yang lagi gacor

bunga paylater tokopedia 383Jutaan kata 160306Orang-orang telah membaca serialisasi

《yang lagi gacor》

Makan siang gratis disarankan mengandung protein hewani dan sayur******

Jakarta (ANTARA) - Dokter spesialis gizi klinik Dr. dr. Gaga Irawan Nugraha, M. Gizi., Sp.GK(K) menyarankan agar dalam menu makan siang gratis mengandung lauk berprotein hewani dan sayur.

Gaga, pengajar di Universitas Padjadjaran, saat ditemui di Jakarta, Jumat, menilai protein harus berupa hewani karena dua alasan, pertama yaitu bioavailabilitas (BA) atau ketersediaan hayati lebih tinggi.

"Protein hewani memiliki bioavailabilitas lebih tinggi, lebih mudah diserap, lebih mudah menjadi bagian dari tubuh," kata Gaga.

Kedua, protein hewani mengandung asam amino esensial yang lebih lengkap dibanding protein nabati. Dengan asam amino esensial, anak bisa cepat tumbuh tinggi karena sel baru cepat terbentuk dan sel yang rusak cepat diperbaiki.

Baca juga: Airlangga: Tangerang jadi percontohan program makan siang gratis

Asam amino esensial juga mendukung perkembangan otak. Pada perempuan yang sedang hamil, asam amino esensial bisa menghasilkan sel-sel reproduksi yang berkualitas, termasuk ketika menyusui.

"Jadi, sangat penting protein hewani itu untuk menunjang pertumbuhan anak dan memenuhi kebutuhan asam amino esensial," kata Gaga.

Jika menggunakan protein nabati, dia menilai pilihan yang baik adalah tempe, yang terbuat dari kedelai.

"Itu yang paling bagus, lebih mudah dicerna karena sudah ada proses fermentasi," kata Gaga.

Program makan siang gratis diuji coba di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis (29/2). Uji coba itu terdiri dari empat menu makan siang, yaitu nasi ayam, nasi semur telur, siomay dan gado-gado, yang ditaksir seharga Rp15.000 per porsi.

Gaga menilai menu siomay mengandung karbohidrat sederhana dan sedikit protein dari bumbu kacang. Menu nasi ayam dan nasi telur yang utuh, menurut Gaga, sudah lumayan bergizi, tapi, kurang lengkap karena tidak ada sayur.

Gado-gado, yang terdiri dari sayuran, bumbu kacang dan telur, mengandung vitamin dan protein. Jika telur tidak utuh, maka kandungan protein dalam menu juga berkurang.

Dia menyarankan pada usia anak-anak, sebaiknya dalam sekali makan terdapat minimal 50 gram protein hewani.

"Misalnya satu potong ayam 50 gram atau telurnya satu, jangan setengah karena kurang," ujar Gaga.

Baca juga: Makan siang gratis dan pemberdayaan ekonomi masyarakat

Baca juga: Ini rekomendasi dokter gizi untuk menu buka puasa lebih sehat

Baca juga: Dokter gizi: Sesuaikan menu sarapan dengan jenis aktivitas

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024

KPAI: Tingginya kekerasan di lembaga pendidikan jadi persoalan serius******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memandang bahwa tingginya angka kekerasan di lembaga pendidikan merupakan persoalan serius yang harus dibenahi.

"Tingginya angka kekerasan yang terjadi di lembaga pendidikan adalah persoalan serius, apalagi hingga berdampak kematian," kata Anggota KPAI Aris Adi Leksono saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Menurut Aris Adi Leksono, lembaga pendidikan seharusnya menjadi rumah yang aman, nyaman, dan menyenangkan buat anak.

"Tapi ironisnya justru praktik kekerasan banyak terjadi," katanya.

Baca juga: KPAI rekomendasikan pendampingan psikologis bagi keluarga santri

Baca juga: Kapolres : Santri dianiaya berulang-ulang

Menanggapi kasus penganiayaan berujung kematian santri di Pondok Pesantren Hanifiyyah di Dusun Kemayan, Desa Kranding, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, pihaknya menegaskan bahwa kekerasan terhadap BM (14) yang berujung kematian merupakan pelanggaran terhadap UU Nomor 35 Tahun 2014 perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pada perlindungan anak atas hak hidup dan tumbuh kembang, serta perlindungan khusus anak korban kekerasan fisik dan psikis.

Pihaknya menyesalkan berulangnya tindak kekerasan terhadap anak di lingkungan pondok pesantren yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

"KPAI menyampaikan duka mendalam kepada keluarga korban atas meninggalnya santri berinisial BM," kata Aris Adi Leksono.

Sebelumnya, seorang santri berinisial BM (14) meninggal dunia di Pondok Pesantren Hanifiyyah, Kediri, Jawa Timur.

Informasi awal yang diungkapkan pihak pesantren terkait penyebab santri tersebut meninggal adalah karena terjatuh di kamar mandi.

Kemudian akhirnya diketahui bahwa BM menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan para seniornya.

Polisi selanjutnya menangkap empat pelaku yang diduga terlibat dalam penganiayaan. Dua dari empat pelaku masih usia anak.*

Baca juga: Fatayat NU kutuk keras kasus kekerasan terhadap santri di Kediri

Baca juga: Kementerian PPPA: Semua pesantren harus penuhi standar LPKRA

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Ikano Unpad: Revisi UU ITE langkah progresif untuk kenotariatan siber******

Bandung (ANTARA) - Ikatan Keluarga Alumni Notariat (Ikano) Universitas Padjadjaran mengungkapkan bahwa revisi kembali Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan langkah progresif untuk percepatan kenotariatan siber (cyber notary).

Karenanya, kata Ketua Umum Ikano Unpad Ranti Fauza Mayana, di Bandung, Jumat, pihaknya menyambut baik dan mendukung revisi kembali UU ITE yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Kita dapat melihat adanya langkah progresif dan proaktif yang dilakukan oleh pemerintah, tidak hanya dalam hal memperbaiki aturan yang ada agar disesuaikan kembali dengan tujuan keberadaan hukum dalam masyarakat, namun juga dalam menjadikan hukum agar selalu terbarukan secara substansial melalui keberadaan pasal-pasal baru yang mengatur mengenai hal-hal yang lebih luas," ujarnya.

Ranti mencontohkan UU ITE 1/2024 merevisi ketentuan Pasal 5 ayat (4) dalam UU ITE 11/2008, di mana dalam aturan itu mengecualikan akta notariat atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah.

Sementara dalam hasil revisi kedua UU ITE terhadap ayat ini tidak seperti UU ITE 11/2008 yang tentu membuka gerbang bagi dapat dijadikannya akta notariat atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.

"Kita dapat melihat hal ini sebagai kemajuan hukum dalam mengadopsi nilai-nilai kebutuhan yang bersumber pada perkembangan aktivitas masyarakat. Melalui revisi kedua UU ini, sebagai contoh khususnya dalam revisi ketentuan Pasal 5 ayat (4), dapat dikatakan sebagai suatu kemajuan dalam dunia kenotariatan yang sudah kita nantikan sejak lama," ujarnya.

Baca juga: Ikano Unpad gelar seminar diskusikan kenotariatan siber

Baca juga: Wamenkominfo: SE Etika Kecerdasaan Artifisial bisa melengkapi UU ITE

Sementara itu, Direktur Perdata Kementerian Hukum dan Ham Kemenkumham, Santun Maspari Siregar, mengatakan bahwa ada hal yang lebih penting dalam pengaplikasian UU ITE, khususnya dalam kenotariatan siber (cyber notary) yakni menjaga keamanan data pribadi yang nantinya akan digunakan dalam legalitas hukum.

"Ada yang lebih penting yang harus dipersiapkan dari saat ini, yakni antisipasi kebocoran data terutama data pribadi, jangan kita terlalu semangat untuk cyber notary, namun mengabaikan keamanan data pribadi. Karena itu merupakan keamanan data dan menjaga data, tidak boleh sembarangan diberikan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan," ujarnya.

Lebih lanjut, menurut dia saat ini semua pihak harus mulai mempersiapkan sistem informasi dengan sangat baik dan tidak mudah dijebol dan diretas.

"Karena kalau secara pelayanan kami di pemerintahan khususnya di kantor kami memang sudah berbasis elektronik. Jadi memang keamanan data input harus disimpan dalam data base yang aman, apalagi dengan adanya transaksi elektronik dalam kenotariatan, seperti tandatangan elektronik ini harus dijamin kepastian hukum dan keakuratannya. Ini tentu tidak sederhana," katanya.

Oleh karenanya, dikatakan Santun, pihaknya menunggu kajian akademis yang lebih mendalam untuk pelaksanaan revisi UU ITE ini.

"Kami saat ini sudah menerima kajian dari Universitas Indonesia dan diharapkan ada masukan serta pendapat lainnya kepada kami sehingga nanti dalam implementasinya UU ITE ini bisa sesuai dengan yang diharapkan," tuturnya.

Baca juga: Kemenkominfo luruskan perbedaan IKD dan identitas digital di UU ITE

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：slotvegas、bossjudi88、VENETIAN89

Terkait：wahana888、slot gacor sekarang ini、voucher elektronik、zona bet777、fixbet88、kembarbola、paito 2023、link 268slot、aku laku id、trik pasang togel 2d

---

---

bab terbaru：bahasatoto（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01