duta168

Penata rambut terbaik di dunia peri

Tak Menetes ke UMKM, ke Mana Larinya Dana Kampanye Ratusan Miliar?******

Tahun politik kali ini sungguh berbeda dengan Pemilulima maupun 10 tahun sebelumnya bagi UMKM. Pengusaha konveksi yang biasanya dapat pesanan membludak, kini harus gigit jari.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mengakui pesta demokrasi yang berjalan sebentar lagi tersebut tak 'menetes' ke pelaku usaha kecil. Bahkan dari data yang dimiliki, omzet UMKM konveksi anjlok hingga 90 persen dibandingkan Pemilu 2019.

"Terdapat penurunan penjualan produk untuk kampanye cukup drastis sekitar 40-90 persen," ujar Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius dalam konferensi pers, Senin (8/1) pekan lalu.

PDIP, misalnya, tercatat sebagai parpol yang penerimaan dan pengeluaran dananya paling besar. Dalam laporan awal dana kampanye (LADK) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), total penerimaan PDIP yang dilaporkan Rp183 miliar, dan total pengeluarannya Rp115 miliar.

Sementara itu, Partai Bulan Bintang (PBB) tercatat sebagai parpol dengan penerimaan terkecil, yakni Rp301 juta dan total pengeluaran Rp228 juta.

KPU juga merilis laporan dana kampanye pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024.

Lihat Juga : Kemenkeu Ungkap Alasan Pajak Hiburan Naik Jadi 40-75 Persen

Untuk periode 16-26 November 2023, dana awal kampanye pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tercatat paling besar, Rp31,4 miliar. Lalu, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD Rp23,3 mliar dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Rp1 miliar.

Lalu, ke mana larinya duit kampanye ratusan miliar itu, yang bahkan tidak menetes ke UMKM?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan euforia kampanye 2019 lalu dengan saat ini memang sangat terlihat berbeda.

Bila sebelum pandemi lalu banyak terlihat keriuhan di lapangan saat masa kampanye, saat ini lebih 'sunyi' sehingga memberikan dampak tak menyenangkan bagi pelaku usaha konveksi.

Menurutnya, penyebabnya tak lain adalah kampanye yang dilakukan peserta pemilu fokus ke media online. Di mana, para elit politik lebih memilih mengalokasikan dananya untuk para buzzer atau influencer.

Sebetulnya, ia melihat bahwa perubahan era kampanye ini tidak hanya berdampak pada UMKM konveksi. Tapi juga iklan kepada media cetak maupun televisi yang sebelumnya ramai dilakukan.

"Dana kampanye banyak terserap ke alat peraga digital di platform-platform media sosial, terutama TikTok dan Instagram. Penyalurannya nampaknya melalui influencer-influencer dan iklan langsung partai dan caleg," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Arena Kampanye Mulai Beralih ke Dunia Digital

Budidaya kembali: Saya adalah Tuhan yang sejati

Tak Menetes ke UMKM, ke Mana Larinya Dana Kampanye Ratusan Miliar?******

Tahun politik kali ini sungguh berbeda dengan Pemilulima maupun 10 tahun sebelumnya bagi UMKM. Pengusaha konveksi yang biasanya dapat pesanan membludak, kini harus gigit jari.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mengakui pesta demokrasi yang berjalan sebentar lagi tersebut tak 'menetes' ke pelaku usaha kecil. Bahkan dari data yang dimiliki, omzet UMKM konveksi anjlok hingga 90 persen dibandingkan Pemilu 2019.

"Terdapat penurunan penjualan produk untuk kampanye cukup drastis sekitar 40-90 persen," ujar Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius dalam konferensi pers, Senin (8/1) pekan lalu.

PDIP, misalnya, tercatat sebagai parpol yang penerimaan dan pengeluaran dananya paling besar. Dalam laporan awal dana kampanye (LADK) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), total penerimaan PDIP yang dilaporkan Rp183 miliar, dan total pengeluarannya Rp115 miliar.

Sementara itu, Partai Bulan Bintang (PBB) tercatat sebagai parpol dengan penerimaan terkecil, yakni Rp301 juta dan total pengeluaran Rp228 juta.

KPU juga merilis laporan dana kampanye pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024.

Lihat Juga : Kemenkeu Ungkap Alasan Pajak Hiburan Naik Jadi 40-75 Persen

Untuk periode 16-26 November 2023, dana awal kampanye pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tercatat paling besar, Rp31,4 miliar. Lalu, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD Rp23,3 mliar dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Rp1 miliar.

Lalu, ke mana larinya duit kampanye ratusan miliar itu, yang bahkan tidak menetes ke UMKM?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan euforia kampanye 2019 lalu dengan saat ini memang sangat terlihat berbeda.

Bila sebelum pandemi lalu banyak terlihat keriuhan di lapangan saat masa kampanye, saat ini lebih 'sunyi' sehingga memberikan dampak tak menyenangkan bagi pelaku usaha konveksi.

Menurutnya, penyebabnya tak lain adalah kampanye yang dilakukan peserta pemilu fokus ke media online. Di mana, para elit politik lebih memilih mengalokasikan dananya untuk para buzzer atau influencer.

Sebetulnya, ia melihat bahwa perubahan era kampanye ini tidak hanya berdampak pada UMKM konveksi. Tapi juga iklan kepada media cetak maupun televisi yang sebelumnya ramai dilakukan.

"Dana kampanye banyak terserap ke alat peraga digital di platform-platform media sosial, terutama TikTok dan Instagram. Penyalurannya nampaknya melalui influencer-influencer dan iklan langsung partai dan caleg," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Arena Kampanye Mulai Beralih ke Dunia Digital

Sistem penyelamatan diri ilahi

Sebab Saham Emiten Prajogo Pangestu Naik Sampai Disetop Sementara BEI******

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN),  emiten milik taipan Prajogo Pangestu mulai Selasa (19/12) kemarin.

Penghentian sementara itu tertuang dalam Surat Pengumuman BEI Nomor Peng-SPT-00071/BEI.WAS/12-2023.

Surat itu diteken Kepala Divisi Pengawasan Transaksi BEI Yulianto Aji Sadono dan Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A pada 18 Desember.

"Sebagai bentuk perlindungan bagi Investor, PT Bursa Efek Indonesia memandang perlu untuk melakukan penghentian sementara perdagangan Saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai mulai sesi I perdagangan tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan Pengumuman Bursa lebih lanjut," tulis pengumuman tersebut.

Bursa mengimbau kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan.

Data BEI, saham CUAN memang melejit sejak melantai di bursa pada Maret 2023 lalu. Kala itu, harga saham dibuka Rp220 dan ditutup pada Rp274.

Namun, kemarin, harganya sudah melejit 4.799 persen ke Rp13.425.

Lonjakan harga tersebut sempat membuat Prajogo Pangestu menjadi orang terkaya di Indonesia versi Forbes pada awal Desember lalu dengan total kekayaan menyentuh US,1 miliar atau sekitar Rp727 triliun.

Lalu apa sebenarnya yang membuat saham CUAN melesat?

Head of Customer Literation and Education (CLE) PT Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi kepada CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu mengatakan itu semua dipicu oleh tren positif dari kenaikan penjualan batu bara pada periode Januari-September 2023 (9M23).

Ekspor batu bara, lanjutnya, naik 22,7 persen (yoy) dan penjualan dalam negeri naik 38,4 persen (yoy).

"Meski beban melonjak yang mendorong laba bersihnya turun 30,9 persen (yoy), diversifikasi ke mineral emas dan penambangan batu bara metalurgi juga mendorong sentimen positif kenaikan harga saham CUAN," katanya.

Sementara itu, Associate Director PT Universal Broker Indonesia Sekuritas Hadrian Maynard Taslim mengatakan lonjakan harga saham juga dipicu sentimen pasar atas peningkatan peringkat Prajogo dalam daftar orang terkaya di Indonesia.

"Jadi penyebab kenaikan di sini, menurut saya lebih karena sentimen pasar saja karena rumor ambisi Prajogo Pangestu menjadi orang terkaya nomor 1 di RI dan hype IPO CUAN dan BREN yang IPO dengan nominal besar," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Berhenti, biarkan aku pelan-pelan

Bosch PHK 1.200 Karyawan Divisi Software******

Pemasok otomotif Boschakan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.200 karyawan di divisi pengembangan perangkat lunak (software) pada akhir 2026.

Kabar pengurangan tenaga kerja ini diungkapkan pihak perusahaan pada Kamis (18/1). Ia mengonfirmasi hal ini melalui surat kabar harian Handelsblatt.

Manajemen mengaku belum melakukan pertemuan dengan dewan pekerja untuk mendiskusikan rencana PHK yang telah dibahas sebelumnya.

"Perekonomian yang lemah dan inflasi yang tinggi, yang antara lain disebabkan oleh kenaikan biaya energi dan komoditas, saat ini memperlambat transisi," kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan, dikutipReuters, Jumat (19/1).

Juru bicara Bosch mengklaim para karyawan dalam divisi yang terkena dampak juga sudah diberitahu mengenai rencana ini.

Sebelumnya, Bosch dikabarkan akan melakukan PHK terhadap 1.500 karyawannya di dua pabrik Jerman pada 2025.

Perusahaan berdalih PHK untuk menyesuaikan tingkat staf terhadap perubahan permintaan dan teknologi di sektor otomotif.

"Seperti perusahaan lain, kami harus menyesuaikan tingkat lapangan kerja dengan situasi pesanan, perubahan struktural di sektor penggerak dan penetrasi pasar teknologi masa depan," kata juru bicara Bosch dalam komentar email, Minggu (10/12).

"Karena tujuan itu, kami melihat perlunya penyesuaian hingga 1.500 kapasitas personel di bidang pengembangan, administrasi, dan penjualan di divisi drives di lokasi Feuerbach dan Schwieberdingen pada akhir 2025," tambah mereka.

[Gambas:Video CNN]

Dewa kekayaan kota

Kemenhub Transformasi Terminal, Perkuat Konektivitas dan Pariwisata******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus membangun dan mengembangkan infrastruktur transportasi Terminal Tipe A di berbagai wilayah Indonesia. Pembangunan dan revitalisasi terminal ini menjadi program prioritas pemerintah dalam rangka memperbaiki layanan angkutan bus antarkota antarprovinsi (AKAP) dan antarkota dalam provinsi (AKDP).

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengatakan pembangunan terminal bus perlu terus dilakukan agar fasilitasnya semakin baik, sehingga masyarakat semakin nyaman untuk menggunakannya. Hal ini diperlukan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah hingga ke penjuru negeri.

"Terminal harus bersih dan nyaman agar masyarakat mau menggunakannya. Ini juga merupakan bagian dari upaya meningkatkan budaya penggunaan transportasi massal," tuturnya.

Dengan konsep mixed use, terminal juga memiliki sejumlah fasilitas seperti area komersial, kuliner, pelayanan publik, hotel, tempat belanja, ruang serbaguna, dan lainnya. selain itu, juga terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.

Sebagai informasi, Terminal Tipe A adalah terminal yang memiliki fasilitas dan layanan yang lebih lengkap dibandingkan terminal tipe lainnya. Terminal ini berfungsi sebagai tempat naik turun penumpang, pusat kegiatan sosial, ekonomi, seni dan budaya, serta terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.

Sejumlah Terminal Tipe A dibangun dan direvitalisasi secara merata ke sejumlah wilayah barat, tengah dan timur Indonesia. Beberapa di antaranya, Terminal Paya Ilang di Takengon, Aceh; Terminal Amplas di Medan Sumut; dan Terminal Anak Air di Padang, Sumbar.

Di samping itu juga dibangun Terminal Tingkir di Salatiga, Jateng; Terminal Tamanan di Kediri, Terminal Purabaya di Surabaya, Jatim, Terminal Bimoku di NTT, Terminal Banjar di Kalsel; serta Terminal Bolaang Mongondow di Sulut.

Terminal Tipe A dibangun atau direvitalisasi menggunakan skema APBN rupiah murni maupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan dilakukan secara bertahap.

Contohnya adalah Terminal Anak Air dibangun menggunakan APBN rupiah murni dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp94,8 miliar dan memiliki luas lahan 27.385 m2 dengan luas bangunan terminal 10.364 m2.

Begitu juga dengan Terminal Amplas dibangun dengan pagu anggaran SBSN Rp42,8 miliar dan diselesaikan melalui skema tahun jamak (multiyears) tahun 2021-2022.

Pembangunan Terminal Tamanan di Kediri terbagi dalam III tahap yaitu tahap I pada 2020 dengan biaya Rp12,5 miliar, tahap II pada 2021 dengan biaya Rp7,6 miliar, serta tahap III pada 2022 dengan biaya sebesar Rp4,85 miliar.

Sementara Terminal Paya Ilang dibangun menggunakan APBN rupiah murni Rp22 miliar dan memiliki luas lahan 9.792 m2 dengan luas bangunan terminal 2.500 m2.

Kemudian, Terminal Purabaya dilakukan revitalisasi yang dilakukan berupa perbaikan jalan akses keluar dan masuk terminal. Pada 2022 anggaran untuk revitalisasi Terminal Purabaya berjumlah Rp4 miliar, kemudian pada 2023 sebesar Rp30 miliar.

Dalam rentang waktu 2014 s.d. 2023, telah dilakukan pembangunan terminal baru di 5 lokasi dan rehabilitasi/revitalisasi terminal di 75 lokasi. Kemenhub melibatkan partisipasi para investor/badan usaha swasta untuk turut mengembangkan terminal

Selain memperkuat konektivitas antarwilayah, kehadiran layanan Terminal Tipe A di berbagai daerah juga diharapkan akan memajukan perekonomian dan mendukung sektor pariwisata. Sehingga dapat meningkatkan daya saing bangsa dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Penginapan Ruang dan Waktu Super

Barang Kiriman TKI Bebas Bea Masuk Rp23 Juta per Tahun******

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)Benny Rhamdani mengatakan barang yang dikirim para pekerja migran Indonesia (PMI) alias tenaga kerja Indonesia (TKI) akan dibebaskan bea masuk hingga US.500 atau Rp23 juta (kurs Rp15.485) per tahun.

Benny mengatakan ketentuan itu telah disetujui pemerintah.

"Terkait keluhan banyak PMI tentang barang kiriman mereka yang selama ini di pelabuhan dan di bandara sering diperlakukan diskriminatif. Pajak yang dibebankan kepada mereka terlalu berat," katanya di peringatan Hari PMI Internasional 2023 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Senin (18/12).

Tak hanya itu, Benny mengatakan Presiden Jokowi menyetujui pembebasan biaya administrasi IMEI untuk dua telepon genggam milik PMI.

"Tidak sedikit pekerja migran yang tiba di Tanah Air dipersulit, mengalami antrean panjang dengan urusan administrasi IMEI handphone," katanya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menerbitkan aturan baru yang membebaskan bea masuk barang milik TKI melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141 Tahun 2023 tentang Ketentuan Impor Barang Pekerja Migran Indonesia yang telah diundangkan dan berlaku sejak Senin (11/12).

Aturan baru itu memuat beberapa hal pokok, termasuk ketentuan pembebasan bea masuk barang kiriman, bawaan penumpang berupa handphone, komputer genggam dan tablet (HKT), serta barang pindahan.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani menyebut lahirnya PMK 141/2023 bakal memberikan insentif serta dukungan lebih kepada barang kiriman TKI.

Pembebasan bea masuk ini berlaku atas tiga kali pengiriman barang masing-masing US0 dengan total US.500 atau setara Rp23,4 juta per tahun.

"Jadi setiap kiriman itu dia sampai dengan senilai US0, kita tidak kenakan biaya masuk dan lain-lain. Ini kita juga berikan kepada barang penumpang untuk yang melalui bandara tidak kita kenakan biaya masuk dan lain-lain," tutur Askolani dalam media briefing di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (12/12).

Jika nilai barang lebih dari US0 per pengiriman, bakal dikenakan bea masuk atas selisihnya sesuai ketentuan yang berlaku, yakni sebesar 7,5 persen, dipungut PPN dan PPnBM, serta dipungut PPH Pasal 22 impor.

Pengiriman barang yang dibebaskan bea masuk maksimal tiga kali dalam setahun berlaku untuk TKI yang terdaftar dalam Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Jika tidak terdaftar, berlaku maksimal sekali atau hanya US0 per pengiriman.

[Gambas:Video CNN]