kinggaruda138

java303 378Jutaan kata 140267Orang-orang telah membaca serialisasi

《kinggaruda138》

Bappebti evaluasi pajak kripto untuk kurangi biaya investor******

Harapannya, dari total pajak yang dikenakan saat ini, investor kripto bisa dikenakan setengahnya saja

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) berencana untuk mengevaluasi penerapan pajak kripto agar para investor hanya menanggung setengah dari total pajak yang dikenakan saat ini sehingga semakin banyak investor yang tertarik terhadap pasar kripto Indonesia.

“Memang perlu diadakan evaluasi dan pertimbangan kembali atas pengenaan pajak ini. Harapannya, dari total pajak yang dikenakan saat ini, investor kripto bisa dikenakan setengahnya saja,” kata Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Bappebti Tirta Karma Senjaya dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Menurutnya, upaya tersebut diperlukan untuk menjaga peluang pertumbuhan pasar kripto domestik yang baru berkembang dalam beberapa tahun terakhir, mengingat regulasi pajak yang kini berlaku meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan oleh investor.

Tirta pun menyatakan bahwa pengenaan pajak terhadap sektor kripto perlu dievaluasi dan dipertimbangkan kembali oleh semua pemangku kepentingan, termasuk Bappebti, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, asosiasi, serta para pelaku pasar, agar nominal pajak yang diterapkan sesuai dengan harapan semua pihak.

Ia menuturkan bahwa pajak yang diperoleh dari transaksi kripto telah mampu menambah pendapatan negara sekitar Rp259 miliar dan berkontribusi lebih dari 50 persen terhadap pendapatan industri fintech.

Direktur Eksekutif Asparkrindo Asih Kerniangsih mengatakan banyaknya pajak yang dikenakan terhadap pelaku pasar kripto di Indonesia membuat mereka memilih untuk beralih bertransaksi di pasar luar negeri.

“Oleh karena itu, perlu penyesuaian untuk mencegah hal tersebut karena dapat berdampak pada daya saing exchange cryptodalam negeri. Terlebih aset kripto akan menjadi salah satu bagian dari sektor keuangan,” katanya.

CEO Indodax Oscar Darmawan menuturkan bahwa kini terdapat berbagai jenis pajak aset kripto yang diterapkan di Indonesia, termasuk Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0.10 persen, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0.11 persen, serta tambahan 0.02 persen untuk biaya bursa, deposito, dan kliring.

“Terlebih lagi, jika bertransaksi menggunakan stablecoin seperti USDT, akan dikenakan penggandaan pajak. Banyaknya jenis pajak yang dikenakan, membuat jumlah total pajak yang harus dibayarkan oleh investor menjadi mahal dan berpotensi dapat mematikan industri kripto di Indonesia,” ujarnya.

Ia menilai bahwa untuk meningkatkan daya saing pasar kripto dalam negeri, pengenaan PPN perlu dihapuskan sehingga aset kripto hanya dikenai PPh.

“Karena dalam waktu dekat industri kripto dari Bappebti akan dialihkan ke OJK, artinya kripto akan menjadi bagian dari industri keuangan. Maka dari itu, tidak tepat jika masih dikenakan PPN dan diharapkan pajaknya bisa menjadi 0,1 persen,” katanya.

Baca juga: Bappebti nilai harga kripto masih dipengaruhi sentimen global
Baca juga: Kemenkeu sebut realisasi pajak kripto capai Rp39,13 miliar
Baca juga: OJK susun aturan jelang transisi pengawasan kripto dari Bappebti

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Menlu Palestina: Genosida Gaza terus terjadi jika tidak ada gencatan******

Istanbul (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki pada Jumat (1/3) memperingatkan "berlanjutnya genosida" di Jalur Gaza jika kesepakatan gencatan senjata tidak dicapai dalam dua-tiga pekan ke depan.

"Jika dalam dua sampai tiga pekan ke depan kami tidak bisa mencapai gencatan senjata, maka itu berarti kami akan melihat putaran permusuhan lainnya, serangan terhadap Rafah, aksi pembantaian lainnya, dan berlanjutnya genosida," kata al-Maliki di sela-sela Forum Diplomasi Antalya.

"(PM Palestina Benjamin) Netanyahu ingin sepenuhnya mengusir orang-orang dari Gaza, dan tidak hanya membuat Gaza tidak bisa dihuni," tambahnya.

Terkait kebijakan Israel di Tepi Barat, al-Maliki mengatakan: "Israel... mempunyai kepentingan jangka panjang tidak hanya untuk tetap berada di Tepi Barat tetapi juga untuk mengusir orang-orang dari Tepi Barat ke Yordania dan juga untuk mencaplok wilayah Palestina."

"Itu sebabnya kami setiap hari menyaksikan penyitaan tanah Palestina di Tepi Barat, pembangunan permukiman ilegal, penghancuran rumah-rumah warga Palestina, serangan dari para pemukim terjadi di mana-mana," lanjutnya.

"Ketika semua orang fokus pada genosida yang terjadi di Gaza, kita harus selalu ingat bahwa tujuan Israel sebenarnya adalah Tepi Barat, yang disebut Wilayah Yudea dan Samaria," ungkapnya.

Baca juga: Pembantaian terkait bantuan Gaza tanda Israel enggan capai perdamaian
Baca juga: Warga Gaza yang tunggu bantuan diserang, RI desak DK PBB bertindak
Baca juga: AS dilaporkan cegah reaksi DK PBB atas serangan bantuan Gaza

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Katriana
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Label：buku erek erek 3d bergambar、nama situs slot gacor hari ini、pola gacor zeus terbaru

Terkait：slot gacor jam 5 sore、ojk legal、rekomendasi slot、vipqiuqiu99、ajudan88、cara pinjam dana di kredivo、masuk game slot online、emas188、nuansa slot vip、pinjaman online resmi ojk 2022

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：cara pola gacor olympus（2024-06-28）

Perbarui waktu：2024-06-28

Daftar bab terbaru

situs slot maxwin hari ini

pinjaman kredivo 30 hari

perjalanan waktuBacaan TerkaitMore+

lima elemen langit

megapulsa88

Bawaslu: Pj Wali Kota Bengkulu telah diperiksa KASN terkait netralitas******

"Artinya kita menekankan ketika sanksi tersebut benar-benar berdampak pada ASN yang bersangkutan maka hal tersebut menjadi peringatan bagi seluruh ASN di Kota Bengkulu agar tidak terlibat atau ikut melakukan pelanggaran netralitas,"

Kota Bengkulu (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bengkulu menyebutkan, Penjabat Wali Kota Bengkulu Arif Gunadi telah diperiksa oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait laporan yang dia disampaikan yaitu dugaan pelanggaran netralitas.
Untuk dua laporan yang diterima oleh KASN terkait pelanggaran netralitas yang telah di proses yaitu dari masyarakat dan dari Bawaslu Kota Bengkulu. "Kemarin kita mendatangi kantor KASN, kedatangan kami guna memastikan agar laporan yang disampaikan telah ditindaklanjuti dan diketahui bahwa Penjabat Wali Kota Bengkulu telah diperiksa oleh KASN mengenai laporan dari Bawaslu dan masyarakat terkait laporan pelanggaran netralitas ASN," kata Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS) Ahmad Maskuri di Kota Bengkulu, Sabtu. Saat ini, Bawaslu Kota Bengkulu menunggu hasil putusan dari KASN terkait dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Penjabat Wali Kota Bengkulu. Kemudian, pihaknya juga memastikan agar dugaan pelanggaran netralitas ASN di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bengkulu untuk ditindaklanjuti. Selain itu, Bawaslu Kota Bengkulu juga meminta agar KASN memberikan sanksi kepada ASN, hal tersebut dilakukan agar menjadi catatan bagi dinas lainnya di wilayah Bengkulu untuk tidak melakukan pelanggaran netralitas. "Artinya kita menekankan ketika sanksi tersebut benar-benar berdampak pada ASN yang bersangkutan maka hal tersebut menjadi peringatan bagi seluruh ASN di Kota Bengkulu agar tidak terlibat atau ikut melakukan pelanggaran netralitas," ujar dia. Hal tersebut dilakukan, sebab menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan pada September 2024 terdapat potensi peningkatan pelanggaran netralitas ASN. Untuk itu, ujar Ahmad, pihaknya melakukan upaya antisipasi agar potensi pelanggaran netralitas ASN di Kota Bengkulu tidak meningkat "Kami mengantisipasi potensi yang akan melakukan imbauan seperti biasanya dan menyampaikan surat ke seluruh instansi terkait netralitas ASN," sebut dia.

Pewarta: Anggi Mayasari
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Panggil para pahlawan

jitu77

IDI sebut dokter influencer dilarang promosi produknya di media sosial******

Jakarta (ANTARA) - Dokter influencer yang memiliki produk kecantikan atau kesehatan, seringkali aktif mempromosikan produk-produknya di media sosial.

Namun, Ketua Majelis Kehormatan Etik Dokter (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Djoko Widyarto menegaskan hal tersebut tidak diperkenankan atau dilarang bagi dokter untuk mempromosikan produknya di platform media sosial, sesuai dengan aturan yang tertera dalam fatwa etik dokter dalam bermedia sosial.

“Mereka banyak yang tidak menyadari bahwa itu tidak dibolehkan, MKEK sendiri sudah mengeluarkan dua fatwa soal itu. Kalo di internasional beriklan masih dimungkinkan. Kita (di Indonesia) masih belum diperbolehkan,” kata Djoko saat konferensi pers di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: Kemenkes: Lulusan kedokteran jadi "influencer" itu pilihan

Baca juga: IDI tekankan pentingnya penguatan kode etik kedokteran

Menurut Djoko, dokter tidak diperbolehkan untuk beriklan, terutama jika iklan tersebut berkaitan dengan klaim penyembuhan, kecantikan dan kebugaran.

Namun, dokter di Indonesia masih diperbolehkan untuk beriklan yang berkaitan dengan layanan masyarakat atau yang mempromosikan perubahan perilaku hidup sehat.

“Tapi kalau Iklan layanan masyarakat itu dibolehkan untuk dokter yang merubah perilaku hidup sehat masyarakat,” ujarnya.

Dokter yang menggunakan media sosial juga diwanti-wanti untuk menjaga kerahasiaan informasi kesehatan pasien, serta membedakan akun pribadinya dan yang digunakan untuk kepentingan umum.

“Kita sudah mewanti-wanti akun yang digunakan untuk bersosial media dengan umum dipisah, dan tidak disatukan. Dokter itu juga harus merahasiakan kesehatan pasien, itu kewajiban,” jelasnya.

Djoko meminta apabila masyarakat menemukan dokter yang mempromosikan produk yang memberi klaim penyembuhan, kecantikan dan kebugaran tanpa melepas ‘title’ nya sebagai dokter di media sosial dapat melaporkannya ke IDI terdekat dengan membawa serta bukti yang ada.

Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga integritas profesi medis dan mencegah adanya praktik yang tidak etis dalam promosi produk di media sosial.

Adapun, fatwa etik dokter dalam bermedia sosial dikeluarkan dalam Surat Keputusan Nomor 029/PB/K/MKEK/04/2021 tertanggal 30 April 2021.

Baca juga: IDI larang dokter "endorse" produk

Baca juga: IDI dan WMA selenggarakan simposium kode etik kedokteran

Pewarta: Putri Hanifa
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Pendekar Binatang

hercules99

BKDF perlu modal Rp50 miliar untuk percepat transformasi ekonomi Bali******

Denpasar (ANTARA) - Bali Kerthi Development Fund (BKDF) memerlukan modal awal sebesar Rp50 miliar untuk mendukung tujuan dan fungsinya dalam melakukan upaya percepatan transformasi ekonomi Bali.

"BKDF ini bisa menjadi akselerator untuk transformasi ekonomi Bali. Ini bagian dari transformasi ekonomi nasional," kata Direktur Utama BKDF I Made Gunawirawan di Denpasar, Sabtu.

Sebelumnya Kementerian PPN/Bappenas bersama Pemerintah Provinsi Bali pada Agustus 2023 telah meluncurkan Bali Kerthi Development Fund untuk mendukung percepatan program Transformasi Ekonomi Kerthi Bali.

BKDF akan berfungsi untuk menjadi "special purpose vehicle" untuk menyalurkan dan mengelola pembiayaan pembangunan yang berasal dari nonpemerintah dan digunakan khusus untuk kegiatan pembangunan terkait dengan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali untuk mewujudkan Bali Era Baru.

BKDF dibentuk dengan mengakuisisi Sarana Bali Ventura dan menjadikan PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) sebagai pemegang saham pengendali.

Baca juga: Pj Gubernur Bali siap temui kepala desa soal kelanjutan proyek tol

Gunawirawan menyampaikan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, kegiatan usaha modal ventura dibagi menjadi dua yakni Venture Debt Corporation (VDC) dan Venture Capital Corporation (VCC).

"Jika berbentuk VDC maka tidak bisa menghimpun dana melalui venture fund (dana ventura). Karena BKDF diharapkan bisa mendukung transformasi ekonomi Bali sehingga arahnya nanti menjadi VCC. Tetapi untuk menjadi VCC itu modal awalnya minimal Rp50 miliar," ucapnya terkait acara reses anggota Dewan Perwakilan Daerah Made Mangku Pastika itu.

Dengan BKDF masuk dalam kategori VCC, kata Gunawirawan, akan bisa lebih luas menghimpun pendanaan dari dalam dan luar negeri untuk mendukung transformasi ekonomi Bali.

Gunawirawan mengatakan saat ini modal yang dimiliki sekitar Rp21 miliar sehingga otomatis pada tahun ini pihaknya berjalan sesuai dengan kondisi yang ada saat ini atau masih dalam kategori Venture Debt Corporation (VDC).

Dengan berbentuk VDC, kegiatan usaha yang dapat dilakukan berupa pembiayaan pengembangan UMKM, pembelian obligasi, penyertaan saham skala kecil dan sebagainya.

Baca juga: Menteri PPN: Ada struktur baru dalam transformasi ekonomi Bali

"Pemegang saham pengendali sudah memprogramkan terkait BKDF menjadi berkategori VCC. Tetapi programnya baru terealisasi pada 2025," ujarnya.

Pihaknya mengupayakan alternatif solusi untuk mendapatkan tambahan modal dengan mengajukan pinjaman Rp15 miliar kepada BPD Bali yang sampai saat ini masih dalam proses.

Selain itu melalui Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas melakukan pendekatan kepada Kementerian Koperasi dan UKM agar dapat mengalokasikan dana dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Bali melalui BKDF.

Sementara itu anggota Dewan Perwakilan Daerah Made Mangku Pastika mengatakan uang yang berada di Bali cukup besar yang diantaranya dapat dilihat dari jumlah penghimpunan Dana Pihak Ketiga di provinsi setempat pada 2023 sebesar Rp166,67 triliun. Jumlah ini masih lebih tinggi dibandingkan total penyaluran kredit yang mencapai Rp105,15 triliun.

"Alangkah baiknya uang yang beredar banyak ini dapat 'diternakkan' untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan hadirnya BKDF ini dapat turut berperan agar dana itu berkembang dan dinikmati masyarakat. Saya gembira sekali sudah terbentuk ini," ujar Pastika.

Mantan Gubernur Bali dua periode ini juga mencontohkan mengapa ia saat menjabat membuat Rumah Sakit Bali Mandara. Tujuannya tidak hanya untuk kesehatan, juga ada sisi ekonomi sehingga uang yang beredar tetap di Bali.

Pastika mengatakan dalam pengembangan usaha, permodalan memang menjadi hal yang penting. Oleh karena itu keberadaan BUMD yang sehat tentu akan bisa lebih banyak berbuat untuk pengembangan usaha masyarakat.

BKDF dalam kegiatannya agar berupaya menggali dana-dana nonpemerintah. Apalagi di tengah dana pemerintah provinsi yang saat ini sedang terbatas. "Oleh karena itu perlu terobosan menggali dana dari pihak lain," ucap Pastika lagi.

Sementara itu Dirut PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) Ketut Widiana Karya mengatakan pihaknya sudah mengakuisisi 53 persen saham di Sarana Bali Ventura dan akan berlanjut hingga 78 persen.

"Keberadaan BKDF ini dilatarbelakangi atau beranjak dari kebijakan Pemerintah Provinsi Bali terkait dengan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali. Mudah-mudahan setelah akuisisi ini dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat Bali," ujarnya.

Kehadiran BKDF dapat berfungsi sebagai wadah untuk mensinergikan dan menghasilkan pembiayaan inovatif untuk pelaksanaan program-program Transformasi Ekonomi Kerthi Bali.

Kemudian sebagai "financial hub" di Bali yang melakukan dan menganalisis kebutuhan investasi dan dampak ekonomi investasi di Bali untuk meningkatkan investasi yang sejalan dengan arah pembangunan Bali.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Made Mangku Pastika bersama Dirut BKDF I Made Gunawirawan dan Dirut PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) Ketut Widiana Karya dan staf ahli di Denpasar. ANTARA/Ni Luh Rhismawati.

Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Hiburan Korea: Berjalan di Bumi

pohon4d login

Pemkab Jembrana sediakan angkutan gratis untuk siswa tidak mampu ******

Sebanyak 20 armada kami siapkan untuk murid SMP

Jembrana (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali menyediakan angkutan gratis bagi siswa keluarga tidak mampu yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). "Sebanyak 20 armada kami siapkan untuk murid SMP di seluruh Jembrana yang masuk dalam DTKS," kata Bupati Jembrana I Nengah Tamba saat peluncuran armada tersebut di areal parkir Pura Jagatnatha, Negara, Sabtu. Dia mengatakan, program yang akan melayani angkutan gratis bagi 169 murid ini bekerja sama dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) setempat. Dengan armada Trans Bahagia ini, dia berharap bisa mengatasi kesulitan keluarga tidak mampu saat mengantar dan menjemput anaknya yang sekolah. Dia mengaku, program bagi anak yang bersekolah di 14 SMP Negeri di Kabupaten Jembrana ini merupakan janji kampanye dirinya dengan Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna, saat mencalonkan diri dalam Pilkada Jembrana tiga tahun lalu. "Kami baru bisa merealisasikan program tersebut tahun ini karena harus melakukan kajian aturan, termasuk menyiapkan anggaran agar mencukupi," katanya.
Baca juga: Pemkab Pasuruan siapkan angkutan sekolah gratis pelajar
Baca juga: Kabupaten Kebumen uji coba angkutan gratis untuk pelajar
Menurut dia, agar program bisa berjalan baik dibutuhkan kajian dan kesiapan yang komprehensif, termasuk dari Organda terkait dengan armadanya. "Armada yang digunakan harus layak pakai. Jangan sampai saat membawa murid rusak di jalan," katanya. Kepada para sopir yang hadir dalam peluncuran program Trans Bahagia ini dia mengingatkan, agar tidak ugal-ugalan saat mengemudi agar murid merasa aman dan nyaman. "Layani murid dengan baik. Anggap mereka anak-anak saudara sendiri," katanya. Apabila program ini berjalan baik, kata dia, pihaknya aman meningkatkan jumlah armada agar bisa melayani murid lebih banyak lagi. "Dengan adanya angkutan sekolah gratis ini, para siswa khususnya yang kurang mampu tidak lagi khawatir karena bisa datang ke sekolah tepat waktu. Selain itu, biaya yang biasanya dikeluarkan untuk berangkat dan pulang sekolah dapat dihemat," katanya. Kepada para murid yang masuk program ini dia minta mereka lebih semangat belajar dan meraih prestasi, karena tidak perlu khawatir siapa yang akan mengantar dan menjemput mereka untuk sekolah. Ketua Organda Kabupaten Jembrana Wayan Sulendra mengatakan, pihaknya mendukung penuh program ini untuk menuju Jembrana Emas Tahun 2026. Bagi para sopir, kata dia, program ini memberikan tambahan penghasilan bagi mereka. "Selain itu, program ini bagus untuk membudayakan naik angkutan umum bagi para murid," katanya.

Baca juga: Sleman berupaya perbanyak bus sekolah, ini alasannya
Baca juga: Pemkot Madiun tambah armada angkutan sekolah gratis
Baca juga: Sidoarjo segera miliki angkutan sekolah gratis

Novel Tuan Raja Dewa

sexybaccarat

PGRI dorong pemerintah tak bebani guru dengan urusan administrasi******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Prof Unifah Rosyidi mendorong agar pemerintah tidak membebani guru dengan berbagai urusan administrasi.
"Kami mendorong pemerintah menyediakan sekolah, fasilitas, dan sumber belajar yang bermutu dan/atau berbasis teknologi-informasi, namun tanpa membebani guru dengan administrasi, " ujar Unifah pada pembukaan Kongres PGRI XXIII di Jakarta, Sabtu.
Pemerintah perlu mengurangi beban administrasi yang harus dilakukan guru seperti, mengisi aplikasi platform Merdeka Mengajar. Guru harus fokus dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi pembelajaran.
"Pemerintah harus memberikan waktu luang yang cukup bagi guru untuk berekspresi, meningkatkan kompetensi, dan bercengkerama dengan keluarga dan masyarakat agar produktif, kreatif, dan inovatif," katanya.
Dalam kesempatan itu, Unifah juga mengingatkan para guru untuk dapat adaptif dengan perubahan yang terjadi begitu cepat.

Baca juga: Presiden Jokowi buka kongres ke-23 PGRI ingatkan soal Indonesia EmasDia menjelaskan perang Ukraina-Rusia, Israel-Palestina, serta terjadinya pandemi COVID-19 merupakan beberapa contoh perubahan yang begitu cepat terjadi dan sulit diprediksi di dunia.
"Oleh karena itu seluruh bidang kehidupan perlu mengantisipasinya termasuk dunia pendidikan, " terang dia.
Arah pendidikan pun perlu berubah yang lebih mengutamakan pengembangan tata nilai dan norma serta penumbuhan karakter. Estafet kepemimpinan nasional harus tetap melanjutkan pembangunan kualitas sumber daya manusia melalui pembenahan sistem pendidikan nasional yang bermutu.
Sistem pendidikan nasional harus terus dibenahi karena data menunjukkan kualitas pendidikan kita belum setara di lingkup regional maupun internasional.
"Selama dua dekade terakhir, kualitas pendidikan kita masih stagnan terlihat dari beberapa ukuran-ukuran internasional seperti TIMMS dan PISA, " jelas dia.
Kata kunci untuk perbaikan mutu pendidikan, lanjut dia, terletak pada tata kelola guru yang baik. Oleh karena itu, kebijakan tata kelola guru harus dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga hilir agar terbentuk sistem manajemen guru yang terpadu.
"Untuk itulah, PGRI menyerukan perlu adanya manajemen satu pintu dalam pengelolaan guru, " jelas dia.
Unifah juga meminta pemerintah menyediakan akses gratis warga miskin atas fasilitas perumahan, pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, dan gas.
Mendesak pemerintah menjalankan kebijakan kesejahteraan guru, perlindungan guru, dan pemenuhan kekurangan guru, mulai dari PAUD hingga SMA/SMK/MA, dan tanpa dikotomi guru negeri dan swasta.
Mendesak pemerintah menuntaskan permasalahan P1, P2, P3, dan P4 dalam seleksi ASN PPPK, pencabutan moratorium dan pembukaan kembali penerimaan CPNS guru, serta penyelesaian 1,6 juta guru non sertifikat pendidik.
Serta meminta guru Indonesia terus meningkatkan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sehingga pembelajaran berlangsung secara humanis dan mengembangkan karakter. ***3***
Baca juga: PGRI harap guru honorer mendapat ruang jadi ASN PPPK
Baca juga: PGRI komitmen majukan pendidikan nasional

sistem kehidupan tertinggi

cinta777

Sekjen MUI sampaikan lima pesan untuk umat Islam jelang Ramadan 1445H******

momentum Ramadhan harus mampu menyelesaikan salah satu problem bangsa, yakni merosotnya nilai-nilai kejujuran dan keadilan

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan lima pesan kepada umat Islam di Indonesia untuk menyambut datangnya Bulan Ramadhan 1445 Hijriah yang akan datang sebentar lagi. "Pertama, menyambut Ramadhan dengan saling memaafkan dengan permohonan kepada Allah SWT," kata Sekjen MUI Amirsyah Tambunan melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu. Kedua, kata Amirsyah, agar membaca doa saat melihat hilal Ramadhan, yang merupakan momen penanda dimulainya bulan suci Ramadhan. Karena pada momen tersebut, dianjurkan untuk membaca doa khusus yang berisi rasa syukur dan doa untuk kelancaran ibadah puasa. Ketiga, menyucikan niat menjelang Ramadhan untuk menyucikan niat dalam beribadah. "Hal ini agar ibadah puasa di Bulan Ramadhan dijalankan dengan ikhlas dan semata-mata karena Allah SWT," ujarnya.

Baca juga: Ulama ajak masyarakat berzakat sambut Ramadhan
Baca juga: Pemkab Kudus gelar Pasar Dandangan untuk menyambut Ramadhan 1445 H Keempat, Amirsyah melanjutkan, mempersiapkan kesehatan fisik dan mental, sebagai modal penting untuk menjalankan ibadah puasa dengan menjaga pola makan yang halal dan thayyib(baik), olahraga, dan istirahat yang cukup sehingga dapat menjalankan ibadah puasa dengan penuh makna. Kelima, sambungnya, memperdalam Ilmu di Bulan Ramadhan sebagai bulan tarbiyah(pendidikan), agar dapat meningkatkan kualitas keilmuan melalui kurikulum kehidupan selama Ramadan. "Sehingga, dapat mewujudkan kesalehan pribadi menuju kesalehan sosial, di tengah banyaknya masalah sosial seperti kemiskinan dan ketertinggalan dalam bidang ilmu pengetahuan," ucapnya. Perihal keimanan dan ketakwaan, Amirsyah menilai hablum minan naas (hubungan sesama manusia) merupakan upaya dalam mewujudkan kesalehan sosial yang bisa dilatih saat melakukan ibadah di Bulan Ramadhan. Menurutnya, Bulan Ramadhan hadir untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam menghadapi persoalan bangsa. "Oleh sebab itu, momentum Ramadhan harus mampu menyelesaikan salah satu problem bangsa, yakni merosotnya nilai-nilai kejujuran dan keadilan," tuturnya.

Baca juga: PWNU Jakarta gelar safari ke tujuh lokasi strategis sambut Ramadhan
Baca juga: Muhammadiyah tetapkan 1 Ramadhan 1445 Hijriah pada 11 Maret 2024

《kinggaruda138》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，388slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《kinggaruda138》bab terbaru。