pinjol legal ojk 2021

Budaya menaklukkan dunia lain

Zulhas Minta Pemda Subsidi Biaya Pengiriman untuk Menekan Harga Cabai******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan melakukan pemantauan harga bahan pokok di Pasar Johar Baru, Jakarta. Hasilnya ia mendapati harga cabai yang cukup tinggi atau Rp120 ribu per kilogram.

Zulhas sapaan akrab Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) pun membandingkan harga cabai di Pasar Baru Gresik, Jawa Timur, yang lebih rendah. Menurut dia, hal ini terjadi karena lokasinya dekat dengan petani, Pasar Johar Baru jauh. Sehingga ada tambahan biaya pengiriman yang mengakibatkan harga cabai mahal

Guna mengatasi masalah ini, Zulhas meminta pemerintah daerah memberi subsidi biaya pengiriman, sehingga harga cabai bisa ditekan.

"Cabai Rp 100 ribu-Rp 120 per kg. Telur Rp 28 ribu-Rp 29 ribu, masih menjadi apa yang ketentuan kita. Sebetulnya Rp 28 ribu-Rp 29 ribu harga patokan, kalau Rp 26 ribu, petelur rugi," ujar Zulhas.

"Ayam juga kalau Rp 32 ribu itu rugi. Jadi semua masih stabil, beras juga stabil tapi tinggi," jelasnya.

Sebagai informasi, Zulhas sebelumnya juga melakukan pemantauan harga bahan pokok di sejumlah pasar di Indonesia, mulai dari Gresik, Bogor, hingga Jakarta. Pemantan dilakukan untuk melihat stabilitas harga bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru.

Dewa Jahat

Diskon Aneka Varian Buah Jeruk di Transmart Full Day Sale Hari Ini******

Aneka buah jeruk segar varian murcot citrus, navel, shantang daun, sampai lemon diskon di Transmart Full Day Sale. Harganya mulai dari Rp2 ribu aja per 100 gram.

Mumpung diskon, jangan sampai stok buah-buahan di rumah menipis. Yuk, belanja ke Transmart sekarang karena hari ini, Minggu (12/11) lagi berlangsung Transmart Full Day Sale mulai dari toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Lihat Juga : Bikin Kalap Belanja, Transmart Full Day Sale Diskonnya Gak Main-main

Masih bingung cara mendapatkan Allo Prime, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah? Pertama, download Allo Bank dari Play Store atau App Store.

Lalu registrasi untuk buka akun seperti cara pada umumnya. Setelah itu upgrade akunnya ke Allo Prime supaya bisa mengaktifkan Allo Pay Later.

Cara kedua, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah bisa diperoleh dengan mengajukan pembukaan kartu kredit ke kantor cabang terdekat atau mengajukan pembukaan kartu kredit instan di booth Bank Mega yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Mudah kan caranya? Jadi tunggu apalagi, jangan sampai menyesal karena terlewat diskonnya. Yuk segera merapat ke Transmart terdekat sekarang juga.

Orang kaya yang saleh

Kenapa Bisa Tak Dapat SHM Meski Cicilan KPR Sudah Lunas?******

Sertifikat hak milik (SHM) ternyata belum tentu dimiliki meski cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) sudah lunas.

Kasus tersebut belakangan viral di media sosial. Seorang pejuang KPR mengeluh hanya memperoleh hak guna bangunan (HGB) atas rumahnya, bukan mengantongi SHM.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto pun turun tangan. Menurutnya, pemberian HGB atas rumah KPR sudah sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.

"Hak kepemilikan PT adalah berupa HGB atau hak lainnya. Kalau tidak dijanjikan dalam bentuk hak milik atau konsumen tidak membaliknamakan dahulu, ya tetap HGB," sambungnya.

Ia menegaskan pemberian status HGB bukan kemauan pengembang. Menurutnya, developerhanya menjalankan ketentuan dalam UU Pokok Agraria.

Akan tetapi, ia memberikan solusi jika pembeli ingin mendapatkan SHM atas rumah KPR. Joko menyarankan pemegang KPR mengajukan peningkatan status hak milik ke perbankan yang memberikan pinjaman beli rumah.

"Ada prosedurnya di perbankan karena sertifikat masih jaminan. Mudah (prosesnya)," ungkapnya.

"Ketika dalam masa KPR belum lunas, itu konsumen juga bisa menaikkan SHGB (sertifikat hak guna bangunan)-nya, haknya atas tanah itu, menjadi hak milik (SHM)," tandas Joko.

Meski begitu, Joko menyebut pejuang KPR tak diharuskan meningkatkan status kepemilikannya dari HGB ke SHM. Ia menekankan HGB juga sudah menunjukkan kekuatan di mata hukum.

[Gambas:Video CNN]

Dewa agung palsu

Kenapa Sih Uni Eropa Suka Ganjal Ekspor RI, Ada Masalah?******

Uni Eropa (UE) seolah mencari masalah dengan Indonesia lewat perdagangan internasional. Pasalnya, Benua Biru itu selalu saja mengganjal produk eksporRI masuk ke wilayah mereka dengan sejumlah dalih ekonomihingga isu lingkungan.

Kali ini, UE bea masuk antidumping (BMAD) baja nirkarat atau baja tahan karat dari Tanah Air. Buntutnya, Pemerintah Indonesia pun menggugat UE ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

BMAD adalah pungutan negara terhadap barang impor yang dijual lebih rendah dari nilai normalnya. Bea masuk ini kerap dikenakan sebagai proteksi terhadap industri dalam negeri.

BMP yang dikenakan kepada Indonesia sebesar 21 persen dan India 7,5 persen. Lalu, BMAD yang dikenakan Uni Eropa ke Indonesia sebesar 10,2 sampai 31,5 persen sejak 2021.

Eropa sendiri merupakan produsen baja terbesar kedua dunia, setelah China. Lima anggota UE yang merupakan produsen baja terbesar adalah Jerman, Italia, Perancis, Spanyol dan Polandia.

Di Eropa, industri baja menjadi tulang punggung perekonomian lantaran terkait erat dengan berbagai sektor industri seperti otomotif, konstruksi, elektronik, dan energi terbarukan.

Menurut The European Steel Association (EUROFER), industri besi dan baja menempati urutan ketiga nilai produksinya dibandingkan dengan sektor lain. Nilainya mencapai 132 juta euro pada 2020.

Adapun baja nirkarat (stainless steel cold-rolled flat/SSCRF) lebih dikenal dengan stainless steel. Material ini kerap digunakan sebagai bahan baku pembuatan alat dapur, medis hingga alat berat.

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Internasional Bara Krishna Hasibuan mengungkapkan alasan UE meneganakan BMAD ke Indonesia.

Ia menyebut UE menuding Indonesia menerima subsidi dari pemerintah China. Pasalnya, Tiongkok mendirikan perusahaan baja di Tanah Air.

"Bagi UE itu unfair practices. Jadi sama saja UE membeli produk China, tapi pabriknya di Indonesia, tapi disubsidi oleh Pemerintah China," katanya saat berbincang di Timika, Papua Tengah, seperti dikutip dari Antara, Minggu (13/12).

Bara menyampaikan saat ini permintaan ekspor stainless steelIndonesia ke Eropa sedang meningkat.

Dengan adanya BMAD dan BMP, kerugian yang dialami Indonesia dalam setahun bisa mencapai 40 juta euro atau Rp569,1 miliar.

Pengetatan aturan UE terhadap produk Indonesia juga sebelumnya ditujukan untuk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), kakao, kacang kedelai, kayu, hasil karet, hingga kopi dan produk turunannya. Hal ini dilakukan melalui memberlakukan Undang-undang (UU) Antideforestasi sejak 16 Mei 2023.

Dengan adanya aturan itu, UE akan menutup ekspor bagi produk pertanian atau perkebunan yang dianggap menyebabkan deforestasi, termasuk sawit dan kopi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan UU Antideforestasi berpotensi menimbulkan kerugian bagi Indonesia hingga US miliar atau Rp104,7 triliun (asumsi kurs Rp14.961 per dolar AS) dari sisi ekspor.

Ia juga menyebut kebijakan itu akan berdampak pada 15 juta-17 juta perkebunan Indonesia.

Kembali menyoal baja nirkarat, Indonesia dan UE soal 'perang' dalam perdagangan. Maklum, Eropa juga menggugat Indonesia karena melarang ekspor bijih nikel sejak 2020, yang merupakan bahan baku pembuatan baja.

Indonesia, sebagai pemilik cadangan nikel terbesar dunia, menyetop ekspor nikel mentah dan mendorong hilirisasi logam ini agar memberi nilai tambah ekonomi.

Namun, langkah ini diprotes UE. Blok tersebut menilai kebijakan setop ekspor bijih nikel oleh RI membuat harga nikel di pasar melejit, sehingga memukul Uni Eropa dan negara pengguna nikel lainnya.

Eropa lantas meminta konsultasi dengan RI melalui WTO pada 2019. Tak ada kata sepakat, Eropa pun mengajukan gugatan pada 2021.

Hasilnya, panel WTO menyatakan tindakan Indonesia tak sesuai aturan WTO. Artinya, Indonesia kalah gugatan. Namun, setelah 'vonis' tersebut keluar, Indonesia mengajukan banding pada Desember 2022.

Lantas, kenapa sih Uni Eropa selalu mencari masalah dagang dengan Indonesia. Punya masalah apa mereka?

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai langkah Eropa mengenakan bea masuk antidumping pada baja nirkarat adalah sesuatu yang lumrah. Menurutnya, upaya itu juga tak berkelindan dengan langkah politik UE.

Dalam perdagangan luar negeri, kata Piter, semua negara akan berupaya meningkatkan surplus perdagangan. Salah satunya dengan mengurangi impor.

"Caranya dengan menerapkan apa yang disebut sebagai non tarif barrier seperti mengaitkan isu lingkungan dan lain-lain," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (5/12).

Ia menyebut Eropa juga mengatakan aturan dagang internasional demi melindungi industri dalam negeri mereka yang bisa terancam oleh produk-produk impor.

Oleh karena itu, Piter berpendapat Indonesia harus terus menggunakan jalur-jalur diplomasi perdagangan seperti melalui WTO dan berbagai perundingan bilateral untuk melunakan UE.

"Di sisi lain memang Indonesia perlu mengubah sedikit di kebijakan impor. Tekanan terhadap barang-barang Eropa juga harus dilakukan. Agar imbang dalam perundingan," imbuh Piter.

Ia menilai selama ini kebijakan impor Indonesia terlalu polos dan mudah. Hampir tidak ada hambatan terutama hambatan non tarif.

"Hampir semua produk impor yang masuk ke Indonesia sekarang ini tidak ada barrier-nya," kata dia.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan ada tiga motif Eropa mengenakan bea masuk antidumping baja nirkarat.

Pertama, motif proteksionisme. Ronny mengatakan UE mulai mengetatkan aturan untuk jenis komoditas ekspor tertentu dari Indonesia.

Ia mencontohkan pembatasan impor CPO. Aturan pengetatan lewat UU Antideforestasi mengindikasikan UE sedang melindungi minyak rapeseed dari gempuran CPO Indonesia dan Malaysia.

"Pasalnya, biaya produksi minyak rapeseed yang jauh lebih mahal dibanding minyak goreng dari bahan baku CPO," kata Ronny.

kedua, motif perlindungan lingkungan. Tak dipungkiri bahwa UE adalah kawasan yang paling ketat dalam urusan perlindungan lingkungan.

Oleh sebab itu, Ronny memandang UE mempersulit beberapa komoditas ekspor Indonesia masuk karena perusakan lahan yang cukup masif di Tanah Air.

Menurutnya, Eropa menilai RI melakukan deforestasi perkebunan sawit.

Ketiga, motif kecilnya interdependensi ekonomi antara Indonesia dan UE. Ronny menuturkan nilai perdagangan Indonesia-UE tidak terlalu besar, bahkan kalah dari nilai perdagangan Vietnam-UE.

Ucapan Ronny ini bukan isapan jempol. Berdasarkan data yang dipaparkan Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha Mansury, volume perdagangan Indonesia-UE sebesar US miliar atau sekitar Rp723,3 triliun pada 2022.

Angka ini masih jauh tertinggal jika dibandingkan nilai perdagangan Vietnam-UE yang melebihi US miliar atau sekitar Rp1.478 triliun.

Ronny menyebut kecilnya nilai perdagangan Indonesia-UE ini, membuat Eropa tak kehilangan saat membatasi impor produk RI.

"Uni Eropa tak terlalu banyak kehilangan insentif ekonomi jika melakukan tekanan terhadap Indonesia, termasuk melakukan pelarangan atas beberapa komoditas ekspor Indonesia," tuturnya.

RI Tak Perlu Kobarkan Perang Dagang dengan Uni Eropa

Saat gelombang setan meningkat

Menilik Celah Korupsi Proyek Infrastruktur Berkaca pada Kasus Tol MBZ******

Kasus korupsi kembali terjadi di proyek infrastruktur. Kali ini, kasus korupsi diduga terjadi dalam pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II alias Tol MBZ pada 2016-2017, yang tengah disidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan modus yang dilakukan adalah mengurangi spesifikasi atau volume proyek dan mengatur pemenang tender.

Ia menjelaskan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh tiga tersangka, yakni Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasamarga Jalan layang Cikampek (JCC) periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia lelang proyek JCC, serta TBS selaku tenaga ahli jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting.

Kasubdit TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus Haryoko Ari Prabowo mengatakan aksi korupsi tersebut dilakukan para tersangka dengan mengurangi spesifikasi atau volume proyek.

Ia menyebut proyek jalan layang yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton itu justru diubah menjadi rangka baja.

Kendati demikian, Haryoko enggan membeberkan lebih lanjut siapa sosok tersangka yang berperan melakukan perubahan tersebut.

Kejagung masih berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

Kasus korupsi di proyek infrastruktur bukan kali pertama terjadi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat menemukan jumlah kasus dan kerugian negara akibat korupsi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), khususnya pembangunan infrastruktur, setiap tahun masih tinggi.

Pada 2022, ada 250 dari 579 total kasus korupsi yang ditindak aparat penegak hukum berkaitan dengan PBJ. Dari 250 kasus itu, 58 persen di antaranya merupakan PBJ infrastruktur, termasuk pembangunan jalan dan jembatan.

ICW yakin korupsi infrastruktur lebih tinggi di lapangan dibanding angka penindakan yang dilakukan penegak hukum.

Lantas, bagaimana celah terjadinya korupsi dalam proyek infrastruktur?

Lihat Juga : Menpan RB Ungkap 'Bonus' Bagi 2.000 PNS Pertama yang Mau Pindah ke IKN

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah melihat maraknya kasus korupsi di proyek infrastruktur terjadi lantaran tata kelola yang tidak baik, dari mulai perencanaan hingga pengawasan proyek.

"Dalam hal ini Kementerian PUPR dan para pemenang tender harusnya menerapkan tata kelola good corporate. Tapi itu ternyata lemah sekali mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan, jadi penuh dengan pelanggaran integritas," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (22/11).

Trubus mengatakan pelanggaran integritas oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proyek infrastruktur merupakan masalah klasik yang kerap terjadi. Mengerutnya, akar masalah bukan terjadi pada sistem, melainkan sumber daya manusia (SDM).

Ia menambahkan pelanggaran integritas juga dipicu oleh tenggat waktu pengerjaan yang sering dikebut, khususnya untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Akibatnya, pengawasannya lemah.

Lanjut ke halaman selanjutnya...

Perencanaan Lemah hingga Partisipasi Publik Rendah Jadi Celah

Alasan mengapa saya memakai pakaian wanita

Daftar 9 Startup Tutup Operasi di Indonesia******

Sempat menjadi harapan membuka lapangan kerja baru, bisnisstartup atawa perusahaan rintisan nyatanya tak kebalkrisis. Tercatat, sejumlah startup diTanah Airpun mati imbas pandemi maupun persaingan bisnis.

Secara global, tahun ini menjadi periode 'kepunahan' bagi startup teknologi. Perusahaan manajemen ekuitas Catra melaporkan setidaknya tahun ini ada 543 startup bangkrut.

Dalam catatan Catra, sepanjang 2023 nyaris 20 persen startup mengumpulkan dana dengan valuasi yang lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Kemudian, semakin banyak startup yang bangkrut pada kuartal III-2023.

Di Indonesia sendiri, nama-nama startup yang tersohor kini gulung tikar. Berikut daftar startup yang tutup berdasarkan rangkuman CNNIndonesia.com:

1. Pegipegi

Aplikasi biro perjalanan daring (OTA) Pegipegi menghentikan operasinya per Senin (11/12) kemarin. Perusahaan menyampaikan berita penutupan setelah hampir 12 tahun menjadi teman travel masyarakat Tanah Air.

Pegipegi menjadi salah satu korban yang tak mampu bertahan di tengah sengitnya persaingan di dunia startup.

2. Rumah.com

Rumah.com mengumumkan tutup di Indonesia pada 1 Desember 2023. Konglomerat properti asal Singapura, PropertyGuru, bakal menutup marketplace jual-beli rumah tersebut, setelah beroperasi lebih dari 10 tahun di Tanah Air.

Dengan keputusan ini, perusahaan memutus kontrak kerja atau PHK sebanyak 61 karyawannya. PropertyGuru menjanjikan pemberian dukungan bagi mereka yang terkena PHK, serta membantu proses transisi.

Lihat Juga : Rice Cooker Gratis Mulai Dibagikan ESDM, Target 53 Ribu Bulan Ini

3. CoHive

Startup CoHive alias PT Evi Asia Tenggara resmi tutup pada awal 2023 lalu. Pihak perusahaan berdalih pandemi covid-19 yang berkepanjangan menjadi alasan gulung tikar.

Melalui situs resminya, CoHive menyampaikan salam perpisahan. Mereka mengumumkan sederet alasan di balik kebangkrutan perusahaan, termasuk pandemi covid-19.

CoHive menegaskan bisnis mereka sudah sepenuhnya tutup. Namun, CoHive 101 dan beberapa lokasi telah diambilalih oleh pihak lain. Dengan begitu, CoHive 101 masih beroperasi secara independen.

Sejatinya perusahaan penyedia ruang kerja berbagi alias co-working space itu sudah diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Januari 2023 . Itu tercantum dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Register No: 231/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Jkt.Pst (18/1).

4. JD.ID

Lokapasar JD.ID resmi menutup layanannya di Indonesia pada 31 Maret 2023. Sebelum tutup, JD.ID melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terehadap 200 karyawannya.

JD.ID pertama kali beroperasi di Indonesia pada November 2015 dan saat itu memiliki 12 kategori pilihan produk. Ragam kategori produknya bervariasi mulai dari produk untuk ibu dan anak, smartphone, perangkat elektronik, hingga produk luxury.

Setahun setelah hadir di Indonesia, perusahaan mengaku bahwa bisnisnya berkembang sangat pesat. Jumlah produk yang ditawarkan pun bertumbuh cepat mulai kurang dari 10.000 SKU pada 2015 menjadi sekitar 100.000 SKU pada akhir 2016.

Namun, tampaknya JD.ID tak bisa bertahan dengan makin banyaknya e-commerce yang bermunculan dengan konsep yang sama, hingga pada akhirnya memilih menutup layanannya secara permanen di Tanah Air.

5. Fabelio

Startup penjualan jasa desain interior dan furniture PT Kayu Raya Indonesia atau Fabelio resmi dinyatakan pailit pada 2022. Berdasarkan pengumuman yang disampaikan Fabelio, perusahaan resmi pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.JKT.PST, tertanggal 5 Oktober 2022.

"Menyatakan Debitur (PT. Kayu Raya Indonesia) dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya," isi pengumuman poin satu yang dikutip dari surat kabar Bisnis Indonesia 14 Oktober 2022.

Lanjut ke halaman sebelah...

Covid-19 hingga Ketatnya Persaingan Bisnis Jadi Alasan Tutup