastruktur karena manufaktur tidak mungkin akan sampai ke tempat yang kekurangan air, kekurangan listrik, kekurangan jalan, kekurangan pelabuhan, dan kekurangan konektivitas. Maka dari itu, pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur.

Kedua, reformasi kebijakan dan reformasi birokrasi. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu menciptakan tenaga kerja yang lebih produktif.

"Itu sebabnya kami mengesahkan omnibus law tentang penciptaan lapangan kerja. Itu sebabnya kami mereformasi perpajakan kami. Itu sebabnya kami mereformasi sektor keuangan kami," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem penguatan yang tak terkalahkan

Partai Buruh Bakal Gugat Heru Budi dan Ridwan Kamil Terkait UMP 2023******

Partai Buruh Indonesia mengancam bakal menggugat sejumlah gubernur terkait upahminimum provinsi (UMP) 2023.

Beberapa gubernur yang masuk daftar adalah Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Ketua Bidang Informasi, Komunikasi dan Propaganda Partai Buruh Kahar S Cahyono mengatakan gugatan dilayangkan karena UMP 2023 yang ditetapkan masih belum layak.

Untuk DKI Jakarta, Kahar menyebut gugatan diajukan karena UMP DKI Jakarta 2O23 yang ditetapkan Rp4,9 juta menjadi yang paling rendah. Pasalnya, UMP itu hanya naik 5,6 persen dibandingkan daerah sekitar, seperti Bogor yang UMK-nya naik 7 persen.

Sementara untuk Jawa Barat, ia mengatakan gugatan diajukan karena tindakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mengabaikan rekomendasi dari berbagai daerah untuk menaikkan upah hingga 10 persen. Bahkan Bupati Bandung Barat ia sebut memberikan rekomendasi kenaikan upah hingga 27 persen.

Sementara Ridwan Kamil menetapkan UMP Jawa Barat 2023 hanya naik 7,88 persen menjadi Rp1,98 juta.

"Tapi kemudian sama gubernur (Ridwan Kamil) dipangkas dan rekomendasi bupati itu diabaikan," ujar Kahar.

Ridwan Kamil menetapkan UMP Jawa Barat 2023 naik 7,88 persen menjadi Rp1,98 juta.

Sebelumnya pemerintah masing-masing provinsi di Indonesia telah mengumumkan kenaikan UMP 2023. Kenaikan upah tersebut sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan UMP 2023.

[Gambas:Video CNN]

bapak baptis perang bisnis

Acara Wisata Dongkrak Ekonomi NTB, Gubernur Doakan Sandi Jadi Presiden******

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah mengapresiasi langkah konkret Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno bersama Presiden Joko Widodo dalam menghadirkan beragam acara wisata bertaraf internasional. Mulai dari MotoGP, MXGP, World Superbike hingga sejumlah event internasional lainnya.

Banyaknya kegiatan wisata itu berdampak positif terhadap perekonomian NTB, terutama setelah pandemi Covid-19 yang 'menginfeksi' sejak 2020 silam. Tak hanya mendongkrak perekonomian, kehadiran event-event tersebut membuka peluang usaha dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat NTB.

Hal tersebut disampaikan Zulkieflimansyah ketika mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakernas) Kemenparekraf di Hotel Grand Sahid Jaya, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis (15/12).

Doa tersebut dibalas oleh Sandiaga sembari tertawa. "Waduh ini yang berat," kata Sandiaga.

Lebih lanjut Zulkieflimansyah mengatakan, tak hanya membuka peluang usaha dan lapangan kerja, dampak positif lainnya dari kehadiran beragam event internasional, yakni pembangunan infrastruktur di NTB. Di antaranya penyempurnaan Bandara Internasional Lombok, peningkatan kapasitas sejumlah pelabuhan hingga pembangunan rumah sakit di NTB.

"Dari host MotoGP itu memberi syarat runway bandara diperpanjang, maka mau tidak mau Angkasa Pura dan BUMN intervensi runwaynya diperpanjang, dan rumah sakitnya juga harus standar internasional," ungkap Zulkieflimansyah.

"Logistiknya juga besar, jadi pelabuhan kami standarnya harus standar internasional, Pelindo harus intervensi sehingga kita punya pelabuhan yang kualitasnya internasional," paparnya.

Tak hanya itu, infrastruktur lainnya juga dibangun seiring agenda-agenda internasional tersebut. Termasuk jaringan listrik oleh PLN dan data komunikasi seluler dari Telkom.

Karena itu, Zulkieflimansyah menyebut pemerataan pembangunan yang semula mustahil di wilayah Indonesia bagian timur kini terbantahkan. Dia yakin, berkaca kepada NTB, pembangunan di wilayah timur seperti Sulawesi hingga Papua akan menjadi nyata.

"Kami memberikan apresiasi luar biasa kepada pemerintah pusat yang membuat apa yang mustahil dilakukan di Indonesia Timur sekarang kita sudah buktikan, bahwa di NTB bisa. Provinsi Sulawesi Tenggara, Utara, Tengah, Papua juga bisa melakukan itu semua," pungkas Zulkieflimansyah.

Super ajaib serba bisa

Kurangi Utang, Grup Bakrie Jual Saham Pengelola ANTV******

PT Visi Media Asia Tbk (VIVA) milik Grup Bakriebakal menjual sahamPT Intermedia Capital Tbk (MDIA) selaku pemegang mayoritas saham dan pengelola ANTV. Penjualan saham anak usaha ini dilakukan untuk mengurangi utang perseroan (holding company).

Direktur VIVA Jastiro Abi mengatakan perseroan akan menjual saham MDIA maksimal 39 persen.

"Akan dilakukan penjualan saham MDIA oleh perseroan sebesar maksimal 39 persen hingga nantinya perseroan akan bersih dari utang. Target pelaksanaannya diharapkan dapat selesai pada 2023," ujar Jastiro dalam keterbukaan informasi, Selasa (20/12).

VIVA juga akan membereskan utang di level anak perusahaan. Penyelesaian utang akan dilakukan bertahap, mulai dari ANTV yang utangnya saat ini sebesar Rp960 miliar.

"Dengan membaiknya kinerja perusahaan maka diharapkan laba juga akan membaik," kata Jastiro.

[Gambas:Video CNN]

Di sisi lain, Jastiro mengatakan manajemen optimis perusahaan dapat bertumbuh sesuai dengan target kinerjanya tidak terpengaruh apabila terjadi resesi global tahun depan. Ditambah lagi, target konsumen perseroan adalah konsumen lokal.

"Sebagaimana pernyataan dari pemerintah bahwa kecil kemungkinan Indonesia terkena dampak dari prediksi resesi global di 2023," ujarnya.

Perjalanan ke Pesawat Setengah Elf

4 Dalih Pemerintah Akan Subsidi Pembeli Mobil Listrik Rp80 Juta******

Menteri Perindustrian Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pembelimobil listrikyang memiliki pabrik di Indonesia akan diberikan subsidi diberikan Rp80 juta.

Sementara itu untuk pembeli mobil berbasis hybrid akan diberikan subsidi sebesar Rp40 juta.

Untuk pembeli motor listrik baru, subsidi yang diberikan sebesar Rp8 juta. Sementara itu untuk motor konversi, besaran subsidi yang akan digelontorkan mencapai Rp5 juta.

Agung mengatakan ada 4 alasan pemerintah memberikan subsidi kepada pengguna kendaraan listrik.

Pertama, cadangan nikel besar yang dimiliki RI bisa dimanfaatkan dengan baik.

"Kedua, dengan banyaknya mobil listrik secara fiskal kita akan terbantu karena subsidi untuk BBM akan berkurang," katanya.

Ketiga, pemberian subsidi akan menarik investor untuk merealisasikan janji mereka menanamkan investasinya di Indonesia.

"Dengan insentif ini kita akan memaksa dalam tanda kutip produsen kendaraan listrik dunia agar cepat realisasi investasi di Indonesia," katanya.

Alasan keempat, membantu Indonesia memenuhi pencapaian komitmen emisi rendah karbon.

Wacana pemberian subsidi kendaraan listrik itu sebelumnya memantik reaksi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Mereka menilai rencana pemerintah menggelontorkan subsidi kendaraan listrik, salah sasaran. Bahkan, tak menyelesaikan masalah transportasi di Indonesia.

"Kalau rujukannya Inpres 7 Tahun 2022, sangat jelas, bahwa yang disasar peraturan tersebut ialah Kendaraan Dinas Operasional dan atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," ungkap Ketua MTI Tory Darmantoro, mengutip Antara, Rabu (14/12).

MTI, lanjut dia, justru menekankan perlunya peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum, sehingga penataan angkutan umum di seluruh kota di Indonesia perlu diperkuat, serta terus disempurnakan.

[Gambas:Video CNN]

Hutan belantara fantasi

Pelatihan Kartu Prakerja Mulai Tatap Muka pada Kuartal I 2023******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pelaksanaan program pelatihan Kartu Prakerja yang selama ini dijalankan 100 persen online akan diubah menjadi skema normal atau offline mulai kuartal I 2023. 

"Dengan skema normal, metode pelatihan akan dilakukan secaraoffline, online, dan hybrid. Sementara untuk insentif yang diberikan, dirancang untuk menjangkau 1 juta penerima," katanya seperti dikutip dari Antara, Selasa (20/12).

Ia menambahkan dengan skema normal, nantinya pelatihan akan lebih difokuskan untuk meningkatkan skilldan produktivitas angkatan kerja. Nantinya, bantuan biaya pelatihan diberikan secara langsung kepada peserta.

Ia mengatakan dalam menyiapkan skema normal, pemerintah telah melakukan revisi peraturan presiden (perpres) terkait Kartu Prakerja dengan menerbitkan Perpres No. 113 Tahun 2022 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Selain itu tambahnya, ia juga sudah menerbitkan Permenko Nomor 17 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. 

[Gambas:Video CNN]