simplebet8

Benua Faying

DPR Bakal Panggil John Riady Bulan Depan, Bahas Meikarta******

Komisi VI DPRakan memanggil CEO PT Lippo Karawaci TbkJohn Riady, untuk memberikan keterangan terkait pembangunan Apartemen Meikarta yang bermasalah. Pemanggilan itu dijadwalkan berlangsung setelah masa reses DPR.

Hal ini lantaran DPR masih belum menemukan penjelasan yang detail usai rapat dengan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya dan CEO PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) Indra Azwar pada Senin (13/2).

"Komisi VI DPR akan mengundang pihak terkait dari Lippo Group yaitu John Riady sebagai CEO PT Lippo Karawaci Tbk," Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal dalam rapat tersebut.

Ia juga mengusulkan agar anggota Komisi VI melapor ke masing-masing fraksi untuk membuat panitia khusus atau pansus Meikarta supaya tidak ada lagi pihak yang bertindak sewenang-wenang di Indonesia.

"Jangan sampai ada oligarki yang bisa berkehendak seenak perutnya di republik ini. Bisa ngatur-ngatur hukum, bisa ngatur-ngatur segalanya, sehingga bisa melakukan penekanan dan intimidasi kepada masyarakat," ujar Andre.

Sementara itu dalam rapat tersebut Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya, selaku pihak induk pengembang proyek Meikarta mengaku bahwa pemesanan apartemen Meikarta tidak mencapai 100 ribu unit seperti yang selama ini digemborkan.

Hal ini lantaran proyek Meikarta awalnya dipegang oleh konsorsium.

Saat itu, kata Ketut, konsorsium merekrut agen-agen properti yang ternyata melipatgandakan jumlah pemesanan demi mendapatkan komisi.

Namun, konsorsium itu disebut meninggalkan proyek Meikarta 2018. Pihak MSU dan Lippo kemudian melakukan audit terhadap pemesanan.

"Kami audit satu-satu ternyata kesimpulannya adalah pesanan yang benar-benar terjadi atau ada orang yang membeli yaitu 18 ribu," kata Ketut.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Perang Xuanwu

IHSG Perkasa di 6.941 Ditopang Kinerja 268 Saham******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 6.941 pada Selasa (14/2). Indeks saham menguat 41,71 poin atau plus 0,60 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp7.954 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18.949 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 268 saham menguat, 236 terkoreksi, dan 210 lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Amerika kompak menguat. Indeks S&P 500 hijau di 1,14 persen disusul indeks NYSE Composite plus 0,89 persen. Tak mau kalah, indeks NASDAQ Composite ikut bangkit 1,48 persen.

Kemudian, bursa saham Asia mayoritas hijau. Indeks Nikkei 225 di Jepang tercatat menguat 0,64 persen disusul index Kospi di Korea ikut menguat 0,53 persen. Tampak hanya indeks Hang Seng Composite di Hong Kong yang melemah 0,34 persen.

Sementara, bursa saham Eropa terpantau kompak perkasa. Indeks DAX di Jerman bangkit 0,58 persen disusul indeks FTSE 100 di Inggris plus 0,83 persen. Serupa, indeks CAC 40 di Prancis juga menguat dengan persentase 1,11 persen.

[Gambas:Video CNN]

secara bersaing

BPDPKS 'Seret' Kemendag soal Utang Subsidi Migor Rp344 M ke Pengusaha******

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyeret Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam pusaran utang subsidi Rp344,35 miliar ke pengusaha terkait minyak gorengmurah.

Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman mengatakan pihaknya berpegang teguh pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

"BPDPKS membayar selisih antara harga keekonomian dengan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng yang disalurkan setelah BPDPKS menerima hasil verifikasi dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag," kata Eddy kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (15/2).

Di dalam Bab III Permendag Nomor 3 Tahun 2022 dijelaskan soal verifikasi adalah bagian dari rangkaian yang harus diselesaikan sebelum BPDPKS membayar uang selisih harga tersebut.

Secara khusus di bab tersebut, yakni pasal 8 ayat 1 dijelaskan bahwa untuk memperoleh dana pembiayaan minyak goreng kemasan, pelaku usaha harus mengajukan permohonan pembayaran dana pembiayaan minyak goreng kemasan kepada BPDPKS.

Kemudian, di pasal 8 ayat 2 disebutkan permohonan itu disampaikan secara tertulis disertai laporan rekapitulasi dan bukti transaksi penjualan pada setiap distributor atau pengecer yang berisikan nama, volume, dan harga dari yang diserahkan; dan faktur pajak.

Lebih lanjut, di pasal 9 ayat 3 dijelaskan bahwa verifikasi terhadap profil pelaku usaha dan jaringan distribusi dan verifikasi penyaluran minyak goreng kemasan meliputi: nama jaringan distribusi serta volume dan harga yang didistribusikan.

"Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) diselesaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan verifikasi dan BPDPKS," tulis pasal 10 ayat 1.

Kemudian, pasal 10 ayat 2 menegaskan bahwa hasil verifikasi tersebut digunakan sebagai dasar penentuan besaran dana pembiayaan minyak goreng kemasan.

"Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal kepada Direktur Utama BPDPKS," tulis pasal 10 ayat 3.

Sementara itu, pasal 11 menyatakan bahwa pembayaran dana pembiayaan minyak goreng kemasan oleh BPDPKS dilakukan paling lambat 17 hari kerja setelah kelengkapan dokumen pembayaran berdasarkan hasil verifikasi disampaikan kepada BPDPKS.

Dirut BPDPKS Eddy Abdurrachman menegaskan bahwa pihaknya akan membayar uang selisih harga tersebut sesuai dengan hasil verifikasi Kemendag, sebagaimana diatur dalam permendag.

Di lain sisi, Plt Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Kasan menolak berkomentar soal utang Rp344,45 miliar tersebut. "Mohon maaf saya belum bisa komentar," jawabnya singkat saat dihubungi.

Padahal, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengeluh di hadapan Komisi VI DPR RI soal utang yang belum dibayarkan pemerintah tersebut.

Roy mengatakan uang rafaksi itu terkait penjualan minyak goreng kemasan seharga Rp14 ribu per liter di toko ritel pada Januari 2022 lalu. Ia mengatakan jumlah ritel Aprindo yang terlibat dalam penjualan itu mencapai 42 ribu.

Uang itu berasal dari selisih harga pembelian minyak goreng kemasan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual di ritel modern.

Roy membeberkan bahwa pemerintah menugaskan Aprindo untuk menjual minyak goreng kemasan sebesar Rp14 ribu mulai 19 Januari 2022.

Padahal, menurutnya pengusaha ritel harus membeli minyak goreng kemasan dari distributor lebih dari Rp14 ribu per liter. Saat itu, produsen menjual minyak goreng kemasan dari Rp16 ribu-Rp20 ribu per liter.

Ia juga mempertanyakan terkait rafaksi yang belum dibayarkan kepada Menteri perdagangan Zulkifli Hasan beberapa waktu lalu. Namun, Zulkifli saat itu mengatakan bahwa uang subsidi selisih harga untuk peritel itu sudah tidak berlaku.

Ini karena Pasal 3 Permendag Nomor 3 tahun 2022 berbunyi penyediaan minyak goreng satu harga hanya enam bulan.

"Jadi sangat disayangkan ketika ada pernyataan sudah tidak berlaku. Jadi nah karena sudah habis masa berlaku sehingga dikatakan tidak ada landasan regulasi untuk membayarkannya. Ini kami kaget sekaget-kagetnya dan bingung sebingung-bingungnya," ungkap Roy dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (14/2).

[Gambas:Video CNN]

Superstar Xuankai

Agen Properti Ungkap Belasan Hotel Laku Terjual di Bali, Harga Rp50 M******

Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (Arebi) Balimengungkap banyak hoteldan vila yang laku terjual di Pulau Dewata sepanjang tahun lalu.

Ketua Arebi Bali Michael Hikma Gunawan mengatakan saat PPKM dilonggarkan, banyak hotel yang dijual oleh pemiliknya.

Ia memperkirakan belasan hotel dan puluhan vila sudah terjual alias berpindah tangan.

"Kalau tahun kemarin (2022) ada belasan hotel udah ganti tangan dan kebanyakan bintang tiga yang di-budgetRp50 milar," kata Michael, saat dihubungi Kamis (16/2).

Sementara itu, puluhan unit vila yang terjual harganya berkisar Rp3,5 miliar hingga Rp7 miliar. Sama seperti hotel, vila yang terjual paling banyak di Kabupaten Badung, Bali.

Menurut Michael, pembeli hotel dan vila di Bali banyak berasal dari pasar domestik atau WNI yang ingin memiliki properti di Bali.

"Pada awal pandemi benar-benar total tidak ada yang membeli. Mulai 2022 sudah bagus, sejak PPKM dibuka mulai ada pembeli," ungkapnya.

Ia juga menduga pengusaha banyak menjual vila dan hotel tahun lalu lantaran kesulitan finansial mengingat tidak ada tamu selama pandemi.

Selain itu, pemilik memilih melepas hotelnya agar tidak terbebani dengan operasional hotel yang tinggi. Terlebih, karyawannya banyak yang sudah di-PHK.

"Kadang-kadang juga mereka ada pinjaman dengan bank. Jadi mereka belum mampu bayar jadi sekarang walaupun mereka operasi tidak cukup bayar utang ke bank," jelasnya.

Di sisi lain, dengan mulai ramainya wisatawan masuk ke Bali, sejumlah hotel juga batal dijual.

"Dulu dia tidak ada pemasukan sekarang dia punya pemasukan. Apalagi kemarin G20 lumayan hotel-hotel terisi penuh itu. Harganya mereka naikin juga tetap terisi. Kalau villa dan hotel-hotel puluhan yang masih ada (dijual)," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Superstar Xuankai

Lippo Akhirnya Penuhi Panggilan DPR Hari Ini, Bahas Meikarta******

Lippo Group akhirnya memenuhi panggilan DPRuntuk memberikan keterangan terkait pembangunan ApartemenMeikarta yang bermasalah hari ini, Senin (13/2).

Pemanggilan itu awalnya dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB, tetapi mundur jadi pukul 16.00 WIB.

Pihak Lippo Group yang hadir adalah Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya dan CEO PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) Indra Azwar.

DPR kemudian berniat memanggil bos Lippo Group James Riady untuk memberikan keterangan terkait pembangunan Apartemen Meikarta yang bermasalah hari ini, Senin (13/2). Pemanggilan itu dijadwalkan berlangsung pukul 14.00.

Usai pemanggilan tersebut, DPR juga sempat berencana melakukan sidak ke lokasi pembangunan Meikarta secara langsung besok Selasa (14/2).

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bakal memimpin langsung sidak tersebut. Sidak ini bakal melibatkan beberapa stakeholderdi DPR dan pemerintah.

[Gambas:Video CNN]

penghancur proses

DPR Datangi Lokasi Meikarta Hari Ini, Imbas Masalah dengan Pembeli******

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bakal memimpin rombongan DPRdalam meninjau langsung lokasi apartemen Meikarta, Bekasi, Jawa Barat, yang kini bermasalah pada Selasa (14/2).

Hal itu disampaikan Dasco usai menerima audiensi dari pembeli apartemen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM).

"Rencananya, setelah Senin (13/2) kami minta pengembang (PT MSU dan Lippo Group) datang. Supaya informasinya berimbang dan lebih valid kami akan melakukan kunjungan lapangan," kata Dasco di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (10/2) lalu.

Mulanya, Ketua Komunitas PKPKM Aep Mulyana meminta agar DPR mempertemukan pihaknya dengan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) sebagai pengembang proyek. 

Menurut Aep, banyak pembeli menemukan unit mereka masih berbentuk kubangan kolam. Padahal, seharusnya proses hand over atau penyerahan unit di distrik 1, 2, dan 3 dilakukan pada 2019-2020 lalu.

Salah satu anggota PKPKM Rosliani bercerita tak ada tanda-tanda dari pihak manajemen Meikarta untuk melakukan serah terima unit. Bahkan ketika didatangi belum lama ini, menurutnya, bangunan juga masih belum terbangun.

Lihat Juga : Satgas Pangan Temukan 7.000 Kardus Minyakita Ditimbun di Sumut

"Di tower aku masih kubangan saja, saya ke sana Januari (2022)," kata Rosliani.

Namun, saat Komisi VI DPR mengundang pihak Meikarta untuk mediasi dengan konsumen pada pertengahan Januari, tidak ada perwakilan yang datang. Hal ini mengundang amarah para anggota dewan sebab, pihak Meikarta sama sekali tidak memberikan alasan.

Lippo Group akhirnya memenuhi panggilan DPR yang kedua untuk memberikan keterangan terkait pembangunan Apartemen Meikarta yang bermasalah, Senin (13/2) kemarin.

Pemanggilan itu awalnya dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB, tetapi mundur jadi pukul 16.00 WIB.

Pihak Lippo Group yang hadir adalah Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya dan CEO PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) Indra Azwar.

Lebih jauh Aep mengungkapkan jika upaya mediasi ini gagal tidak membuahkan hasil, pihaknya akan mengajukan gugatan ke pengadilan.

"Kalau ke DPR turun tangan mereka mungkin akan sedikit takut tapi kalau bersikeras maka nanti kita ajukan ke pengadilan, tapi menunggu dari hasil RDP nanti. Karena jelas uang konsumen itu ada di mereka tapi unitnya di distrik 2 dan 3 nggak ada," kata Aep.

[Gambas:Video CNN]