situs malam 537Jutaan kata 996440Orang-orang telah membaca serialisasi
《asiabet338》
Yuk ke Transmart Full Day Sale, Bisa Belanja Sekarang Bayar Nanti******Jakarta, CNN Indonesia--
Diskon gede-gedean dari Transmart ada lagi, lho! Kini Transmart Full Day Sale menawarkan diskon spesial hingga 50 persen + 20 persen.
Buat masyarakat yang bokek atau belum gajian nggak usah khawatir ketinggalan Full Day Sale. Soalnya di Transmart bisa belanja sekarang bayarnya nanti.
Lihat Juga :Siapkan Daftar Belanjaan, Full Day Sale Transmart Datang Lagi 20 Mei |
Belanja jadi mudah, sat-set, dan pastinya jadi nggak ketinggalan promo Transmart Full Day Sale.
Berbagai produk Transmart didiskon selama gelaran ini berlangsung. Mulai dari daging, perlengkapan rumah tangga, furnitur, sampai elektronik.
Misalnya, untuk pembelian LED TV 60" UHD Smart, dari harga normal Rp9,59 jutaan jadi Rp7,67 jutaan. Kemudian, kulkas side by side 472L juga banting harga, dari Rp9,62 jutaan jadi Rp7,69 jutaan.
Selain elektronik, ada diskon spesial untuk setiap pembelian furnitur di TransLiving. Airland Mattress New Ottawa Set 160x200 cm jadi cuma Rp5,75 jutaan, dari harga normal Rp7,19 jutaan.
Masih kurang murah? Bisa banget dapat potongan harga tambahan 20 persen dengan pembayaran kartu kredit Bank Mega dan Bank Mega Syariah.
Anda bisa memiliki kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah dengan proses cepat, lewat unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Cibubur dan Central Park.
Yuk, segera merapat ke gerai Transmart terdekat di kota Anda dan jangan sampai ketinggalan Full Day Sale-nya Sabtu besok (20/5) mulai pukul 10.00-22.00 waktu setempat.
Kasus Meningkat, Kementan Gelontorkan Rp6,92 M Atasi Rabies Tahun Ini******Jakarta, CNN Indonesia--
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) mengalokasikan anggaran sebesar Rp6,92 miliar untuk mengatasi rabiesdi tahun ini.
Direktur Kesehatan Hewan Kementan Nuryani Zainuddin mengatakan hal ini sebagai respons dari peningkatan kasus rabies di beberapa daerah, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Di 2023 ini, Kementan telah mengalokasikan vaksin rabies senilai Rp6,92 miliar secara nasional," ujar Nuryani dalam keterangan resmi, Senin (19/6).
"Untuk respons darurat, kita kirimkan tambahan vaksin rabies ke daerah yang kasusnya meningkat seperti di NTT," kata Nuryani.
Ia mengatakan setelah vaksinasi darurat dilakukan, maka akan dilanjutkan vaksinasi massal pada anjing di daerah-daerah tertular rabies. Hal ini untuk menghindari makin banyak hewan yang tertular.
"Fokus utama vaksinasi di desa tertular dan dilanjutkan di desa-desa lain di wilayah tertular. Minimal 70 persen populasi anjing di wilayah tertular harus divaksinasi," jelasnya.
Lihat Juga :Beda Tempat Tidur Era KRIS JKN Vs BPJS Kelas I-III Mulai Januari 2025 |
Kementan pun mengharapkan kerja sama dan peran aktif masyarakat untuk mendukung kegiatan vaksinasi ini. Salah satunya, meminta masyarakat memastikan anjingnya tetap dikandangkan atau diikat dulu.
Adapun peningkatan kasus rabies pada hewan dan manusia ini merupakan dampak dari adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan penurunan kegiatan vaksinasi rabies dalam tiga tahun terakhir.
Saat ini, Kementan telah menggandeng kerja sama kemitraan untuk ketahanan Kesehatan Indonesia-Australia (AIHSP) untuk mendukung pengendalian rabies, khususnya untuk peningkatan kapasitas petugas, dan pengujian laboratorium.
Kementan pun telah melaksanakan pelatihan kepada 35 petugas vaksinator di kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) NTT. Pelatihan serupa juga akan dilaksanakan di wilayah tertular lainnya.
"Untuk pelatihan pengendalian rabies secara daring akan dibuka untuk seluruh Indonesia," pungkas Nuryani.
[Gambas:Video CNN]
(ldy/pta)Kronologi Luhut Dapat Fakta 9 Juta Ha Lahan Sawit Belum Dipajaki******Jakarta, CNN Indonesia--
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut 9 juta hektare lahan sawitbelum dipajaki pengelolanya.
Data itu terungkap usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.
Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit.
Luhut pun mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut. Ia akhirnya meminta agar BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit.
Ternyata, hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.
"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.
Selain melapor kepada Jokowi, Luhut juga telah menginformasikan temuan itu ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Jadi saya bilang sama menteri keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," imbuhnya.
Tak hanya itu, Luhut juga menyarankan agar Jokowi tak mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut. Saran ia berikan karena saat ini sudah era digital.
Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menindaklanjuti temuan Luhut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan penelusuran akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP.
[Gambas:Video CNN]
Pasalnya, ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dengan data yang ditemukan Luhut di lapangan.
"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com.
Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.
Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.
Lihat Juga :2 Menko Jokowi Balas Kritik Anies soal Subsidi Kendaraan Listrik. |
Sementara itu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini lahan sawit yang belum dipajaki itu tidak dikelola oleh anggotanya.
Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyatakan keyakinan didasarkan berkaitan dengan syarat mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).
Ia mengatakan bukti bayar pajak merupakan syarat mendapatkan sertifikat itu.
"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).
Lihat Juga :Luhut Kritik Bappenas di Depan Jokowi: Janji Surga Terus Bahasanya |
Label:rajajudi88、333hoki、pragmatic demo play 162
Terkait:dapat dana gratis、cara dapat duit dalam sehari、situs langsung maxwin、in slot 88、tafsir mimpi 55、kode alam kupu2、cara pinjam di julo、kode alam ular togel、dewa bola slot、rtp pasar123
bab terbaru:agen asia 88 slot(2024-07-02)
Perbarui waktu:2024-07-02
《asiabet338》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,situs slot 33Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《asiabet338》bab terbaru。