arti limit kredit di akulaku

Tahta Tuhan

Zulhas Ungkap Alasan Belum Bayar Utang Migor Rp344 M ke Pengusaha******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan(Zulhas) membeberkan alasan pihaknya belum memberikan persetujuan pembayaran utangselisih nilai atau rafaksi minyak gorengRp344 miliar kepada pengusaha ritel.

Zulhas mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih berhati-hati dan belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Selaku lembaga yang melakukan verifikasi belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada BPDPKS," ucapnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (27/11).

Hal ini dilakukan karena Kejagung juga tengah mengusut kasus dugaan korupsi di BPDPKS.

"Dapat kami sampaikan kehati-hatian tadi, dan juga pendampingan hukum terkait proses hukum yang terjadi dalam pembayaran klaim tersebut.

Lebih lanjut, Zulhas mengatakan pihaknya telah berkirim surat ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk permohonan review hasil verifikasi PT Sucofindo terhadap klaim pembayaran rafaksi minyak goreng melalui dana BPDPKS itu.

Berdasarkan rekomendasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Zulhas mengatakan Kemendag bakal mengangkat pembahasan rafaksi minyak goreng dalam rakotas tingkat menteri di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan persetujuan bersama dari semua pihak terkait sebelum dilanjutkan pada proses pembayaran.

Maklum, BPDPKS sendiri berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Jadi kami mau di Kemenko Polhukam boleh, di Kemenko Perekonomian boleh, kalau sudah persetujuan, kami akan bersurat, untuk menjaga kehati-hatian," kata Zulhas.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyebut pemerintah hingga saat ini belum melakukan langkah nyata untuk melunasi utang rafaksi minyak goreng Rp344 miliar.

Roy mengatakan pemerintah dalam hal ini Kemendag tak memperlihatkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan utang rafaksi tersebut.

Padahal, kata dia, sudah terlampir pendapat hukum atau legal opinion (LO) dari Kejaksaan Agung bahwa pemerintah berkewajiban untuk membayar utang rafaksi berdasarkan ketentuan yang ada.

"KPPU juga sudah jelas perintahnya harus dibayarkan pemerintah. kemudian juga komisi VI DPR, itu juga perlu menyelesaikan, karena ini kewajiban. Pemerintah di mana kewajiban kita, pelaku usaha, udah kita penuhi," ujar Roy lebih lanjut.

Roy mengungkapkan perkembangan terakhir terkait utang rafaksi ini adalah Kemenkopolhukam meminta utang ini harus diselesaikan melalui rapat terbatas antara Kemendag dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Namun Roy kecewa rapat tersebut belum kunjung dilaksanakan lantaran kedua kementerian beralasan sibuk.

"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," kata Roy saat konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Rabu (15/11) lalu.

"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," lanjutnya.

Roy menegaskan rafaksi yang belum kunjung terselesaikan selama hampir dua tahun ini menyebabkan kerugian besar di industri ritel. Maka itu, ia mengatakan para pengusaha ritel akan melakukan langkah untuk melaporkan Kemendag ke Kepolisian Bareskrim buntut dari utang rafaksi tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Yin Zu

Bos PII Tunggu Mandat Sri Mulyani Jamin Proyek Kereta Cepat Whoosh******

Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Muhammad Wahid Sutopo masih menunggu mandat Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menjamin proyek kereta cepat Jakarta - Bandung Whoosh.

Pria yang akrab disapa Topo itu menyebut saat ini PII sudah dilibatkan dalam pembahasan terkait rencana penjaminan. Ia mengatakan pembahasan melibatkan sejumlah stakeholder, antara lain Kemenkeu, PT Kereta Api Indonesia (KAI) selaku penerima pinjaman, dan pemberi pembiayaan.

"Nanti pada waktunya dimungkinkan dari Kemenkeu akan mengeluarkan penugasan kepada PII untuk bersama-sama melaksanakan skema penjaminan yang akan diberikan dan diperlukan untuk program kereta cepat (Whoosh) ini," tuturnya dalam Media Briefing di Aula DJKN, Jakarta Pusat, Jumat (8/12).

Kemampuan PT KAI selaku penerima pinjaman dalam penjaminan proyek Whoosh akan benar-benar diperhitungkan. Apakah perusahaan pelat merah ini bisa menunaikan kewajibannya tersebut.

"Sekarang antusiasme masyarakat sangat tinggi untuk memanfaatkan kereta cepat. Kalau bisa kita jaga kelangsungannya, juga akan membantu proyek ini dapat memenuhi pengembalian pinjamannya," ucapnya.

"Dari sisi penjaminannya memang sudah dibuka di dalam perpres, ada penjaminan oleh Kemenkeu. Namun, nanti berapa yang akan dimandatkan kepada PII akan ditetapkan dalam keputusan menteri keuangan (KMK). Ini sekarang masih dalam proses, kami belum terima berapa alokasi penjaminan yang diberikan kepada PII," sambung Topo.

Akan tetapi, ia menekankan berapapun alokasi penjaminan yang akan diberikan kepada pihaknya pasti sudah mempertimbangkan kapasitas PII.

Bos PII itu menegaskan tak akan lagi minta tambahan modal. Topo menyebut pihaknya tak perlu penyertaan modal negara (PMN) baru untuk melaksanakan penugasan penjaminan proyek Whoosh.

"Jadi kami tidak akan minta tambahan lagi PMN ke Pak Mei (Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Meirijal Nur) karena berapapun yang diberikan sudah sesuai dengan apa yang ada di PII saat ini," tutupnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada akhirnya diperbolehkan menjamin pembengkakan biaya (cost overrun) proyek Whoosh.

Ini ditetapkan dalam PMK Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

[Gambas:Video CNN]

Tahta Tuhan

KAI Ungkap Kronologi Kecelakaan KA Turangga dan KRL Lokal Bandung******

PT Kereta ApiIndonesia (Persero) mengungkapkan kronologi terjadinya kecelakaan kereta apiantara KA Turangga dan KRL Bandung.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan kecelakaan terjadi saat kedua kereta sedang melintas ke tujuan masing-masing di KM 181 atau di antara Stasiun Haurpugur-Stasiun Cicalengka.

"Jadi memang ini terjadi tabrakannya antara rangkaian KA Turangga yang jalan dari arah Cicalengka dengan KA Bandung Raya yang meluncur dari Haurpugur. Jadi kedua kereta api itu tabrakannya di lintas di KM 181," ujarnya Joni dalam wawancara dengan CNNIndonesia TV.

Joni mengatakan akibat kecelakaan ini jalur Selatan atau jalur rel antara Haurpugur-Cicalengka yakni dari Stasiun Bandung menuju Stasiun Tasikmalaya sampai dengan Stasiun Banjar tidak bisa dilalui. Karenanya, KAI melakukan rekayasa jalur dengan mengalihkan ke jalur utara.

"Kami upaya dengan jalur memutar, KA-KA yang lalui jalur Bandung, Tasikmalaya ke Banjar, lewat jalur utara," pungkasnya.

Sementara itu, Manager Humas Daop 2 Bandung Ayep Hanafi mengatakan ada 300 penumpang yang tercatat di KA Turangga tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Arus balik 2002

Rincian Masalah Signifikan BUMN yang Diungkap di Hasil Audit BPK******

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa 11 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan.

Pemeriksaan itu terungkap dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2023. Sebanyak 11 BUMN atau anak perusahaan tersebut di antaranya PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Subholding Gas) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Bio Farma.

"Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN tahun 2017-2022," bunyi laporan tersebut yang sudah disampaikan ke DPR pada Selasa (5/12) kemarin seperti dikutip.

Permasalahan yang ditemukan antara lain;

Pertama,di PT PGN. BPK menyebut PGN telah memberikan uang muka perikatan perjanjian jual beli gas (PJBG) sebesar US juta kepada PT IAE tanpa didukung dengan
mitigasi risiko memadai.

Uang muka kata mereka juga diberikan tidak mengacu pada kajian tim internal atas mitigasi risiko dan cost benefit analysis, tidak didukung dengan jaminan yang memadai, tidak memperhatikan kebijakan pemerintah atas larangan transaksi gas secara bertingkat, karena pembelian gas kepada PT IAE yang bukan produsen gas, dan tidak melalui analisis keuangan dan due dilligenceyang memadai.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan direksi PT PGN untuk mengoptimalkan pemulihan piutang uang muka kepada PT IAE sebesar US,19 juta dan berkoordinasi dengan Direksi PT Pertamina dan Kementerian BUMN untuk melaporkan permasalahan ini kepada aparat penegak hukum (APH).

Masalah keduaterjadi di PT Bio Farma. BPK menyebut PT Bio Farma tidak mencapai target penjualan vaksinasi Gotong Royong (VGR) untuk covid-19 sebanyak 7,5 juta dosis karena perubahan kebijakan vaksin gratis dari pemerintah. Hal itu mengakibatkan VGR tidak diminati dan skema pendistribusian VGR ditunda.

Per 30 November 2022, VGR yang belum terdistribusi sebanyak 3.208.542 dosis dengan nilai sebesar Rp525,18 miliar yang hampir melewati batas kedaluwarsa di 2023.

"Akibatnya, persediaan VGR yang kedaluwarsa tahun 2023 berpotensi membebani keuangan PT Bio Farma minimal sebesar Rp525,18 miliar," bunyi laporan tersebut.

Ketiga, di PT Bima Sepaja Abadi/PT BSA (anak perusahaan PT Semen Padang/ PT SP) yang ) yang merupakan cucu perusahaan PT Semen Indonesia Grup. BPK menemukan BUMN tersebut tidak melakukan proses studi kelayakan atau due dilligenceatas mitra dan proyek yang dikerjasamakan dalam pelaksanaan kerja sama bisnis.

Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi kerugian atas penyelesaian piutang usaha kepada PT PIL dan PT ETB sebesar Rp4,22 miliar, dan indikasi kerugian sebesar Rp42,57 miliar atas kerja sama bisnis antara PT BSA dengan PT ATL dan CV AL.

Kemudian potensi kerugian PT SP atas utang pokok SHL dan bunga SHL PT BSA kepada PT SP dengan total sebesar Rp22,50 miliar serta kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pembangunan SPBU dan biaya jasa notaris sebesar Rp2,75 miliar.

Keempat, piutang usaha dan tagihan bruto pada anak perusahaan PT Waskita Karya, yaitu PT Waskita Beton Precast/PT WSBP yang berpotensi tidak tertagih. Adapun masalahnya di antaranya pembangunan Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM) seksi4 yang dilaksanakan oleh PT WSBP mengalami penghentian karena sedang dilakukan kajian ulang kelayakan.

PT WSBP belum dapat menagihkan pembayaran atas IHPS I Tahun 2023 BAB III.

[Gambas:Video CNN]

Kemudian, pengadaan material tetrapod untuk pengaman pantai senilai Rp436,80 miliar dilaksanakan berdasar surat perjanjian pemesanan material dari PT STL. Tetrapod tersebut telah diproduksi sebanyak 265.785 buah, dan disimpan pada lokasi stock yard milik PT WSBP.

Namun, sampai dengan berakhirnya kontrak, PT STL belum melakukan pembayaran atas pengadaan tetrapod, sehingga PT WSBP mengambil tindakan hukum. Permasalahan tersebut mengakibatkan piutang usaha sebesar Rp436,80 miliar berpotensi tidak tertagih, tagihan bruto sebesar Rp781,51 miliar belum dapat
ditagih, dan PT WSBP masih menanggung biaya sewa dan beban bunga terkait dengan MOS sebesar Rp142,11 miliar

CNNIndonesia.comsudah berupaya meminta tanggapan kepada Stafsus Menteri BUMN Arya Sinulingga terkait temuan BPK tersebut sejak Selasa (5/12) kemarin. Tapi hingga kini yang bersangkutan belum memberikan jawabannya.

Sementara itu mengutip Antara, manajemen PT PGN Tbk dan PT Inti Alasindo Energi (IAE) terus berkoordinasi secara intensif untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari mengatakan PGN senantiasa berkoordinasi dengan IAE perihal pengembalian advance payment yang telah dibayarkan PGN.

Koordinasi itu penting untuk mendapatkan kepastian pengembalian advance payment dari bisnis IAE.

Sampai saat ini, berbagai upaya telah dilakukan kedua belah pihak dan menyisakan advance payment sebesar 14,19 juta dolar AS

"Kami mengusulkan agar sisa advance payment dapat dikembalikan melalui sebagian porsi revenue IAE dan berharap IAE dapat berkoordinasi internal dengan lender soal besaran porsinya," ujar Rosa.

Selain itu, sehubungan dengan kondisi eksisting yang oversupply, PGN belum dapat melanjutkan PJBG interruptable dan mengusulkan IAE dapat menjual gas ke pelanggan lain. Dengan harapan, hal tersebut dapat meningkatkan penjualan IAE, sehingga akan mempercepat proses pengembalian advance payment.

"Atas rekomendasi dari BPK RI, PGN juga telah melaksanakan koordinasi dengan PT Pertamina dan Kementerian BUMN terkait rencana pengembalian uang muka PT IAE," kata Rosa.

Dia mengungkapkan bahwa pada prinsipnya IAE dapat menerima usulan dari PGN.

IAE akan berkoordinasi internal dengan pemangku kepentingan dan lender terkait porsi revenue yang dapat diberikan ke PGN.

Era Abadi

TPN Ganjar Andalkan Mahfud Wujudkan Visi******

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengaku bertumpu pada kapabilitas sang calon wakil presiden jika terpilih pada Pilpres 2024 nanti.

Sekretaris Eksekutif TPN Heru Dewanto mengatakan akan menggenjot industrialisasi jika menang di 2024. Ada sektor agro dan kelautan, mineral dan hasil tambang, hingga elektronika dan telematika yang menjadi fokus utama Ganjar-Mahfud.

Akan tetapi, fondasi dari segala angan itu dibebankan pada pundak Mahfud MD. Heru menyebut ilmu hukum yang dikuasai Mahfud memegang peranan penting dalam proses terlaksananya visi dan misi paslon nomor 3 ini.

"Sekali lagi kita bertumpu pada kredibilitas Pak Mahfud untuk melakukan reformasi hukum, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta memastikan standar-standar keberlanjutan di dalam industri kita dipenuhi," tandasnya.

Ucapan tersebut kemudian disentil kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Drajad H Wibowo mengatakan pihaknya juga akan mendorong penegakkan hukum jika paslon nomor 2 tersebut menang. Akan tetapi, ia menegaskan kubu Prabowo-Gibran tak hanya mengandalkan satu sosok.

"Soal penegakkan hukum saya sepakat sekali, kunci, but we don't relly (bergantung) on one person.I know Pak Mahfud better than some of you maybekarena kita sama-sama di DPR. Jadi, kita enggak bisa rely on one person, in everything," balasnya atas pernyataan Heru.

Dukung IKN dan RUU DKJ

Usai diskusi, Sekretaris Eksekutif TPN Heru Dewanto ikut bersuara soal kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara jika Ganjar-Mahfud terpilih. Ia mengatakan paslon nomor urut 3 itu akan melanjutkan legacyPresiden Joko Widodo tersebut.

Kendati, Heru kembali mengandalkan Mahfud MD soal Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang menyeruak imbas adanya IKN.

Menurutnya, sang cawapres lebih kompeten untuk merespons hal tersebut.

"Saya belum bisa sampai ke sana (RUU DKJ), menjawab itu. Karena saya bukan ahli hukum, saya tanya Pak Mahfud dulu ya," jawabnya soal apakah paslon nomor 3 mendukung ruu tersebut.

"Posisi kami, Mas Ganjar dan Pak Mahfud memang mendukung IKN. Artinya, ibu kota negara baru dan dalam hal ini justru Mas Ganjar dan Pak Mahfud mengupayakan percepatan IKN, tapi sesuai dengan standar dan norma yang berlaku, lingkungan, government, dan sebagainya," tandas Heru.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali: Kembali ke Alam Abadi

Hari Ini Aja, Belanja Outfit Kece Pria di Transmart Ada Harga Spesial******

Lagi cari baju kasual atau formal yang kece dan banyak potongan harganya? Belanjanya diTransmart Full Day Sale aja ya!

Apalagi kalau bayarnya menggunakan Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah akan dapat ekstra diskon sebesar 20 persen.

Lihat Juga : Belanja di Transmart Sekarang, Banyak Diskon dan Bayarnya Bisa Nanti

Kalau penasaran apa saja produk yang didiskon, intip daftarnya di bawah ini.

• Manzone kemeja lengan pendek dan panjang, harga spesial mulai Rp199.000. Ekstra diskon menggunakan Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah.
• Alisan kemeja pria, harga spesial Rp139.000. Ekstra diskon menggunakan Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah.
• Arizone sweatshirt/jogger harga spesial Rp200.000. Ekstra diskon menggunakan Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah.
• Arizona, Red Point, dan Capetown tshirt harga spesial Rp100.000. Ekstra diskon menggunakan Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah.
• Capetown Polo T-shirt harga spesial Rp150.000. Ekstra diskon menggunakan Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah.

Biar makin murah, pastikan menggunakan Allo Bank untuk metode pembayarannya ya supaya bisa menikmati belanja diskon selama periode Transmart Full Day Sale ini.

Bagi yang belum memiliki Allo Bank, caranya tinggal download aplikasi Allo Bank melalui App Store atau Google Play Store. Lalu upgrade akunnya ke Allo Prime untuk mengaktifkan Allo Pay Later.

Alternatif lain bisa mengajukan pembuatan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di setiap gerai Transmart supaya kartunya bisa langsung dipakai belanja.

Jangan sampai lewatkan promo ini ya. Langsung aja ke Transmart terdekat sekarang juga dan bawa pulang outfitfavoritmu!