m123 slot login

Dunia suci pergi

toto slot88 login

Satgas UU Cipta Kerja Dorong Kemitraan Strategis Usaha Besar dan UMKM******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pemerintah terus mendorong kemitraan antara usaha besar dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Ketua Pokja Koordinasi Data dan Informasi Satgas UU Cipta Kerja, I Ketut Hadi Priatna, mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan kerja sama dalam rangka kemitraan Penanaman Modal Asing (PMA) dan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan UMKM melibatkan 29 PMA dan 27 PMDN yang akan bermitra dengan 196 UMKM.

"Presiden Joko Widodo mengharapkan agar kemitraan usaha besar dan UMKM memiliki kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (18/8).

"Dengan begitu pelibatan UMKM dalam kegiatan ekspor dan terlibat dalam rantai produksi global atau global value chain, dapat terwujud segera," imbuhnya.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2022 mengamanatkan Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah agar dapat melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memperkuat kolaborasi kemitraan dengan sektor non pemerintah. Selain itu, memperkuat pembinaan dan pendampingan UMKM guna mendorong perolehan hasil yang maksimal.

Ketut menjelaskan, kehadiran UU Cipta kerja mendorong ekosistem berusaha yang inklusif dan bertumpu pada aspek kolaborasi antara pelaku usaha melalui pola kemitraan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kemitraan pun diharapkan bisa terbangun dalam suatu sistem supply chainyang melibatkan seluruh kelompok atau golongan usaha (besar, menengah, kecil, maupun mikro) di segala sektor atau kluster aktivitas ekonomi.

Ketut melanjutkan, Presiden juga mengarahkan untuk terbangun suatu sinergi kemitraan strategis antara industri mikro, kecil, menengah maupun besar yang skala usahanya sudah multinasional.

"Diharapkan UMKM bisa bersatu dan bersinergi untuk berkolaborasi sehingga bisa saling membangun suatu kooperasi yang dan diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak," kata dia.

Di sisi lain, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi selaku Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, mengatakan, salah satu tujuan dibentuknya UU Cipta kerja adalah membangun suatu ekosistem usaha yang memberikan kemanfaatan yang masif bagi pengembangan atau penciptaan lapangan kerja melalui aktivitas yang dilakukan oleh golongan usaha besar kecil menengah.

"Kami harapkan bisa saling terkoordinasi sesuai dengan mandat dari para founding fatherssatu spirit usaha yang kooperatif yang kami sebut pada saat ini dengan kemitraan," katanya.

Dia mengatakan bahwa pada intinya mereka menginginkan kawasan ekonomi khusus Batam ini benar-benar menjadi satu ekosistem industri yang terintegrasi antara golongan usaha mikro kecil dan menengah dengan usaha besar.

"Diharapkan juga terjadi suatu proses transfer of knowledge,transfer of know howdan juga sekaligus upskillingdan reskillingbagi tenaga kerja Indonesia. Memang ini salah satu tujuan kami dalam menyelenggarakan Rakor kemitraan ini," papar Arif.

Kemitraan antara usaha besar dan UMKM merupakan hal yang penting untuk dilakukan. UMKM memiliki peran yang strategis dalam perekonomian Indonesia, namun UMKM juga memiliki keterbatasan dalam hal akses pasar, modal, dan teknologi.

Kemitraan dengan usaha besar dapat membantu UMKM untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan tersebut dan dapat meningkatkan daya saing UMKM.

(rir/rir)

Tuan Elang Salju

sejenis kredivo

Satgas UU Cipta Kerja Dorong Kemitraan Strategis Usaha Besar dan UMKM******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pemerintah terus mendorong kemitraan antara usaha besar dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Ketua Pokja Koordinasi Data dan Informasi Satgas UU Cipta Kerja, I Ketut Hadi Priatna, mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan kerja sama dalam rangka kemitraan Penanaman Modal Asing (PMA) dan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan UMKM melibatkan 29 PMA dan 27 PMDN yang akan bermitra dengan 196 UMKM.

"Presiden Joko Widodo mengharapkan agar kemitraan usaha besar dan UMKM memiliki kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (18/8).

"Dengan begitu pelibatan UMKM dalam kegiatan ekspor dan terlibat dalam rantai produksi global atau global value chain, dapat terwujud segera," imbuhnya.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2022 mengamanatkan Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah agar dapat melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memperkuat kolaborasi kemitraan dengan sektor non pemerintah. Selain itu, memperkuat pembinaan dan pendampingan UMKM guna mendorong perolehan hasil yang maksimal.

Ketut menjelaskan, kehadiran UU Cipta kerja mendorong ekosistem berusaha yang inklusif dan bertumpu pada aspek kolaborasi antara pelaku usaha melalui pola kemitraan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kemitraan pun diharapkan bisa terbangun dalam suatu sistem supply chainyang melibatkan seluruh kelompok atau golongan usaha (besar, menengah, kecil, maupun mikro) di segala sektor atau kluster aktivitas ekonomi.

Ketut melanjutkan, Presiden juga mengarahkan untuk terbangun suatu sinergi kemitraan strategis antara industri mikro, kecil, menengah maupun besar yang skala usahanya sudah multinasional.

"Diharapkan UMKM bisa bersatu dan bersinergi untuk berkolaborasi sehingga bisa saling membangun suatu kooperasi yang dan diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak," kata dia.

Di sisi lain, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi selaku Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, mengatakan, salah satu tujuan dibentuknya UU Cipta kerja adalah membangun suatu ekosistem usaha yang memberikan kemanfaatan yang masif bagi pengembangan atau penciptaan lapangan kerja melalui aktivitas yang dilakukan oleh golongan usaha besar kecil menengah.

"Kami harapkan bisa saling terkoordinasi sesuai dengan mandat dari para founding fatherssatu spirit usaha yang kooperatif yang kami sebut pada saat ini dengan kemitraan," katanya.

Dia mengatakan bahwa pada intinya mereka menginginkan kawasan ekonomi khusus Batam ini benar-benar menjadi satu ekosistem industri yang terintegrasi antara golongan usaha mikro kecil dan menengah dengan usaha besar.

"Diharapkan juga terjadi suatu proses transfer of knowledge,transfer of know howdan juga sekaligus upskillingdan reskillingbagi tenaga kerja Indonesia. Memang ini salah satu tujuan kami dalam menyelenggarakan Rakor kemitraan ini," papar Arif.

Kemitraan antara usaha besar dan UMKM merupakan hal yang penting untuk dilakukan. UMKM memiliki peran yang strategis dalam perekonomian Indonesia, namun UMKM juga memiliki keterbatasan dalam hal akses pasar, modal, dan teknologi.

Kemitraan dengan usaha besar dapat membantu UMKM untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan tersebut dan dapat meningkatkan daya saing UMKM.

(rir/rir)

Quanqingshanhe

lux88togel

Subsidi Konversi Motor Listrik Berpeluang Naik Jadi Rp10 Juta******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pemerintah tengah mengkaji kenaikan subsidi konversi motor listrik dari Rp7 juta menjadi Rp10 juta. Hal itu dilakukan agar masyarakat beralih dari motor berbahan bakar bensin ke listrik.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan rencana itu juga menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menurunkan tingkat polusi udara di Jabodetabek.

"Penguatan kendaraan listrik, ada wacana insentif dari Rp7 juta ke Rp10 juta untuk motor listrik konversi, mempermudah urusan," kata Ridwan usai rapat di Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jumat (18/8).

"Tanya sama Pak RK (Ridwan Kamil), yang penting kan bukan dari mulut saya. Pasti kebijakannya di saya," katanya singkat.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya mengimbau agar masyarakat beralih ke kendaraan listrik agar tercipta kualitas udara yang baik, khususnya di Jakarta. Menurutnya, kontribusi kendaraan bermotor bahan bakar fosil terhadap polusi udara lebih dari 50 persen.

"Oleh karenanya kami mengajak masyarakat beralih menggunakan kendaraan listrik. Kalau penggunaannya menjadi masif, diharapkan dapat menurunkan polusi yang terjadi di kota-kota besar," ujar Budi, dikutip dari keterangan resmi, Minggu (13/8).

Realisasi program subsidi konversi motor listrik Rp7 juta sendiri masih terbilang minim. Per Juli lalu, realisasinya baru sekitar 5.000 unit. Padahal, pemerintah menargetkan realisasi subsidi menjangkau 200 ribu unit.

[Gambas:Video CNN]

(fby/sfr)

Sistem Kelahiran Kembali Kapitalis Besar di Dunia Lain

qq88bet

Jadi Saksi, Eks Mendag Muhammad Lutfi Tak Hadiri Panggilan Kejagung******

Jakarta, CNN Indonesia--

Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dipastikan tidak memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi pada Rabu (2/8) dalam penyidikan perkara korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya, termasuk minyak goreng,

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum KejagungKetut Sumedana pada Senin (31/7) dalam keterangannya di Jakarta. Ketut menerangkan, penyidik menerima konfirmasi dari penasihat hukum Muhammad Lutfi yang memberikan konfirmasi bahwa kliennya berhalangan hadir memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa.

"Atas pemanggilan tersebut, saksi ML (Muhammad Lutfi) selaku mantan Menteri Perdagangan RI mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan dipastikan tidak hadir karena sedang mendampingi pengobatan sang istri,"ujar Ketut, seperti dilansir Antara, Senin (31/7).

"Untuk itu, tim penyidik akan kembali mengirimkan surat pemanggilan berikutnya,"kata Ketut. Tapi, untuk jadwal pemanggilan berikutnya untuk Muhammad Lutfi, Ketut belum menginformasikannya.

Muhammad Lutfi dipanggil sebagai saksi untuk diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crudepalm oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit selama periode Januari hingga April 2022.

Sebelumnya, penyidik sudah memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai saksi dalam perkara yang sama.

Pada Juni 2023, Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung menetapkan tiga perusahaan kelapa sawit sebagai tersangka korporasi dalam perkara korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya, termasuk minyak goreng.

Ketiga perusahaan tersebut, yakni Wilmar Grup, Permata Hijau Grup dan Musim Mas Grup. Ketiganya terbukti dalam perkara ini berdasarkan putusan MA yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap menimbulkan kerugian negara sebesar Rp6,47 triliun.

Dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPOdan turunannya pada Januari 2021 sampai Maret 2022telah selesai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) di tingkat Kasasi.

Lima orang terdakwa telah dijatuhi pidana penjara dalam rentang waktu 5 hingga8 tahun. Kelima terpidana itu adalah mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indra Sari Wisnu Wardhana, anggota tim Asisten Menko Bidang Perekonomian Lin Chen Wei, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Palulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, dan GM Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togas Sitanggang.

(wiw/wiw)

[Gambas:Video CNN]

Jalannya menghadap ke langit

rtp slot dolar138

Harga beras masih mahal, Ombudsman duga ada penyalahgunaan beras SPHP******

Produksi yang bermasalah atau memang ada penyelewengan di dalam penyaluran beras SPHP.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan pihaknya memiliki sejumlah dugaan kenapa harga beras masih mahal meski Bulog sudah menggelontorkan ratusan ribu ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Salah satu dugaannya adalah kemungkinan adanya penyalahgunaan beras SPHP yang seharusnya dijual kepada masyarakat kurang mampu, tetapi malah dikemas ulang sebagai beras komersial dan dijual tak sesuai instruksi pemerintah.

“Karena kami tidak pernah mengawasi (harga beras) di pasar, di ritel, di konsumen itu seperti apa,” kata Yeka saat melakukan inspeksi, di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Jumat.

Ia menambahkan perlu dilakukan investigasi lebih lanjut untuk mengetahui apakah beras SPHP benar-benar didistribusikan tepat sasaran.

Beras SPHP merupakan program pemerintah yang digulirkan melalui Perum Bulog sejak 2023 untuk menjaga stabilitas pasokan beras di pasaran dan menekan kenaikan harga beras agar terjangkau bagi masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.

Beras SPHP berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog, dan dikemas dalam bentuk kemasan curah 5 kg. Harganya cenderung lebih murah dibandingkan beras-beras jenis lain di pasaran.

Dugaan kedua mengapa harga beras hingga saat ini masih belum turun, kata Yeka, adalah kemungkinan adanya gangguan produksi beras dalam negeri.

“Produksi yang bermasalah atau memang ada penyelewengan di dalam penyaluran beras SPHP,” ujar dia pula.

Yeka juga menyoroti kemasan karung beras Bulog SPHP yang ternyata sama persis seperti beras komersial, padahal kualitas kedua beras tersebut tidak jauh berbeda.

Hal itu dia temukan saat melakukan inspeksi ke Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Jumat.

“Tadi kelihatan karung beras SPHP dan beras komersial tak jauh beda, jadi ini saran buat Bulog ya agar kemasannya dibedakan,” kata dia.

Menurut catatan Badan Pangan Nasional, beras SPHP tahun 2024 dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia dalam bentuk curah dan kemasan 5 kg dengan harga yang beragam.

Harga di Zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi sebesar Rp10.900 per kg.

Zona 2 meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, NTT, dan Kalimantan sebesar Rp11.500 per kg.

Zona 3 yang mencakup Maluku dan Papua adalah Rp11.800 per kg. Masyarakat bisa mendapatkan beras SPHP di pasar tradisional, ritel modern, outletPerum Bulog, pemerintah daerah, dan toko-toko lainnya yang menjadi mitra Perum Bulog.

Badan Pangan Nasional mengatakan rencana penyaluran beras SPHP sepanjang 2024 diperkirakan mencapai 1,2 juta ton. Upaya ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta mengendalikan inflasi.
Baca juga: Ombudsman dalami kesamaan kualitas beras SPHP dan beras komersil Bulog
Baca juga: Bulog berpartisipasi jual beras SPHP di Pasar Ramadhan Situbondo

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Perjuangan Cannon Fodder

situs baru gacor

Alasan Kementan Curiga Sapi Impor Terjangkit LSD dari Australia******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Pertanian mencurigai penyakit kulit lumpy skin disease (LSD) yang menyerang sapi impor Australia berasal dari Negeri Kangguru itu.

Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan) Bambang mengacu pada masa inkubasi virus dengan masa pengiriman sapi impor.

Bambang mengatakan masa inkubasi virus LSD terjadi selama satu hingga empat minggu. Sementara masa pengiriman sapi dari Australia ke Indonesia selama lima hingga tujuh hari.

"Di Australia ini kan diklaim bebas LSD. Nah, pas sampai di sini, posisinya sapi diperiksa oleh pejabat karantina. Hasil pemeriksaan itu, ditemukan 13 ekor sapi positif LSD," jelasnya.

"13 ekor sapi itu kemudian kami musnahkan, sisanya kami vaksin," katanya.

Usai dinyatakan positif LSD, imbuh Bambang, Kementan segera menginfokan Pemerintah Australia melalui duta besarnya.

Lihat Juga : RI Setop Impor Sapi dari Empat Wilayah Australia Imbas Virus LSD

Kedua negara tersebut sepakat untuk menelisik sumber virus LSD selama 60 hari ke depan, terhitung sejak 12 Juli 2023 di mana sapi impor tiba di Indonesia.

"Saat ini masih dalam pengkajian, penelitian apakah LSD yang di Indonesia sama dengan Australia. Ini dalam kajian. Australia minta waktu 60 hari, masing-masing kita melakukan pendalaman," jelasnya.

"Sementara ini, di Australia masih menganggap bebas LSD demi ketenangan pengusaha," imbuhnya.

Jika terbukti LSD berasal dari Australia, Indonesia akan menangguhkan impor dari Negeri Kangguru tersebut.

Adapun saat ini Indonesia menghentikan sementara impor dari empat peternakan di Australia yang diduga terkontaminasi LSD. Meski demikian, hal tersebut tidak akan mengganggu pasokan daging di dalam negeri.

Hal ini karena 56 dari 60 peternakan yang bekerja sama dengan Indonesia masih dinyatakan aman dari LSD.

[Gambas:Video CNN]

(dzu/sfr)