receh slot

Penyihir Kota Yang Mahakuasa

Mahfud Md: Gibran Sengaja Dilatih Permalukan Lawan di Debat Cawapres 2024******

SOLO —Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud Md, menilai Gibran Rakabuming Raka sengaja ingin mempermalukan dirinya pada Debat Cawapres 2024, Minggu (21/1/2024) lalu. Hal itu terlihat dari pertanyaan yang dilontarkan kepadanya tentang greenflationpada segmen keempat.

Mahfud menyebut Gibran sengaja dilatih untuk membuat pertanyaan menjebak seperti itu untuk menjatuhkan lawan.

Promosi BRI Catatkan Kinerja Positif: Memasuki Kuartal III, Raih Laba Bersih Rp44,21 T

“Maunya mempermalukan kan, saya permalukan balik pelatihnya,” kata Mahfud dalam acara Tabrak Prof di Kota Semarang, Jawa Tengah Selasa (23/1/2024) malam.

Mahfud juga menyebut, pertanyaan itu ditanyakan berdasarkan request dari ‘pelatih’. Menurutnya, ‘pelatih’ itu menanggap Gibran dan dirinya bodoh sehingga bisa dijebak dalam pertanyaan semacam itu.

“Itu asumsi pelatihnya menganggap Gibran bodoh dan menganggap saya juga bodoh. Dikira bisa dikerjainkayak gitu,kan. Jadi mas Gibran itu dilatih agargini-gini(menirukan gerakan mencari) biar mempermalukan saya. Padahal yang dilihat Mas Gibran ndakada isinya. Sehingga saya katakan ini pertanyaan receh,” jelasnya.

Sebelumnya, dalam Debat Cawapres 2024 lalu, Mahfud Md menilai pertanyaan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, tentang inflasi hijau atau greenflationmerupakan hal receh atau tidak berkualitas dan bagian dari gimik.

“Soal pertanyaan receh itu, bagian dari gimik saja,” ujar Mahfud kepada awak media usai debat Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (21/1/2024) malam.

Mahfud pun menolak menjawab pertanyaan Gibran karena dianggap tidak layak untuk dijawab.

Pemain untuk Semua

Ramalan Cuaca Hari Ini, Sejumlah Provinsi Potensi Hujan Lebat dan Angin Kencang******

JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini agar masyarakat mewaspadai hujan lebat disertai angin kencang di sejumlah provinsi di Indonesia pada Selasa (23/1/2024).

Berdasarkan laman BMKG, Selasa, hujan lebat diprakirakan terjadi di provinsi Aceh, Bangka Belitung, Banten, Gorontalo, Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Lampung, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, Papua Barat.

Promosi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pulih, Kinerja Bisnis Wholesale BRI Kian Solid

Kemudian, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Sementara itu, provinsi yang diprakirakan berpotensi ditiup angin kencang adalah Bali, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Maluku Utara.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengimbau masyarakat waspada dan  siaga menghadapi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi yang masih mengancam sebagian besar wilayah Indonesia hingga Februari 2024.

“Cuaca ekstrem ini dapat terjadi selama periode puncak musim hujan di bulan Januari dan Februari. Potensi hujan lebat hingga sangat lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi masih memiliki peluang yang tinggi terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia,” kata dia, dilansir Antara.

Untuk daerah dataran tinggi atau rawan longsor dan banjir, dia meminta masyarakat mewaspadai dampak cuaca ekstrem seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, jalan licin, pohon tumbang dan berkurangnya jarak pandang.

“Sebaiknya, secara berkala atau sebelum beraktivitas, masyarakat memantau informasi cuaca yang dikeluarkan resmi oleh BMKG. Dengan begitu dapat lebih antisipatif jika sewaktu-waktu terjadi cuaca ekstrem,” tuturnya.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menambahkan, potensi hujan sedang dan lebat wilayah Jawa terjadi di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur pada periode 20-23 Januari 2024.

Sedangkan periode 24-26 Januari 2024 potensi hujan sedang dan lebat terjadi di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Grup Monster Hadiah

Bobby Nasution Nilai Penampilan Gibran di Debat Cawapres 2024 Wajar******

MEDAN —Wali Kota Medan, Bobby Nasution, menilai penampilan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, saat Debat Cawapres 2024 masih wajar.

Bobby mengatakan hal itu untuk menanggapi opini soal Gibran yang dianggap tidak memiliki etika saat debat keempat Pilpres 2024 pada Minggu (21/1/2024) malam.

Promosi Sambut HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

“Giliran kami (Gibran) bertanya, dibilang enggak (punya) etika, enggak sopan. Giliran kami diserang, kami diam-diam saja,” kata Bobby, Senin (22/1/2024) sebagaimana dilansir Antara.

Menurut dia, semua hal bisa terjadi pada agenda yang diselenggarakan KPU RI tersebut.

Bobby mengatakan tujuan debat ialah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai pasangan calon presiden dan wakil presiden berdasarkan visi dan misi, serta bagaimana mengatasi persoalan bangsa sebelum pemungutan suara Pilpres pada 14 Februari 2024.

“Dibilang, ya, namanya debat. Kalau mau santai-santai, namanya silaturahim,” kata Bobby.

Sementara itu, pakar gestur dan mikro ekspresi jebolan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Monica Kumalasari, menyampaikan Gibran Rakabuming Raka kerap menampilkan gestur dan ekspresi menyerang saat debat keempat.

“Dari (cawapres nomor urut) 2 kali ini berbeda dengan tampilan sebelumnya, yang sudah mendapatkan sentimen positif dari masyarakat. Kali ini justru menampilkan ekspresi-ekspresi menyerang yang tidak perlu,” kata Monica.
???????
Monica menyebut Gibran beberapa kali menyentil cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar. ??Sentilan Gibran ialah menyindir Muhaimin membaca catatan saat debat.

Bahkan, saudara ipar Bobby Nasution itu memeragakan gerakan pantomim saat menganggap tidak menemukan jawaban dari cawapres nomor urut 3, Mahfud Md.

Menurut Monica, sikap Gibran itu justru menimbulkan kesan dan sentimen negatif, bahkan menghilangkan citra santun yang selama ini melekat di sosok putra sulung Presiden Joko Widodo itu.

Dewa agung palsu

Presiden Jokowi Sebut Pembagian Sertifikat Tanah Solusi Sengketa Lahan******

SOLO —Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan program pembagian sertifikat tanah merupakan solusi dalam menyelesaikan sengketa lahan.

“Dulu tahun 2015, setiap saya ke desa, setiap saya ke kampung, ngecekinfrastruktur, setiap saya ke daerah di mana pun, di provinsi mana pun, yang saya dengar adalah konflik tanah, sengketa lahan, selalu seperti itu,” kata Jokowi ketika menyampaikan sambutan dalam acara pembagian 3.000 sertifikat tanah bagi warga di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Promosi Tangguh Dampingi UMKM Selama Lebih dari Satu Abad, Ini Logo HUT BRI ke-128

Menurut Presiden Jokowi, sengketa lahan menjadi isu paling mengemuka pada awal masa pemerintahannya. Hal ini karena terbatasnya sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang kala itu hanya bisa memproduksi 500.000 sertifikat setiap tahun.

Padahal seluruh tanah di Indonesia seharusnya diterbitkan total 126 juta sertifikat. Sementara pada 2015, baru sekitar 46 juta warga yang memegang sertifikat sehingga pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk menerbitkan 80 juta sertifikat sisanya.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi segera memerintahkan BPN untuk meningkatkan penerbitan sertifikat tanah bagi rakyat, yang saat ini telah mencapai lebih dari 10 juta sertifikat per tahun.

“Sehingga sampai saat ini tanah di seluruh Indonesia yang sudah bersertifikat sekitar 110 juta. Tinggal sedikit lagi. Perhitungan saya kemarin kalau tidak ada Covid-19 (tahun ini) selesai 120 juta, tetapi karena ada Covid-19 jadi mundur sedikit ke tahun depan,” kata Jokowi sebagaimana dilansir Antara.

“Pemerintah baru nanti yang akan menyelesaikan sehingga tidak ada lagi yang namanya sengketa-sengketa (lahan),” ujar Presiden menambahkan.

Presiden Jokowi menjelaskan pentingnya sertifikat sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki. Di dalam sertifikat tersebut sudah tertulis jelas nama pemegang hak atas tanah, luas tanah, dan alamat tanah berlokasi.

“Jadi, kalau ada orang datang (mengeklaim) ‘ini tanah saya’ bisa dijawab dengan sertifikat ini. Sertifikatnya ada. Dulu sengketa pengadilan butuh bertahun-tahun proses gugatan hukum karena (masyarakat) tidak pegang sertifikat, kalau sekarang sudah pegang tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki sampunadem ayem (sudah bisa tenang),” tutur Presiden Jokowi.

Manual Kelangsungan Hidup Dunia Reinkarnasi

20 Mobil Pojok Pengawasan Pemilu Disebar di Pulau Jawa******

SOLO —Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meluncurkan 20 unit Mobil Pojok Pengawasan Pemilu yang disebar di sejumlah kota di Pulau Jawa. Mobil ini diluncurkan bertepatan dengan dimulainya rapat umum atau kampanye akbar Pemilu 2024, Minggu (21/1/2024).

“Pojok Pengawasan ini adalah ikhtiar Bawaslu dalam menjalankan fungsi-fungsi pencegahan. Oleh sebab itu, mobil-mobil ini akan ada di pojok bertepatan dengan metode rapat umum,” kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja usai peluncuran Mobil Pojok Pengawasan Pemilu di Jakarta, sebagaimana dikabarkan Antara.

Promosi Jaga Kelestarian Danau Toba, BRI Peduli Grow & Green Tanam 2.500 Pohon

Selain dalam bentuk mobil, Pojok Pengawasan Bawaslu juga akan berada di setiap Rumah Pemilu milik Komisi Pemilihan Umu (KPU) di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi.

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menjelaskan DKI Jakarta merupakan wajah Indonesia. Sehingga di ibu kota provinsi itu dikerahkan sebanyak lima mobil Pojok Pengawasan.

Selain Jakarta, Jawa Barat juga mendapatkan lima unit Mobil Pojok Pengawasan Pemilu. Banten dan Tegal di Jawa Tengah pun juga akan terdapat mobil Pojok Pengawasan Bawaslu selama Pemilu 2024.

Menurut Lolly, wilayah-wilayah tersebut merupakan area dengan kerawanan pelanggaran pemilu yang tinggi.

“Betul sekali, sesuai dengan peta kerawanan, DKI Jakarta wajah Indonesia, maka DKI akan ada lima mobil yang stand byberkeliling di daerah Jakarta; lalu di Jabar ada lima unit; lalu di Banten; dan satu di Tegal, Jawa Tengah,” jelasnya.

Mobil Pojok Pengawasan, kata Lolly, memungkinkan masyarakat untuk memberikan informasi awal maupun melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

“Sengaja dalam bentuk mobil dilakukan Bawaslu untuk memastikan di tahapan yang krusial ini tidak ada masyarakat yang tidak bisa dijangkau informasi,” kata Lolly.

Bawaslu sengaja meluncurkan Mobil Pojok Pengawasan saat momen kampanye rapat umum Pemilu 2024 dimulai untuk memastikan kerawanan pelanggaran pemilu ditekan secara maksimal.

Layanan Mobil Pojok Pengawasan tersebut dalam rangka pencegahan, di mana masyarakat bisa mencari informasi yang dibutuhkan hingga menyampaikan informasi awal jika ada dugaan pelanggaran pemilu.

“Jadi, semua nanti, apa pun yang dibutuhkan informasinya, bisa menyampaikan ke Mobil Pojok Pengawasan karena akan ada tim yang memang stand bydi sana, yang akan memberikan pemahaman soal edukasi cegahnya bagaimana, tindaknya bagaimana,” ujar Lolly.

Mobil Pojok Pengawasan dipastikan bergerak di lokasi-lokasi tempat kampanye akbar peserta Pemilu 2024.

Penjahat menjadi dewa

Respons Jokowi, PSI: Keberpihakan Presiden di Pemilu Bukan Dosa******

SOLO —Sekjen DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, sependapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa kepala negara maupun menteri boleh berkampanye selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres maupun partai politik, sehingga keberpihakan presiden pada pemilu bukan sebuah dosa.

Promosi Indeks Bisnis UMKM BRI Q3-2023 Ungkap Pelaku UMKM Masih Kuat dan Prospektif

“Pak Jokowi benar. Presiden dan menteri sebagai tokoh publik adalah warga negara yang punya hak politik untuk mendukung capres dan parpol yang ia suka. Pagarnya adalah tidak mempergunakan fasilitas publik untuk kampanye. Keberpihakan presiden terhadap capres dan parpol bukan sebuah dosa,” katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Ia mencontohkan pada Pemilu 2004, Megawati Soekarnoputri yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden RI maju sebagai calon presiden dan berkeliling Indonesia mengampanyekan dirinya sekaligus PDI Perjuangan.

“Tidak ada masalah. Ibu Megawati sebagai tokoh politik ketika itu bisa membedakan dengan baik kapan berlaku sebagai presiden, calon presiden, dan ketua umum partai. Ibu Mega saat itu, tampaknya, berhasil tidak mempergunakan fasilitas dan uang negara untuk kampanye,” tutur dia sebagaimana dilansir Antara.

Negara lain pun begitu, kata Raja, seraya mencontohkan mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, yang kala itu mendukung dan berkampanye untuk memenangkan Hillary Clinton sebagai calon presiden dari Partai Demokrat.

“Sekali lagi, ini sebuah praktik yang lazim di dunia politik yang tidak perlu dipersoalkan dan disesalkan,” kata Raja menegaskan.

Ia menambahkan idealnya Presiden Jokowi menindaklanjuti pernyataan tersebut dengan menyatakan dukungan terbuka.

“Saya kira pernyataan Pak Jokowi ini idealnya beliau follow updengan memberikan dukungan terbuka kepada pasangan calon (presiden dan wakil presiden) nomor (urut) 2 dan parpol nomor 15, PSI, partai Jokowi. Tidak masalah, tidak berdosa memberikan dukungan politik,” katanya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.