bet138

mesin hoki slot 939Jutaan kata 399752Orang-orang telah membaca serialisasi

《bet138》

Otoritas Sebut Peran Maruarar Sirait Dampingi Bahlil di Proyek IKN******

OIKN menyebut Maruarar Sirait namanya ikut tercantum dalam dokumen kerja sama para investor dalam negeri yang ikut bangun IKN. ( Detikcom/Rengga Sancaya).

Jakarta, CNN Indonesia--

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) blak-blakan soal peran politikus sekaligus pengusaha Maruarar Sirait dalam pembangunan IKN.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono menuturkan pihaknya belum bisa merinci lebih detil terkait peran Maruarar di proyek IKN.

Namun, ia menuturkan bahwa nama Maruarar tidak ada dalam dokumen kerja sama para investor dalam negeri.

Agung juga mengatakan Maruarar sempat ikut hadir bersama Menteri Investasi/Kepala BPKP Bahlil Lahadalia tatkala membahas pembentukan perusahaan konsorsium.

"Yang kami tahu baru sejauh itu. Beliau sudah pernah ke IKN sama delegasi investor waktu itu," ujar Agung.

Nama Maruarar Sirait sempat menjadi perhatian setelah dirinya mengunggah sebuah foto di Instagramnya pada awal Desember 2023 lalu. Pria yang akrab disapa Ara itu tampak duduk dalam sebuah meja makan bundar bersama Aguan, Prajogo Pangestu, Franky Widjaja, dan Boy Thohir.

Ara mengklaim sebagian besar obrolan mereka terkait proyek IKN, khususnya Hotel Nusantara. Ia mengaku pembangunan hotel bintang lima itu merupakan proyek bersama mereka.

"Ya kan kita sama-sama investasi ya, Pak Prajogo, Pak Frangky, Pak Aguan, Pak Boy, saya juga dan beberapa pengusaha lainnya kan sama-sama investasi. Kita kan dua kali ke sana (IKN) tuh, Agustus ke sana terus September yang sama Presiden (Joko Widodo) groundbreaking itu kan. Nah sekarang kan sudah sampai lantai lima tuh pembangunannya," tuturnya.

"Jadi gerakannya (proses pembangunannya) cepat dari delapan lantai kan rencananya, itu hotel bintang lima namanya Nusantara. Jadi dari delapan lantai sekarang sudah lantai lima, jadi cepat kita kerjanya. Karena kita target tahun depan (2024) tuh kalau bisa Agustus sudah bisa dipakai begitu, kurang lebih 8 bulan lagi, kan kita sama-sama investasi ya," sambung Ara.

Di dunia politik, Ara pun kembali mencuri perhatian publik. Pasalnya, ia memutuskan keluar dari PDI Perjuangan dan akan mengikuti langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini ia sampaikan usai mengunjungi Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Senin (15/1) malam ini.

[Gambas:Video CNN]

"Saya memilih mengikuti langkah Pak Jokowi," katanya.

Ara beralasan memilih mengikuti langkah Jokowi lantaran percaya mantan Wali Kota Solo itu merupakan pemimpin yang dipercaya rakyat dan telah memperjuangkan banyak hal bagi Indonesia.

Ia juga menyinggung tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi berdasarkan hasil lembaga survei berkisar di angka 75-80 persen.

"Bagaimana tegas menghadapi radikalisme. Dan menguasai saham mayoritas Indonesia di Freeport, dan bagaimana bantu rakyat kecil dan pindahkan ibu kota untuk adanya pemerataan. Jadi saya memilih bersama dengan Pak Jokowi dalam pilihan politik saya berikutnya ke depan, mohon doa restunya," kata Ara.

Lihat Juga :

TKN Ungkap Cara Prabowo Selamatkan RI dari Ancaman Utang Rp16 Ribu T

Catatan Redaksi: Judul berita ini diubah dari 'Blak-blakan OIKN soal Peran Maruarar Sirait di Proyek IKN ' setelah CNNIndonesia.com mendapatkan klarifikasi dari pihak terkait.

(mrh/agt)

PMI Manufaktur Ekspansif, Pengusaha Desak Kebijakan Proindustri******

DPN Apindo menilai PMI manufaktur yang ekspansif selama 30 bulan berturut-turut bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan proindustri. Ilustrasi. (iStockphoto/ilbusca).

Jakarta, CNN Indonesia--

Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai purchasing manager's index (PMI) manufaktur yang ekspansif selama 30 bulan berturut-turut bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan proindustri.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bob Azam mengungkapkan capaian Purchasing Managers' Index (PMI) sektor manufaktur Indonesia berada di level ekspansif selama 30 bulan berturut-turut.

Berdasarkan data dari S&P Global, indikator PMI manufaktur terus berada dalam fase ekspansif pada Februari 2024, yaitu berada di angka 52,7.

Dengan demikian, kebijakan yang diimplementasikan mampu memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

"Industri itu kan tidak bekerja sendiri, pasti dipengaruhi oleh kebijakan lainnya seperti perdagangan dan keuangan. Dan yang paling penting adalah indikator ketenagakerjaan," ujar Bob dalam keterangan resmi, dikutip Senin (25/3).

"Jadi, PMI yang positif selama 30 bulan berturut-turut berada di level ekspansif harus juga diikuti penyerapan tenaga kerja, ujungnya itu penyerapan tenaga kerja," sambungnya.

Ia juga menekankan bahwa kebijakan di sektor lain seperti pajak, kemudahan perdagangan, arus barang, dan lainnya, merupakan salah satu faktor yang sangat memengaruhi pertumbuhan sektor riil di Indonesia.

Lihat Juga :

AHY Minta Anggaran Kementerian ATR Tambah Rp675 M ke Sri Mulyani

Oleh sebab itu, imbuhnya, pemerintah harus serius mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap sektor industri nasional.

"Misalkan kita ingin produksi, tapi beberapa bahan baku impor sulit didapat, itu juga akan menghambat untuk tercipta sektor riilnya," kata Bob.

Ia menekankan bahwa optimisme sektor industri nasional yang tercermin dari angka PMI yang ekspansif perlu untuk dikonversi dalam aksi nyata. Hal ini, menurut Bob, membutuhkan dukungan lintas sektor sehingga kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

"Kemenperin itu harus dibantu oleh kementerian lain seperti Kemendag (Kementerian Perdagangan) dan Kemenkeu (Kementerian Keuangan). Termasuk juga menyangkut arus barang," ujarnya.

"Dan juga kita sekarang dihadapkan dengan biaya logistik yang tinggi akibat konflik di berbagai negara. PMI ini menjadi satu modal positif, di tengah tantangan baik di dalam maupun luar negeri," tutur Bob.

Ia kemudian mengungkapkan Indonesia merupakan negara yang sektor ekonominya sangat tergantung pada sektor konsumsi. Hal ini tercermin dari dominasi sektor konsumsi sebesar 60 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal ini, kata dia, menjadi salah satu keunggulan Indonesia dibandingkan negara lainnya.

Selain itu, Indonesia juga memiliki keunggulan lainnya yaitu tenaga kerja yang berlimpah. Maka itu, menurut Bob, penting untuk dilihat bahwa terdapat pergeseran struktur employment yang penting untuk disikapi sehingga dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan sektor industri manufaktur nasional.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

Migrant Watch katakan tak tepat kasus magang ke Jerman disebut TPPO******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Migrant Watch Aznil Tan mengatakan penyebutan kasus magang mahasiswa ke Jerman atau ferienjob sebagai tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tidak tepat.

“Perlu diketahui, Jerman termasuk 10 terbaik negara yang memiliki aturan ketenagakerjaan, baik kelayakan hidup maupun pengupahan. Ini berdasarkan laporan dari IMD Business School,” kata dia di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan pada masa lalu TPPO merupakan kasus perbudakan maupun perdagangan budak yang dimulai pada perdagangan budak trans-Atlantik yang dimulai pada abad ke-15. Pada abad ke-18 praktik tersebut dihapuskan, sedangkan pada 2000 muncul istilah perdagangan manusia pada Protokol Palermo, yang dimaksudkan praktik-praktik yang memperdagangkan anak dan perempuan, seperti kerja paksa atau eksploitasi.

“Sederhananya TPPO ini seperti pengamen yang membawa anak di jalan, termasuk ke dalam TPPO. Mengeksploitasi seseorang untuk mendapatkan keuntungan dengan mengendalikannya,” kata dia.

Perbedaan TPPO era dahulu dan sekarang terletak pada kepemilikannya. Namun sekarang terletak pada pengendalian akan hak seseorang yang rentan.

Dalam kasus dugaan TPPO magang mahasiswa ke Jerman, kata dia, mahasiswa tidak dalam posisi rentan.

Dalam UU No 21/2007 tentang Pemberantasan TPPO disebutkan bahwa TPPO hanya bisa disematkan pada pelaku apabila di dalamnya ada kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, atau penipuan. Dengan kata lain, korban TPPO dalam kendali seseorang atau sekelompok orang untuk dieksploitasi agar mendapatkan keuntungan.

“Jadi keliru kalau kasus ini dinyatakan sebagai kasus TPPO,” kata dia.

Dia mengatakan ferienjobmerupakan program resmi dari pemerintah Jerman bagi mahasiswa untuk mengisi waktu libur dengan berbagai pekerjaan kasar.

Baca juga: Hadi ungkap 1.900 mahasiswa terindikasi korban TPPO di Jerman

Permasalahannya, katanya, banyak mahasiswa asal Indonesia tidak siap kerja dan menganggap program tersebut sebagai program liburan sambil bekerja. Bahkan dalam kasus tersebut, tidak ada mahasiswa yang disekap, pulang mengalami cacat, atau mental terguncang.

Menurut dia, kasus ini lebih tepat dikatakan sebagai kesalahan prosedur penempatan mahasiswa dibandingkan dengan kasus TPPO.

“Jangan latah melabelkan kasus di dunia ketenagakerjaan sebagai bentuk TPPO, karena ini bisa jadi aib bagi negara Indonesia. Bahkan pihak Pemerintah Jerman bisa tersinggung jika program Ferienjobmengandung unsur TPPO,” kata dia.

Juru Bicara Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Syaifudin mengatakan apa yang terjadi saat ini, korban dari penyelenggaraan non-prosedural yang dilakukan pihak PT SHB dan CVGen dalam program magang di Jerman.

“Tidak ada niatan kami melakukan pelanggaran hukum, apalagi melakukan TPPO untuk para mahasiswanya. UNJ mengikuti program magang yang ditawarkan oleh SS, PT SHB, dan CVGen atas dasar kepentingan akademis untuk mahasiswa kami dapat meningkat kemampuan teknis dan nonteknis mahasiswa,” katanya.

Baca juga: UAJ sebut 27 mahasiswa peserta Ferienjob sudah kembali ke Indonesia

Mahasiswa yang mengikuti program itu dapat menjadi lulusan yang berdaya saing global dan mengetahui kehidupan masyarakat global sebagai bekal mereka menyongsong visi Indonesia Emas 2045 untuk menjadi SDM berkualitas dan berdaya saing global.

“Alhamdulillah, kami sudah menanyakan pada mahasiswa UNJ yang ikut program itu, tidak ada hal yang berkaitan dengan eksploitasi dan kekerasan yang dialami. Mahasiswa diperlakukan dengan baik dan diberikan keleluasaan dalam menjalankan ibadah,” katanya.

Pihak Universitas Terbuka melalui Kepala Subdirektorat Humas dan Pemasaran Maya Maria menegaskan tidak terlibat dalam program Ferienjob yang mengatasnamakan magang di Jerman.

Ia mengatakan mahasiswa UT hanya memiliki dua skema MBKM yakni flagship Kemendikbudristek dan MBKM Mandiri.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus TPPO dengan modus mahasiswa magang ke Jerman yang melibatkan 1.900-an orang.

Baca juga: Bareskrim Polri sebut "ferienjob" adalah program resmi di Jerman
Baca juga: Seorang mahasiswa Unja korban Ferienjob di Jerman buka mulut
Baca juga: KSP minta tata kelola magang mahasiswa di luar negeri diperbaiki

Pewarta: Indriani
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Label：situs slot88 gacor、rajampo88、judi online terpercaya

Terkait：surga slot88 login、togelseratus、situs pagi slot、qqpulsa303、togel film、demo slot peri、raja188 slot、buku mimpi abjad 4d、magnum777、369slot

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：situs slot gacor 2022 resmi（2024-07-04）

Perbarui waktu：2024-07-04

Daftar bab terbaru

btv4d

situs link slot gacor hari ini

nama situs slot gacor hari ini

aplikasi sejenis kredivo

website slot paling gacor

kampusBacaan TerkaitMore+

Dewa Gila Xingtian

rtp di slot

MKMK putuskan Anwar Usman terbukti langgar kode etik******

Jakarta (ANTARA) - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan bahwa Hakim Konstitusi Anwar Usman terbukti melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

“Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip Kepantasan dan Kesopanan butir penerapan angka satu dan angka dua Sapta Karsa Hutama,” kata Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna dalam Sidang Pleno Pengucapan Putusan MKMK di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis.

Atas putusan tersebut, Anwar Usman dijatuhi hukuman berupa sanksi teguran tertulis oleh MKMK.

Diketahui, Anwar dilaporkan ke MKMK oleh pengacara Zico Leonardo Simanjuntak dan Alvon Pratama Sitorus serta Junaidi Malau atas pernyataannya dalam konferensi pers terkait keberatannya atas sanksi etik yang dijatuhkan oleh MKMK dalam Putusan No.2/MKMK/L/2023, yaitu pencopotan jabatan dari Ketua MK.

Anwar juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap keputusan pengangkatan Ketua MK yang baru dengan masa jabatan 2023-2028, Suhartoyo.

Anggota MKMK Yuliandri mengatakan, hal yang menjadi perhatian utama para hakim adalah sikap Anwar selaku Hakim Terlapor yang tidak dapat menerima putusan MKMK dengan menggelar konferensi pers.

“Dalam konferensi pers tersebut, Hakim Terlapor secara terbuka menyampaikan kepada publik yang diliput oleh berbagai media khususnya perihal keberatannya mengenai prosedur beracara, pertimbangan Majelis Hakim, dan sanksi,” kata Yuliandri.

Secara kelembagaan, tindakan tersebut memiliki pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap marwah dan keluhuran martabat MK karena penyampaian keberatan dilakukan secara terbuka.

Selain itu, bagi MKMK, gugatan Anwar ke PTUN merupakan fakta yang memperkuat bahwa ia tidak dapat menerima putusan tersebut, bahkan melakukan reaksi dan perlawanan.

Menurut pandangan majelis, ketidakterimaan Anwar tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

“Dengan demikian, Majelis Kehormatan memandang perlu untuk memberikan teguran tertulis kepada Hakim Terlapor untuk menunjukkan sikap patuhnya yang tulus terhadap Putusan Majelis kehormatan, in casu Putusan No.2/MKMK/L/2023,” pungkas Yuliandri.

Baca juga: MKMK benarkan adanya laporan terhadap Guntur Hamzah

Baca juga: MKMK gelar sidang pemeriksaan pendahuluan dugaan pelanggaran kode etik

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024

Shihuang Daluo

website main slot

Polda Metro Jaya beberkan alasan menghentikan kasus Aiman Witjaksono******

Jakarta (ANTARA) - Polda Metro Jaya membeberkan alasan menghentikan penyidikan kasus dugaan ujaran kebencian terkait netralitas Kepolisian dalam Pemilu 2024 oleh Aiman Witjaksono.

Penghentian penyidikan kasus tersebut menurut Kabid Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi, karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana perihal penyebaran berita bohong atau hoaks. "Otomatis sangkaan dan dakwaan akan gugur karena Pasal 14 dan 15 Nomor 1 Tahun 1946 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," katanya saat dikonfirmasi di Jakarta pada Kamis. Ade Ary juga menegaskan penghentian kasus ini tidak bernuansa politis menyusul Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sudah rampung sehingga kasus dihentikan. "Penyelidikan, penyidikan itu dasarnya aturan. Hak dan kewajiban siapapun yang berproses hukum akan dipatuhi penyidik," katanya. Polda Metro Jaya secara resmi telah menghentikan penyidikan kasus dugaan ujaran kebencian oleh Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Aiman Witjaksono.

Baca juga: IPW apresiasi Polda Metro Jaya karena hentikan kasus Aiman Witjaksono "Tadi malam (Rabu, 27 Maret 2024), kami sudah dikirimkan surat dari penyidik dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya bahwa laporan yg berkaitan dengan saudara Aiman ini sudah dihentikan atau sudah dikeluarkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) dengan alasan demi hukum," kata salah satu penasehat hukum Aiman Witjaksono, Finsensius Mendrofa saat ditemui di Jakarta, Kamis. Finsensius menambahkan pihaknya sangat bersyukur atas keputusan Polda Metro Jaya dan mengapresiasi atas penghentian kasus tersebut. "Kami bersyukur bahwa kasus Aiman dihentikan demi hukum, memang sejak awal kami meyakini betul bahwa kasus Aiman ini bukan merupakan tindak pidana," katanya. Ia juga berkeyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya itu layak diapresiasi karena sama-sama memiliki satu pemikiran terhadap kasus Aiman bahwa demi hukum harus dihentikan prosesnya. MK RI mengabulkan sebagian gugatan uji materi yang diajukan Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanty serta menghapus Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana perihal penyebaran berita bohong atau hoaks.

Baca juga: Polda Metro hentikan penyidikan kasus ujaran Aiman "Dalam pokok permohonan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara RI II Nomor 9) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ucap Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan saat sidang pleno yang dipantau secara daring dari Jakarta, Kamis (21/3). MK berpendapat, unsur “berita atau pemberitahuan bohong” dan “kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berkelebihan” pada Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 mengandung sifat ambiguitas. Menurut MK, sulit menentukan ukuran atau parameter kebenaran suatu hal yang disampaikan oleh masyarakat. Ukuran atau parameter yang tidak jelas dalam mengeluarkan pendapat atau pemikiran, justru dapat membatasi hak setiap orang untuk berpikir. Selain itu, hal ini juga dinilai mahkamah dapat mengancam kebebasan masyarakat untuk berpendapat. "Karena itu, negara tidak boleh mengurangi kebebasan berpendapat dengan ketentuan atau syarat yang bersifat absolut bahwa yang disampaikan tersebut adalah sesuatu yang benar atau tidak bohong,” kata hakim konstitusi Arsul Sani membacakan pertimbangan.

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan ke Barat: Kelahiran Kembali sebagai Iblis

link depo gacor hari ini

Semen Padang FC mulai incar sejumlah pemain untuk hadapi Liga 1******

Padang (ANTARA) - Kesebelasan Semen Padang FC mulai bergerak dan mengincar sejumlah pemain lokal maupun asing guna mempertajam kedalaman tim untuk mengarungi kompetisi Liga 1 musim 2024-2025.

"Kita sudah mulai bergerak. Saya juga sudah berkomunikasi dengan agen, beberapa pelatih di Liga 1 dan lainnya," kata Pelatih Semen Padang FC Hendri Susilo di Padang, Kamis.

Ketika ditanya lebih jauh mengenai target incaran pemain asing klub berjuluk Kabau Sirah tersebut, eks pelatih Sriwijaya itu tidak memberikan rincian detail.

Hanya saja, sambung Hendri, saat ini sudah ada puluhan nominasi nama-nama pemain asing yang masuk ke dalam daftar perburuan Semen Padang FC. Pelatih lokal yang telah mengantongi lisensi A Pro AFC tersebut menjelaskan perekrutan pemain asing tidak selalu sesuai dengan ekspektasi manajemen atau klub.

"Jadi, beli pemain asing ini ibarat beli kucing dalam karung," kata dia.

Alasannya, kebanyakan dari pemain asing yang sudah berkarir di luar Indonesia menolak untuk melakukan sesi training. Mereka meminta agar bisa langsung bermain saat kompetesi resmi berlangsung.

Baca juga: Semen Padang siap perkuat skuad untuk mengarungi Liga 1

Sementara itu, CEO Semen Padang FC Win Bernadino mengatakan setelah memastikan diri lolos ke Liga 1 musim 2024-2025, manajemen klub bergerak cepat salah satunya mendatangkan pelatih anyar yakni Hendri Susilo sebagai juru taktik klub kebanggaan Ranah Minang.

"Mungkin kita tim pertama yang promosi ke Liga 1 untuk menetapkan pelatih kepala. Tujuannya kita berupaya mempersiapkan tim lebih baik," ujar Win Bernadino.

Win tidak menampik gerak cepat Semen Padang FC mengingat kompetisi sepak bola tertinggi di Tanah Air itu akan berjalan ketat, berat ditambah perubahan sejumlah regulasi. Perubahan regulasi itu misalnya dari dua pemain asing menjadi enam. Menyikapi itu Semen Padang FC terus memburu pemain bertalenta yang dinilai layak mengisi skuad Kabau Sirah.

Baca juga: Erick Thohir: Tim promosi dari luar Pulau Jawa menambah semarak Liga 1

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024

Pemburu monster Jepang

maxwin hack slot pragmatic

Menilik Rencana Menaker Buat Aturan Baru soal Perlindungan Ojol******

Pengamat menilai aturan baru soal perlindungan dan jaminan sosial bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket dalam bentuk peraturan pemerintah. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Safir Makki).

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyiapkan aturan baru soal perlindungan dan jaminan sosial yang dikhususkan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR).

Hal ini diungkapkannya usai menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," imbuh Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).

Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," lanjutnya.

Kemnaker sebelumnya sempat memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol hingga kurir paket. Imbauan ini tentu sempat membuka harapan bagi para driver.

Lihat Juga :

Warga Makin Banyak Makan Tabungan Gara-gara Lonjakan Harga Pangan

Namun, Indah pun menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan aplikator dengan para driver saat ini hanya berbentuk kemitraan. Karena itu, bentuk atau mekanisme tunjangan keagamaan bisa dimusyawarahkan secara internal perusahaan masing-masing.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat jika pemerintah ingin mendorong penyedia platform atau perusahaan transportasi online untuk memberikan THR, hal ini harus didiskusikan secara mendalam dengan perusahaan penyedia platform.

"Dan saya kira, jika memang harus memberikan sesuatu kepada mitranya, bentuknya bukan THR, tapi semacam bonus atau penghargaan finansial lainnya," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/3).

Terkait aturan menyoal THR untuk pekerja kemitraan, Ronny menilai hal ini paling mudah diatur dalam Permenaker. Pasalnya, hal ini tidak memerlukan proses politik melalui persetujuan DPR.

Lihat Juga :

Harta Trump Bisa Melesat Jadi Rp102,5 T Jika Truth Social Go Public

Namun, katanya, bisa juga aturan ini dibuat melalui peraturan pemerintah. Namun prosesnya tentu lebih lama karena harus bersepakat dengan banyak stakeholders istana.

"Sementara jika targetnya Lebaran ini, maka Permenaker adalah instrumen paling cepat," jelasnya.

Namun berdasarkan logika hukum, kata dia, tentu permenaker harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Tapi selama hal itu belum diatur oleh aturan yang lebih tinggi, menurutnya hal ini tidak menjadi masalah.

"Yang penting tidak bertentangan. Yang jelas, aturan THR untuk relasi kerja yang bersifat kemitraan nampaknya memang belum ada," ucap Ronny.

Lihat Juga :

OJK Ungkap Kerugian Investasi Bodong 2017-2023 Sentuh Rp139 T

Namun perlu dicatat, lanjutnya, sifat tunjangan yang bisa diberikan kepada para driver ojol dan kurir paket bukan seperti THR. Ronny menilai sulit untuk mengukur satu bulan gaji pekerja mitra yang sifat kerja samanya tidak seketat kerja sama antara pekerja biasa dan perusahaan.

"Jadi bisa berupa bonus pukul rata sejumlah uang, atau bisa juga dibuatkan formula matematisnya yang dikaitkan dengan produktivitas para pekerja transportasi online dalam setahun ke belakang," kata dia.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan klarifikasi Kemnaker bahwa pembayaran THR kepada driver ojol dan kurir paket hanya bersifat imbauan dan bukan wajib.

Nailul mengatakan sejak dikeluarkannya imbauan tersebut ekspektasi dari driver ojol sudah terlampau tinggi. Ketika yang dijanjikan tidak terlaksana, kekecewaan mereka akan besar.

Lihat Juga :

ANALISISKenapa Bansos-Subsidi Triliunan Sulit Bersihkan RI dari Kemiskinan?

Terkait aturan baru yang hendak digodok Kemnaker soal THR untuk driver ojol, Nailul menegaskan aturan tersebut harus masuk ke dalam PP.

"Harus ada unsur yang bisa dibilang sebagai pekerja, seperti pemenuhan jam kerja dan sebagainya," ujar Nailul.

"Dan itu harus minimal PP. Kalau saya pribadi, harusnya membuat PP tentang pekerja gig atau freelance alih-alih revisi dan memaksakan driver ojol masuk ke UU," katanya lebih lanjut.

Nailul menjelaskan PP tersebut akan mengisi kekosongan yang ada di UU sehingga tidak berbenturan dengan UU yang sudah ada.

"PP tersebut berlaku untuk semua pekerja gig. Bukan memformalkan, namun memberikan perlindungan bagi pekerja gig," jelasnya.

Sementara, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan jika pembayaran THR bagi driver ojol dan kurir paket menjadi kebijakan, maka perlu dirumuskan landasan penetapan besarannya.

Misalnya, minimum satu bulan upah minimum provinsi (UMP) atau rata-rata penghasilannya selama enam bulan terakhir.

"Perlu segera dirumuskan untuk diberlakukan mulai tahun 2025," ujar Payaman.

Payaman menjelaskan sebenarnya pekerja kemitraan seperti driver ojol dan kurir paket juga telah menerima THR selama ini, karena sudah berlaku umum termasuk di sektor informal. Sama halnya dengan setiap keluarga memberikan THR petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan RT/RW.

"Pada umumnya mereka menerima lebih besar dari satu bulan gaji mereka," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

Mendekonstruksi dunia lain

pinjaman online masuk ke dana

InJourney Sebut Pasokan Pesawat Belum Pulih, Tapi Penumpang Meningkat******

PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney mengatakan pasokan maskapai saat ini belum pulih dibandingkan 2019. Padahal jumlah penumpang meningkat. (ANTARA FOTO/Lucky R).

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atauInJourney mengatakan pasokan pesawat dari sejumlah maskapaisaat ini belum pulih dibandingkan 2019. Padahal jumlah penumpang meningkat.

Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata InJourney Maya Watono mengatakan ada peningkatan jumlah penumpang sekitar 1 persen selama periode Ramadan. Namun, maskapai masih sedikit dibandingkan sebelum pandemi.

"Jadi suplai dari pesawat ini belum kembali seperti saat sebelum pandemi. Jadi untuk meningkatkan agak sulit, tapi demand-nya sudah meningkat seperti dulu sebelum pandemi," ujar Maya dalam Media Gathering InJourney Group, Rabu (27/3).

"Kalau untuk airport sendiri memang suplai pesawat secara globally belum kembali seperti saat pre-pandemi di 2019. Jadi ini bukan hanya di Indonesia tapi global fenomena. Tapi kan ada banyak moda alternatif saat ini, kereta dan sebagainya," jelas Maya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama InJourney Airports Faik Fahmi sebelumnya mengatakan selama 18 hari Ramadan ini, pergerakan pesawat mencapai 58 ribu. Dibandingkan 2019 recovery ratenya baru mencapai 76 persen.

Dari pergerakan itu, jumlah pesawat yang beroperasi hanya 440 armada, sedangkan pada 2019 ada sebanyak 650 maskapai.

"Kalau 2019 pesawat yang dioperasikan melayani domestik itu sekitar 650. Kalau sekarang ini baru di level 440. Jadi masih jauh dibanding 2019 walaupun trafiknya diproyeksikan akan 3 persen di atasnya," kata Fahmi.

[Gambas:Video CNN]

Sementara, selama arus mudik (3-18 April) nanti, InJourney Airports memperkirakan ada sekitar 7,9 juta penumpang yang beraktivitas di 35 bandara miliknya. Kondisi ini sudah sangat normal karena terjadi kenaikan 3 persen dibandingkan 2019.

Bila dibandingkan periode mudik 2023, proyeksi pergerakan tahun ini bahkan naik 10 persen.

"Jadi boleh dikatakan jumlah trafik yang kita proyeksikan sudah kembali normal, trafik angkutan udara dibandingkan dengan sebelum pandemi covid karena diproyeksikan 2024 ini akan sama bahkan lebih baik dari 2019," pungkasnya.

(ldy/agt)

NPC pendekar pedang terbanyak dalam sejarah

cara pengajuan limit akulaku

Pertamina jamin pasokan BBM di Sumbar cukup selama libur Lebaran******

Pertamina juga memastikan setiap produk akan diisi kembali sebelum memasuki masa kritis atau habis

Padang (ANTARA) - Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Provinsi Sumatera Barat tercukupi selama libur Idul Fitri 1445 Hijriah.

"Kita memastikan stok di Sumbar aman baik itu pertalite, bio solar, elpiji maupun avtur," kata Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Wilayah Sumbar Narotama Aulia Fazri di Padang, Jumat.

Narotama merinci untuk pasokan pertalite Pertamima mengestimasikan ketersediaan (ketahanannya) 22.514 kilo liter atau sekitar delapan hari, bio solar sebanyak 32.240 kilo liter atau 17 hari. Kemudian Avtur 3.658 (60 hari), elpiji lebih dari empat hari, pertamax 5.841 kilo liter atau sekitar sembilan hari dan pertamax turbo sebanyak 1.062 (lebih dari 100 hari).

"Pertamina juga memastikan setiap produk akan diisi kembali sebelum memasuki masa kritis atau habis," ujar Narotama.

Pada Idul Fitri 1445 Hijriah Pertamina memproyeksikan kenaikan jumlah konsumsi masyarakat dibandingkan hari biasanya. Pertama, untuk elpiji diperkirakan mengalami kenaikan sebesar tiga persen.

Berikutnya kebutuhan gasoline yang terdiri dari pertamax dan pertamax turbo sebesar 17 persen dan avtur 18 persen. Sementara, gasoil yang meliputi solar pertamina dex dan dexlite konsumsinya diperkirakan turun hingga minus 14 persen.

Selain itu, Pertamina memperkirakan awal arus mudik terjadi pada 5 April 2024 dan diproyeksikan kenaikan konsumsi BBM sekitar 28 persen, dan puncaknya pada 7 April dimana gasoline naik menjadi 52 persen.

Sedangkan untuk arus balik yang diperkirakan pada 14 April Pertamina memperkirakan kenaikan konsumsi BBM mencapai 53 persen. Kemudian untuk elpiji konsumsi diperkirakan naik mencapai 43 persen dari penyaluran normal harian.

Untuk menjamin pelayanan kepada masyarakat selama arus mudik maupun arus balik, Pertamina menyiapkan beberapa layanan khusus yakni 128 SPBU Siaga, tiga unit posko kesehatan, lima unit motor yang siap melayani penjualan BBM dan 16 kantong SPBU yang tersebar di sejumlah titik.

Baca juga: Pertamina memberi sanksi dua SPBU "nakal" di Sumbar
Baca juga: Pertamina memberi sanksi dua SPBU "nakal" di Sumbar

《bet138》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，layanan live chat kredivoHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《bet138》bab terbaru。