gacor138

Rumah pertanian pastoral dalam perjalanan waktu

slot permainan slot

Konsultan Properti Sebut 2024 Jadi Waktu Tepat untuk Beli Apartemen******

Jakarta, CNN Indonesia--

Konsultan properti Colliers Indonesia menyebut tahun ini merupakan waktu tepat untuk membeliapartemen. Terlebih, pemerintah menggratisan pajak pertambahan nilai (PPN) atas pembelianproperti.

Colliers juga memprediksi 2024 akan menjadi tahun kebangkitan sektor apartemen.

"Kami melihat sektor apartemen, bagi konsumen, ini saat yang tepat untuk mulai membeli. Tapi tentunya dengan catatan bahwa membeli dengan kehati-hatian dan melihat potensi bahwa properti ini bisa bertumbuh," tutur Senior Associate Director Colliers Ferry Salanto dalam Media Briefing Kuartal IV 2023 secara virtual, Rabu (10/1).

Pertama,potensi penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI) pada tahun ini. Kedua,penerapan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) hingga akhir 2024.

Ketiga,Ferry mengatakan harga apartemen saat ini cenderung lebih murah dibandingkan price to income (PIR) ratio. Keempat,relaksasi PPN juga berlaku untuk warga negara asing (WNA) yang punya nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Berdasarkan hitungan Colliers, ada 14 persen apartemen kelas atas yang memenuhi kriteria gratis PPN. Batas untuk kelas atas, harganya tidak lebih dari Rp5 miliar, sesuai aturan insentif PPN.

Sedangkan kelas menengah ke atas ada 41 persen dan 45 persen sisanya segmen apartemen untuk menengah ke bawah.

"Jadi, total memenuhi syarat ada sekitar 10.581 stok unit yang bisa mendapatkan insentif PPN. Dari unit ini yang mendominasi adalah kelas menengah bawah dengan range harga Rp500 juta-Rp600 juta per unit," tutur Ferry.

Ferry memperkirakan permintaan apartemen pada 2024 bakal meningkat hingga 2 persen didorong dengan insentif PPN DTP tersebut.

Sejauh ini, harga apartemen dengan strata title atau status kepemilikan masih stabil di angka Rp35,6 juta per meter persegi. Colliers meramal harganya akan naik 1 persen sampai 2 persen dalam 3 tahun mendatang.

Insentif PPN DTP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2023 tentang PPN atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023. Beleid ini ditetapkan November tahun lalu.

Pada pasal 7 dijelaskan bahwa pemerintah akan menanggung 100 persen PPN untuk periode 1 November 2023 hingga 30 Juni 2024. Sedangkan Juli 2024 hingga Desember 2024 PPN yang digratiskan hanya 50 persen dari besaran PPN.

"PPN ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dimanfaatkan untuk setiap satu orang pribadi atas perolehan satu rumah tapak atau satu satuan rumah susun," tulis pasal 5 ayat 1 beleid tersebut.

"Orang pribadi yang telah memanfaatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah sebelum berlakunya peraturan menteri ini, dapat memanfaatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah sesuai peraturan menteri ini," sambung pasal 5 ayat 2.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

Arena Manju

ciputrabet

Direktur ANRI apresiasi pengeloaan kearsipan Pemkab Bangka******

Saya memberikan apresiasi karena Pemkab Bangka melalui dinas berwenang karena cukup baik dalam mengelola kearsipan yang merupakan dokumen penting

Sungailiat (ANTARA) - Direktur Sumber Daya Manusia Kearsipan dan Sertifikasi Arsip Nasional RI (ANRI) Andi Abubakar memberikan apresiasi ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka dalam mengelola kearsipan karena dianggap cukup baik.

"Saya memberikan apresiasi karena Pemkab Bangka melalui dinas berwenang karena cukup baik dalam mengelola kearsipan yang merupakan dokumen penting," kata Andi Abubakar saat melakukan kunjungan kerja kunjungan ke Depot Arsip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka, di Bangka, Jumat.

Dari kaidah pengelolaan atau penyelenggara kearsipan, menurut dia, Pemkab Bangka mulai  dari implementasi penciptaan arsip sampai proses arsip dinamis, kemudian dari dinamis ke statis, sudah terlaksana dengan baik. Begitu pula digitalisasi arsip sudah menggunakan layanan aplikasi Srikandi.

Baca juga: JKPI bersepakat dengan Perpusnas dan ANRI kelola kearsipan daerah

"Pembinaan kearsipan juga sudah dilakukan, tetapi memang perlu optimalisasi. Kalau untuk fondasi terkait penyelenggara kearsipan di Kabupaten Bangka sudah berjalan sesuai ketentuan," kata Andi Abubakar.

Sementara itu Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Mina mengatakan kedatangan Direktur SDM Kearsipan dan Sertifikasi ANRI Andi Abubakar memotivasi para pencipta arsip supaya sadar dan tertib dalam pengelolaan arsip yang benar serta sesuai dengan aturan yang ada.

Diketahui, kata dia, masih banyak ditemukan sulitnya keberadaan arsip yang sangat bersejarah. Depot arsip Kabupaten Bangka, selain menjadi tempat penitipan arsip, masyarakat juga bisa menyimpan arsip atau dokumen milik mereka agar terjaga dengan baik.

Baca juga: ANRI tekankan pentingnya budaya adaptif mengelola arsip di era digital

Pewarta: Kasmono
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Aku bukan Yae Rin

situs slot bonus new member 100

Bos KCI soal Wacana Tarif KRL Jabodetabek Naik: Tunggu Tanggal Mainnya******

Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Utama PT KAI Commuter (KCI) Asdo Artriviyanto blak-blakan soal wacana kenaikan tarif kereta rel listrik (KRL).

Asdo mengungkapkan pihaknya masih menunggu kepastian kebijakan itu dari regulator yang berwenang yakni Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Itu masih di level regulator, kita kan operator hanya jalanin saja. Kalau secara sistem kita ikut dari regulator karena kita PSO, kalau pemerintah menetapkan kebijakan tarif kita, secara IT kita siapkan dan kita siap untuk melakukan itu," ujar Asdo dalam diskusi di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (11/1), seperti dikutip Detik.

Adapun struktur biaya PSO yang ditentukan Kemenhub terdiri dari biaya operasi mulai dari bahan bakar, perawatan kereta, pembayaran kru, hingga margin keuntungan 10 persen untuk KCI.

Tarif KRL sendiri sudah tidak naik sejak 2016. Kalaupun tarif naik, sambung Asdo, pihaknya hanya tinggal menjalankan.

"Kita kan terakhir naik di tahun 2016, sekarang belum ada kenaikan tapi tunggu tanggal mainnya aja. Kalau ditanya akan ada kenaikan? Mungkin ada, tapi tunggu tanggal mainnya," canda Asdo.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada akhir 2022 menjelaskan skema tarif KRL akan diubah menjadi subsidi tepat guna.

Dalam hal ini, tarif KRL akan naik bagi masyarakat yang tergolong mampu ekonominya karenanya tidak mendapat subsidi.

Sementara, bagi masyarakat menengah ke bawah tarif KRL tetap terjangkau. Nantinya ada kartu baru yang diterbitkan untuk membedakan profil penumpang KRL.

Kendati demikian, wacana tersebut belum terealisasi hingga kini.

[Gambas:Video CNN]

(sfr/agt)

Kejahatan mempunyai caranya sendiri

agenqq

Konsultan Ungkap Nasib Properti di DKI Kalau Ibu Kota Dipindah ke IKN******

Jakarta, CNN Indonesia--

Colliers Indonesia selaku konsultan properti menyebut pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara berpotensi mengubah harga propertidi Jakarta dan melahirkan peluang alih fungsi gedung kementerian/lembaga (K/L) menjadi hunian.

Head of Advisory Services Colliers Monica Koesnovagril mengatakan pihaknya memang masih belum memastikan apakah properti di Jakarta akan murah jika pusat pemerintahan bergeser ke IKN. Ia menegaskan semuanya masih tergantung dengan penawaran dan permintaan yang ada di Jakarta.

"Kalaupun itu terjadi (harga properti di Jakarta jadi murah atau makin mahal), enggak dalam jangka pendek. Dan kalau memang kita bicara Jakarta harganya (properti) bakal naik atau turun, itu memang supply dan demand yang ada di Jakarta. Jadi, pergerakan harganya boleh dibilang tidak tergantung pada IKN," jelas Monica dalam Media Briefing Kuartal IV 2023 secara virtual, Rabu (10/1).

Colliers juga membahas peluang menyulap gedung-gedung K/L di Jakarta untuk menjadi hunian warga. Monica mengatakan ada tiga faktor utama yang perlu ditimbangkan untuk mewujudkan ide ini.

Pertama, regulasi. Namun, menurutnya saat ini tata kota dari gedung-gedung kementerian yang ditinggalkan itu adalah untuk perkantoran.

Kedua,zoning atau pemetaan wilayah. Monica menyebut zoning dari bangunan kementerian/lembaga itu kantor pemerintahan, sehingga perlu dipikirkan ulang jika ingin diubah menjadi hunian.

Ketiga,teknis mengubahnya. Ia mengatakan ada banyak pertimbangan yang perlu dikaji matang-matang jika ingin menjadikan gedung tersebut sebagai hunian warga.

"Jadi, jawabannya memang enggak semudah itu kalau memang langsung di-convertjadi hunian," ungkapnya.

"Bahkan, kalau misalnya tetap mau (jadi) officepun juga ada pertimbangan-pertimbangan dari sisi regulasinya dan harus dihitung juga kebutuhan ruangnya seperti apa. Memang ada rencana-rencana seperti itu, tapi ini rasanya akan bertahap karena suplai di IKN-nya juga bertahap," imbuh Monica.

Monica juga menekankan perpindahan pejabat pemerintah ke IKN pun tak akan langsung dan membuat Jakarta kosong. Ia menyebut semuanya akan dilakukan bertahap.

Akan tetapi, ia tak menutup kemungkinan dengan opsi menyulap gedung tersebut menjadi hunian. Meski, lokasinya yang di tengah kota bakal menjadi pertimbangan khusus.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

Naga Terkutuk

pinjaman sejenis kredivo

Nezar harap platform digital sambut positif Perpres "Publisher Rights"******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria berharap perusahaan platform digital menyambut positif regulasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

"Kita berharap tidak ada respons negatif ya, karena sebelum ini ditetapkan kita mengutamakan dialog dengan semua pemangku kepentingan," ujar Nezar dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang digelar daring, Jumat.

Nezar menjelaskan bahwa regulasi ini, yang juga sering disebut sebagai Perpres Publisher Rights, dibentuk dengan melibatkan banyak pihak, termasuk platform digital dan penerbit, hingga akhirnya menemukan titik kesamaan.

Baca juga: Komite independen awasi implementasi Perpres "Publisher Rights"

Oleh karena itu, kata dia, ketika Perpres tersebut diteken oleh Presiden Joko Widodo, semua pihak, termasuk platform digital dan perusahaan pers, memberikan gestur yang positif.

"Ada kelemahan dan ada kelebihannya dari Perpres ini tapi semuanya kelihatannya bisa menerima," kata Nezar.

Lebih lanjut Wamen Nezar mengatakan bahwa dalam Pasal 19 pada Perpres itu disebutkan bahwa regulasi tersebut baru berlaku enam bulan setelah disahkan.

Artinya, masih terdapat cukup waktu bagi semua pihak untuk membaca secara detail Perpres tersebut, menginternalisasi, dan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan.

"Jadi bukan berarti kita tunggu enam bulan lagi baru berunding, tapi perundingan sudah dimulai pada hari-hari ini dan semua mencoba menyesuaikan sehingga kita harapkan begitu enam bulan semuanya sudah bisa berjalan sesuai dengan kesepakatan," pungkas dia.

Baca juga: Sekali lagi tentang urgensi Perpres "Publisher Rights"

Perpres Publisher Rights ditetapkan dan diundangkan di Jakarta, 20 Februari 2024. Peraturan itu dirancang untuk mewujudkan kesetaraan antara pelaku industri media massa lokal dan perusahaan platform digital guna memastikan disrupsi digital tidak sampai menggerus industri media massa konvensional.

Selain itu, regulasi tersebut juga bertujuan mendorong kerja sama kedua pihak untuk mendukung jurnalisme berkelanjutan. Perpres Publisher Rights telah digagas sejak tiga tahun lalu. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait telah membahas peraturan yang berkaitan dengan kerja sama perusahaan media dan platform digital. Melalui perpres ini, diharapkan tersedia payung hukum yang menjadi acuan kerja sama antara perusahaan pers dan platform digital agar dapat mendukung jurnalisme berkualitas yang jauh dari konten-konten negatif.

Baca juga: Forum Pemred: Publisher Rights pintu masuk ekosistem media lebih sehat

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

harapan yang tak ada habisnya

nagabet88

JK Ungkap Sebab Tanah Bob Hasan Bisa Dimiliki Prabowo******

Jakarta, CNN Indonesia--

Wakil presiden ke-10 dan ke-12 RIJusuf Kalla (JK) menjelaskan duduk perkara tanah Bob Hasan bisa dimiliki Prabowo Subianto, di mana kepemilikan lahan itu disinggung Anies Baswedan.

JK mengatakan tanah itu didapat usai Prabowo membeli pabrik kertas PT Kiani Lestari milik Bob Hasan pada 2004 silam. Pabrik itu punya lahan untuk hutan industri seluas 200 ribu hektare.

Mulanya, Prabowo menyambangi kantor Jusuf Kalla yang kala itu menjabat sebagai wapres dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). JK menyebut Prabowo ingin melebarkan bisnisnya dengan membeli pabrik Kiani Lestari yang saat itu terjerat kredit macet di Bank Mandiri.

Setelah Prabowo setuju membeli pabrik kertas milik Bob Hasan secara tunai, JK memerintahkannya untuk pergi bertemu Agus Martowardojo. Setelah keduanya bertemu untuk merampungkan proses pembelian, Prabowo sah menjadi pemilik pabrik tersebut.

JK menegaskan lahan tersebut bukan pemberiannya, melainkan dibeli langsung Prabowo dari Bank Mandiri. Pabrik kertas yang sebelumnya milik Bob Hasan itu ada di Berau, Kalimantan Timur, sedangkan lahannya berlokasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Rupanya, karena ini pabrik kertas maka punya lahan luas. Hutan industri untuk menanam pohon bahan baku pabrik kertas. Luasnya di Penajam itu sampai 200 ribu ha. Jadi, hak pengelolaan (HPL) kira, hak guna usaha (HGU) saya tidak tahu. Lahan itu bagian dari pabrik kertas yang saya minta ke Bank Mandiri jual ke pengusaha nasional," tuturnya.

Namun, JK mengatakan bisnis pabrik kertas tersebut pada akhirnya tidak berkembang. Operasional pabrik yang tak mulus membuat lahan 200 ribu hektare itu juga tak dipakai.

"Pabriknya kalau tidak salah ada di Berau, lahannya ada di Penajam, itulah yang menjadi bagian dari IKN (IKN Nusantara). Saya tidak tahu jelas di mana tempatnya, saya cuma setuju itu untuk dijual kepada pengusaha pribumi nasional. Saya tidak punya hak memberikan (tanah ke Prabowo), yang memberikan itu Kementerian Kehutanan, tapi izinnya pabrik dan lahan," tutupnya.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyoroti lahan 340 ribu hektare milik Prabowo. Pada debat capres ketiga, Minggu (7/1), Anies mengatakan kepemilikan tanah seluas itu merupakan ironi.

Anies menyebut Prabowo yang kini menjabat menteri pertahanan bisa punya lahan seluas itu, tetapi setengah dari total jumlah prajurit TNI di Indonesia justru tak memiliki rumah.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)