spesial4d

perang total tanpa akhir

Timnas AMIN Sebut Gibran Layak Dicap Songong******

SOLO —Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) merespons sikap Gibran Rakabuming dalam Debat Cawapres 2024, Minggu (21/1/2024) malam.

Juru Bicara Timnas AMIN, Muhammad Ramli Rahim,  mengatakan, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 itu tampil dengan etika rendah dan tampak meremehkan pihak lain.

Promosi BRI Ajak Nasabah Perbaharui Nomor Handphone di ATM/CRM, Dapatkan Tambahan Saldo

“Gibran tampil dengan etika rendahan dan tampak meremehkan, yang akhirnya membuat kata songong jadi trendingdi medsos,” katanya, Senin (22/1/2024).

Ramli pun menyebut sikap Cak Imin dalam debat yang banyak menekankan etika saat berhadapan dengan Gibran sudah tepat. Ketua PKB itu, kata dia, mampu mengeblok candaan receh dan tidak bermutu dari Gibran saat disebut membaca sontekan dari Tom Lembong.

“Itulah kenapa Cak Imin hanya menyebut Mahfud Md adalah teman diskusi menarik usai debat,” ujarnya.

Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran membeberkan sindiran Gibran Rakabuming Raka kepada Cak Imin adalah guyonan yang tidak perlu diambil hati.

“Itu biasalah wongitu cuma bercanda ajakok,” tuturnya di Jakarta.

Nusron menjelaskan guyonan yang disampaikan Gibran Rakabuming Raka kepada Muhaimin Iskandar sudah biasa di dalam adat Jawa.

“Itulah kecerdasan dan kehebatan Mas Gibran sebagai anak muda. ‘Menyerang’ yang lebih tua tapi dengan cara canda,” katanya.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Timnas AMIN Sebut Sikap Gibran Saat Debat Layak Dicap Songong oleh Warganet”

penjelajah bintang

Ditanya Cak Imin Soal Pembangunan Bioregional, Jawaban Gibran Malah Ngece******

SOLO —Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, memberikan jawaban dengan lelucon menanggapi pertanyaan cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, pada sesi keempat Debat Cawapres 22024, Minggu (21/1/2024) malam.

Pada kesempatan itu, Cak Imin menanyakan bagaimana strategi Gibran melakukan pembangunan berbasis bioregional dengan baik dan tepat sasaran.

Promosi Digitalisasi BRI Tingkatkan Inklusi Keuangan, Mudahkan Puluhan Juta Warga

Pertanyaan itu memancing Gibran menjawab dengan selengekan. Dia menyindir Cak Imin yang berbicara tentang lingkungan hidup, tetapi masih menggunakan botol minum plastik.

“Gus Muhaimin ini lucu ya. Menanyakan soal lingkungan hidup, tapi pakai botol plastik. Saya, Pak Ganjar, Pak Mahfud, pakai botol kaca. Tapi enggak apa-apa. Kita berkomitmen pembangunan tidak lagi Jawa-sentris, tapi Indoesia-sentris. Gus Muhaimin menolak IKN, enggak apa-apa, kita lanjutkan. Pembangunan yang masif harus memperhatikan lingkungan sekitarnya. Kita cari titik tengah, titik keseimbangan. Pastikan menggandeng pengusaha dan UMKM lokal. Anggaran dipakai untuk kesejahteraan rakyat,” kata Gibran.

Jawaban Gibran ternyata tidak memuaskan Cak Imin. Dia bahkan menyebut pertanyaannya tidak terjawab.

“Pertanyaan saya tidak terjawab sama sekali. Di UU kita dinyatakan, potensi bioregional bahwa wilayah nasional kita terbagi bukan karena politik dan administrasi. Tetapi juga ekologi dan komunitas masyarakat yang tumbuh. Sehingga misalnya soal Papua, jangan salah membangun papua. Maluku dengan kekuatan maritim, Jawa dengan keberlanjutan pembangunan ekonomi,” terang Cak Imin.

Tak terima dengan tanggapan Cak Imin, Gibran menegaskan inti dari jawabannya adalah pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa-sentris.

“Katanya tidak menjawab pertanyaan. Saya jelaskan lagi. Pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa-sentris. IKN itu simbol pembangunan indonesia. Intinya pembangunan tidak lagi Jawa-sentris. Kita harus menumbuhkan titik ekonomi baru. Mungkin Gus Muhaimin enggak paham dengan pernyataan yang disampaikan ke saya karena dapat contekan,” tandas Gibran.

Diberitakan sebelumnya, KPU menggelar Debat Pilpres 2024 putaran keempat malam ini yang mempertemukan para cawapres. Adapun tema yang diangkat malam ini adalah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

Master Pedang Samsara

Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye, Anies: Sebelumnya Kami Dengar Netral******

JOGJA — Calon Presiden (Capres) Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengungkit soal netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu disampaikan Anies usai Jokowi mengeluarkan pernyataan bahwa seorang presiden boleh memihak dan ikut berkampanye selama tidak memanfaatkan fasilitas negara.

Promosi BRI Targetkan Penyaluran KUR Rp165 Triliun Rampung pada September 2024

“Sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua. Jadi kami serahkan saja kepada masyarakat indonesia untuk mencerna dan menilai,” kata Anies di Yogyakarta, Rabu (24/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Anies yakin pernyataan Jokowi tersebut tak akan merepotkan pasangan capres-cawapres lainnya secara politik.

Di sisi lain, eks Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, dirinya sudah terbiasa mengalami berbagai tantangan dalam kontestasi politik 2024 dan selalu mengambil hikmahnya.

“Di sini dilarang, di sana dilarang, malah dapat tempat, dibantu gratis, dikasih makan panitianya. Jadi kami itu setiap menghadapi yang sulit itu tahu, yakin, bahwa Tuhan sedang memberikan jalan baru yang tidak kami duga,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku bahwa seorang pemimpin negara juga memiliki hak untuk melakukan kampanye pada tahun politik pemilihan umum (pemilu).

Hal ini disampaikannya usai menghadiri seremoni penyerahan Pesawat A-1344, Helikopter Fennec dan Helikopter Panther Tahun 2024 di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Awalnya, Jokowi angkat bicara mengenai sejumlah menteri nonpartai yang melakukan kampanye politik menjelang Pilpres 2024.

Menurutnya, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang sehingga setiap menteri baik yang terafiliasi partai politik (parpol) dan nonparpol memiliki hak yang sama.

“Setiap menteri [haknya] sama saja, [bahkan] presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Namun, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi, boleh,” ujarnya kepada wartawan.

Darah yang membakar jiwa

Pakar Ingatkan Jokowi Soal Etika Bernegara Terkait Presiden Boleh Berpihak******

SOLO —Pengamat Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Kunto Adi Wibowo, mengingatkan etika bernegara yang dimiliki Presiden Joko Widodo (Jokowi). Peringatan itu disampaikan seusai Jokowi menyebut bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak dalam pemilu, Rabu (24/1/2024).

Menurutnya, pernyataan itu menunjukkan bahwa Jokowi tidak bisa membedakan posisinya sebagai kepala negara sekaligus politikus dengan status pribadi sebagai warga negara, sehingga menuai dugaan konflik kepentingan.

Promosi Dukung Indonesia Emas 2045, Holding Ultra Mikro BRI Group Jangkau Jaringan Luas

“Kalau Jokowi sebagai pribadi sah-sah saja, dia berhak untuk kemudian mendukung. Tapi kalau Jokowi sebagai presiden, ada aturan perundangan-undangan dan ada etika bernegara yang paling tidak membatasi dia untuk berkampanye atau melakukan dukungan,” katanya sebagaimana dilansir dari Bisnis,Rabu (24/1/2024).

Kunto menjelaskan, presiden tidak semestinya melakukan tindakan atau membuat peraturan yang menguntungkan salah satu maupun beberapa pasangan calon (paslon) dalam pemilu.

Dia lantas menukil isi Pasal 281 Undang-undang (UU) No. 7/2017 tentang Pemilu yang memberi berbagai syarat bagi pejabat negara, termasuk kepala negara dan menteri, untuk berkampanye.

“Iya presiden boleh berkampanye, tetapi syaratnya ada dua. Satu, tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kedua, harus cuti di luar tanggungan negara, kan gitu,” sambungnya.

Dia lantas menyoroti momentum Jokowi saat menyampaikan pernyataan tersebut. Diketahui, Jokowi memberikan pernyataan itu usai menghadiri seremoni penyerahan pesawat militer di Lanud Halim Perdana Kusuma yang juga dihadiri capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

“Pak Jokowi melontarkan pernyataannya tentang presiden boleh mendukung dan berkampanye di depan Pak Prabowo dan di markas militer TNI AU, kan. Itu bisa menjadi semacam simbolisme kalau presiden memberikan dukungannya,” ujar Kunto.

Itu sebabnya, dia menyayangkan pernyataan yang disampaikan Jokowi, dan menggarisbawahi bahwa atribut kenegaraan harus dilepas apabila Jokowi memang hendak ikut berkampanye.

Sebagai informasi, seusai menghadiri seremoni penyerahan Pesawat A-1344, Helikopter Fennec, dan Helikopter Panther Tahun 2024 di Lanud Halim Perdana Kusuma pada Rabu (24/1/2024), Jokowi menyampaikan pernyataan bahwa presiden boleh memihak dalam pemilu.

Menurutnya, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang, sehingga setiap menteri baik yang terafiliasi partai politik (parpol) maupun nonparpol memiliki hak yang sama.

“Setiap menteri [haknya] sama saja, [bahkan] Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Namun, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi, boleh,” ujarnya kepada wartawan.

Kepala Negara mengatakan bahwa jabatan presiden pun juga merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik.

“Masak [mau melakukan] begini enggak boleh, berpolitik enggak boleh. Boleh. Menteri juga boleh,” ucapnya.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Jokowi Bilang Presiden Boleh Memihak, Akademisi Ingatkan Etika Bernegara”

Dunia para dewa di akhir zaman

Sindir Gaya Debat Gibran, Hasto: Sebut Nama Tom Lembong, Itu Kurang Etis******

JAKARTA — Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto, menyinggung gaya debat calon wakil nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada debat keempat Pilpres 2024 pada Minggu (21/1/2024), salah satunya saat menyebut sosok yang bukan menjadi bagian dari debat, yakni Tom Lembong.

Hasto berpendapat, gaya debat Gibran kurang beretika. Dia pun menyinggung soal aturan minimal usia 40 tahun para calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) yang kini telah diubah oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 90/PUU-XXI/2023.

Promosi Resmi Terpilih sebagai Ketum Forum Humas BUMN, Ini Visi Hendy Bernadi

Putusan MK itu mengizinkan warga di bawah 40 tahun untuk maju sebagai capres atau cawapres asal pernah menjabat sebagai kepala daerah.

Putusan itu memberi karpet merah ke Gibran yang masih berusia 36 tahun untuk maju cawapres pendamping Prabowo Subianto.

“Dulu, usia 40 tahun untuk capres dan cawapres diputuskan dengan mempertimbangkan kematangan emosi calon pemimpin nasional. Namun, keputusan Mahkamah Konstitusi mengubah hal itu,” ujar Hasto dalam keterangannya, Senin (22/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Dia merasa, Gibran kerap memperlihatkan bahasa tubuh yang tak layak dan berupaya memancing emosi lawan.

Padahal, lanjutnya, debat pilpres harus jadi ajang menyampaikan gagasan dan visi misi capres-cawapres. Elite PDI Perjuangan (PDIP) ini pun turut menyoroti Gibran yang kerap menyebut nama salah satu elite Tim Nasional Pemenangan Anies-Imin Tom Lembong dalam debat.

“Mas Gibran seperti ada persoalan pribadi dengan Tom Lembong. Itu kurang etis,” ujar Hasto.

Di samping itu, Hasto pun memuji cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dan cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Menurutnya, kedua lawan dari Gibran itu tidak terpancing dan mampu menjaga marwah debat. Dalam debat kemari, Mahfud memang sempat menolak menjawab pertanyaan Gibran tentang greenflation karena dianggap receh.

Sementara Cak Imin mengingatkan ke Gibran agar ajang debat pilpres jangan direduksi sebagai ajang tebak-tebakan istilah.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Hasto Sindir Gaya Debat Gibran: Itu Kurang Etis”

Angin datang dari hati

Mobilisasi Internal NU untuk Dukung Prabowo******

SALATIGA— Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menanggapi isu mobilisasi internal Nahdlatul Ulama atau NU untuk mendukung pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Ganjar pun mengaku tetap yakin jika Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masih menjaga netralitas pada Pemilu atau Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Ganjar saat berkunjung ke Kota Salatiga, Jawa Tengah (Jateng), Selasa (23/1/2024). Ganjar menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi pernyataan cendekiawan NU, Nadrisyah Hosen atau Gus Nadir, yang mengaku ada mobilisasi internal NU untuk mendukung pasangan Prabowo-Gibran.

Promosi BRI Catatkan Kinerja Positif: Memasuki Kuartal III, Raih Laba Bersih Rp44,21 T

“Saya belum mendengar sih [penyataan itu], cuma waktu kemarin ulang tahun kode-kode saja. Tapi kalau kita politisi pahamlah, rasa-rasanya NU itu ada di mana-mana,” kata Ganjar di Gedung Kopri, Kota Salatiga, Selasa.

Meski begitu, Ganjar menyakini bahwa Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya bisa menampatkan NU dalam posisi yang tetap netral pada Pemilu atau Pilpres 2024. “Saya yakin PBNU bisa menjaga netralitas itu dengan sepenuh hati dan sejujur-jujurnya. Saya yakin Gus Yahya bisa malaksanakan itu,” kata Ganjar.

Menurutnya, terkait dengan adanya kader-kader NU yang memiliki pilihan itu sudah menjadi hal yang wajar. “Bahwa kalau ada kader-kader NU yang punya pilihan itu sudah sunnatullah-nya begitu,” kata Ganjar.

Sebelumnya, pada Minggu (21/1/2024) PBNU telah menonaktifkan 63 fungsionaris pengurus yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (caleg) atau menjadi tim sukses calon presiden dan wakil presiden.

Penonaktifan itu, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 285/PB.01/A.II.01.08/99/01/2024. Di antaranya nama-nama yang dinonaktifkan pada jajaran Mustasyar itu antara lain mantan Gubernur Sumatra Selatan, Herman Deru (Timnas Amin), anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Luthfi bin Yahya (TKN Prabowo-Gibran), dan mantan politisi PKB, Muhammad AS Hikam (TPN Ganjar-Mahfud).

Sementara itu, di tingkat jajaran Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah terdapat lima orang caleg dan 11 orang yang masuk tim capres. Antara lain KH. Ma’shum Faqih (Timnas Amin), Khofifah Indar Parawansa (TKN Prabowo-Gibran), dan KH. Mustofa Aqil Siradj (TPN Ganjar-Mahfud).