pinjam 15 juta

kartu hitam

Bebas Gerah Musim Panas, Beli AC di Transmart Diskon sampai Rp1 Jutaan******

Memasuki musim panas, jangan sampai kamu kegerahan lho! Biar rumah kamu makin adem, pasang AC baru aja dan belinya di Transmart.

Selain ada diskon, setiap pembelian AC di Transmart kamu bakal dapat gratis instalasi standar plus pipa yang pastinya antiribet.

Lihat Juga : Belanja Murah Kebutuhan Rumah Tangga Cuma di Transmart Full Day Sale

Untuk kamu yang lagi butuh pendingin ruangan, bisa beli AC Split 1 PK tersedia merek LG, Polytron, Panasonic, Sharp, atau Samsung.

AC Split 1 PK berlaku harga diskon mulai dari Rp3 jutaan dengan harga normal sekitar Rp4 jutaan, jadi bisa hemat Rp1 jutaan.

Mau dapat ekstra diskon sampai 20 persen? Bayarnya pakai Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega dan Mega Syariah supaya bisa belaja sekarang bayar belakangan.

Yuk, langsung aja downloadAllo Bank di Play Store atau App Store dan upgrade akunnya ke Allo Prime untuk mengaktifkan Allo Pay Later.

Bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega dan Mega Syariah di unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Transmart Cibubur dan Central Park atau ke kantor cabang bank terdekat.

Jangan kelamaan ya, buruan pakai Allo Bank, Bank Mega atau Mega Syariah supaya bisa Merdeka Belanja di Transmart selama periode Full Day Sale yang cuma satu hari!

Kembali ke Qiao Qiling

Daftar 13 KA Keberangkatan Gambir yang Berhenti di Jatinegara Hari Ini******

PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta memberlakukan pengaturan rekayasa operasional kereta api jarak jauh (KAJJ) pada Minggu (20/8).

Sebanyak 13 kereta api yang berangkat dari Stasiun Gambir, Jakarta, bakal berhenti di Stasiun Jatinegara untuk menaikkan penumpang.

Lihat Juga : Jokowi: RI Bisa Masuk 5 Besar Negara Ekonomi Terkuat Dunia

Terkait jadwal dan perjalanan kereta api, masyarakat bias menghubungi Contact Center KAI.

Berikut daftar 13 kereta api dari keberangkatan Stasiun Gambir yang berhenti di Stasiun Jatinegara:

1. Argo Semeru (KA 18) keberangkatan Stasiun Gambir pukul 06.20 WIB
2. Argo Parahyangan (KA 38) keberangkatan Stasiun Gambir pukul 06.30 WIB
3. Argo muria (KA 14) keberangkatan Stasiun Gambir pukul 07.00 WIB
4. Argo Parahyangan (KA 52) kebrangkatan Stasiun Gambir pukul 07.25 WIB
5. Argo Parahyangan (KA 34) keberangkatan Stasiun Gambir pukul 08.05 WIB
6. Argo Bromo Anggrek (KA 2) keberangkatan Stasiun Gambir pukul 08.20 WIB
7. Argo Cheribon (KA 26) keberangkatan Stasiun Gambir pukul 08.30 WIB
8. Argo Dwipangga (KA 10) keberangkatan Stasiun Gambir pukul 08.50 WIB
9. Taksana (KA 68) kebrangkatan Stasiun Gambir pukul 09.20 WIB
10. Argo Parahyangan (KA 44) keberangkatan Stasiun Gambir pukul 09.30 WIB
11. Argo Cheribon (KA 22) keberangkatan Stasiun Gambir pukul 09.45 WIB
12. Sembrani (KA 62) keberangkatan Stasiun Gambir pukul 10.20 WIB
13. Manahan (80F) keberangkatan Stasiun Gambir pukul 10.30 WIB

Lihat Juga : Daftar Perusahaan RI yang Siap Keroyokan Bangun IKN

Ternyata saya adalah dewa pejuang yang tiada taranya

Cuma Hari ini, Koper Polo dan President Diskon 50%+20% di Transmart******

Siap liburan musim panas tapi belum punya koper keren untuk jalan-jalan? Langsung aja beli kopernya di Transmart, mumpung ada Full Day Sale cuma hari ini, Selasa (15/8) sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Ada koper Polo Classic berbagai ukuran berlaku diskon spesial 50 persen plus 20 persen dan ada ekstra diskon 20 persen menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah.

Lihat Juga : Jangan Lewatkan, Transmart Full Day Sale Obral Berbagai Produk Fesyen

Cus ke Transmart terdekat bestie! Jangan lupa upgrade akun Allo Bank ke Allo Prime dan mengaktifkan Allo Pay Later supaya bisa klaim ekstra diskon dan belanja sekarang bayar belakangan.

Atau langsung aja mengajukan pembukaan kartu kredit instan Bank Mega atau Mega Syariah yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Sembilan putaran sangat indah

Kaltara Tawarkan Proyek Investasi Senilai Rp10 Triliun******

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menawarkan investasi senilai Rp10 Triliun kepada investor dalam agenda Kaltara Investment Forum (KIF) 2023.

KIF diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltara bekerja sama dengan Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Kaltara.

Agenda itu bertujuan mempromosikan sejumlah peluang investasi yang ada dan disusun dalam dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO).

"IPRO yang ada meliputi berbagai sektor yakni infrastruktur, pertanian (ketahanan pangan), industri hilirisasi, pariwisata, energi dan kawasan industri hijau," kata Ferdinand dikutip Senin (28/8).

Kaltara merupakan provinsi strategis di wilayah ASEAN secara geografis. Alasannya, provinsi ini berbatasan dengan Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam yang tergabung dalam forum BIMP-EAGA yang bertujuan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan ASEAN.

Selain itu, Kaltara berada di jalur alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) II yang langsung menghadap Samudera Pasifik. Letak geografis tersebut menjanjikan untuk pertumbuhan ekonomi Kaltara.

"Berdasarkan proyeksi, penerimaan negara dan daerah dari ALKI II dapat mencapai US,5 juta per harinya," ucap Ferdinand.

DPMPTSP mengklaim terus melakukan terobosan untuk mencapai peningkatan ekonomi Kaltara melalui peningkatan realisasi investasi sesuai target yang telah ditentukan oleh Pemda maupun BKPM RI.

Investasi dinilai sebagai mesin pertumbuhan ekonomi yang harus didukung oleh kebijakan pro investasi melalui peraturan daerah dan peraturan gubernur. Tujuannya agar ada kepastian hukum sesuai yang diinginkan para investor.

"Jika dilihat trend realisasi terus meningkat sejak 2020 lalu, dimana realisasi di 2020 mencapai Rp3,2 T, 2021 realisasi Rp5,7 T, 2022 realisasi mencapai Rp13,7 T dan semester I 2023 sudah mencapai Rp9,4 T," kata Ferdinand.

Selain itu, KIF juga menggelar penandatanganan MoU antara investor dengan vendor lokal yang ada di Kaltara.

"Ini sebagai wujud komitmen untuk mendorong pola kemitraan antara usaha besar dengan UMKM yang ada di daerah sesuai Peraturan Menteri Investasi atau Perka BKPM RI No 1 tahun 2022," tegasnya.

Acara tersebut juga mempersilakan DPMPTSP kabupaten atau kota dan Asosiasi Pengusaha se-Kaltara untuk menjelaskan IPRO mereka. Terdapat juga sesi One on One Meeting dengan calon investor.

"Kami sangat optimis kegiatan KIF 2023 akan memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi Kaltara ke depan, khususnya dalam mencapai target realisasi investasi," tutupnya.

Biografi Wan Zhen'er

WFH Demi Atasi Polusi Jakarta dan Ancaman Hangus Rp215 T Sekejap Mata******

Polusi udara DKI Jakartamemburuk belakangan ini. Berdasarkan, pengukuran indeks kualitas udara versi AQAir pada Selasa (22/8), Jakarta pada pukul 12.20 WIB menempati peringkat ketiga sebagai kota dengan kualitas udaraterburuk di dunia.

Dalam situs IQAir, indeks kualitas udara Jakarta mencapai 161, yang termasuk ke dalam kategori tidak sehat. Dengan kondisi ini, kualitas udara Jakarta lebih buruk dari ibu kota negara tetangga Malaysia, Kuala Lumpur (AQI 112) di momen saat ini.

Menyikapi kondisi itu, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mewajibkan kantor-kantor pemerintahan se-Jabodetabek menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH)bagi 50 persen aparatur sipil negara (ASN).

"Untuk mengurangi jumlah kendaraan bermobilitas, kepala daerah diminta untuk melakukan penyesuaian kebijakan pengaturan sistem kerja yakni sedapat mungkin melakukan penerapan work from home (WFH)dan work from office (WFO)masing-masing sebanyak 50 persen bagi ASN di lingkungan perangkat daerah, karyawan BUMN, dan BUMD," kata Dirjen Administrasi Wilayah Syafrizal ZA melalui keterangan tertulis, Rabu (23/8).

Selain ASN, demi memerangi polusi, Kemendagri juga mendorong pengusaha menerapkan sistem kerja WFH

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan WFH sejatinya bukan solusi untuk mengurangi polusi udara di Jabodetabek belakangan ini. Alih-alih mengurangi polusi, WFH justru bisa membahayakan ekonomi.

Ekonomi bisa kembali minus seperti periode awal pandemi covid-19.

"Jika WFH diterapkan secara masif, otomatis situasinya akan mirip dengan situasi pandemik tempo hari, ekonomi minus," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Ronny, dampak utama jika diberlakukan WFH akan terlihat pada penurunan produktivitas pekerja dan perusahaan, karena tidak semua jenis perusahaan bisa dijalankan dari rumah.

"Bagi sebagian perusahaan, WFH justru berarti berhenti produksi dan berhenti melayani, karena proses produksi dan pengadaan layanan tak bisa dilakukan secara WFH," imbuhnya.

Selain itu, Ronny melihat WFH memiliki multiplier effectyang cukup mengkhawatirkan dibandingkan dengan kerja dari kantor (Work From Office/WFO) yang memberikan dampak positif, misalnya bagi sektor transportasi, UMKM, serta makanan dan minuman.

"Nah, jika WFH diberlakukan lagi, multiplayer effecttersebut akan berhenti dan akan memberikan tekanan ke sektor lainya," jelasnya.

Ronny menilai jika kendaraan dinilai menjadi penyebab masalah udara, maka karyawan atau pekerja yang biasanya menggunakan kendaraan pribadi baik mobil maupun motor bisa beralih ke transportasi publik, seperti kereta, MRT, busway ataupun ojek online.

"Minimal jika satu karyawan berpindah dari motor pribadi ke ojek online, maka satu motor berkurang di jalanan, tapi sektor transportasi onlinetetap mendapatmultiplier effect-nya, UMKM makanan dan minuman di sekitar kantor juga masih memiliki demand, dan lainnya. Jadi WFH bukanlah pilihan yang tepat," tegasnya.

Senada, Direktur Center of Law and Economic Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira juga menilai WFH bukan solusi untuk memperbaiki masalah polusi di Jakarta. Bahkan usulan WFH dipastikan akan ditolak oleh para pengusaha.

"Pelaku usaha termasuk UMKM akan keberatan pastinya. Kebijakan WFH punya risiko menurunkan berbagai indikator ekonomi di Jakarta dan sekitarnya," kata Bhima.

Menurut Bhima, bila WFH diterapkan tidak hanya untuk PNS Jakarta tapi juga pekerja swasta (non esensial), maka akan berpengaruh pada penurunan 40 persen pengeluaran rumah tangga di sektor transportasi. Artinya ada risiko kehilangan PDRB DKI Jakarta sekitar Rp215,8 triliun sepanjang 2023.

Potensi kehilangan pendapatan tersebut berdasarkan perhitungan asumsi rata-rata porsi pengeluaran rumah tangga untuk transportasi, rekreasi, komunikasi dan budaya sebesar 25,06 persen sepanjang 2018-2022 oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

"Jika WFH nya lebih tinggi, maka pengaruhnya akan lebih besar lagi. Itu baru dari transportasi, dan rekreasi," jelas Bhima.

Sementara, asumsi konsumsi rumah tangga DKI berdasarkan harga berlaku untuk 2023 sebesar Rp2.153 triliun di 2023. Artinya, bila efek WFH sampai membuat 30 persen pendapatan sektor hotel dan restoran berkurang, maka ada potensi tambahan kehilangan pendapatan sebesar Rp98,9 triliun.

Hal ini berdasarkan hitungan dari asumsi porsi pengeluaran masyarakat DKI untuk hotel dan restoran 2018-2022 sebesar 15,3 persen.

"Melihat simulasi dampak tersebut diperkirakan WFH tidak akan ditaati oleh para pelaku usaha. Apalagi (WFH) tidak menyelesaikan masalah polusinya, justru mengganggu produktivitas," pungkas Bhima.

Pengusaha Minta Pemerintah Cari Tahu Biang Kerok Utama Polusi

Buku Harian Kerakusan

Kendaraan Tak Lolos Uji Emisi Bakal Dilarang Lintas di Jabodetabek******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan kendaraan yang tak lolos uji emisi bakal dilarang melintas di Jabodetabek.

Menurut Budi, uji emisi menjadi sesuatu yang sentral dalam upaya memperbaiki kualitas udara di Ibu Kota.

Budi menuturkan pihaknya bersama Pemprov DKI dan kepolisian akan melakukan penegakan hukum bagi kendaraan yang tak lolos uji emisi.

Selain uji emisi, untuk mengurangi polusi dan menekan kemacetan, pihaknya juga menentukan aturan keterisian penumpang dalam sebuah mobil. Budi menilai saat ini satu mobil kebanyakan hanya diisi oleh satu orang atau maksimal dua orang.

Oleh karena itu, pihaknya akan mempertimbangkan mengubah aturan 3 in 1menjadi 4 in 1. Artinya, satu mobil wajib diisi empat orang.

"Jadi katakanlah mereka dari Bekasi, dari Tangerang, dari Depok mereka bersama-sama ke kantor gantian mobilnya, sehingga jumlahnya akan menurun," terang Budi.

Dalam kesempatan terpisah, Pemprov DKI bersama kepolisian berencana menerapkan tilang bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi. Pemprov DKI menyatakan bakal melakukan penegakan hukum terkait hal tersebut paling lama dua bulan ke depan.

"Mudah-mudahan bisa kami terapkan dalam satu atau dua bulan ini," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengutipAntara, Kamis (3/8) lalu.

Asep mengatakan pihaknya kini juga tengah membahas masalah tilang tersebut dengan Polda Metro Jaya, selaku pihak yang akan menindak para pengguna kendaraan tidak lulus uji emisi di jalan.

"Kami sudah mulai dengan polisi, dengan Dirlantas Polda Metro Jaya. Kami akan serius untuk melaksanakan tilang bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi," Asep.

Pemprov DKI bersama Polda Metro Jaya memakai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai payung hukum untuk menjerat pengguna kendaraan yang tunggangannya tak lulus uji emisi.

Pada Pasal 285 ayat 1 ditetapkan:

"Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu".

Lalu pada Pasal 286 isinya: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu".

Berdasarkan aturan ini pengemudi motor bisa ditilang dengan denda Rp250 ribu bila kendaraan yang digunakan tak diuji emisi. Sedangkan denda untuk mobil sebesar Rp500 ribu.

Selain itu ada juga Peraturan Gubernur DKI Nomor 66 Tahun 2020 yang mengatur tentang kewajiban uji emisi, yakni pada Pasal 2 ayat 1 yang isinya: "Sasaran uji emisi gas buang Kendaraan Bermotor: (a) Mobil Penumpang Perseorangan; dan (b) Sepeda Motor, yang beroperasi di jalan di wilayah Provinsi DKI Jakarta".

Kemudian, pasal 2 ayat (2) "Mobil Penumpang Perseorangan dan Sepeda Motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang batas usia kendaraannya lebih dari 3 (tiga) tahun".

Pelanggar uji emisi juga dapat sanksi berupa bayar tarif parkir termahal dan penerapan koefisien denda Pajak Kendaraan Bermotor sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[Gambas:Video CNN]