idn89 slot

Raja Zhou yang terlahir kembali bukanlah seorang yang kesepian, tidak pilih-pilih, atau tidak bermoral

Alibaba Tunjuk Eddie Wu Jadi CEO Baru******

Alibaba resmi menunjuk Eddie Wu sebagai CEObaru perusahaan guna menggantikan Daniel Zhang yang sudah menduduki posisi tersebut selama 8 tahun lamanya sejak 2015.

"Ini adalah waktu yang tepat bagi saya untuk melakukan transisi, mengingat pentingnya Alibaba Cloud Intelligence Group berkembang menuju spin-off penuh," kata Daniel Zhang usai penunjukan Wu, dikutip dariCNN.com, Rabu (21/6).

Perombakan ini terjadi di tengah gonjang-ganjing perusahaan. Namun, Zhang masih akan memimpin Alibaba hingga September 2023 mendatang.

Penunjukan ini turut menjadi sejarah perusahaan. Pasalnya, Alibaba sudah dua kali merestrukturisasi jajaran bos usai Jack Ma cabut.

"Meskipun transformasi kami saat ini menghadirkan struktur organisasi dan tata kelola yang baru, namun misi Alibaba tetap tidak akan berubah," tegas Wu.

Selain Eddie Wu yang bakal menggantikan Daniel Zhang di posisi CEO Alibaba, ada juga Joseph Tsai yang didaulat mengisi posisi Chairman Alibaba.

[Gambas:Video CNN]

Kota super terapung

Berpotensi Langgar 3 Aturan, Luhut Tolak Impor KRL Bekas dari Jepang******

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkanimpor kereta commuterline(KRL) bekas dari Jepang batal.

"Rapat mengenai KRL, kita tidak akan mengimpor barang bekas," kata Luhut di KCIC, Kamis (22/6).

Menurutnya, pembatalan impor KRL bekas itu dilakukan karena berpotensi melanggar tiga aturan yaitu peraturan presiden (Perpres), aturan di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan. Meski demikian, Luhut mengatakan ada rencana untuk mengimpor KRL baru.

Rencananya, imbuh Luhut, pemerintah akan mengimpor tiga trainset KRL baru untuk dua tahun kritis ini.

"Tapi kita akan mengimpor tiga saja yang baru, untuk menutupi, kritisnya hanya tahun depan dan 2025," katanya.

Rencana impor KRL bekas Jepang mengemuka belakangan ini. Pengamat Kebijakan Publik PH&H Public Policy Interst Group Agus Pambagio menyebut rencana itu mengemuka menyusul nasib 200 ribu penumpang KRL di ujung tanduk.

Hal itu merupakan imbas dari tidak jelasnya pergantian armada KRL yang dilakukan oleh PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI). Mengutip detik.com, Agus mengatakan beberapa armada KRL harus pensiun dalam waktu dekat ini.

Data yang dimilikinya, tahun ini ada 10 rangkaian KRL Jabodetabek yang harus dipensiunkan. Hingga 2024 setidaknya akan ada 16 total rangkaian KRL yang harus pensiun.

[Gambas:Video CNN]

Namun di tengah kondisi itu, KCI belum mendapatkan gantinya. KCI kata Agus, sebenarnya tidak tinggal diam atas masalah itu.

Anak usaha PT KAI itu katanya, sedianya sudah melakukan pemesanan KRL pengganti sesuai dengan jumlah KRL yang pensiun. Pemesanan dilakukan langsung ke sesama BUMN PT Inka. Hal ini dilakukan untuk memenuhi permintaan pemerintah yang ingin mengembangkan industri perkeretaapian lokal.

Masalahnya, PT Inka ternyata baru sanggup menyediakan gerbong KRL pesanan PT KCI di tahun 2025. Padahal, pada 2023-2024 ini sudah banyak sekali kereta KCI yang dipensiunkan dan butuh pengganti.

Untuk mengatasi kendala itu, Agus mengatakan PT KAI sebagai induk usaha KCI mulai meminta restu ke Kementerian Perhubungan untuk impor kereta KRL. Bahkan, impor kereta bekas pun tak mereka permasalahkan asalkan masih bisa digunakan dan terawat dengan baik.

"Berhubung produk PT INKA belum dapat terealisasi di 2023 dan 2024, PT KAI telah meminta izin Kementerian Perhubungan untuk dapat melakukan impor pengadaan KRL bekas pakai dari Jepang tentu melalui proses tata Kelola yang baik," ungkapnya.

Tapi sayang, di proses ini lah, KCI kesulitan mencari pengganti kereta-kereta yang mau dipensiunkan di 2023 dan 2024. Agus memaparkan ternyata proses perizinan impor gerbong-gerbong KRL sangat rumit birokrasinya, apalagi yang mau diimpor adalah kereta bekas.

Pasalnya, untuk urusan impor, Kementerian Perindustrian telah menerbitkan aturan teknis impor barang modal bekas lewat Peraturan Menteri Perindustrian No. 14 Tahun 2016. Aturan tersebut memperkuat Peraturan Menteri Perdagangan No. 127 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru.

Prosesnya impor pada umumnya harus mendapatkan surat izin impor dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Namun, Ditjen Perdagangan Luar Negeri pun butuh rekomendasi teknis dari Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian.

PT KCI sendiri sudah meminta izin impor ke Kemendag sejak 13 September 2022 yang lalu. Kemudian, kabarnya per 28 September 2022 Agus bilang Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag sudah bersurat ke Ditjen Ilmate Kemenperin untuk meminta rekomendasi teknis. Rekomendasi teknis ini lah yang sangat lama untuk terbit.

Perlu diketahui bahwa surat tanggapan Dirjen ILMATE berfungsi sebagai Surat Rekomendasi untuk Dirjen Daglu Kementerian Perdagangan melakukan impor KRL bekas pakai yang diminta oleh PT KCI. Tanpa Surat Rekomendasi tersebut, importasi KRL belum bisa dilakukan," ujar Agus.

Agus menjelaskan dalam surat izin yang diajukan, KCI berencana untuk melakukan impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) berupa 120 Unit KRL Type E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 Unit KRL Type E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan Pos Tarif/HS Code 8603.10.00.

Namun, pada akhirnya Kemendag mendapatkan juga surat jawaban dari Ditjen Ilmate Kemenperin tertanggal 6 Januari 2023, atau 4 bulan setelah surat permintaan rekomendasi teknis dikirimkan oleh Kemendag. Namun sialnya, surat itu justru menolak permintaan impor yang dilakukan KCI.

Surat itu menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan teknis atas rencana impor oleh PT KCI belum dapat ditindaklanjuti dengan pertimbangan pada fokus pemerintah meningkatkan produksi dalam negeri serta substitusi impor melalui Program Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri (P3DN).

"Intinya permohonan PT KCI untuk impor kereta bekas dari Jepang ditolak Kementerian Perindustrian," ujar Agus.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Dody Widodo menegaskan Indonesia sekarang memang tidak perlu melakukan impor gerbong kereta rel listrik (KRL) karena industri kereta api nasional mampu memproduksi semua kebutuhan kereta di dalam negeri.

"PT Industri Kereta Api (INKA) bisa membuat itu semua, kenapa kita harus impor gerbang kereta api bekas dari Jepang. Katanya bangga beli buatan Indonesia. Bangladesh saja membeli produk kereta kita sampai Rp1,3 triliun," kata Dody seperti dilansir dari Antara, Selasa (28/2).

Ia menyampaikan untuk memenuhi kebutuhan gerbong kereta dalam jumlah besar memang dibutuhkan waktu, karena tidak dapat direalisasikan dalam semalam.

Oleh karena itu, Dody mendorong adanya perencanaan untuk periode penggantian atau peremajaan setiap gerbong kereta yang beroperasi di Indonesia.

"Kalau mendadak memang pasti sukar, seharusnya kan sudah direncanakan jauh-jauh hari dan memberi kesempatan kepada industri dalam negeri untuk berproduksi," ujar Dody.

Pengetahuan unik Jin Yong merajalela di berbagai dunia

Mandalika, Warisan Utang Rp4,6 T dan Rencana Ambil Alih oleh Pemda NTB******

Sirkuit Mandalika menjadi salah satu andalan pemerintah dalam menggaet wisatawan khususnya turis asing ke Indonesia dengan menghelat event olah raga internasional seperti MotoGP 2022 dan World Superbike (WSBK).

Event MotoGP Mandalika 2022 menjadi pelepas dahaga Indonesia 25 tahun lamanya setelah terakhir kali menggelar balap motor kelas dunia itu di Sirkuit Sentul pada 1997 silam.

Bahkan, Mandalika menjadi salah satu sirkuit yang mungkin sulit dilupakan The Baby Alien alias Marc Marquez. Pasalnya, Marquez harus rela crash empat kali saat free practice dan warm up, gagal balapan, hingga divonis mengalami diplopia lagi.

Kearifan lokal ini muncul ketika seisi sirkuit diselimuti awan hitam hingga petir menggelegar, tepat sebelum balapan dihelat pada 20 Maret 2022 lalu.

Sang pawang hujan ini muncul di area pit lane sembari komat-kamit melafalkan mantra khusus. Mbak Rara mengenakan helm proyek berwarna putih, jaket bermotif kain khas Indonesia, dan bertelanjang kaki. Ia membawa alat khusus selayaknya cawan yang dipukul-pukul dengan tongkat kecil.

Sebelum MotoGP, aspal Mandalika sudah lebih dahulu digunakan untuk balapan World Superbike (WSBK). Sirkuit di Lombok Tengah ini masuk kalender WSBK sejak 2021.

Bahkan, dunia punya kenangan abadi dengan ajang WSBK Mandalika 2021. Saat itu, Bos Ducati marah besar karena oknum panitia lokal meng-unboxing kargo motornya secara ilegal.

Lihat Juga : Drama Gubernur NTB dan InJourney yang Gagal Kelola Mandalika

Namun siapa sangka gemerlap event-event tersebut rupanya meninggalkan kerugian bagi Indonesia. Untuk WBSK, rugi Rp100 miliar dan MotoGP merugi Rp50 miliar.

Tak hanya rugi, gagal balik modal ini juga menyumbang utang Rp4,6 triliun yang dipikul InJourney selaku holding BUMN Pariwisata pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengeluhkan utang tersebut dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR. Doni mengungkapkan mereka memiliki kewajiban jangka pendek Rp1,2 triliun dan jangka panjang sebesar Rp3,4 triliun.

Pada akhirnya, WSBK yang diklaim sepi sponsor terancam dicoret dari kalender Pertamina Mandalika International Street Circuit.

Lihat Juga : IHSG Diprediksi Masih Menguat Hari Ini

Selain itu, InJourney melalui PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,19 triliun untuk menyelesaikan sengkarut utang tersebut.

"Terus terang saya tidak bisa selesaikan kewajiban yang short term (jangka pendek) ini, di antaranya untuk bayar pembangunan Grandstand, VIP Village, sama kebutuhan modal kerja saat penyelenggaraan event," kata Direktur Utama InJourney Dony Oskaria dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6) lalu.

Komisi VI DPR pun merestui pengajuan PMN InJourney itu di dalam rapat yang digelar sehari setelahnya bersama Menteri BUMN Erick Thohir.

Di tengah sengkarut polemik utang Mandalika, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah muncul bak pahlawan kesiangan dengan niat mengambil alih pengelolaan Sirkuit Mandalika dari InJourney yang terlilit utang.

Lihat Juga : Pegawai Bank Cs di China Dilarang Foya-foya Buntut Korupsi US T

"Kalau memang InJourney enggak sanggup diserahkan saja pengelolaan Sirkuit Mandalika itu pada kami Pemda NTB. Insyaallah jangankan WSBK dan MotoGP, yang lain pun banyak yang bisa kami lakukan dengan sirkuit yang luar biasa ini," ungkap Politikus PKS itu, dikutip dari Antara.

Ia menyebut kegiatan olahraga tidak selalu menguntungkan saat pertama kali dihelat karena sponsor cenderung terbatas, bahkan banyak penyelenggara merugi. Namun, Zulkieflimansyah berniat terus menggenjot pengelolaan hingga promosi agar agenda besar di Sirkuit Mandalika bisa menguntungkan atau cuandi kemudian hari.

"Sebagaimana ditegaskan dari awal oleh Pak Jokowi, penyelenggara boleh saja rugi, tapi stigma atau dampak keseluruhan terhadap ekonomi ini yang harus dipertimbangkan dan dijadikan acuan," tegasnya.

Bersambung ke halaman selanjutnya

Cuan musiman hingga dibutuhkan perhitungan modal matang

Kode Istri Militer

Perdana, Efek Beragun Aset Syariah Mejeng di Bursa Saham Indonesia******

Efek Beragun Aset (EBA)Syariah untuk pertama kalinya mejeng di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pencatatan perdana produk syariah dipasar modal, yakni EBAS-SP SMF-BRIS01, merupakan inisiasi PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Peluncuran EBA Syariah ini diresmikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Gedung BEI, Senin (19/6). Ia didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Dewan Komisioner OJK Inarno Djajadi, Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo, Direktur Utama BSI Hery Gunardi hingga Direktur Utama BEI Iman Rachmat.

"Pencatatan Efek Beragun Aset Syariah oleh Bank Syariah Indonesia dan PT Sarana Multigriya Finansial kian menambah ragam instrumen keuangan syariah yang tersedia di pasar keuangan. Ini menjadi sumber alternatif pembiayaan di sektor perumahan bagi perusahaan dan juga sebagai alternatif investasi bagi masyarakat selain sukuk, saham, dan reksadana syariah," ujar Wapres dalam sambutannya.

Karenanya, Ma'ruf pun mengimbau agar inovasi dalam bidang instrumen keuangan syariah terus ditingkatkan sehingga memberikan manfaat yang lebih besar lagi bagi dunia keuangan syariah dan masyarakat.

"Di pasar keuangan, berbagai instrumen keuangan terus berkembang mengikuti zaman dan kebutuhan masyarakat," jelasnya.

Direktur Utama PT SMF Ananta Wiyogo mengungkapkan tingginya animo investor kepada EBA Syariah menunjukkan instrumen ini banyak ditunggu oleh masyarakat sehingga dapat menjadi langkah positif terkait alternatif baru produk investasi berbasis syariah.

Lihat Juga : Jusuf Hamka: Soal Tagihan Rp800 M ke Kemenkeu Saya Serahkan ke Allah

Ia berharap langkah ini dapat mendorong terwujudnya perluasan pasar dan inklusivitas keuangan di pasar modal nasional, serta dapat menciptakan efek ganda khususnya bagi pertumbuhan sektor perumahan berbasis syariah.

"Sekuritisasi syariah diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan keuangan syariah yang pada gilirannya dapat meningkatkan market share syariah di Indonesia," kata Ananta.

Sementara, Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan dengan peluncuran ini pihaknya menyatakan komitmen BSI mendukung program pemerintah dalam memperkuat pembiayaan perumahan dengan skema syariah. Dengan begitu, masyarakat terbantu dalam memenuhi kebutuhan terhadap kepemilikan rumah.

"Kami berkomitmen besar untuk terus membangun ekonomi keumatan melalui skema dan sharia model businessyang tepat, sehingga investor maupun nasabah sadar betul peran perbankan syariah nyata untuk memberikan kontribusi optimal bagi kemajuan ekonomi di Tanah Air," jelas Hary.

EBAS-SP SMF-BRIS01 merupakan efek beragun aset syariah yang underlying portofolionya berasal dari pembiayaan griya atau perumahan, dengan akad musyarakah mutanaqisah (MMQ) milik BSI. Jadi, mekanisme penerbitannya merujuk kepada prinsip syariah yang mendapat pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah atau tim ahli syariah pasar modal.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dan persyaratan mengenai Ahli Pasar Modal Syariah yang diatur dalam POJK Nomor 16 Tahun 2015. Selain itu, penerbitan EBAS-SP telah sesuai dengan POJK Nomor 20/POJK.04/2015 dan Fatwa DSN MUI No.121 tahun 2018.

Dalam penerbitan EBAS-SP SMF-BRIS01 ini, PT SMF berperan sebagai penerbit, pengatur dan pendukung pembiayaan. Sedangkan PT BSI berperan sebagai pemberi pembiayaan asal dan penyedia jasa.

EBA-SP SMF-BRIS01 diterbitkan dalam dua tahapan, yaitu Kelas A dengan nilai sebesar Rp297,7 miliar yang ditawarkan melalui mekanisme penawaran umum, serta Kelas B sebagai kelas subordinasi yang berfungsi melindungi Kelas A dan diterbitkan melalui penawaran terbatas.

Kelas A ditawarkan dengan jangka waktu atau tenor Weighted Average Life (rata-rata tertimbang jatuh tempo) empat tahun. Kelas B sebagai subordinasi diterbitkan dengan total nominal Rp27,3 miliar atau 8,4 persen dari jumlah kumpulan tagihan.

[Gambas:Video CNN]

Penangkap Dewa Skyfall

Drama Jusuf Hamka vs Kemenkeu, dari CMNP Berujung Somasi******

Drama penagihan utang oleh Bos jalan tol Jusuf Hamka kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih bergulir.

Jusuf masih gigih menagih utang sebesar Rp800 miliar yang menjadi hak perusahaan miliknya, yakni PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP).

Terbaru, Jusuf mengancam akan mensomasi atau menggugat Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Lihat Juga : Jusuf Hamka Ancam Gugat Staf Khusus Sri Mulyani

Untuk mengambil langkah hukum itu, ia menjelaskan dirinya sudah sepakat bersama pemegang saham CMNP untuk menunjuk kuasa hukum Maqdir Ismail. Pengacara diminta untuk mengumpulkan bukti guna memperkuat dalil somasi atau gugatan.

Di sisi lain, Prastowo mempersilakan Jusuf mengambil langkah hukum terhadapnya.

"Saya tidak personal. Saya menghormati hak beliau (Jusuf Hamka) untuk tidak terima. Kalau somasi, seperti apa yang disomasi saya juga belum menerima. Saya persilakan saja," katanya.

Prastowo menekankan dirinya siap jika diminta untuk menjelaskan persoalan. Ia pun mengingatkan dalam semua tindakannya tidak ada tendensi buruk.

Anak buah Menkeu Sri Mulyani menegaskan tidak pernah menyebut Jusuf bukan siapa-siapa di CMNP. Menurutnya, itu adalah kesalahpahaman dari judul pemberitaan di salah satu media nasional.

Prastowo itu merinci dia hanya mengutip data di Ditjen AHU. Menurutnya, nama Jusuf Hamka memang tidak tercantum dalam nama direksi atau komisaris CMNP.

Lihat Juga : Staf Menkeu Jelaskan Hubungan CMNP, Bank Yama dan Tutut Soeharto

"Itu bukan saya yang ngomong (Jusuf Hamka bukan siapa-siapa di CMNP), lihat dulu. Saya tidak ngomong bukan siapa-siapa, kami Kemenkeu itu berperkara dengan PT CMNP. CMNP kalau mau ditunjuk dari 1997, 2003, 2010, 2023, pemiliknya berubah-ubah namanya perusahaan publik, maka kami harus berkomunikasi dengan siapa?" jelasnya.

Prastowo bahkan siap untuk kopi darat dengan Jusuf Hamka. Ia menyebut tidak punya masalah pribadi dengan Bos CMNP tersebut.

"Ya sebagai teman tentu saja mau (ngopi bareng Jusuf Hamka), tidak ada masalah saya. Tapi lagi-lagi ini bukan personal. Kalau saya salah, saya hanya membaca SK Ditjen AHU, nanti saya kasih SK-nya. Aktanya kan begitu. Saya berdasarkan akta yang di-upload di Ditjen AHU, tidak nambahin tidak mengurangi," tegas Prastowo.

Utang pemerintah kepada Jusuf bermula dari deposito CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto. Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 lalu.

Ia sukses dan memenangkan gugatan.

"Saya bilang mana ada itu, kami gugat di pengadilan 2012. Waktu 2014 atau 2015 kami sudah sampai Mahkamah Agung (MA), inkrah, menang. Harus dibayar berikut bunganya setiap bulan. Ada dendanya pemerintah," jelas Jusuf.

Lalu, ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

Lihat Juga : Jusuf Hamka Tetap Tagih Utang Negara Rp800 M Meski Ganti Presiden

Seharusnya utang beserta bunganya Rp400 miliar pada 2016 atau 2017, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp170 miliar. Utang dibayar dua minggu setelah kesepakatan.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar. Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya.

Janji tak dipenuhi. Jusuf menyebut utang tersebut bertahun-tahun diabaikan pemerintah dan tak mendapat penjelasan. Ia bahkan sampai keliling mengadu ke berbagai pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk menagih utang tersebut.

Menjadi Sun Wukong

Bila Tes di Bali Sukses, Bayar Tol Nirsentuh Diterapkan di Seluruh RI******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan Jalan Tol Bali Mandara akan menjadi pilot project sistem bayar tol tanpa henti atau tol nirsentuh yang dicanangkan pemerintah untuk mempercepat transaksi di gerbang tol.

Sistem bayar tol tanpa henti sudah digunakan di sejumlah negara memanfaatkan teknologi global navigation satellite System (GNSS). Ini merupakan sistem satelit navigasi yang menyediakan posisi geospasial dalam lingkup global.

Ia bilang bila sukses di Bali maka sistem bayar tol tanpa henti akan diterapkan di seluruh tol di Indonesia.

"Rencananya semua kalau berhasil di sini, terutama di daerah metropolitan," imbuhnya.

Sementara soal sumber pembiayaan sistem bayar tol tanpa henti tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena proyek ini merupakan investasi asing dari Negara Hungaria.

"Itu tidak ada di APBN. Itu investasi dari Hungaria," ujarnya.

Ia juga menyebutkan teknologi sistem bayar tol tanpa henti pihaknya mengaku belum mengetahui secara detail.

"Kalau teknologinya IT pakai satelit. Saya tidak tahu detailnya tapi yang penting dengan satelit, nirsentuh biasa," jelasnya.

Ia juga menyampaikan keuntungan masyarakat dengan adanya sistem bayar tol tanpa henti yakni tidak akan terjadi antrean saat memasuki tol dan lebih efesien bagi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

"(Keuntungannya) lebih cepat, jadi tidak ada antrian. Bagi BUJT-nya lebih efisien, jadi tidak ada kenaikan tarif lagi. Tarifnya tetap tapi lebih efisien," ujarnya.