365kasino

Catatan Pedang Jianghu

3 Sistem Senjata yang Dikembangkan Nexter KNDS Prancis dengan Pindad******

Nexter KNDS berkomitmen untuk mengembangkan tiga sistem persenjataan darat bersama dengan PT Pindad (Persero) dan BUMN pertahanan RI lainnya.

Amaury De Poncins, Direktur Penjualan Ekspor Asia Nexter KNDS, mengatakan pihaknya memiliki tiga bagian sistem persenjataan untuk kerja sama dengan PT Pindad. Menurutnya, BUMN itu merupakan mitra penting untuk mengembangkan sistem persenjataan darat.

"Saat ini kami ada tiga area kerja sama utama yakni artileri, amunisi dan kendaraan tempur," kata De Poncins di Versaille, Prancis beberapa waktu lalu.

Pindad menjelaskan Nexter sebagai industri pertahanan terkemuka memiliki kompetensi untuk menciptakan desain dan produksi amunisi tank 120 mm yang kompatibel dengan semua Tank Tempur Utama, yang dilengkapi meriam smooth bore NATO 120 mm.

"Perjanjian kerja sama tersebut juga mendorong manufaktur lokal yang kuat untuk memperkuat kemampuan industri Indonesia," demikian Pindad.

De Poncins menuturkan tentu saja kerja sama ini dapat ditingkatkan untuk senjata dengan kaliber lebih besar.

"Tentu ini bisa diperluas untuk amunisi 155 mm," kata dia.

Lihat Juga : Nexter KNDS dari Prancis Siap Kerja Sama Berkelanjutan dengan RI

Di sisi lain, De Poncis mengatakan Pindad merupakan mitra penting dalam kerja sama di bidang persenjataan itu. Apalagi, katanya, BUMN itu sudah mampu mendesain kendaraan tempur dan amunisi.

Tak hanya itu, De Poncins menuturkan BUMN lainnya yang memiliki peran strategis adalah PT Len Industri (Persero) terkait dengan sistem elektronik, demikian pula perusahaan terkait lainnya. Menurutnya, hal ini akan bisa dilakukan di masa mendatang.

"PT Len untuk sistem elektronik, dan perusahaan lainnya bisa menjadi mitra penting kami di masa mendatang," kata De Poncins.

KNDS sendiri merupakan perusahaan hasil merger antara the German Krauss-Maffei Wegmann (KMW) dan Nexter pada 2015. Perusahaan raksasa itu menargetkan untuk menjadi pemimpin di bidang pertahanan darat untuk seluruh Eropa. Sebanyak 50 persen saham dimiliki Pemerintah Prancis, dan 50 persen lainnya digenggam oleh satu perusahaan di Jerman melalui German Family Fund.

Sejumlah prototipe tank produksi Nexter KNDS dipamerkan (Foto: CNN Indonesia/Anugerah Perkasa)

Kemandirian industri pertahanan

Menteri BUMN Erick Thohir dalam pidato peresmian pembentukan Defend ID mengatakan agar holding BUMN pertahanan itu mampu memperkuat ekosistem pertahanan nasional. Defend ID sendiri dibentuk pada April 2022 lalu.

"Tak hanya dengan anggota holding, melainkan juga kerja sama dengan BUMN lain dan TNI. Pembentukan holding Defend ID juga mampu meminimalisir terjadinya tumpang tindih fokus bisnis masing-masing anggota," kata Erick dalam rilis resmi Defend ID.

Oleh karena itu, Defend ID berkomitmen untuk terus melakukan akselerasi dan menjadi lokomotif penggerak industri pertahanan Indonesia. Holding BUMN Pertahanan itu menyatakan tak hanya dalam peluang bisnis untuk kemandirian industri pertahanan, namun juga dalam konteks menjaga kedaulatan negara.

"Inovasi dan transformasi yang dilakukan oleh DEFEND ID sejalan dengan agenda G20 di Indonesia pada 2022, yakni membangun dunia yang lebih damai, stabil, dan sejahtera bersama," demikian Defend ID.

Tuan datang ke dunia lain

Basuki Ungkap Kapan Gedung Parlemen Dibangun di IKN******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut Gedung DPR RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belum masuk rencana pembangunan tahun ini.

"Memang belum (Gedung DPR RI dibangun di IKN)," ucap Basuki usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (2/4).

"Jadi, saya baru dapat data dari Pak Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara Pratikno), dari 31 organisasi yang menurut undang-undang kedudukannya berada di Ibu Kota Negara (IKN), itu baru tiga yang mengadakan groundbreaking," rincinya.

Ia mengatakan tiga kementerian/lembaga (K/L) tersebut mencakup Bank Indonesia (BI). Sedangkan dua lainnya adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Sedangkan (gedung) yang lainnya belum ada (dibangun di IKN). Jadi, kayak DPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), itu belum ada. Mungkin, mungkin 2025 (Gedung DPR RI dibangun di IKN)," tandasnya.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra Novita Wijayanti sempat mempertanyakan bagaimana konsep pembangunan IKN, termasuk Gedung Parlemen. Ini ditanyakan Novita kepada Menteri Basuki dalam raker pada Senin (1/4).

Novita mengaku bingung kapan tahun pasti Gedung DPR RI tersebut dibangun.

"Konsep IKN itu waktu itu saya sempat tanya, pembangunan gedung DPR-nya kapan? Apakah 2027 apa 2025? Karena kalau kantornya menteri saja (di IKN), nanti rapatnya di sini (Jakarta)? Saya pengin tahu," tanya politikus Gerindra itu.

Di lain sisi, ada narasi yang mengesankan DPR RI ogah pindah ke IKN Nusantara. Ini imbas pernyataan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi.

Pria yang akrab disapa Awiek itu mengusulkan Jakarta menjadi Kota Legislasi. Ini dilontarkan usai DPR RI dan pemerintah sepakat membawa RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU DKJ.

"Sekalian dibikin kekhususan bisa enggak, misalkan di (RUU) DKJ itu termasuk juga kekhususan menjadi ibu kota legislasi," kata Awiek di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (18/3).

"Artinya apa? Aktivitas parlemen bisa juga di IKN, tapi pusat kegiatannya ada di DKJ," imbuhnya.

Pernyataan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mendapat protes dari masyarakat, bahkan cibiran. Pasalnya, sikap DPR RI menunjukkan inkonsistensi mereka dengan pengesahan UU IKN yang terbilang ngebut.

Setelah UU IKN disahkan, wakil rakyat tersebut malah terkesan ogah pindah ke IKN Nusantara. Mereka seakan memilih tetap ingin berkantor di Jakarta.

[Gambas:Video CNN]

penghancur proses

BKN Sentil Arogansi PNS Mudik: Pelat Khusus hingga Serobot Antrean******

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkap sejumlah arogansi oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat mudik lebaran.

Direktur Pengawasan dan Pengendalian I BKN Respanti Yuwono mengatakan banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan aparatur sipil negara (ASN) ketika pulang kampung. Pelanggaran ini terkait dengan etika serta fungsi PNS sebagai pelayan publik.

Respanti mencontohkan beberapa pelanggaran PNS yang umum ditemukan saat mudik lebaran, antara lain memakai pelat khusus, meminta jalur prioritas, hingga menyerobot antrean penyeberangan kapal. Bahkan, ia mengaku pernah menemukan langsung kejadian serobot antrean kapal dan adu fisik saat mudik ke Lampung.

"Dan ternyata beberapa kejadian menimbulkan satu benturan apapun, terutama fisik. Dan ketika viral dilakukan salah satunya oleh ASN. Jangan sampai perilaku kita yang seperti itu menjadi citra buruk keseluruhan (ASN)," wanti-wanti Respanti.

Selain menyerobot antrean kapal hingga berujung adu fisik dengan pemudik lain, Respanti mengungkap ada beberapa arogansi lain yang umum ditemukan. BKN menyoroti pelanggaran ini umumnya terjadi di jalan raya.

"Banyak sekali arogansi-arogansi lain juga, terutama misal ketika lebaran pakai pelat khusus atau meminta jalur-jalur khusus," tuturnya.

"Ini kan menjadi satu perbincangan di mata masyarakat. Rata-rata mereka (masyarakat) menyampaikan 'Itu mobil dibayari oleh rakyat kok dipakai untuk menyupremasi di jalan raya'. Jangan sampai hal tersebut menjadi bumerang negatif terhadap kinerja pemerintah," imbuh Respanti.

Selain mengungkapkan arogansi PNS saat mudik lebaran, Respanti berpesan jangan sampai para abdi negara itu memperpanjang libur terlalu lama. Pada akhirnya, pelayanan publik yang menjadi korban, bahkan terbengkalai.

Ia menilai banyak pemberitaan setelah mudik, di mana masyarakat mengeluh pelayanan publik yang diberikan para PNS di kementerian/lembaga (K/L) terhambat. Respanti menyebut banyak dari ASN tersebut mangkir kerja pasca-lebaran.

"Ada yang mangkir pasca-lebaran dan sebagainya. Jadi jangan sampai momen luar biasa terkait mudik ini menjadikan kita objek yang disinggung secara kurang baik di pemberitaan media massa. Sehingga kami BKN selalu berharap pada setiap tradisi mudik baik kepulangan maupun setelah kepulangan, kita tetap berpegang teguh pada aturan main terkait disiplin PNS," tegas Respanti.

"Pasca-mudik, pastikan juga karena ini banyak sekali banyak pemberitaan yang masif ketika awal masuk kerja kantor masih kosong, layanan belum berjalan. Itu tentu menyakiti masyarakat sebagai salah satu pembayar pajak di negeri ini," pesannya.

Jika memang ada keperluan tambahan di kampung halaman, Respanti menyarankan PNS memproses cuti kepada pimpinan. Ia mengatakan banyak pelanggaran terkait ketidakhadiran ASN usai lebaran karena tidak mengurus cuti.

Respanti paham cuti memang hak para PNS. Akan tetapi, ia mengingatkan dalam aturan disebutkan bahwa pimpinan K/L boleh menolak usulan cuti ASN jika ada target-target penyelenggaraan pemerintah dengan urgensi tinggi.

[Gambas:Video CNN]

dewa dan setan

Ruang Udara Natuna Kembali ke Indonesia******

Ruang udara Natuna, Kepulauan Riau, kembali dikelola Indonesia usai sempat dikuasai Singapura.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kembalinya Flight Information Region (FIR) menjadi satu dari tiga perjanjian penting yang diteken Indonesia-Singapura.

Dua lainnya adalah kerja sama pertahanan alias Defence Cooperation Agreement (DCA) dan Extradition Treaty (ET).

Luhut mengatakan ada perwakilan Kementerian Perhubungan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan AirNav yang ditempatkan di Changi, Singapura. Mereka diklaim berjaga 24 jam penuh demi memantau pesawat-pesawat dari dan ke Singapura agar tak ada yang melanggar kedaulatan ruang udara Indonesia.

Menko Marves Luhut yakin kembalinya ruang udara Natuna tersebut akan berdampak positif secara ekonomi bagi penerimaan negara.

Ia mengatakan Kemenhub bakal secara profesional mengatur biaya jasa layanan penerbangan yang kompetitif. Harapannya, industri penerbangan nasional bisa tumbuh dan Indonesia terus atraktif bagi investasi sektor penerbangan sipil.

"Jadi, semua kita pastikan aman, efektif, dan sesuai dengan standar internasional," tuturnya.

"Saya juga secara khusus ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat bersama bekerja keras dalam proses pemberlakuan ketiga perjanjian ini. Saya harap semangat dan tekad yang sama juga masih terus menyala untuk memantau dan memastikan pengimplementasiannya berjalan efektif dan maksimal," tandas Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Kesengsaraan Abadi Penglai

PLN Sulselrabar Dapat Penghargaan Best Public Satisfaction 2024******

PLNSulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (Sulselrabar) mendapat penghargaan kategori Best Public Satisfaction 2024 dalam CNN Indonesia Awards.

Penghargaan itu diberikan secara simbolis kepada General Manager PLN UID Sulselbar Moch Andy Adchaminoerdin oleh Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari.

CNN Indonesia Awards yang pertama ini digelar di Hotel Claro, Makassar, Sulsel pada Kamis (21/3). Awards ini dihadiri langsung oleh Pj Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Direktur Utama CNN Indonesia Titin Rosmasari hingga Chairman sekaligus Founder CT CorpChairul Tanjung(CT).

Dalam upaya mewujudkan energi berkeadilan ke seluruh masyarakat, PLN Sulselrabar menyalurkan hampir 3.000 keluarga di 51 desa dan dusun Provinsi Sulselrabar dapat menikmati listrik selama 24 jam.

Hal ini ini merupakan upaya PLN untuk mendukung program pemerintah dalam mencapai rasio elektrifikasi 100 persen pada tahun 2024.

PT PLN (Persero) menyalurkan Bantuan Pemasangan Baru Listrik (BPBL) dari Pemerintah kepada 3.861 rumah tangga tidak mampu yang tersebar di 12 kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada ajang CNN Indonesia Awards, PLN Sulselrabar mendapat dua penghargaan yaitu Best Public Satisfaction dan Best Green Energy Initiative.

mitos dan legenda kuno

Anggaran Peremajaan Sawit Dinaikkan Jadi Rp60 Juta per Ha******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Peremajaan Sawit Rakyat(PSR) pada tahun lalu tidak mencapai target seperti yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, dari 180 ribu hektare PSR yang ditargetkan, hanya terealisasi 150 ribu hektare atau 70 persen. Artinya masih kurang cukup jauh dari yang diharapkan.

"Kebijakan PSR tentunya diharapkan bisa dipercepat. Rata-rata kita baru mencapai 150 ribu hektare per tahun dan ini kurang dari 30 persen target yang dicanangkan bapak presiden yaitu 180 ribu ha per tahun," ujarnya di Rakornas Rencana Aksi Nasional PKS Berkelanjutan di Hotel Kempenski, Kamis (28/3).

"Sehingga kita berharap dengan kenaikan biaya menjadi Rp60 juta itu, nanti tidak hanya di tahun pertama, tetapi tahun kedua dan ketiga bisa dibiayai untuk penghidupan para pengkebun," jelasnya.

Secara keseluruhan, pemerintah telah menyalurkan dana untuk PSR melalui Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawait (BPDPKS) sebesar Rp9,25 triliun sejak 2016. Dana ini berhasil meremajakan perkebunan sawit seluas 331,7 ribu hektare.

Ketua Umum Golkar ini menyebutkan perlu percepatan peremajaan karena kelapa sawit merupakan komoditas strategis nasional yang menjadi andalan ekspor. Pada 2023, ekspornya mencapai US,45 miliar atau mendekati 12 persen dari ekspor nonmigas.

Selain itu, tenaga kerja yang bekerja di sektor kelapa sawit secara langsung dan tidak langsung sekitar 16,2 juta orang.

"Kelapa sawit juga merupakan penggerak perekonomian di wilayah penghasil kelapa sawit dan juga memberikan kemajuan di pedesaan maupun mengurangi tingkat kemiskinan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]