kupon domino's pizza

Kaisar Jahat Surga yang Melahap

Pernyataan Keras Bahlil ke IMF Usai Minta Longgarkan Ekspor Nikel Cs******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan sikap keras terhadap Dana Moneter Internasional (IMF) usai minta Indonesia membuka kembali keran ekspor nikel dan bahan mineral lainnya.

Menurutnya, permintaan yang disampaikan IMF kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut tidak berdasarkan logika atau ngawur. Sebab, bisa mengganggu kedaulatan bangsa Indonesia.

"Saya sebagai mantan aktivis merasa terganggu ketika ada sebuah kedaulatan bangsa kita, independensi negara kita digores oleh siapapun dan saya pikir ini harus kita lawan cara-cara seperti ini tidak lagi untuk kita tempatkan mereka di tempat yang baik di bangsa ini. Dia tidak usahlah campur-campur mengurus Indonesia, " ujarnya pada Jumat (30/6).

Tak hanya itu, Bahlil juga terang-terangan menyebut IMF sebagai lintah darat karena pernah menjerumuskan Indonesia ke titik terendah.

Berikut daftar pernyataan keras Bahlil ke IMF terkait pembukaan larangan ekspor mineral mentah:

1. IMF Lintah Darat

Bahlil menyebutkan IMF sebagai lintah darat saat memberikan utang ke dalam negeri. Sebab, saat memberikan utang, paket kebijakan ekonomi yang disarankan tidak sesuai sehingga perekonomian Indonesia makin terpuruk.

"Menurut kajian mereka juga mengatakan, ini kayak lintah darat ibaratnya. Jadi banyak paket kebijakan ekonomi dari IMF yang tak cocok dengan negara kita," kata Bahlil.

Lihat Juga : Bahlil Sebut Pemikiran IMF soal Pembatasan Ekspor Nikel Cs Keliru

2. IMF Jadikan Indonesia Pasien ICU

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil pun mengungkapkan IMF pernah menjadikan Indonesia seolah pasien yang salah diagnosa. Di mana, harusnya hanya pasien rawat inap menjadi pasien ICU.

Hal tersebut terjadi pada saat krisis moneter 1998 silam. Pada saat itu, semua rekomendasi untuk mengatasi krisis yang disarankan IMF justru membuat Indonesia makin terpuruk.

"Dia sudah pernah menjadikan kita pasien yang gagal diagnosa. Apakah kita akan mengikuti dokter yang sudah membawa kita dari ruang rawat inap ke ruang ICU? Ibarat orang sakit harusnya nggak operasi total, kemudian operasi total terus gagal," jelasnya.

3. Tak Butuh Saran IMF Lagi

Dengan kondisi tersebut, maka Bahlil menekankan Indonesia tak lagi membutuhkan saran-saran dari IMF. Menurutnya, ketimbang memberikan rekomendasi tak berguna bagi Indonesia, IMF sebaiknya memberikan saran ke negara yang lagi gagal.

Bahlil pun memastikan larangan ekspor bahan mineral mentah akan tetap dilakukan pemerintah sesuai dengan rencana yang telah disusun.

"Langit mau runtuh pun, hilirisasi tetap akan jadi prioritas negara dalam pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

terlahir sebagai penjahat

Arti Perusahaan Zombie yang Diwanti******

Dana Moneter Internasional (IMF) mewanti-wanti Indonesia potensi munculnya 'perusahaan zombie' usai pandemi covid-19. Dengan adanya pemulihan ekonomi, IMF menilai langkah-langkah dan insentif peraturan harus diperketat.

Lembaga keuangan ini merekomendasikan restrukturisasi kredit yang berakhir pada Maret 2023 lalu diperpanjang hingga Maret 2024, tidak lagi dilanjutkan setelah tahun depan.

"Dengan pemulihan ekonomi yang baik, bank seharusnya berada dalam posisi yang baik untuk menilai risiko kredit," tulis laporan IMF, yang dirilis Juni 2023.

Lantas, apa itu perusahaan zombie?

Sebenarnya, tak ada definisi resmi apa itu perusahaan zombie. Namun, secara informal perusahaan zombie ditujukan pada perusahaan yang kinerja keuangannya terus merugi, operasional mandek, serta beban utangnya lebih tinggi daripada aset perusahaan.

Perusahaan zombie umumnya masih beroperasi meski finansialnya tak sehat dan tak bisa membayar utang perusahaan. Ibarat 'mayat hidup', perusahaan zombie tidak mampu bertahan dari naiknya suku bunga, lesunya pasar dan kondisi ekonomi yang sulit.

Eks menteri keuangan era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Chatib Basri, mengatakan perusahaan zombie muncul karena beberapa kemungkinan seperti daya beli masyarakat melemah, kelas menengah atas menahan konsumsi, perubahan perilaku, dampak pembatasan aktivitas ekonomi, termasuk kurangnya insentif dan investasi ekspansi usaha.

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal menjelaskan perusahaan disebut zombie lantaran korporasi sudah sangat kehabisan amunisi.

"Zombie companiesini sangat mungkin muncul karena dari sisi produksi, mereka tidak bisa menghentikan mesin, listrik dan gaji tetap bayar, namun tidak menghasilkan. Masalahnya, lama-kelamaan membuat pengangguran meningkat dan PHK," ucap Fithra kepada CNNIndonesia.com.

[Gambas:Video CNN]

Dasar perapian

Pengusaha Muda Tolak Rayuan IMF soal Hapus Larangan Ekspor Bijih Nikel******

HimpunanPengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menolak rayuan Dana Moneter Internasional (IMF) yang meminta Indonesia menghapus laranganekspor bijih nikel dan bahan mineral lainnya.

Ketua Bidang Maritim, Kelautan, dan Perikanan Badan Pengurus Pusat Hipmi Fathul Nugroho menilai kebijakan berani Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tepat, meski ditolak dunia. Ia menegaskan pemerintah harus berani dan siap menghadapi pihak asing yang memprotes kebijakan hilirisasi tersebut.

"Kebijakan hilirisasi sudah berjalan dengan baik, terutama di sektor mineral. Beleid tersebut berhasil meningkatkan investasi dan nilai tambah ekspor hasil pengolahan mineral," tegasnya dalam keterangan resmi, Sabtu (1/7).

"Pemerintah harus berani dan siap menghadapi pihak luar negeri yang kontra kebijakan tersebut, termasuk IMF, dan mendukung Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan untuk menjelaskan ke IMF," jelas Fathul.

Selain hilirisasi bahan mineral, Hipmi mendorong pemerintah menjamah sektor lain. Pasalnya, Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas laut dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, sehingga sektor kelautan dan perikanan bisa dipilih untuk digenjot hilirisasinya.

"Apabila hasil laut dan perikanan dapat diolah menjadi produk bernilai tambah, maka diharapkan akan membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan nilai ekspor hingga berkali lipat seperti di komoditas nikel," tandas Fathul.

IMF memang sempat meminta Presiden Jokowi mempertimbangkan pelonggaran pembatasan ekspor nikel dan komoditas lainnya. Permintaan itu disampaikan dalam IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia, Minggu (25/6).

Dalam laporan tersebut, IMF menyambut baik ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor mineral, termasuk menarik investasi asing dari kebijakan larangan ekspor itu. Namun, mereka mencatat bahwa kebijakan harus didasarkan pada analisis biaya manfaat yang lebih lanjut dan dirancang untuk meminimalkan dampak lintas batas.

"Dalam konteks itu, para direktur mengimbau untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain," tulis laporan IMF.

[Gambas:Video CNN]

Jenderal Dinasti Song

IHSG Diprediksi Bersinar Pagi Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Rabu (5/7) ini.

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan secara teknikal indeks saham tetap berpotensi bullishmeski mengalami pelemahan pada perdagangan kemarin.

"Berdasarkan indikator MACD (Moving Average Convergence Divergence)menandakan momentum bullish," imbuh Ivan seperti dikutip dari riset hariannya.

Senada, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya juga memproyeksi IHSG menguat hari ini.

Menurutnya, pergerakan indeks saham ditopang oleh masa pembagian dividen dari emiten.

"Hari ini IHSG berpotensi menguat," ucap William.

Ia pun memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support6.601 dan resistance6.742 hari ini. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni UNVR, INDF, ASII, ICBP, TLKM, EXCL, TBIG, HMSP, dan ASRI.

IHSG ditutup melemah 14,96 poin atau minus 0,22 persen ke level 6.681 pada perdagangan Selasa (4/7) kemarin.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp7,82 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 17,25 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Raja Iblis Abadi

Cara Melihat dan Membaca Tanda Tempat Kerja Kita Akan Melakukan PHK******

Gelombang pemutusan hubungan kerja(PHK) marak terjadi pada tahun ini.

Survei Challenger, Gray & Christmas menunjukkan perusahaan dunia telah memangkas 417.500 hingga akhir Mei 2023. Angka ini meningkat 3.015 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Nama-nama besar seperti Disney, Google, Lyft, dan Meta termasuk di antara mereka yang mengumumkan PHK tersebut.

Melansir CNBC, Rabu (21/6), Menasihat Karir dan Kontributor CNBC Suzy Welch mengatakan mencari tahu apakah perusahaan akan melakukan PHK memang tidak gampang. Namun, ada beberapa petunjuk yang harus diperhatikan.

"Ada tanda-tanda yang akan membuat Anda merinding," katanya.

Berikut petunjuk yang ia sebut;

1. Analisis industri dan prospek bisnis

Anda bisa mengenali tanda-tanda perusahaan akan melakukan PHK dengan mencari tahu keadaan industri dan prospek perusahaan tempat Anda bekerja.

Hal itu bisa diketahui dengan cara berlangganan buletin, blog, dan outlet yang meliput industri Anda untuk melihat lebih dekat tren di sektor Anda.

2. Perhatikan kesehatan keuangan perusahaan

Pekerja dapat mengetahui bagaimana kinerja perusahaan secara finansial dengan memperhatikan laporan pendapatan dan panduan serta pergerakan harga sahamnya.

"Kamu harus memiliki disiplin untuk melihat apa yang dikatakan pasar tentang perusahaan Anda dan ke arah mana harga saham bergerak," kata Welch.

3. Perhatikan atasan Anda untuk mencari petunjuk

Menjalin hubungan baik dengan atasan bisa berdampak positif pada kehidupan kerja Anda. Salah satunya, mengetahui informasi tentang perusahaan, termasuk isu PHK.

Anda bisa mengetahui kabar PHK lebih dulu dibanding karyawan lain.

"Bos Anda adalah manusia. Seorang bos akan membagikan informasi tersebut kepada anggota tim yang benar-benar mereka percayai," kata Welch.

[Gambas:Video CNN]

senjata luar angkasa

Mahfud: Utang ke Jusuf Hamka Akan Diselesaikan, Tak Usah Buru******

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkap utang negara senilai Rp800 miliar kepada pengusaha jalan tol Jusuf Hamka akan diselesaikan walau target waktunya masih dalam tinjauan.

"Kita sudah berbicara dan akan menyelesaikannya, karena ini masalah negara yang jg harus diselesaikan. Tidak boleh negara memburu-buru orang yang punya utang kepada negara, tapi kewajiban negara utang negara terhadap rakyat diambangkan terus," cetus dia, usai Salat Iduladha di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) Semarang, Kamis (29/6).

Sebelumnya, Jusuf Hamka sempat bertemu dengan Mahfud MD membahas utang negara kepada sang pengusaha pada Selasa (13/6). Pertemuan itu pun diklaim berlangsung kondusif meski belum ada kepastian soal waktu pembayarannya.

"Kenapa? Karena begitu [Jusuf] laporan, terus Bu Sri Mulyani ke luar negeri, ke London, ke Paris, dan sebagainya. Sementara saya kunjungan kerja ke berbagai daerah," sindirnya.

Namun demikian, Mahfud mengaku pihaknya masih cari waktu yang pas untuk membahas masalah pembayaran utang ini secara jernih. 

"Karena ini hubungan keperdataan utang piutang nanti diselesaikannya tidak usah buru-buru, dalam arti kita cari waktu yang tepat untuk berbicara secara jernih," urainya.

"Beda dengan hukum pidana. Kalau hukum pidana harus segera ditindak, penegakan hukum pidana tidak boleh dihalang-halangi oleh aparat, siapa pun," tukas Mahfud.

Selain dengan Mahfud, Jusuf juga sempat bertemu dengan Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo pada Minggu (18/6) usai makin panasnya isu sengketa utang Rp800 miliar itu.

Dalam pertemuan itu, keduanya membahas soal kesalahpahaman terkait status Jusuf pada PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP).

Utang pemerintah kepada Jusuf Hamka itu bermula dari deposito PT CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998 kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah beralasan CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto.

Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 dan memenangkan gugatan. Meski begitu, Jusuf belum juga dapat kejelasan pembayaran utang meski sudah berkeliling ke berbagai kementerian/lembaga.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah mengatakan pemerintah ingin berhati-hati dan teliti mempelajari sebelum membayar utang yang kian membengkak itu.

"Jangan sampai negara yang sudah membiayai bailout dari bank-bank yang ditutup dan sekarang masih dituntut lagi untuk membayar berbagai pihak yang mungkin masih terafiliasi waktu itu," ujar Ani, beberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]