rajaslot99

Petugas deportasi dari semua bidang

Anak Buah Luhut Klaim Menperin******

Kemenko Kemaritiman dan Investasimenyebut Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang dan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan sudah satu suara soal impor3 trainset KRL baru.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto menegaskan tidak ada lagi tolak-menolak dari kementerian/lembaga (K/L) soal keputusan impor KRL baru tersebut.

"Ya, sudah (Menperin dan Mendag setuju impor KRL baru), yang penting kan tidak ada aturan yang dilanggar. Kemarin di rapat sudah diputuskan itu, opsi impor 3-4 trainset baru ini di-exercise. Bisa kemungkinan 4 trainset, nanti dilihat dapatnya berapa, tapi tak akan lebih dari 4 trainset," katanya kepada CNNIndonesia.com di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Senin (26/6).

Menurutnya, pengadaan 3 trainset KRL anyar sudah seimbang dengan pesanan ke industri dalam negeri, yakni PT Industri Kereta Api (INKA). Bahkan, Seto menyebut INKA cukup kewalahan menerima order 24 trainset KRL baru dari PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).

Seto mengatakan Kemenperin sedari awal menolak rencana impor KRL bekas, tapi tidak untuk barang baru. Impor KRL bekas, apalagi yang usianya di atas 20 tahun, berlawanan dengan aturan Indonesia.

"Iya, sudah (Menperin Agus setuju impor KRL baru), kemarin di rapat sudah. Mau gimana lagi? Kan order di dalam negeri sudah banyak. INKA disuruh mengerjakan 19 retrofit, terus bikin 24 baru, 24 loh," jelas Seto.

"Itu INKA sudah megap-megap disuruh mengerjakan itu. Ini kan sudah nih dalam negerinya, kami bilang sama Kemenperin ordernya sudah gede banget. Kalau ditotal ada Rp9 triliun lebih buat 24 rangkaian baru plus 19 retrofit," sambungnya.

Meski begitu, Seto belum mengecek lebih lanjut apakah impor KRL baru masih perlu rekomendasi izin impor dari Kemenperin. Ia hanya menegaskan opsi impor 3 rangkaian KRL baru dipilih karena tidak melanggar aturan manapun.

Anak buah Luhut itu juga bicara soal potensi harga KRL baru tersebut. Ia memang tak spesifik menyebut berapa harga kereta baru buatan Jepang itu.

Tetapi katanya, proses pengadaannya bakal dikawal langsung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Seto menegaskan BPKP bakal membuat review baru dari harga KRL baru yang nanti disampaikan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).

[Gambas:Video CNN]

"Nanti akan di-review sama BPKP. Yang penting proses pengadaan segala macam BPKP harus ikut. KCI adalah perkiraan harganya, tapi saya belum dapat. Pastinya akan lebih mahal, tanyalah ke KCI, nanti saya salah. Pokoknya kereta baru akan lebih mahal," ungkap Seto.

"Kami yang penting nanti BPKP cek (harga KRL baru), supaya governanceterjaga dengan baik. Iya, nanti ada review baru lagi, khusus pengadaan baru ini. Belum dimulai (review BPKP). Nanti kan dari KCI dan KAI harus make suredulu bisa tidak (impor 3 trainset KRL baru) segala macamnya," tambahnya.

Meski begitu, ia memastikan pengadaan rangkaian KRL baru tersebut tidak menggunakan uang PT Kereta Api Indonesia (KAI) atau PT KCI. Semuanya dirogoh langsung dari kocek negara, dengan dua skema yang tengah digodok.

Pertama, pemerintah akan menaikkan anggaran subsidi alias public service obligation (PSO)KRL di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kedua, pemerintah bakal menyiapkan penyertaan modal negara (PMN).

"Enggak (bukan uang KAI atau KCI), dari pemerintah lah. Akan kami kaji opsinya mana yang paling bagus. Karena semua ini (uang negara) buat retrofit, pembelian dari PT Industri Kereta Api (INKA), dan segala macam," tutupnya.

CNNIndonesia.comsudah menghubungi Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Taufiek Bawazier, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri, dan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Budi Santoso untuk mengonfirmasi sikap soal impor KRL baru ini. Namun, ketiganya belum memberikan komentar hingga berita ini tayang.

menakjubkan! Ratu bukanlah seorang selir

Sampai Kapan Naik Kereta Cepat Jakarta******

PT Kereta Cepat Indonesia China(KCIC) akan menggratiskan Kereta Cepat Jakarta-Bandunguntuk masyarakat.

Gratis akan diberikan selama uji coba yang berlangsung pada Juli sampai Oktober mendatang.

Namun, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan tidak semua masyarakat bisa naik kereta cepat secara gratis. Pasalnya, fasilitas gratis hanya akan diberikan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar rel saja.

"Penumpang belum dikenakan tarif. Gratis sampai Oktober. Nanti penumpangnya akan dipilih," kata Budi di Stasiun Halim KCJB, Kamis (22/6).

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan gratis naik kereta cepat bagi masyarakat yang tinggal di sekitar rel diberikan atas  instruksi Presiden Jokowi.

"Kita berikan rakyat kita (yang tinggal) di sepanjang rel kereta api ini untuk mencoba secara gratis kereta api ini, dan itu kita harapkan mungkin Juli sudah bisa kita lakukan," kata Luhut.

Sementara itu KCIC sampai dengan saat ini masih menggodok skema agar masyarakat bisa menjajal kereta cepat secara gratis.

Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti mengatakan pihaknya berjanji akan segera menyosialisasikan skema dan tata caranya kepada masyarakat jika kelak sudah rampung dibahas.

"Terkait skema dan tata cara masih dalam pembahasan. Nanti akan kami sosialisasikan kembali ke masyarakat," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (23/6).

[Gambas:Video CNN]

Sistem Seni Bela Diri Hebat Naruto

Anak Buah Luhut Jamin Impor 3 KRL Baru Tak Bakal Bikin Tarif Naik******

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) pimpinan Luhut Binsar Panjaitan menjamin rencanaimpor 3 trainsetKRL baru tidak akan membuat tarif bengkak.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto menegaskan biaya impor KRL baru akan lebih mahal dibandingkan bekas. Kendati begitu, ia menyebut pemerintah sudah putar otak agar tarif KRL tidak mencekik masyarakat.

"Kami akan pastikan, harga (tarif KRL) ke penumpang enggak naik walaupun ini kereta baru," ungkap Seto kepada CNNIndonesia.comdi Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Senin (26/6).

"Karena kita mau menghidupkan industri dalam negeri, tentunya harus didukung dong. Ini kan PSO, karena buat KAI kan not for profitKRL ini. Jadi banyak ke fungsi PSO. Karena ini kereta baru, dari negara harus eitherPSO ditambah atau opsi kedua kita pakai mekanisme penyertaan modal negara," tuturnya.

Meski begitu, Seto menyebut impor 3 trainset KRL baru dari Jepang membutuhkan waktu. Pesanan baru sampai sekitar 16 bulan hingga 24 bulan ke depan atau pada 2025.

Ia juga menjelaskan ada proses panjang impor barang baru tersebut. PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) harus memastikan kesiapan Jepang menerima order hanya 3 trainset saja, lalu bakal ada reviu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kemenhub juga menepis isu kenaikan tarif KRL imbas beban impor 3 rangkaian KRL baru. Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menegaskan pemerintah sudah menganggarkan pengadaan kereta baru tersebut.

"Tarif KRL akan mengikuti ketentuan yang ada. Sampai saat ini belum ada rencana kenaikan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (25/6).

"Yang membeli kan KAI dan sudah dianggarkan untuk pembelian baru. Pemerintah belum ada rencana menaikkan tarif (KRL). Subsidi juga sesuai dengan yang sudah dianggarkan," imbuh Adita.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali modern setiap hari

Luhut Sebut Pemerintah Terpaksa Akan Memutihkan 3,3 Juta Hektare Lahan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah terpaksa akan memutihkan 3,3 juta hektare (ha) kebun sawityang berada di dalam kawasan hutan. Langkah tersebut mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). 

"Ya mau kita apakan lagi, masa mau kita copot ya kan nggak, logika kamu saja, ya kita putihkan. Terpaksa," kata Luhut saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Adapun pasal yang dipakai dari UU Cipta Kerja yang dimaksud Luhut adalah Pasal 110 A dan 110 B. Dalam beleid ini, perusahaan yang kegiatan usahanya sudah terbangun di wilayah hutan produksi, bisa mengajukan pelepasan atau pemutihan.

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

Luhut mengingatkan tindakan ini dilakukan bukan berarti pemerintah mau berbaik hati. Tapi, ia ingin para pemilik lahan itu taat hukum.

Apalagi, lahan tersebut diduga milik perusahaan.

Lihat Juga : Menkeu Sebut Belanja APBN Rp714,6 T Separuhnya Dinikmati Orang Miskin

Di sisi lain, Luhut juga meminta pemilik lahan sawit di hutan itu segera melapor ke pemerintah lewat Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara akan segera bertindak.

Sebab, lambat laun pemerintah juga bisa melakukan pengecekan.

"Dia sudah tahu kok kalau dia maling, ya laporanlah. Gitu aja repot. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintah tegas soal ini," ucapnya.

Ia juga mengatakan Satgas mengimbau agar pelaku usaha melakukan pelaporan mandiri atas kondisi lahan perkebunan disertai dengan bukti izin usaha yang dimiliki. Dalam waktu dekat Satgas akan memulai proses self reporting dari perusahaan, koperasi dan rakyat.

Lihat Juga : MTI Nilai Peremajaan 19 KRL Tak Ideal Imbas Pemerintah Banyak Omong

Untuk perusahaan, mereka diimbau melaporkan informasi tersebut melalui website SIPERIBUN sejak 3 Juli hingga 3 Agustus 2023. Sedangkan, dalam hal platform pelaporan koperasi dan rakyat akan diinformasikan kemudian.

Secara paralel, kata Luhut, Satgas juga akan melakukan sosialisasi tentang mekanisme pelaporan mandiri bagi para pelaku usaha lebih lanjut. Sosialisasi nantinya akan dilakukan pada 3 Juli hingga 3 Agustus 2023.

"Saya harap dengan satgas ini semua pelaku usaha bisa tertib dan berikan data sebenar-benarnya dan disiplin melaporkan kondisinya," tegas Luhut.

[Gambas:Video CNN]

NPC pendekar pedang terbanyak dalam sejarah

Jubir Menteri KKP Balas Kritik Anies soal Ekspor Pasir Laut******

Juru Bicara Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Muryadi membalas kritikan bakal calon presiden (Bacapres) 2024 Anies Baswedan soal ekspor pasir laut.

Menurutnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi Hasil Laut bukan melulu soal ekspor. Wahyu menegaskan ada juga pemanfaatan untuk membangun infrastruktur ruang laut dan reklamasi di dalam negeri.

"Ekspor memang dimungkinkan, tapi bukan pasir laut seperti rezim pertambangan, melainkan ekspor pasir dari hasil sedimentasi di laut yang tata cara dan tata kelolanya diatur dengan prinsip transparansi dan penuh kehati-hatian. Artinya, hanya dimungkinkan manakala kebutuhan domestik yang begitu banyak sudah terpenuhi," jelas Wahyu kepadaCNNIndonesia.com, Minggu (25/6).

Menurutnya, reklamasi yang terjadi sekarang belum diatur sehingga pasir yang digunakan tidak jelas asal-usulnya. Bahkan, ia curiga bahwa banyak reklamasi saat ini merupakan hasil pengerukan ilegal pasir laut.

"Menurut kami, banyak titik sedimentasi di laut kita yang berdampak buruk buat ekosistem laut, seperti terumbu karang, padang lamun, juga kekerangan. Karenanya harus dibersihkan, tapi juga bisa diambil dan dimanfaatkan secara terkendali dengan menggunakan teknologi dan tata cara pembersihan yang ramah lingkungan," tutupnya.

Di lain sisi, Anies Baswedan menilai beleid baru Presiden Jokowi itu tidak konsisten dengan upaya pemerintah melawan krisis iklim. Terlebih, pulau-pulau terdepan Indonesia rawan tenggelam dan daerah pesisir diintai abrasi.

Anies mempertanyakan letak keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Ia menyebut seharusnya kebijakan yang diambil pemerintah berpihak kepada seluruh warga Indonesia, termasuk rakyat kecil dan pesisir.

"Tapi kalau kemudian yang muncul adalah kita mengizinkan ekspor pasir laut, maka menjadi pertanyaan bagaimana kita membuat konsistensi kebijakan untuk merespons krisis iklim ini? Perlu sekali kita punya kebijakan konsisten," kritiknya dalam video sambutan Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2023 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6).

Lihat Juga : Susi Usul Sewakan Pulau 100 Tahun Ketimbang Ekspor Pasir Laut

"Kita membutuhkan solusi keberpihakan, bukan menjadikan ini semacam pintu masuk kepentingan komersial dan parsial. Justru menghadirkan solusi yang terasa oleh seluruh masyarakat," imbuh Anies.

Anies bukan satu-satunya pihak yang mengkritik aturan Jokowi soal ekspor pasir laut. Pegiat lingkungan hingga eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) 2014-2019 Susi Pudjiastuti juga melancarkan kritik serupa.

Pasalnya, restu Jokowi dalam beleid tersebut mematahkan pelarangan ekspor pasir laut 20 tahun lamanya sejak masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut disetop sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor kala itu dinyatakan akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

Raja Bela Diri Abadi

Bawahan Luhut Beri 3 Bantahan Kritik Anies soal Subdisi Mobil Listrik******

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi memberikan 3 bantahan atas kritik Anies Baswedan soal subsidi mobil listrikdi rezim Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Memang meningkatkan kualitas dan aksesibilitas transportasi umum berbasis listrik sebagai bagian dari solusi untuk menangani polusi udara penting. Namun, pernyataan bahwa subsidi mobil listrik hanya dinikmati oleh orang-orang yang mampu secara ekonomi seolah-olah mengabaikan beberapa hal penting," kata anak buah Luhut Binsar Pandjaitan itu kepadaCNNIndonesia.com, Minggu (25/6).

Lihat Juga : Batal Impor Bekas Jepang, KAI Commuter Bakal Remajakan 19 KRL Lama

Pertama, Jodi mengatakan biaya operasional dan pemeliharaan mobil listrik lebih rendah ketimbang mobil berbahan bakar fosil. Dengan subsidi yang tepat, ia yakin mobil listrik bisa menjadi pilihan terjangkau bagi banyak orang.

Jodi berdalih kendaraan listrik bukan hanya mobil pribadi, melainkan bus, truk, dan motor listrik yang bisa digunakan berbagai segmen masyarakat. Dengan kata lain, Kemenko Marves pimpinan Luhut menegaskan subsidi kendaraan listrik tidak bisa dipandang sebelah mata.

"Kebijakan yang efektif harus mempertimbangkan berbagai aspek dan pendekatan untuk mencapai tujuan yang sama, yakni transportasi yang lebih ramah lingkungan dan inklusif untuk semua," katanya.

Lihat Juga : Sampai Kapan Naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bisa Gratis?

Sebelumnya, Anies yang merupakan bakal calon presiden (Bacapres) 2024 dari Koalisis Perubahan untuk Persatuan (KPP) mengulang kritiknya soal program subsidi alias insentif kendaraan listrik di rezim Jokowi. Menurutnya, perlu dipetakan secara jelas apa saja yang dibutuhkan dalam alokasi anggaran, termasuk gelontoran subsidi.

Ia mempertanyakan di mana letak keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Anies menegaskan kebijakan yang diambil pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.

"Beberapa waktu lalu saya sempat sampaikan, subsidi untuk mobil listrik hanya dinikmati segelintir orang yang memang kondisi ekonominya sudah sangat baik. Karena itu mereka mampu membeli mobil listrik," ungkapnya dalam rekaman video sambutan yang diputar di Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2023 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6).

"Padahal bicara tentang pengelolaan dampak dari polusi udara yang harusnya kita kerjakan adalah memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Artinya, ekspansi dan elektrifikasi transportasi umum," sambung eks Gubernur DKI Jakarta itu.

Lihat Juga : Anak Buah Luhut Klaim Industri Otomotif RI Siap Transformasi ke EV

Sebelumnya, ia melancarkan kritik serupa dalam deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (7/5).

Ia menilai solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi polusi udara bukan terletak di dalam subsidi mobil listrik. Eks gubernur DKI Jakarta itu menyebut pemerintah seharusnya memastikan sumber daya yang diberikan untuk rakyat adalah sumber daya yang tepat.

Soal insentif pembelian kendaraan listrik sebetulnya bukan barang baru, di mana sudah diumumkan pemerintah pada 20 Maret 2023. Khusus mobil listrik, insentif diklaim berjalan sejak 1 April.

Kendati, bantuan yang diberikan pemerintah untuk pembelian mobil listrik bukan berupa subsidi. Ada insentif berupa potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sebelumnya 11 persen menjadi 1 persen.

Lihat Juga : Anies Lagi-lagi Kritik Subsidi Mobil Listrik, Singgung Keadilan Sosial