dragon222 rtp

klik dapat dollar 832Jutaan kata 260670Orang-orang telah membaca serialisasi

《dragon222 rtp》

X menambahkan fitur "video broadcasts" pada Spaces ******

Jakarta (ANTARA) - Platform media sosial, X, mengumumkan telah menambah fitur "video broadcasts" atau siaran langsung video pada layanan audionya Spaces.

Fitur itu bisa dimanfaatkan oleh pengguna yang menjadi host atau membuat ruang obrolan sehingga membuat obrolan audionya menjadi lebih interaktif.

Awalnya fitur ini dicuit pertama kali oleh pengguna X dengan nama akun @cb_doge, dan tak lama kemudian akun resmi X juga mengonfirmasi hal tersebut.

Baca juga: X perluas fitur panggilan audio dan video ke semua pengguna

"Spaces sekarang bisa menyalakan kamera (jika kamu mau)," cuit akun X.

Hadirnya fitur video dalam Spaces bisa dibilang merupakan peningkatan ke level baru karena pada dasarnya saat X masih dikenal dengan nama Twitter hadirnya Spaces difokuskan hanya untuk interaksi berbasis audio.

Saat fitur ini diaktifkan oleh pembuat ruang obrolan di Spaces, nantinya hanya wajah pembuat ruang obrolan saja yang terlihat.

Meskipun hanya pembawa acara yang dapat melakukan siaran langsung dengan videonya, peserta lain masih dapat terlibat dengan berbicara atau menjadi pembawa acara bersama.
 

spaces are now CAMERA ON (if u like) https://t.co/yukiqhyvf6

— X (@X) February 28, 2024

Baca juga: X berencana buat pusat moderasi konten di Texas

Diketahui fitur ini masih terbatas pada pengguna iOS belum diketahui apakah fitur ini akan diperluas eksistensinya ke pengguna Android maupun web.

Seperti halnya fitur baru lainnya, ada beberapa kekurangan yang masih perlu diperbaiki. Sejauh ini, beberapa pengguna yang mencoba fitur ini melaporkan adanya kelambatan saat video diaktifkan.

Lalu pada saat video direkam dengan tampilan lanskap rupanya menyulitkan tuan rumah untuk mengelola Spaces mereka karena video melampaui batas layar.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pengguna desktopyang bergabung dalam Spaces pada saat video disiarkan ternyata belum dapat melihat video dan hanya dapat mendengar audio.

Meski demikian tetap saja integrasi video dalam Spaces patut diapresiasi karena telah membuka kemungkinan baru untuk percakapan yang lebih dinamis dan menarik secara visual di X. Demikian dilaporkan oleh Phone Arena, Kamis (29/2).

Baca juga: X bawa fitur panggilan suara dan video ke Android

Penerjemah: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan******

Semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik ... untuk kepentingan penegakan hukum.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).

"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.

Meski demikian, lanjut Ketut, selama kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, penegakan hukum murni untuk kepentingan hukum.

Ketut menekankan bahwa penegakan hukum oleh kejaksaan selama kepemimpinan Sanitiar Burhanuddin selaku Jaksa Agung tanpa campur tangan politik.

"Sebagaimana yang telah berjalan selama ini di bawah kepemimpinan Jaksa Agung St. Burhanudin penegakan hukum yang dilakukan adalah murni kepentingan hukum tanpa adanya campur tangan politik," ujarnya.

Ketut yang juga menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali itu menyatakan bahwa putusan MK tersebut sekaligus juga memberikan kesempatan lebih luas bagi insan adhyaksa untuk dapat berkarier di posisi lebih tinggi, yakni sebagai Jaksa Agung.

"Harapan dan kesempatan itu semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik dan bermanfaat ke depannya untuk kepentingan penegakan hukum," kata Ketut.

Sejak berdiri 12 Agustus 1945 sampai sekarang, jabatan Jaksa Agung yang saat ini dipimpin Sanitiar Burhanuddin merupakan Jaksa Agung yang ke-24.

Jabatan Jaksa Agung dari pengurus partai sempat menuai pro dan kontra sejak Presiden RI Joko Widodo menunjuk Muhammad Prasetyo yang merupakan kader Partai NasDem.

Baca juga: Sesjamdatum Kejagung dibebastugaskan dari jabatan
Baca juga: Komisi III DPR sebut lelang jabatan dorong profesionalisme Kejagung

Jabatan Jaksa Agung dari kalangan partai politik pernah dijabat oleh Baharuddin Lopa periode 6 Juni 2001 sampai dengan 3 Juli 2001 dari Partai Golkar, kemudian Marzuki Darusman periode 29 Oktober 1999 s.d. 1 Juni 2001 merupakan seorang jaksa karier dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Adapun putusan MK tersebut tertuang dalam putusan nomor 6/PUU-XXII/2024. Merupakan gugatan oleh serang jaksa bernama Jovi Andrea Bachtiar, yang menggugat Undang-Undang Kejaksaan.

Dalam sidang pendahulu (1/2), pemohon menyebutkan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

Dalam gugatannya pemohon menyebut keterlibatan aktif penegak hukum dalam pragmatisme politik dengan sedang atau merangkap menjadi anggota politik dinilai akan merusak independensi kejaksaan secara inkonstitusional, utamanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jaksa Agung yang memiliki keterlibatan dengan partai politik sangat memungkinkan adanya kontrak politik atau mendapatkan tekanan dari kolega politiknya. Terlebih lagi, saat ini belum ada mekanisme checks and balancesberupa fit and proper testpada pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung.

Jaksa Agung dapat saja diberhentikan dari jabatannya apabila dianggap membangkang dari kolega politiknya.

Untuk itu, dalam petitumnya, pemohon meminta agar Mahkamah menambahkan syarat "g. Tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik atau setidak-tidaknya telah 5 tahun keluar dari keanggotaan partai politik, baik diberhentikan maupun mengundurkan diri" dalam Pasal 20 UU Kejaksaan

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Mahkamah menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Pasal 20 UU Kejaksaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f, termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik, kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：cara beli hp di lazada dengan cicilan、slot gacor tiap hari、daftar pinjol

Terkait：semua situs slot gacor、kta dbs online、bisaqq、situs slot 789、erek erek cemburu、situs slot amanah、link tergacor di dunia、link slot gacor hari ini、game slot hari ini、paris slot xyz

---

---

bab terbaru：buku togel lengkap（2024-07-02）

Perbarui waktu：2024-07-02