daftar pasang togel lewat hp

slot depo 50 bonus 50 to 3x 244Jutaan kata 989841Orang-orang telah membaca serialisasi

《daftar pasang togel lewat hp》

KBRI Vientiane: Persiapan Pemilu di Laos sudah maksimal******

Jakarta (ANTARA) - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Vientiane menyatakan persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Laos telah berjalan maksimal, termasuk penyiapan tempat pemungutan suara (TPS) 92 orang pemilih pada 10 Februari.

Persiapannya telah dilakukan sejak lama mulai dari pembentukan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT, hingga pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) baru-baru ini, kata Fungsi Pensosbud KBRI Vientiane Aik Retno Utari.

Kepada ANTARA yang menghubunginya dari Jakarta, Jumat, Aik mengatakan 
pemungutan suara dilakukan dengan menggunakan tiga metode, yakni Kotak Suara Keliling (KSK), melalui pos, dan TPS.

Metode KSK menyasar para pekerja migran Indonesia (PMI) yang banyak bekerja di pertambangan di negara itu, katanya.

Pemungutan suara dengan metode KSK itu sudah mulai dilakukan di dua tempat di dekat area pertambangan sedangkan metode pos menyasar warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di daerah terpencil di Laos, kata Aik.

"Untuk pos sudah dilaksanakan sejak Januari. Surat-surat suara sudah dikirimkan ke daerah-daerah," katanya.

Adapun pemungutan suara langsung di TPS akan dilakukan di KBRI Vientiane pada 10 Februari, katanya menambahkan.

Lebih lanjut, Aik mengatakan bahwa surat-surat suara yang telah dikirimkan via pos kepada para pemilih akan dikirim kembali ke KPPSLN setelah dicoblos. Surat-surat suara tersebut kemudian disimpan dan akan dibuka pada saat penghitungan suara pada 14 Februari bersamaan dengan penghitungan suara dari KSK dan TPS.

"Penghitungan suara akan tetap dilaksanakan pada 14 Februari, dan untuk pos sampai 15 Februari," kata Aik.

Di Laos terdapat 273 orang WNI. Sebanyak 177 orang di antaranya masuk daftar pemilih tetap.  Dari jumlah itu, 92 orang di antaranya akan memberikan suaranya di TPS, sedangkan sisanya mengikuti pemilu dengan metode pos dan KSK.

Baca juga: PPLN Washington DC: 258 surat suara pos sudah diterima per 7 Feb
Baca juga: PPLN Bandar Seri Begawan deklarasikan pemilu damai

Pewarta: Katriana
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2024

RSJ Islam Klender siap terapi caleg yang depresi akibat gagal terpilih******

Biasanya, rawat inap berlangsung sekitar satu pekan.

Jakarta (ANTARA) - Pengelola Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Islam Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur siap memberikan terapi kepada  calon anggota legislatif (caleg) yang gagal terpilih pada Pemilu 2024.

"Kami tidak ada persiapan khusus, tapi pada intinya kami siap kalau dibutuhkan seperti ruang rawat inap untuk pasien-pasien bagi para caleg yang memang mengalami tekanan yang berat dan membutuhkan terapi," kata Direktur Utama RSJ Islam Klender, dr. Prasila Darwin, SpKJ di RSJ Islam Klender, Jumat.

Menurut dia sudah menyiapkan delapan ruangan untuk caleg yang mengalami kegagalan sehingga perlu mendapatkan perawatan.

Bahkan, lanjut Prasila, pasien yang menjalani rawat inap akan mendapatkan pendampingan bila mengalami gejala berat. Namun,  itu tergantung dari keluhan pasien.

Untuk pasien yang hanya memiliki gejala ringan, nantinya akan diberikan berupa konseling.

"Kalau memang gangguan jiwanya berat, kami siapkan tim psikiater. Tetapi kalau gangguannya ringan, biasanya kami kolaborasi juga dengan psikolog karena pasien hanya membutuhkan konseling saja tidak butuh obat-obatan seperti itu," papar Prasila.

Selama perawatan, keluarga pasien juga diperkenankan untuk menjenguk. Biasanya, rawat inap berlangsung sekitar satu pekan.

Pada Pemilu 2019, pihaknya pernah menerima beberapa pasien yang merupakan caleg gagal lolos di pemilu. Tetapi, hanya mengalami depresi ringan seperti cemas, khawatir, dan sulit tidur.

"Tetapi, dari pengalaman sebelumnya, untuk rawat inap belum ada karena mayoritas hanya gejala ringan seperti khawatir, sulit tidur, hingga cemas. Tapi kalau rawat inap dibutuhkan, kami siap. Nanti pihak keluarga juga bisa menemani,' ucapnya.

Delapan ruangan yang telah disiapkan memiliki fasilitas yang berbeda-beda. Ada ruangan yang miliki satu tempat tidur dengan fasilitas kulkas, televisi, hingga sofa, dan ada juga yang satu ruangan diisi dua tempat tidur.

Namun, seluruh ruangan terdapat kamera pengawas (CCTV) dan terpantau ke ruangan perawat selama 24 jam.
Baca juga: Pemkot Jakpus tertibkan 2.918 APK mayoritas dari Sawah Besar
Baca juga: Caleg dan pengurus PSI diinstruksikan untuk cek APK di Jakarta
Baca juga: Ini penegasan Komisi Informasi terkait rekam jejak caleg

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Ketua MPR Bamsoet pastikan revisi UU Desa disahkan setelah Pemilu 2024******

Tinggal sedikit lagi penyempurnaan dan diketok palu pada masa persidangan yang akan datang.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi undang-undang setelah Pemilu 2024. "Akan disahkan pada masa sidang DPR RI mendatang. Hal ini mengingat mulai 7 Februari hingga 4 Maret 2024 DPR RI memasuki masa reses," kata Bamsoet dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Berbagai aspirasi dari kepala desa dan perangkat desa, menurut dia, sudah didengar, didalami, dan dibahas secara komprehensif oleh DPR RI bersama Pemerintah. "Tinggal sedikit lagi penyempurnaan dan diketok palu pada masa persidangan yang akan datang," ujarnya. Bamsoet mengemukakan bahwa titik cerah revisi UU Desa sudah terlihat dari kesepakatan pada pembahasan tingkat pertama antara Badan Legislasi DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri pada hari Senin (5/2/), bahwa masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dengan maksimal dua periode. Sebelumnya, 6 tahun dengan maksimal tiga periode. Selain masa jabatan kepala desa, kata dia, hal lainnya sudah dibahas dalam revisi UU Desa terkait dengan penyisipan Pasal 5A tentang pemberian dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi.

Berikutnya ketentuan Pasal 26, Pasal 50A, dan Pasal 62 ditambah pengaturan terkait dengan pemberian tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan kepala desa, BPD, dan perangkat desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Pasal lainnya, lanjut Bamsoet, Pasal 34A terkait dengan syarat jumlah calon kepala desa dalam pilkades, ketentuan Pasal 72 mengenai sumber pendapatan desa, serta Pasal 118 terkait dengan peralihan, dan ketentuan Pasal 121A mengenai pemantauan dan peninjauan undang-undang, sudah disisipkan dalam revisi UU tersebut. Bamsoet menegaskan bahwa revisi UU Desa harus bermuara pada peningkatan pembangunan desa yang berdampak pada stimulan bagi perubahan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa, menurut dia, memiliki peran sentral dalam dua aspek penting, yaitu upaya pengentasan masyarakat dari kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah serta antara desa dan kota. Insentif fiskal yang dihadirkan melalui program dana desa, lanjut Bamsoet, harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin agar tepat sasaran sehingga dapat menjadi stimulus pembangunan desa. "Pembangunan desa harus mampu menghidupkan daya saing. Harus ada upaya sungguh-sungguh untuk memajukan desa sehingga menarik minat generasi muda untuk tinggal di desa dan membangun desa," katanya.

Baca juga: Puan sebut perangkat desa setuju revisi UU Desa dibahas usai pemilu
Baca juga: Setelah sampaikan aspirasi di DPR, kades diminta kembali bertugas

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：livebet88、mania slot gacor、beli hp cicilan di shopee

Terkait：pinjam uang di pegadaian jaminan bpkb motor、cara daftar voucher m3、3d pcso paito、agar cepat dapat uang、slot asia 88、liontoto、slot deposit shopeepay 5000、situs slot mudah menang 2022、seribu mimpi 74、grand188

---

---

bab terbaru：situs slot online terbaik 2021（2024-06-29）

Perbarui waktu：2024-06-29