pasti gacor888

Anda harus memanggil saya dewi

Harga Tiket Bakal Lebih Murah Usai Garuda******

Kementerian BUMN akan menggabungkan alias merger  tiga maskapai Garuda Indonesia, Citilink, dan Pelita Air.  Dengan merger tersebut, apakah tarif tiket pesawat akan lebih murah dari saat ini?

Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga menegaskan merger tiga maskapai itu tidak ada hubungannya merger dengan perubahan tarif. Pasalnya, masing-masing maskapai berada di kelas berbeda.

"Ya enggak lah (perubahan tarif mengikuti harga tiket Garuda Indonesia), enggak mungkin. Karena pasti kelasnya beda. Lagian masih dihitung, kelasnya masih beda. Apakah kelasnya Garuda (Indonesia) nanti di level atas, Pelita Air di tengah, Citilink di low cost carrier (LCC), kan belum tahu. Dilihat nanti bagaimana," jelasnya di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (25/8).

Ia pun enggan memberikan target kapan proses merger ketiga maskapai tersebut rampung. Arya hanya menyebut Kementerian BUMN sedang mengerjakan dengan secepat-cepatnya.

"Citilink di bawah Garuda, Pelita belum tahu. Apakah nanti dia setara sama Citilink, atau di dalam Citilink, belum tahu. Itu untuk efisiensi saja, satu manajemen lah semua," tutupnya.

Lihat Juga : Cara Naik LRT Jabodebek Usai Diresmikan Jokowi Akhir Agustus Nanti

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir merinci dua alasan rencana merger ini. Pertama,untuk menekan biaya logistik, di mana menurutnya merger bisa membuat industri penerbangan negara semakin kuat dan efisien.

Kedua,memperkuat industri penerbangan Indonesia. Erick menyebut industri penerbangan dalam negeri sampai saat ini masih perlu diperkuat.

Salah satu penguatan perlu dilakukan terkait Armada. Ia mengatakan armada penerbangan yang dimiliki Indonesia saat ini masih kurang.

"BUMN terus menekan logistic cost. Pelindo dari 4 (perusahaan) menjadi 1. Sebelumnya, logistic cost mencapai 23 persen, sekarang jadi 11 persen. Kita juga upayakan Pelita Air, Citilink, dan Garuda merger untuk menekan cost," ujarnya dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Senin (21/8).

[Gambas:Video CNN]

Kontrak yang aneh

PPATK: Banyak Warga Penghasilan Rp100 Ribu per Hari Main Judi Online******

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat banyak warga Indonesia berpenghasilan di bawah Rp100 ribu per hari bermain judi online(judol).

"Kita deteksi penghasilan orang yang main judi ini juga kebanyakan masyarakat dengan penghasilan di bawah rata-rata, misalnya Rp100 ribu per hari," kata Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah, dalam diskusi Polemik Trijaya FM, Sabtu (26/8).

Seharusnya, kata Natsir, pendapatan Rp100 ribu itu bisa memenuhi kebutuhan dasar keluarga seperti membeli beli susu anak. Namun akhirnya uang itu lari ke pihak judi online.

Terlebih, kata Natsir, masyarakat yang ikut judi online tidak hanya orang dewasa, melainkan ada anak kecil yang masih Sekolah Dasar (SD).

"Nah ini sesuatu yang menggelisahkan untuk kita semua karena memang orang-orang yang terlibat di judi online ini banyak ibu rumah tangga, anak SD pun ada yang ikut, ini yang kita khawatirkan," tuturnya.

Di samping itu PPATK mencatat penyebaran uang di transaksi judi online meningkat tajam. Pada 2021 mencapai Rp57 triliun dan naik signifikan pada 2022 menjadi Rp81 triliun.

Menurut Natsir, dari kenaikan transaksi keuangan yang ditemukan oleh PPATK ini, artinya pada saat pandemi makin banyak masyarakat yang ikut judi online.

Namun dia mewajarkan peningkatan itu, karena saat awal pandemi Covid-19 banyak yang menghabiskan waktu di rumah.

Natsir mendorong untuk peningkatan literasi misalnya dengan pendidikan keluarga sehingga tak makin banyak warga yang ikut judol, apalagi kalangan anak di bawah umur.

"Karena memang saya setuju bahwa judi ini begitu darurat karena melibatkan anak-anak SD," pungkasnya.

Menantikan kedatangan Anda kembali

Sejumlah Pengusaha AS Puji Airlangga Terkait Kebijakan Investasi RI******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan dengan delegasi kongres Amerika Serikat yang terdiri Jonathan Jackson, Young Kim, Andy Barr, dan Jasmine Crockett di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (28/8).

Pertemuan tersebut membicarakan sejumlah agenda strategis, di antaranya di bidang investasi energi dan kerja sama Indo-Pacific Economic Framework (IPEF).

Dalam kesempatan itu, Anggota Kongres Jackson memberi pujian atas terciptakannya iklim investasi bisnis yang positif di Indonesia.

"UU Cipta Kerja telah menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus mendorong pemerataan pembangunan," ujar Airlangga.

Pemerintah Indonesia juga tengah giat mendorong investasi asing untuk masuk ke Indonesia guna mencapai target investasi senilai Rp1.400 triliun di tahun 2023. "Pemerintah Indonesia terbuka atas kerja sama investasi dalam berbagai area ekonomi," ungkap Airlangga.

Adapun sektor swasta Amerika Serikat selama ini banyak melakukan investasi di Indonesia pada bidang pertambangan, mesin, dan farmasi.

Sementara dalam diskusi perihal IPEF, Anggota kongres Young Kim menanyakan perkembangan dan ekspektasi Indonesia terhadap kerja sama ekonomi kawasan tersebut. Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia terlibat aktif dalam perundingan kerja sama ekonomi kawasan tersebut.

Lebih lanjut, menurutnya, IPEF dapat berperan sebagai jembatan kolaborasi antara Indonesia dan Amerika Serikat, terutama investasi di bidang infrastruktur dan manufaktur energi bersih. Kedua pihak juga membahas seputar perkembangan teknologi Nuclear Small Modular Reactor (SMR) dan Just Energy Transition Partnership (JETP) di bawah payung kerja sama PGII.

Topik Critical Mineral dalam IPEF juga menjadi pembahasan, dimana pemerintah Indonesia berharap manfaat dari clean vehicle tax credit di bawah Inflation Reduction Act (IRA) AS.

Tax Credit tersebut diberikan kepada negara mitra yang telah menjalin FTA dengan AS. Sebagai mitra dalam IPEF, Indonesia berharap dapat memenuhi persyaratan kemudahan dalam cakupan IRA.

Terakhir, Airlangga juga mengutarakan bahwa Indonesia memiliki target net-zero emission. Sehingga dengan menjadi bagian dari ekosistem manufaktur electric vehicle AS dapat mempercepat pencapaian target tersebut.

Kehidupan sehari-hariku bersama istriku

PPATK: Banyak Warga Penghasilan Rp100 Ribu per Hari Main Judi Online******

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat banyak warga Indonesia berpenghasilan di bawah Rp100 ribu per hari bermain judi online(judol).

"Kita deteksi penghasilan orang yang main judi ini juga kebanyakan masyarakat dengan penghasilan di bawah rata-rata, misalnya Rp100 ribu per hari," kata Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah, dalam diskusi Polemik Trijaya FM, Sabtu (26/8).

Seharusnya, kata Natsir, pendapatan Rp100 ribu itu bisa memenuhi kebutuhan dasar keluarga seperti membeli beli susu anak. Namun akhirnya uang itu lari ke pihak judi online.

Terlebih, kata Natsir, masyarakat yang ikut judi online tidak hanya orang dewasa, melainkan ada anak kecil yang masih Sekolah Dasar (SD).

"Nah ini sesuatu yang menggelisahkan untuk kita semua karena memang orang-orang yang terlibat di judi online ini banyak ibu rumah tangga, anak SD pun ada yang ikut, ini yang kita khawatirkan," tuturnya.

Di samping itu PPATK mencatat penyebaran uang di transaksi judi online meningkat tajam. Pada 2021 mencapai Rp57 triliun dan naik signifikan pada 2022 menjadi Rp81 triliun.

Menurut Natsir, dari kenaikan transaksi keuangan yang ditemukan oleh PPATK ini, artinya pada saat pandemi makin banyak masyarakat yang ikut judi online.

Namun dia mewajarkan peningkatan itu, karena saat awal pandemi Covid-19 banyak yang menghabiskan waktu di rumah.

Natsir mendorong untuk peningkatan literasi misalnya dengan pendidikan keluarga sehingga tak makin banyak warga yang ikut judol, apalagi kalangan anak di bawah umur.

"Karena memang saya setuju bahwa judi ini begitu darurat karena melibatkan anak-anak SD," pungkasnya.

CEO Nasional bercinta dengan istrinya yang imut

India Klarifikasi Tak Semua Jenis Beras Dilarang Ekspor******

Pemerintah India mengklarifikasi terkait larangan ekspor berasyang berlaku sejak 20 Juli 2023.

Menteri Pangan India Sanjeev Chopra menyatakan pemerintah tidak pernah mengusulkan rencana pembatasan apalagi larangan terhadap ekspor beras pratanak non-basmati.

"Sampai sekarang tidak ada usulan untuk membatasi ekspor beras pratanak," kata Chopra menanggapi pertanyaan wartawan soal pajak ekspor beras pratanak pada Selasa (22/8), dikutip dari Reuters.

Sementara itu, stok beras India saat ini telah mencapai tiga kali lipat dari target tahun ini.

"Pemerintah memiliki stok surplus, pasar terbuka memiliki stok surplus, dan panen baru akan mulai berdatangan dalam dua bulan," kata Presiden Federasi Eksportir Beras India Prem Garg.

"Persediaan beras lebih dari cukup," ucapnya.

Sebelumnya, Pemerintah India menutup keran ekspor beras non-basmati karena harga naik 3 persen dalam sebulan.

Selain itu, gagal panen di sentra-sentra produksi beras seperti Punjab dan Haryana, menyebabkan petani harus menanam ulang padi mereka.

"Untuk memastikan ketersediaan beras putih non-basmati yang cukup, serta untuk menahan kenaikan harga di pasar dalam negeri, maka pemerintah India mengubah kebijakan ekspor," kata Kementerian Pertanian India dalam rilis resmi, dikutip Reuters, Jumat (21/7).

Akibat dari penutupan keran ekspor itu, beberapa negara pemasok atau produsen beras terbesar di dunia seperti Vietnam berencana memangkas ekspor beras.

Bahkan eksportir beras asal Thailand dan Vietnam pun menuntut kenaikan harga komoditas pangan tersebut.

Lihat Juga : Rumah Dinas Menteri di IKN Nusantara Siap Huni Mulai 2024

Pada 2022, beras pecah dan non-basmati tercatat mencapai 10 juta ton dari 22 juta ton total ekspor beras India.

Adapun beras jenis pratanak, yang menyumbang 7,4 juta ton ekspor pada 2022, tidak termasuk dalam larangan tersebut.

Presiden Asosiasi Eksportir Beras B.V. Krishna Rao mengatakan larangan ekspor beras oleh India ini akan mengganggu stabilitas pasar komoditas itu.

"Langkah India akan mengganggu pasar beras dunia, yang dampaknya lebih cepat dari imbas invasi Rusia ke Ukraina yang mengganggu pasar gandum," kata Rao.

"Larangan ekspor yang tiba-tiba akan sangat menyakitkan bagi pembeli, yang tidak dapat mencari alternatif ekspor dari negara lain," imbuhnya.

Beras adalah makanan pokok bagi lebih dari 3 miliar orang. Hampir 90 persen padi diproduksi di Asia. Harga beras dunia sudah berada di level tertinggi dalam 11 tahun.

Afrika menjadi negara paling terpengaruh oleh keputusan India. Pasalnya, pembeli utama beras India antara lain Benin, Senegal, Pantai Gading, Togo, Guinea, Bangladesh, dan Nepal.

[Gambas:Video CNN]

Sistem bantuan yang sangat baik

Kemenperin Rancang 'Jurus Baru' Agar Hiliriasi Tak Untungkan China Cs******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya agar hilirisasi di bidang industri Sumber Daya Alam (SDA) tidak terus menguntungkan negara asing, terutamaChinaseperti tudingan Ekonom Senior Faisal Basri.

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Warsito Ignasius mengatakan sejatinya semua kebijakan yang ditempuh pemerintah sudah didesain dengan baik dari awal, termasuk hilirisasi.

Di mana tujuan yang disusun untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian.

Menurutnya, Kemenperin tengah menyusun berbagai aturan terkait hilirisasi ini. Salah satunya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengadaan Jasa dan Publik.

Dalam aturan tersebut, pemerintah mengatur mengenai kerja sama dengan negara lain berdasarkan nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Apabila nilai TKDN nya tidak memenuhi, maka kerja sama tak bisa dilakukan.

"Ini setiap kerja sama dengan internasional nanti dihitung nilai TKDN nya. Jadi tidak sampai seperti dikatakan Pak Faisal Basri masuk ke China semua atau negara lain," imbuhnya.

Warsito menjelaskan Kemenperin saat ini tengah fokus untuk hilirisasi lima sektor industri SDA, yakni migas, karet, batu bara, hasil hutan, dan non logam. Di mana, semua sektor ini memiliki potensi nilai tambah yang sangat besar.

Menambahkan, Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi Saiful Bahri mencontohkan industri karet. Saat ini sudah tak diekspor dalam bentuk mentah.

Ekspor sudah dilakukan dalam bentuk ban yang tentunya nilai nya lebih besar.

"Hilirisasi kita menuju ke industri karet. Kalau bicara untuk penggunaan, untuk ban sudah jalan, 70 persen produk diekspor," jelasnya.

Ke depannya, komoditas karet ini diharapkan tak hanya dijual dalam bentuk ban, tapi bisa lebih luas lagi. Apalagi, produksi karet Indonesia terbesar nomor dua di dunia setelah Thailand.

[Gambas:Video CNN]

"Kalau kesempatan ini kita enggakambil sekarang, kapan lagi. Jadi di situ kita lakukan perbaikan soal bagaimana pola penanaman dan kualitas di hulunya sangat-sangat dibutuhkan dan sehingga masuk ke industri ada kualitas standar," jelasnya.

Sementara, Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam Wiwik Pudjiastuti mengatakan untuk industri nonlogam misalnya, ada silika. Di mana, untuk wilayah Asia, Indonesia adalah pemain utama.

"Kalau bicara nilai tambah, kalau kita lakukan hilirisasi mineral non logam, silika jadi monocrystalline silicon bisa 85 kali (nilai tambah) dibanding kita ekspor langsung (dalam bentuk mentah)," pungkasnya.

Hilirisasi sumber daya alam yang dilakukan pemerintah mendapatkan  kritik keras dari Faisal Basri. Untuk nikel saja misalnya, Faisal Basri menyebut 90 persen keuntungan justru dinikmati oleh China.

Dengan mengutip data pemerintah, ia mengaku bahwa setelah pemerintah melakukan hilirisasi, nilai ekspor  bijih nikel yang 2014 lalu hanya Rp1 triliun melesat jadi Rp413,9 triliun.

Namun, Faisal menilai uang hasil ekspor itu tidak seutuhnya mengalir ke Indonesia. Pasalnya, hampir seluruh perusahaan smelter pengolah bijih nikel dimiliki oleh China dan Indonesia menganut rezim devisa bebas.

Dengan begitu, perusahaan China berhak untuk membawa semua hasil ekspornya ke luar negeri atau ke negerinya sendiri.

Ditambah lagi, ekspor olahan bijih nikel sama sekali tidak dikenakan segala jenis pajak dan pungutan lainnya.

"Jadi, penerimaan pemerintah dari ekspor semua jenis produk smelter nikel nihil alias nol besar," terangnya.

Faisal menyebut perusahaan smelter nikel bebas pajak karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih. Insentif pajak itu diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BKPM.

Tak hanya itu, sambung Faisal, perusahaan nikel China di Indonesia juga tidak membayar royalti. Pasalnya, yang membayar royalti adalah perusahaan penambang nikel yang hampir semua adalah pengusaha nasional. Ketika masih dibolehkan mengekspor bijih nikel, pemerintah masih memperoleh pemasukan dari pajak ekspor.