angkas168

Setelah kembali dari membunuh iblis, saya menjadi penjahat terhebat di dunia

Pertamina Pastikan Penyaluran BBM di Medan Aman Meski Banjir******

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut memastikan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) dan LPG aman terkendali usai sejumlah wilayah di Kota Medan, terendam banjir.

"Kami pastikan penyaluran BBM serta LPG aman di Kota Medan," ujar Pjs Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Agustiawan, Sabtu (19/11).

Lihat Juga : Dalih Menaker Rilis Aturan UMP 2023 Tak Boleh Naik di Atas 10 Persen

Agustiawan mengatakan masyarakat yang membutuhkan informasi serta layanan Pertamina Patra Niaga dapat menghubungi Pertamina Call Center di 135 yang selalu siaga selama 24 jam.

"Kami turut prihatin atas bencana banjir ini, semoga kondisi ini segera pulih sehingga masyarakat bisa beraktivitas normal kembali," katanya.

Lihat Juga : Dalih Menaker Rilis Aturan UMP 2023 Tak Boleh Naik di Atas 10 Persen

Diketahui, ribuan rumah di Kota Medan, terendam banjir usai hujan deras dan angin kencang pada Jumat (18/11).

Banjir tak hanya merendam rumah warga, namun juga jalan umum dan fasilitas lainnya. Bahkan di beberapa titik ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, M Husni mengatakan dari pendataan yang dilakukan petugas, terdapat 1.699 rumah serta 5.907 jiwa yang terdampak banjir.

"Banjir disebabkan hujan intensitas tinggi dan hujan daerah pegunungan mulai pukul 19.30 wib di wilayah Kota Medan. Untuk ketinggian air bervariasi," kata Husni kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (19/11).

Lihat Juga : 10 Ribu Tenaga Kerja Filipina di Arab Saudi Belum Dapat Gaji dari 2015

Husni menyebut banjir menerjang sembilan kecamatan, antara lain Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Baru.

Kemudian Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Helvetia, Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Selayang, dan Kecamatan Medan Maimun.

"Di samping curah hujan yang tinggi, sungai meluap karena di kawasan hulu terjadi hujan. Ada tiga sungai induk yang meluap antara lain Sungai Deli, Sungai Belawan, dan Sungai Bedera," ujarnya.

Dua puluh tahun angin musim semi

UMP 2023 Naik Maksimal 10 Persen Tak Bakal Ampuh Kerek Daya Beli******

Pemerintah menetapkan kenaikan UpahMinimum Provinsi (UMP) 2023 maksimal 10 persen. Namun, pengamat menilai kebijakan tersebut aneh dan tak akan mempan mengerek daya beli masyarakat.

Kenaikan upah tahun depan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023. Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini.Kedua, rumus perhitungan upah minimum.

Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi + (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,1 sampai dengan 0,3).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," tulis Permenaker 18/2022.

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan seharusnya kenaikan UMP dalam aturan tersebut bukan maksimal, melainkan minimal 10 persen. Apalagi kata maksimal dalam aturan tersebut bisa menimbulkan salah persepsi.

"Harusnya upah minimum 10 persen yang berarti pengusaha harus membayar kenaikan upah minimum 10 persen, bukan maksimal 10 persen. Nantinya muncul multitafsir kenaikan 1 persen juga tidak masalah karena yang dibatasi maksimal 10 persen," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com.

Lagipula, kenaikan upah di bawah 10 persen dinilai tidak tepat dan tak akan mampu mengerek daya beli masyarakat. Justru kebijakan ini bisa sebaliknya malah menggerus daya beli masyarakat.

Menurut Bhima, jika melihat pertumbuhan ekonomi yang kuat serta lonjakan inflasi, maka kenaikan ideal UMP 2023 harusnya di atas 10 persen. Namun, jika hanya 10 persen pun sudah mencukupi, asal itu minimal bukan maksimal.

Sebab, kenaikan UMP minimal 10 persen masih bisa membantu masyarakat melakukan kegiatan belanja. Dengan demikian, konsumsi bisa terjaga di tengah lonjakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang kuat bisa terus berlanjut.

"Kalau minimum 10 persen kenaikan UMP nya bisa diterima. Dengan memperhatikan tingkat inflasi yang diperkirakan masih akan berada di kisaran 5,5-6 persen sehingga ada surplus 4 persen, setidaknya untuk belanja. Jadi daya beli tidak tergerus oleh inflasi," imbuhnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PHK Makin Banyak

Tuhan dan Kegelapan

Pengumuman UMP 2023 Diperpanjang Hingga 28 November 2022******

Kementerian Ketenagakerjaan memperpanjang pengumuman kenaikanupahminimum provinsi (UMP) 2023 dari yang seharusnya 21 November 2022 menjadi 28 November 2022.

Perpanjangan itu diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi, yang diteken Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada Rabu (16/11) kemarin.

"Penetapan dan pengumuman UMP 2023 saya perlu sampaikan bahwa yang sebelumnya paling lambat dilakukan 21 November 2022 diperpanjang menjadi paling lambat 28 November 2022," ungkap Ida melalui keterangan resmi yang disiarkan secara virtual dikutip pada Senin (21/11).

Ida mengatakan hal tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan dan waktu yang cukup bagi dewan pengupahan daerah untuk menghitung upah minimum 2023 sesuai formula baru.

"Upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota yang telah ditetapkan mulai berlaku 1 Januari 2023," ujar Ida.

Permenaker Nomor 18 Tahun 2023 juga berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Artinya, upah minimum 2023 harus terdiri atas;

a. Upah tanpa tunjangan atau

b. Upah pokok dan tunjangan tetap.

Kedua, rumus perhitungan upah minimum. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM(tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi+ (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Ida berharap formula ini dapat membuat daya beli dan konsumsi masyarakat tetap terjaga serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja.

Selain itu, ia juga berharap penyesuaian penghitungan upah minimum 2023 ini dapat menjadi jalan tengah atas dinamika sosial ekonomi masyarakat yang berkembang.

Ida menekankan pentingnya penciptaan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dengan pengusaha dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan.

"Saya juga meminta kepada seluruh kepala daerah untuk melaksanakan kebijakan penghitungan upah minimum 2023 sesuai dengan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 ini," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya adalah perangkat lunak antivirus

Sri Mulyani Pastikan 3 Provinsi Baru Papua Dapat Dana APBN di 2023******

Menteri Keuangan Sri Mulyanimemastikan tiga provinsi daerah otonomi baru (DOB) Papuaakan mendapatkan anggaran dari APBN 2023 melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang akan disampaikan Presiden Jokowi.

Tiga provinsi baru yang dimaksud adalah Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.

"Untuk Papua yang tiga Papua pertama, karena sudah ada UU (pemekaran) muncul sebelum UU APBN 2023, kita akan masukkan di dalam perpres terkait DIPA sehingga penganggaran untuk pelaksanaan provinsi baru akan masuk dalam nanti DIPA yang akan disampaikan Presiden di 2023," ujar Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (23/11).

Sementara, terkait Provinsi Papua Barat Daya yang baru disahkan, Sri Mulyani mengaku akan merencanakan langkah-langkah lanjutan. Pasalnya, pengesahan UU Papua Barat Daya dilakukan setelah UU APBN 2023 diketok. Langkah itu salah satunya adalah membagi dana dari provinsi induk ke provinsi baru.

"Tapi yang paling penting, provinsi-provinsi tersebut bisa berjalan dan berfungsi secara optimal pada tahun-tahun pertama. Dari sisi implikasi keuangannya nanti kita akan bagikan antara provinsi induk dan provinsi pemekaran tersebut," tuturnya.

Nantinya, ia menjelaskan akan ada perubahan dari sisi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan termasuk Dana Otonomi Khusus (Otsus).

"Karena di Papua ada Otsus, termasuk Dana Desa, kami akan lihat berdasarkan demarkasi daerah, populasi, dan berapa ASN yang bergerak atau berpindah ke provinsi baru," tegas Sri Mulyani.

Diketahui, DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya di rapat paripurna DPR, Jumat (18/11).

Maka, total ada empat daerah otonom baru (DOB) Papua. Perubahan aturan terkait pemilu ini diperlukan karena pembentukan provinsi baru di Papua berimplikasi pada perubahan daerah pemilihan dan keterisian wakil legislatif di tingkat pusat dan daerah pemekaran.

[Gambas:Video CNN]

Seni Bela Diri Paling Suci di Dunia Kuno

Pedagang Keluhkan Harga Beras Naik Usai Serapan di Petani Rendah******

Sejumlah pedagang mengeluh kenaikan harga beras dalam beberapa pekan terakhir.

Milah (56), pemilik warung makan di kawasan Jakarta Timur, mengeluhkan hal tersebut. Padahal, sebagai pedagang, ia membutuhkan beras dalam jumlah yang lebih banyak dari rata-rata konsumsi rumah tangga.

"Beras kayak gini sekarang harganya Rp11 ribu per kg, biasanya cuma Rp9.500 per kg, sudah seminggu lebih," kata Milah padaCNNIndonesia.com, Jumat (18/11).

Pengelola toko Idola di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Hariyanto mengungkapkan kenaikan harga ini sudah berlangsung setidaknya tiga minggu. Alasannya adalah pasokan dari para petani sudah diserap oleh Bulog dan tidak banyak masuk ke pasaran.

"Kalau yang premium kenaikannya dipicu penyerapan beras oleh Bulog. Bulog kan ini lagi pengadaan atau penyerapan komersil itu, cuma harganya fleksibel, tiap-tiap toko beda," kata Anto, sapaan akrabnya, saat ditemui di PIBC.

Akibat penyerapan beras yang dilakukan oleh Bulog, para pemasok beras kini harus bersaing harga dan mengikuti standar pemerintah.

Padahal menurut Anto, panen kali ini adalah panen gaduk. Artinya, pada musim seperti ini, para petani tak hanya menanam padi namun juga palawija. Sehingga hasil panen beras tidak akan sebanyak saat panen raya atau panen pertama.

"Makanya kalau panen padi pertama itu bisa 90 persen padi semua. Kalau Bulog niat pengadaan harusnya Februari, Maret, April. Itu panen raya, panen pertama, padi berlimpah. Jadi dalam bulan-bulan yang produktivitas rendah, dia maksain pengadaan. Otomatis kaya gini, harga melambung," keluh Anto.

Harga beras di tokonya sendiri rata-rata meningkat hingga Rp1.000, baik untuk beras premium ataupun medium. Meskipun untuk beras premium belum melewati harga eceran tertinggi (HET), namun untuk beras medium kenaikannya sudah melampaui HET Rp9.450.

Ia pun membandingkan kenaikan harga beras justru tak terjadi saat subsidi bahan bakar minyak (BBM) dipangkas oleh pemerintah.

"Waktu kenaikan BBM justru nggak ngaruh, Walaupun logistiknya naik, tapi nggak ngaruh, yang ngaruh justru ini. Makanya kalau harga beras melambung tinggi ini yang disalahkan Bulog. Waktu pengadaannya gak tepat," sambungnya lagi.

Anto kembali memaparkan kenaikan harga ini ikut berdampak pada pembelian yang semakin berkurang. Saat ini, rata-rata harian stok keluar masuk di tokonya mencapai 100 ton. Meskipun kenaikan ini tak separah 2013 lalu, Anto menyentil mestinya pemerintah melakukan penyerapan saat beras sedang berlimpah.

"Pas panen (raya, padi) banyak kan harga turun, itu harusnya diserap pemerintah, entar musim paceklik bulan-bulan gini, keluarin lagi tuh. Kan lapangan kosong, Bulog ada, harusnya gitu. Jadi kayak salah strategi, ini kebalik, pas di lapangan kosong malah menyerap, otomatis melambung," ucapnya.

Namun, meski serapan di tingkat petani sedang rendah, Anto menyebut stok miliknya masih dalam ukuran aman. Hal ini pun dikonfirmasi oleh Sekretaris Perusahaan PIBC Kadek Reza yang mengungkapkan stok beras saat ini masih dalam taraf aman.

"Terkait dengan stok beras saat ini di PIBC kurang lebih berada di 38 ribu ton, jadi masih dalam batas aman," tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyebut saat ini stok cadangan beras pemerintah (CBP) menipis karena ketersediaan terbatas dan harga jual yang tinggi.

Buwas, panggilan akrabnya, mengaku kesulitan mendapatkan beras atau gabah di tingkat produsen karena keterbatasan pasokan di tingkat penggilingan maupun petani. Imbasnya, pasokan CBP saat ini di gudang Bulog hanya sebanyak 651 ribu ton jauh dari target 1,2 juta ton.

[Gambas:Video CNN]

Mitos super datang

Tarif Tol Atlantis Masih Gratis Sejak Beroperasi******

Tarif tol Semarang-Demak seksi 2 alias 'tol Atlantis' masih gratis hingga saat ini setelah diizinkan beroperasi fungsional sejak 18 November 2022.

Pembukaan ruas fungsional yang dilakukan hingga 2 Desember 2022 ini dilakukan dua arah melalui exit tol Kadilangu sampai dengan exit tol Sayung.

"Masih belum bertarif," kata Juru Bicara Kementerian PUPR Endra Atmawidjaja seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Selasa (22/11).

"Saya sudah coba tadi, jalannya sudah bagus dan siap dilewati. Sisa penyelesaian pekerjaan meliputi gerbang tol, guardrail dan pekerjaan timbunan saya minta agar segera selesai," katanya.

Basuki menyebut pembukaan fungsional ruas tol tersebut sangat penting untuk membantu mengurai kemacetan yang kerap terjadi di Jalan Pantai Utara (Pantura). Di saat bersamaan dilakukan penggantian dan/atau duplikasi Jembatan Callendar Hamilton (CH) Wonokerto.

"Konstruksi sudah bagus, bisa dimaksimalkan untuk kendaraan-kendaraan besar seperti bus dan truk. Supaya jangan terlalu macet jalan nasional Pantura sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Jalan tol Semarang-Demak terbagi dua seksi, yaitu seksi 1 (Semarang/Kaligawe-Sayung) sepanjang 10,69 km porsi pemerintah yang ditargetkan selesai konstruksinya pada 2024 mendatang.

Ruas ini tengah dalam proses penyelesaian lahan akibat adanya fenomena 'Atlantis' atau tanah musnah. Pemerintah sendiri telah memberi sinyal percepatan untuk kepastian penyelesaian tanah musnah milik warga di ruas tersebut.

Sementara, seksi 2 (Sayung-Demak) sepanjang 16,31 Km yang merupakan porsi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak.

Jalan Tol Semarang-Demak akan memiliki 2 buah simpang susun (SS), yakni SS Sayung, dan SS Demak. Konstruksi Jalan Tol Semarang-Demak juga menggunakan produk dalam negeri berupa beton precast yang diproduksi oleh PT WIKA Beton.

[Gambas:Video CNN]