info situs slot gacor

Tuan Surgawi Bintang Kutub

IHSG Diprediksi Berotot Hari Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Rabu (30/8) ini.

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan secara teknikal indeks saham diperkirakan menguji area resisten 6.990-7.005.

"IHSG ditutup tipis di bawah 6.970 dan diperkirakan dapat mencapai target terdekat dari wave amenurut analisis Fibonacci projectiondi sekitar 6.990-7.005," jelas Ivan seperti dikutip dari riset hariannya.

Sementara itu, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya memproyeksi IHSG bergerak sidewaysatau datar hari ini. Ia menjelaskan pola pergerakan indeks saham masih menunjukkan potensi penguatan terbatas dan berhasil menggeser rentang konsolidasinya ke arah yang lebih baik.

Adapun penguatan yang terjadi saat ini masih ditunjang oleh rilis laporan kinerja emiten sepanjang semester satu. Namun, sentimen dari masih tercatatnya capital outflowselama Agustus tetap perlu diwaspadai.

"Jika IHSG belum mampu ditutup di atas resistance levelsecara beruntun maka IHSG akan cenderung bergerak sideways," terang William.

Ia memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support6.821 dan resistance6.988 hari ini. William merekomendasikan sejumlah saham, yakni BBRI, SMGR, INDF, JSMR, BBNI, AKRA, EXCL, dan SMRA.

IHSG ditutup menguat 26,28 poin atau 0,38 persen ke level 6.957 pada perdagangan Selasa (29/8) kemarin.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp10,59 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 28,3 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Mitos super datang

Pemerintah Kaji Subsidi BBM Pertamax Demi Tekan Polusi******

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengkaji rencana subsidi bahan bakar minyak (BBM) Pertamax.

Hal ini dilakukan agar masyarakat beralih ke bahan bakar beroktan tinggi yang dapat membantu menekan polusi. Pertamax sendiri merupakan BBM beroktan (RON) 92.

"Itu (pemberian subsidi untuk Pertamax) termasuk yang sedang dibahas. Kita lagi bahas, lagi lihat secara teknis maupun secara regulasi dan secara keekonomian karena kan berbeda. Jadi nanti segara akan ada dari Pak Menteri (Arifin Tasrif) tapi kami masih bahas di internal," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana saat ditemui di sela acara pembukaan 41st ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM), Nusa Dua, Bali, seperti dikutip CNBC Indonesia pada Kamis (24/8).

"Kita akan liat selain PLTU tapi juga BBM. Kan secara teknis makin tinggi angka oktan pembakarannya makin bagus. Kalo pembakaran makin bagus, emisinya akan semakin sedikit," tandasnya.

Langkah pemberian subsidi untuk BBM oktan tinggi sudah lebih dulu dilakukan di Malaysia.

Berdasarkan kajian Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro, BBM dengan RON 95 di Malaysia pada Desember 2022 lalu dijual di bawah Rp 10.000 per liter.

Sementara, di Indonesia, subsidi diberikan pada bensin RON 90 alias Pertalite yang membuat harganya menjadi Rp10 ribu per liter. Adapun Pertamax dibanderol Rp12.400 per Senin (28/8).

[Gambas:Video CNN]

mitos horor

Pengusaha Tak Wajibkan Karyawan Swasta WFH Seperti PNS******

AsosiasiPengusaha Indonesia (Apindo) tak mewajibkan karyawan di wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) untuk bekerja di rumah (WFH) seperti pegawai negeri sipil (PNS).

"Mengingat industri di Indonesia, khususnya Jabodetabek, secara mayoritas bersifat padat karya agar dapat terus beroperasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen, maka APINDO tidak mewajibkan penerapan aturan WFH sebagaimana diberlakukan kepada ASN," ujar Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani dalam keterangan resmi, Selasa (29/8).

Sebanyak 75 persen PNS DKI Jakarta sendiri sudah WFH sejak 21 Agustus hingga 21 Oktober untuk menekan polusi udara. Kebijakan serupa juga dijalankan oleh Provinsi Banten mulai 28 Agustus 2023.

Asosiasi mempertimbangkan usai pandemi covid-19, ekosistem dalam dunia usaha telah berupaya secara alamiah beradaptasi atas sektor yang bisa menerapkan WFH, dan sektor mana yang memerlukan Work From Office (WFO) atau Working Place.

Sektor yang tidak dapat menerapkan WFH dan untuk melayani masyarakat dan konsumen adalah sektor pelayanan publik, diantaranya pelayanan kesehatan, jasa, retail, industri manufaktur.

Sementara, sektor yang dapat menerapkan WFH adalah industri berbasis piranti lunak dan jasa konsultan.

Sebagai upaya menekan polusi di DKI Jakarta yang memburuk akhir-akhir ini, Apindo menyampaikan sejumlah usulan untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.

Solusi jangka berupa fokus atas penegakan regulasi pengendalian polusi yang sudah ada, misalnya kebijakan uji emisi, larangan pembakaran sampah, kebijakan insentif penggunaan kendaraan umum ramah lingkungan kendaraan listrik.

Selanjutnya, solusi jangka menengah adalah pemerintah melakukan program-program yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat luas, misalnya peningkatan pengadaan moda transportasi umum yang ramah lingkungan, kendaraan listrik, serta pendidikan masyarakat tentang perilaku yang ramah lingkungan.

Lalu, solusi jangka panjang di antaranya transisi energi berkeadilan, dengan memerhatikan pihak-pihak yang terdampak oleh proses transisi tersebut. Bentuk dukungan pemerintah dalam skala nasional adalah pembiayaan, mobilisasi investasi, hingga insentif fiskal.

"Apindo akan mengajukan usulan lain terkait faktor polutan berikut solusi untuk kepentingan bersama dan selalu mengedepankan kolaborasi," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Tidak ada penyesalan sembilan puluh dua

Eropa Mulai Terapkan Aturan Layanan Digital, Sasar Amazon******

Uni Eropa akhirnya memberlakukan Undang-Undang (UU) tentang layanan digital atau Digital Services Act (DSA) mulai, Jumat (25/8) waktu setempat setelah disahkan sejak tahun lalu.

Berdasarkan CNN, UU ini berisi mengenai aturan yang diperketat bagi perusahaan-perusahaan digital besar dunia yang beroperasi di Eropa. Di mana, jika ada perusahaan yang tak menaati akan dikenakan sanksi berat.

Salah satunya yang diatur dalam UU ini adalah ketentuan mengenai iklan, keaslian barang-barang yang dijual di e-commerce, komentar ujaran kebencian hingga informasi palsu.

Dengan adanya UU ini, maka perusahaan digital wajib menghapus semua ujaran kebencian, penjualan barang palsu hingga informasi palsu yang dituliskan pengguna di sosial media mereka dalam waktu 24 jam.

Jika pengguna berkali-kali melakukannya, maka perusahaan wajib memblokir akun pengguna tersebut.

Uni Eropa berharap dengan adanya UU ini, maka ujaran kebencian hingga informasi palsu yang paling banyak tersebar di sosial media dan berbahaya bagi mental khususnya anak muda bisa dihilangkan.

Lihat Juga : Bagaimana Cara Perbaiki Skor BI Checking yang Terlanjur Buruk?

Untuk jenis iklan, UU DSA ini melarang iklan online yang berbau politik, orientasi seksual, dan etnis. Jika ada perusahaan yang melanggar dan tidak melaksanakan UU, maka bisa dikenakan denda hingga miliaran.

Dalam aturan ini, pejabat Eropa diizinkan untuk mengenakan denda hingga 6 persen dari pendapatan tahunan secara global perusahaan digital yang melanggar. Jika sanksi dikenakan kepada perusahaan sebesar Meta yang pendapatannya lebih dari US6 miliar, maka dendanya bisa mencapai miliaran.

Terkait aturan tersebut, TikTok telah meluncurkan alat untuk mendeteksi konten ilegal di platformnya untuk segera dihapus. Perusahaan juga mengatakan akan berhenti menampilkan iklan kepada remaja di Eropa berdasarkan data yang dikumpulkan perusahaan, semuanya untuk mematuhi aturan DSA.

Senada, Meta pun mengatakan akan mematuhi aturan DSA tersebut. Presiden Urusan Global Meta dan Mantan Wakil Perdana Menteri Inggris Nick Clegg menyebutkan Meta bahkan telah membentuk tim beranggotakan 1.000 orang untuk mempersiapkan persyaratan DSA.

"Kami telah mendukung tujuan DSA dan pembentukan rezim peraturan di Eropa yang meminimalkan dampak buruk," kata Clegg dalam sebuah pernyataan.

Lanjutnya, perusahaan juga telah berupaya membatasi iklan apa yang bisa ditonton oleh remaja berusia 13 hingga 17 tahun yang menggunakan Facebook dan Instagram.

[Gambas:Video CNN]

Telapak tangan Guru Qiao yang halus

PPATK: Banyak Warga Penghasilan Rp100 Ribu per Hari Main Judi Online******

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat banyak warga Indonesia berpenghasilan di bawah Rp100 ribu per hari bermain judi online(judol).

"Kita deteksi penghasilan orang yang main judi ini juga kebanyakan masyarakat dengan penghasilan di bawah rata-rata, misalnya Rp100 ribu per hari," kata Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah, dalam diskusi Polemik Trijaya FM, Sabtu (26/8).

Seharusnya, kata Natsir, pendapatan Rp100 ribu itu bisa memenuhi kebutuhan dasar keluarga seperti membeli beli susu anak. Namun akhirnya uang itu lari ke pihak judi online.

Terlebih, kata Natsir, masyarakat yang ikut judi online tidak hanya orang dewasa, melainkan ada anak kecil yang masih Sekolah Dasar (SD).

"Nah ini sesuatu yang menggelisahkan untuk kita semua karena memang orang-orang yang terlibat di judi online ini banyak ibu rumah tangga, anak SD pun ada yang ikut, ini yang kita khawatirkan," tuturnya.

Di samping itu PPATK mencatat penyebaran uang di transaksi judi online meningkat tajam. Pada 2021 mencapai Rp57 triliun dan naik signifikan pada 2022 menjadi Rp81 triliun.

Menurut Natsir, dari kenaikan transaksi keuangan yang ditemukan oleh PPATK ini, artinya pada saat pandemi makin banyak masyarakat yang ikut judi online.

Namun dia mewajarkan peningkatan itu, karena saat awal pandemi Covid-19 banyak yang menghabiskan waktu di rumah.

Natsir mendorong untuk peningkatan literasi misalnya dengan pendidikan keluarga sehingga tak makin banyak warga yang ikut judol, apalagi kalangan anak di bawah umur.

"Karena memang saya setuju bahwa judi ini begitu darurat karena melibatkan anak-anak SD," pungkasnya.

Yutian

Kemenperin Rancang 'Jurus Baru' Agar Hiliriasi Tak Untungkan China Cs******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya agar hilirisasi di bidang industri Sumber Daya Alam (SDA) tidak terus menguntungkan negara asing, terutamaChinaseperti tudingan Ekonom Senior Faisal Basri.

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Warsito Ignasius mengatakan sejatinya semua kebijakan yang ditempuh pemerintah sudah didesain dengan baik dari awal, termasuk hilirisasi.

Di mana tujuan yang disusun untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian.

Menurutnya, Kemenperin tengah menyusun berbagai aturan terkait hilirisasi ini. Salah satunya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengadaan Jasa dan Publik.

Dalam aturan tersebut, pemerintah mengatur mengenai kerja sama dengan negara lain berdasarkan nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Apabila nilai TKDN nya tidak memenuhi, maka kerja sama tak bisa dilakukan.

"Ini setiap kerja sama dengan internasional nanti dihitung nilai TKDN nya. Jadi tidak sampai seperti dikatakan Pak Faisal Basri masuk ke China semua atau negara lain," imbuhnya.

Warsito menjelaskan Kemenperin saat ini tengah fokus untuk hilirisasi lima sektor industri SDA, yakni migas, karet, batu bara, hasil hutan, dan non logam. Di mana, semua sektor ini memiliki potensi nilai tambah yang sangat besar.

Menambahkan, Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi Saiful Bahri mencontohkan industri karet. Saat ini sudah tak diekspor dalam bentuk mentah.

Ekspor sudah dilakukan dalam bentuk ban yang tentunya nilai nya lebih besar.

"Hilirisasi kita menuju ke industri karet. Kalau bicara untuk penggunaan, untuk ban sudah jalan, 70 persen produk diekspor," jelasnya.

Ke depannya, komoditas karet ini diharapkan tak hanya dijual dalam bentuk ban, tapi bisa lebih luas lagi. Apalagi, produksi karet Indonesia terbesar nomor dua di dunia setelah Thailand.

[Gambas:Video CNN]

"Kalau kesempatan ini kita enggakambil sekarang, kapan lagi. Jadi di situ kita lakukan perbaikan soal bagaimana pola penanaman dan kualitas di hulunya sangat-sangat dibutuhkan dan sehingga masuk ke industri ada kualitas standar," jelasnya.

Sementara, Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam Wiwik Pudjiastuti mengatakan untuk industri nonlogam misalnya, ada silika. Di mana, untuk wilayah Asia, Indonesia adalah pemain utama.

"Kalau bicara nilai tambah, kalau kita lakukan hilirisasi mineral non logam, silika jadi monocrystalline silicon bisa 85 kali (nilai tambah) dibanding kita ekspor langsung (dalam bentuk mentah)," pungkasnya.

Hilirisasi sumber daya alam yang dilakukan pemerintah mendapatkan  kritik keras dari Faisal Basri. Untuk nikel saja misalnya, Faisal Basri menyebut 90 persen keuntungan justru dinikmati oleh China.

Dengan mengutip data pemerintah, ia mengaku bahwa setelah pemerintah melakukan hilirisasi, nilai ekspor  bijih nikel yang 2014 lalu hanya Rp1 triliun melesat jadi Rp413,9 triliun.

Namun, Faisal menilai uang hasil ekspor itu tidak seutuhnya mengalir ke Indonesia. Pasalnya, hampir seluruh perusahaan smelter pengolah bijih nikel dimiliki oleh China dan Indonesia menganut rezim devisa bebas.

Dengan begitu, perusahaan China berhak untuk membawa semua hasil ekspornya ke luar negeri atau ke negerinya sendiri.

Ditambah lagi, ekspor olahan bijih nikel sama sekali tidak dikenakan segala jenis pajak dan pungutan lainnya.

"Jadi, penerimaan pemerintah dari ekspor semua jenis produk smelter nikel nihil alias nol besar," terangnya.

Faisal menyebut perusahaan smelter nikel bebas pajak karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih. Insentif pajak itu diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BKPM.

Tak hanya itu, sambung Faisal, perusahaan nikel China di Indonesia juga tidak membayar royalti. Pasalnya, yang membayar royalti adalah perusahaan penambang nikel yang hampir semua adalah pengusaha nasional. Ketika masih dibolehkan mengekspor bijih nikel, pemerintah masih memperoleh pemasukan dari pajak ekspor.