high slot88

Permaisuri Qianlong

Kronologi Silicon Valley Bank Kolaps, Duit Nasabah Rp2.712 T Tak Jelas******

Silicon Valley Bank (SVB) bangkrut pada Jumat (10/3) pagi waktu Amerika Serikat (AS).

Kronologi runtuhnya bank pemberi modal startup itu terjadi usai perusahaan 48 jam mengalami krisis modal.

Lihat Juga : Nasib Tak Jelas Rp2.712 T Milik Nasabah SVB yang Kolaps

[Gambas:Video CNN]

Hal ini memicu kepanikan di antara pemodal perusahaan ventura utama. Dilaporkan perusahaan pemodal ke bank tersebut melakukan penarikan dana dari SVB.

Esok harinya, pada Kamis (9/3) nilai saham perusahaan pun jatuh, menyeret bank-bank lain untuk ikut jatuh. Lalu pada Jumat pagi, saham SVB dihentikan dan perusahaan ini meninggalkan upaya untuk meningkatkan modal atau mencari pembeli.

Beberapa saham bank lain juga dihentikan sementara pada Jumat lalu, imbas penghentian jualan dari SVB seperti pada First Republic, PacWest Bancorp dan Signature Bank.

Lihat Juga : Orang Terkaya Asia Ingin Bangkitkan Lagi Rival Coca Cola di India

"Kondisi SVB memburuk dengan cepat sehingga tidak dapat bertahan hanya dalam waktu lima jam," tulis CEO Better Markets, Dennis M. Kelleher.

Hal itu disebutnya lantaran para deposan menarik uang dengan sangat cepat sehingga SVB bangkrut dan bank run tidak dapat dihindari.

Bank run adalah suatu peristiwa di mana banyak nasabah secara bersamaan menarik dana secara besar-besaran dan sesegera mungkin pada suatu bank.

Lanjut baca di halaman berikutnya...

Kronologi Silicon Valley Bank Kolaps, Duit Nasabah Rp2.712 T Tak Jelas

Sejarah perjuangan Lu Mingfei di ruang dewa utama

Pemegang Saham PT Sinar Dunia 'Ribut' di Pengadilan******

Salah satu pemegang sahamPT Sinar Dunia, Tony Damitrias menggugat dua pemegang saham lainnya, Wong Chin Moi dan Lie Irwan Damitrias ke pengadilan.

Gugatan diajukan Tony di Pengadilan Negeri (PN) Semarang pada 10 November 2022 dengan nomor perkara 527/Pdt.G/2022/PN Smg.

Dalam petitumnya, penggugat meminta pengadilan mengabulkan beberapa gugatan.

Kedua, menyatakan PT Sinar Dunia merupakan perusahaan keluarga, milik bersama Tony Damitrias , Lie Irwan Daitrias, dan Lie Yuwono Ali dan karena itu harus dibagi secara seimbang.

"Dengan kepemilikan 1/3 bagian masing-masing sama dan dibagi seimbang terhadap semua harta perusahaan bergerak maupun tetap termasuk keuntungan maupun utang perusahaan," tulis petitum gugatan tersebut.

Ketiga, menyatakan CV Tiga Manunggal Abadi dan CV Muktiharjo merupakan perusahaan keluarga, milik bersama Tony Damitrias , Lie Irwan Daitrias, dan Lie Yuwono Ali dengan kepemilikan 1/3 bagian masing-masing sama dan dibagi seimbang terhadap semua harta perusahaan bergerak maupun tetap termasuk keuntungan maupun utang perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

Keempat,menyatakan menurut hukum hak merek dan hak cipta yaitu daftar hak merek milik keluarga atau bersama, penggugat, alm. Lie Yuwono Ali, dan Lie Irwan Damitrias adalah milik bersama penggugat dan para tergugat dan memiliki hak bersama untuk digunakan secara masing-masing dan atau bersama-sama.

Kelima, menghukum para tergugat untuk melakukan pembagian terhadap aset-aset dari tiga perusahaan yaitu PT Sinar Dunia, CV Tiga Manunggal Abadi dan CV Muktiharjo serta aset-aset yang dimiliki bersama dalam perusahaan untuk dapat dibagi masing - masing 1/3 sama besarnya atas mesin-mesin produksi.

Keenam, menghukum para pihak untuk membagi tanah dan bangunan gudang dengan sertifikat HGB No. 383/Muktiharjo Lor. yang berlokasi di Jalan Industri 2 No.72, Kel. Muktiharjo Lor, Kec. Genuk, Semarang masing-masing memiliki hak 1/3 bagian sama ratanya.

[Gambas:Video CNN]

"Menghukum tergugat I dan tergugat II menyerahkan seluruh data pelanggan/pembeli dari Usaha PT Sinar Dunia, CV Tiga Manunggal Abadi dan CV Muktiharjo untuk diserahkan kepada penggugat dan untuk dapat digunakan bersama-sama," bunyi petitum tersebut.

Penggugat juga meminta meminta putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi. Terakhir ia juga meminta pengadilan menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara tersebut.

Sementara itu, Direktur PT Sinar Dunia Andana Ali menyebut sengketa hukum antar pemegang saham produsen buku tulis tersebut akan mengancam keberlangsungan hidup perusahaan. Andana menyebut sekitar 400 karyawan yang menggantungkan hidup pada perusahaan itu.

"Perusahaan ini dalam kondisi sehat, berkembang, dan memberikan lapangan pekerjaan," kata Andana di Semarang, dikutip dari Antara.

Maka dari itu, Andana berharap pihak yang bersengketa memikirkan nasib ratusan karyawan bersama keluarganya akibat permasalahan hukum ini.

Belum ada pernyataan langsung dari para penggugat ataupun tergugat terkait perkara di Pengadilan Negeri Semarang ini.

Catatan Redaksi: Judul artikel ini diubah pada Selasa (14/3) pukul 15.00 WIB dari semula berjudul 'Pemegang Saham Produsen Buku Sinar Dunia Ribut di Pengadilan'.

Permaisuri Qianlong

BPKP Akan Tindaklanjuti Permintaan Audit Impor Kereta******

Juru Bicara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Azwad Zamroddin Hakim mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti permintaan pemangku kepentingan untuk melakukan audit impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang.

Hingga saat ini, BPKP masih dalam tahap mematangkan perencanaan audit. Ia menambahkan pihaknya juga masih berkoordinasi baik secara internal maupun dengan kementerian dan lembaga yang meminta BPKP untuk melakukan audit, termasuk di dalamnya administrasi permintaan audit tersebut.

"Perkembangan atau update-nya sekarang masih dalam pemantapan perencanaan audit sembari berkomunikasi dengan pemangku kepentingan," kata Azwad dalam keterangan resmi, Selasa (14/3).

"BPKP dalam perencanaan dan proses audit melibatkan lintas kedeputian begitu pula nantinya tim yang akan diturunkan ke lapangan," kata Azwad.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan keputusan impor KRL bekas dari Jepang akan menunggu hasil audit BPKP dalam 10 hari ke depan.

"Kita pertama audit dulu mengenai kebutuhan kereta api dan aturannya dalam 10 hari ke depan. Setelah itu kita tentukan langkah-langkah yang tadi kita sudah sepakati subjek kepada hasil audit," ujar Luhut usai menggelar rapat koordinasi di kantornya, Senin (6/3).

Pemerintah, sambungnya, juga membuka opsi hybrid dalam pengadaan rangkaian KRL itu yakni impor dan pengadaan dari PT Industri Kereta Api (INKA).

"Iya ada opsi hybrid, tapi supaya kita jangan salah kita tunggu hasil audit 10 hari ke depan," tegas Luhut.

Rencananya, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) ingin mengimpor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) berupa 120 Unit KRL Type E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 Unit KRL Type E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan Pos Tarif/HS Code 8603.10.00.

[Gambas:Video CNN]

Yi Ming Li Yueyue

Jala PRT soal Penundaan RUU PPRT: DPR Abaikan Nasib 2.641 PRT******

Jaringan Advokasi Nasional untuk Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) menilai penundaan pembahasan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sama saja dengan mengabaikan nasib ribuan PRT yang mengalami kekerasan.

Koordinator Nasional JALA PRT Lita Anggraini mengatakan Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto menyebut tidak ada kegentingan dalam pengesahan RUU PPRT. Lita menilai pernyataan Utut tersebut merupakan bias kelas.

"Kalau Pak Utut bilang tidak ada kegentingan memaksa, Pak Utut mengabaikan 2.641 PRT korban kekerasan fatal, ada puluhan yang meninggal. Apakah karena PRT hal itu tidak dipandang tidak genting? Itu menunjukkan bias kelas dari fraksi terbesar yang mengaku bahwa itu fraksi dari partai wong cilik," kata Lita kepada CNNIndonesia.com, Jumat (10/3).

Menurutnya, RUU PPRT perlu segera disahkan karena merupakan bentuk perlindungan bagi PRT. Maka dari itu, JALA PRT meminta agar RUU tersebut segera dibahas.

"Kalau ada hal-hal perbedaan itu kan bisa dibahas ketika RUU ini dibahas pemerintah," kata Lita.

Lita juga menilai Puan Maharani sebagai ketua DPR perempuan pertama seharusnya memiliki peranan besar agar RUU PPRT segera dibahas. Apalagi Puan mengatakan akan mendengarkan pendapat masyarakat mengenai RUU PRT.

Lihat Juga : Sri Mulyani Ajak Mahfud MD Bersih-bersih Kemenkeu

Jika DPR tidak mengambil langkah konkret, Jala PRT akan melakukan aksi mogok makan di depan Gedung DPR pada 15 Maret mendatang.

"Apabila tidak ada langkah konkret dari pimpinan DPR kami akan terus aksi dan 15 Maret, akan melakukan mogok makan," ujar Lita.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pihaknya memutuskan menunda pembahasan RUU PPRT. Puan mengatakan sudah membahas Surat Badan Legislasi (Baleg) tentang RUU PPRT dalam rapat pimpinan (Rapim) DPR pada 21 Agustus 2022 lalu.

Menurutnya, para pimpinan DPR memutuskan untuk menunda membawa RUU PPRT ke Rapat Badan Musyawarah (Bamus).

"Keputusan rapim saat itu menyetujui untuk melihat situasi dan kondisi terlebih dahulu. Saat itu dirasa belum tepat untuk diagendakan dalam rapat Bamus dan masih memerlukan pendalaman," kata Puan dalam keterangan tertulis, Kamis (9/3).

Atas keputusan tersebut, kata Puan, RUU PPRT belum dapat dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan sebagai RUU inisiatif DPR lantaran belum dibahas dalam rapat Bamus.

"Oleh karenanya RUU PPRT belum diagendakan dalam Rapat Bamus untuk dijadwalkan dalam rapat paripurna untuk menyetujui RUU tersebut sebagai RUU usul inisiatif DPR," ujarnya.

Meski begitu, Puan menyebut DPR akan mempertimbangkan masukan masyarakat. Ia mengklaim DPR senantiasa mendengarkan aspirasi rakyat termasuk dalam pembentukan legislasi.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Fantasi dan Legendaris

Kepanikan Melanda Komunitas Startup AS Saat SVB Kolaps******

Pendiri sekaligus CEO FarmboxRx Ashley Tyrner panik ketika mendengar Silicon Valley Bank (SVB) kolaps pada Jumat (10/3) lalu. Ia memiliki depositosekitar US juta di bank yang mempunyai spesialisasi dalam pembiayaanstartup tersebut.

Untungnya, FarmboxRx sempat memindahkan sebagian uangnya dari SVB dan mendiversifikan dana tersebut ke beberapa bank lain.

Kepada CNN Business, Ashley mengaku tak mendapat pemberitahuan apapun dari pihak bank sehari sebelum SVB bangkrut.

Jumat pagi, ia masih bisa mengakses akun bank SVB-nya, lalu sejam kemudian ia tak bisa masuk sama sekali ke akunnya.

"Itu benar-benar jam-jam terburuk dalam hidupku," imbuhnya.

Kini, ia tengah menunggu tindakan pemerintah sembari yakin kondisi ini akan teratasi. Dari kolapsnya SVB, ia belajar untuk mendiversikasi uang dari bisnisnya ke beberapa bank.

Ia juga menegaskan situasi SVB tidak banyak mempengaruhi operasional bisnis FarmboxRx lantaran uang yang disimpan di sana jumlahnya kecil.

Meksi begitu, Ashley bercerita banyak rekan sesama founderstartupnya yang menaruh banyak uang di SVB. Mereka tak sempat mendiversifikasi aset dan dana mereka ke bank lainnya.

"Beberapa hari terakhir itu sangat melelahkan bagi komunitas startup," kata Ashley.

[Gambas:Video CNN]

Panggilan Sihir

Petani Minta Badan Pangan Tetapkan Harga Gabah Rp5.600 per Kg******

SerikatPetaniIndonesia (SPI) meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas) segera menetapkan harga pokok pemerintah (HPP) gabahsenilai Rp5.600 per kilogram (kg).

Usulan tersebut menanggapi pembatalan harga batas atas (ceiling price) untuk pembelian gabah atau beras dari petani yang ditetapkan Bapanas baru-baru ini.

Dengan demikian, maka ketentuan harga gabah dan beras bisa naik hingga 8-9 persen pada bulan lalu dibatalkan. Adapun, keputusan sebelumnya yang dicabut adalah Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 47/ts.03.03/k/02/2023 tentang Harga Batas Atas Pembelian Gabah atau Beras.

Ia menyampaikan harga gabah jangan terlalu tinggi. Sebab kalau itu terjadi, harga beras pun akan ikut melambung. Menurutnya, menunda penetapan HPP sama saja dengan menunda penyelesaian masalah harga beras.

"Segeralah Bapanas tetapkan HPP sesuai usulan SPI Rp5.600 per kg karena biaya produksi Rp5.050 per kg," kata Henry melalui keterangan resmi, Senin (13/3).

Lebih lanjut, ia pun menyinggung peran Bulog sebagai cadangan pangan pemerintah. Menurut Henry, selain diperintahkan untuk membeli gabah sesuai HPP, Bulog harus diperkuat fungsinya agar mampu menyerap gabah langsung ke petani.

Ia mengatakan Bulog jangan bergantung pada korporasi-korporasi atau penggilingan yang ada. Sekarang Bulog harus aktif ke koperasi-koperasi petani atau usaha-usaha bersama milik petani atau BUMDes yang ada.

"Pemerintah juga perlu memperkuat koperasi-koperasi petani, perkuat lumbung padi masyarakat di pedesaan dan petani itu sendiri," imbuh Henry.

Ia menambahkan Perpres Cadangan Pangan Pemerintah yang sudah ada juga perlu diperkuat dengan Perpres Cadangan Pangan Masyarakat.

Menurut SPI, menyerahkan urusan pangan ini pada cadangan pangan pemerintah melalui Bulog saja tidak cukup. Cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat bisa mencegah korporasi-korporasi pangan untuk melakukan spekulasi, dan manipulasi dalam membeli gabah dan memasarkan harga beras," katanya.

Beberapa waktu lalu, Bapanas membatalkan ceiling pricepembelian gabah dan beras dari petani. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan tujuan dicabut surat edaran tersebut untuk memastikan harga gabah dan beras bisa stabil.

"Tujuannya, agar keuntungan di petani wajar, penggilingan padi wajar, dan harga di konsumen pun wajar," ujar Arief kepada CNNIndonesia.com, Kamis (9/3).

Menurutnya, hal ini sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga Bapanas akan kembali mengatur harga yang paling tepat dan mencerminkan kondisi saat ini.

"Kami rumuskan dan siapkan HPP segera," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pencabutan Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 47/TS.03.03/K/02/2023 tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 60/TS.03.03/K/03/2023 yang ditandatangani Arif pada 7 Maret 2023.

"Memperhatikan perkembangan produksi padi dan kelancaran pasokan gabah dari petani kepada penggilingan padi serta untuk menjaga daya saing petani, dengan ini kami sampaikan bahwa Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional Nomor : 47/TS.03.03/K/02/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Harga Batas atas Pembelian Gabah atau Beras dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi," bunyi surat tersebut.

Dengan pencabutan ini, maka harga batas atas gabah di tingkat petani ditetapkan melalui SE Nomor 47 tersebut yang sebesar Rp4.550 per kilogram (kg), di tingkat penggilingan Rp4.650 per kg-Rp5.700 per kg dan harga beras Rp9.000 per kg tak lagi berlaku.