game slot gacor terpercaya

Sistem penurunan peti harta karun

Mengintip Tender Alat Deteksi Korban Reruntuhan di Balik OTT Basarnas******

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap delapan orang pejabat Badan SAR Nasional (Basarnas), termasuk Letkol Adm Afri Budi Cahyanto.

Penangkapan yang dilakukan di Cilangkap, Jakarta Timur dan Jatisampurna, Bekasi pada Selasa (25/7) terkait pengadaan barang dan jasa (PBJ) berupa alat pendekteksi korban reruntuhan.

"Tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang jasa di Basarnas berupa alat pendeteksi korban reruntuhan," ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam pesan tertulis, Rabu (26/7).

"Besaran fee sebesar 10 persen dari nilai proyek," kata Firli.

Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), proyek tersebut bernama 'Pengadaan Peralatan Pendeteksi Korban Reruntuhan' dengan kode 3284469. KPK sudah mengonfirmasi hal itu.

Tender ini dibuat pertama kali pada 15 Desember 2022 untuk Basarnas alias Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) dengan nilai pagu paket Rp10 miliar. Sedangkan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) paket sebesar Rp9,9 miliar.

Lihat Juga : ANALISISAmankah Pasokan RI meski India Setop Ekspor Beras?

Ada beberapa persyaratan kualifikasi administrasi atau legalitas yang kudu dipenuhi peserta tender, antara lain memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) untuk perdagangan besar berbagai macam barang KBLI 46900, mempunyai status valid keterangan wajib pajak, punya kantor dengan alamat yang benar, memiliki tanda daftar perusahaan (TDP) atau nomor induk berusaha (NIB), hingga taat pajak dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan (SPT) terakhir.

Namun, tender tersebut berstatus gagal. Padahal, ada sekitar 40 peserta yang mengikuti tender ini.

"Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran," tulis alasan pembatalan tender tersebut.

Beberapa nama perusahaan yang mengikuti tender ini, yaitu PT Raksanegara Perkasa Mandiri, PT Bogar Arta Satria, CV Multi Usaha, Vinusa Teknindo Abadi, hingga CV Indotech Global.

Di antara 40 peserta tender tersebut, hanya 3 peserta yang ditampilkan harga penawarannya di situs LPSE.

Pertama,PT Teknindo Jaya Perkasa Prakarsa senilai Rp8,98 miliar.

Kedua,CV Wahana Pembangunan sebesar Rp9,13 miliar.

Ketiga,PT Lab Sistematika Indonesia dengan penawaran Rp9,19 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Iblis Abadi

Sekongkol di Proyek TIM, Jakpro******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada Selasa (18/7) menghukum PT Jakarta Propertindo (Perseroda), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama dengan hukuman dendaRp28 miliar.

Denda dijatuhkan karena tiga perusahaan itu mereka nyatakan terbukti bersalah dalam melakukan persekongkolan jahat dalam proyek revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki.

Adapun hukuman denda itu dijatuhkan terhadap tiga perusahaan tersebut dengan besaran yang berbeda-beda. Untuk PT Pembangunan Perumahan, denda yang dijatuhkan sebesar Rp16,8 miliar.

Dalam sidang Majelis Komisi yang diketuai Chandra Setiawan dan didampingi oleh anggota majelis komisi M. Afif Hasbullah dan Harry Agustanto, KPPU menyebut  persekongkolan  dilaksanakan Jakarta Propertindo dengan membatalkan tender tanpa didasari oleh justifikasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

KPPU membuktikan pembatalan tender tersebut sengaja dilakukan Jakarta Propertindo untuk memfasilitasi PT Pembangunan Perumahan dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama menjadi pemenang tender. 

"Tindakan terlapor I (Jakarta Propertindo) memberikan kesempatan eksklusif kepada Terlapor II (PT Pembangunan Perumahan) dan Terlapor III (PT PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama) membuktikan adanya bentuk eksklusivitas Terlapor I dalam memfasilitasi Terlapor II dan Terlapor III (KSO) menjadi pemenang tender a quo," kata majelis KPPU seperti dikutip dari keterangan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Selasa (18/7).

Merespons putusan itu, PT Pembangunan Perumahan menyatakan  akan menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum keberatan alias banding. 

"Sebagai perusahaan yang taat hukum, PTPP akan menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum keberatan. Kami berharap melalui proses keberatan tersebut dapat mengklarifikasi lebih detail dan komprehensif kasus ini," ujar Corporate Secretary PTPP Bakhtiyar Efendi.

Sementara itu, Direktur Utama Jakpro Iwan Takwin yang dihubungi CNNIndonesia terkait putusan KPPU itu hingga berita diturunkan belum memberikan tanggapannya. 

[Gambas:Video CNN]

Tang Bohu menyalakan obat nyamuk bakar

Konsultan Prediksi Tanah Jakarta Tetap Mahal Meski Ibu Kota Pindah******

Konsultan properti Colliers International memprediksi harga tanahdi Jakarta sulit turun meski nanti tidak lagi menjadi ibu kota negara.

Associate Director Research Colliers International Indonesia Ferry Salanto mengatakan hal itu terjadi karena Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis.

"(Harga) tanah Jakarta akan susah turun. Kenapa? Jakarta didesain sebagai pusat komersial. Jadi IKN kan hanya memindahkan kegiatan penyelenggara negara," katanya dalam media briefing, Kamis (20/7).

"Artinya, orang yang mencari nafkah di Jakarta tetap akan banyak. Tetap fungsinya sebagai pusat komersial," katanya..

Ferry mencontohkan Jakarta akan seperti Kaula Lumpur yang tidak kehilangan daya tarik sebagai pusat bisnis, meskipun pusat pemerintahan Malaysia dipindahkan ke Putrajaya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memang mengatakan Jakarta akan tetap dibangun untuk menjadi kota ekonomi saat ibu kota pindah ke IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Menurutnya, alasan utama pemindahan ibu kota adalah untuk pemerataan karena Indonesia saat ini masih terpusat di Pulau Jawa.

"Jakarta sendiri sudah sangat padat, sangat macet, tetapi Jakarta tetap akan terus kami perbaiki dan menjadi kota bisnis, kota pariwisata, kota ekonomi, dan Nusantara jadi kota pemerintahan," katanya dalam acara Pembukaan Muktamar XVIII PP Pemuda Muhammadiyah 2023.

[Gambas:Video CNN]

Memecahkan rekor

Bos Badan Pangan soal India Setop Ekspor Beras: Harus Waspada******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi merespons kebijakanIndia menyetop ekspor beras mulai 20 Juli 2023. Menurutnya, Indonesia perlu hati-hati menyikapi langkah India tersebut.

Ia menyebut Indonesia sebenarnya tidak dalam posisi meminta beras impor dari India. Justru India yang menawarkan beras ke Indonesia dan telah meminta trade balance atau neraca perdagangan ke Kementerian Perdagangan dan Bapanas.

Kendati begitu, ia menyebut langkah India tersebut tetap harus diwaspadai.

"Tapi kita tidak boleh teledor dan harus selalu waspada. Dan menjaga hubungan baik dengan seluruh negara lain," tambahnya.

Lebih lanjut, Arief menjelaskan pemerintah akan mengutamakan produksi beras dalam negeri terutama dalam mengantisipasi El Nino. Selain itu, impor beras juga dilakukan secara paralel.

Dari total 2 juta ton rencana beras impor tahun ini, sebanyak 500 ribu ton sudah masuk. Produk impor itu berasal dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan.

"Kita utamakan produksi dalam negeri. Saat bersamaan pak presiden meminta kita semua menteri dan kepala lembaga meningkatkan produksi. Paralel kita juga siapkan importasi. Kita jaga bersama," kata Arief.

India resmi mengumumkan bakal menyetop ekspor beras. Larangan ini berlaku mulai 20 Juli 2023. Langkah ini dikhawatirkan memicu kenaikan harga (inflasi) pangan dunia. Pasalnya, India menyumbang 40 persen ekspor beras dunia.

Pemerintah India memberlakukan larangan ekspor beras non-basmati, setelah harga beras naik 3 persen dalam sebulan. Gagal panen di sentra-sentra produksi beras seperti Punjab dan Haryana, menyebabkan petani harus menanam ulang padi mereka.

"Untuk memastikan ketersediaan beras putih non-basmati yang cukup, serta untuk menahan kenaikan harga di pasar dalam negeri, maka pemerintah India mengubah kebijakan ekspor," kata Kementerian Pertanian India dalam rilis resmi, dikutipReuters, Jumat (21/7).

[Gambas:Video CNN]

Han Feng Su Yingxue

Daftar Enam BUMN Tak Patuh Lapor LHKPN******

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis daftar 6 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang pejabatnya tak patuh melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebut tingkat kepatuhan 6 BUMN ini di bawah 60 persen, di mana ada 155 pejabat yang belum melaporkan LHKPN.

Pertama,PT Pengembangan Pariwisata Indonesia dengan tingkat kepatuhan 28,13 persen. Kedua,PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar 33,33 persen. Ketiga,PT Boma Bisma Indra dengan tingkat pelaporan 38,46 persen.

"Tolong disampaikan sama Pak Menteri (Menteri BUMN Erick Thohir) ini enam yang terburuk, ini kalau bisa segera (lapor)," kata Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (24/7).

Pahala menegaskan ada 35.055 pejabat yang wajib lapor LHKPN dari total 109 perusahaan pelat merah. Namun, sampai sekarang baru ada 34.900 pejabat BUMN yang melaporkannya.

"Walaupun kepatuhan BUMN itu sudah 99,5 persen, tapi masih ada 155 orang lagi yang belum lapor," tegas Pahala.

Lihat Juga : BPKH Kejar Bank Mualamat Melantai di Bursa Awal Desember

Sementara itu, baru 7.358 orang dari 7.552 wajib lapor di 307 instansi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melaporkan LHKPN ke KPK.

CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Wakil Menteri BUMN I Rosan Roeslani dan Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga untuk menanggapi laporan KPK ini. Namun, keduanya belum merespons hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

Teknik Dekomposisi Super Ilahi

Luhut Sebut KPK Sudah Temukan Perusahaan yang Ekspor Nikel Ilegal******

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Ketua KPK Firli Bahuri sudah menemukan pelaku ekspor 5 juta ton bijih nikel secara ilegal ke China.

"Pak Firli bilang 'saya sudah dapat'," kata Luhut, Senin (24/7).

Kendati, dia belum mengetahui apakah perusahaan yang mengekspor nikel secara ilegal adalah korporasi asal Indonesia atau asal China.

"Itu tidak susah menelusuri sumbernya dari mana, siapa yang menerima, siapa yang mengirim, kapalnya apa dan berangkat dari mana. Kita bisa trace. Sekarang dengan digitalisasi tidak ada yang tidak bisa di-trace," katanya.

Selain dengan sistem, Luhut mengatakan pemerintah juga sudah mempunyai satuan tugas (Satgas) laut untuk mendeteksi dan mengatasi penyelundupan.

Lihat Juga : Luhut soal Tesla Investasi di Malaysia: Saya Mau Ketemu Elon

Informasi mengenai dugaan penyelundupan 5 juta ton bijih nikel disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga tersebut mendapat informasi penyelundupan terjadi ke China dan sudah berlangsung sejak 2021 lalu.

Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK Dian Patria dugaan itu muncul setelah pihaknya mengecek data dari Negeri Tirai Bambu.

"Data ini sumbernya dari bea cukai China," ujar Dian kepada CNNIndonesia.com, Kamis (22/6).

Lihat Juga : Dewi Kam Jadi yang Paling Tajir dari 10 Wanita Terkaya di ASEAN

Dian tidak menyebutkan secara rinci mengenai asal muasal ore nikel yang diekspor secara ilegal ke China tersebut. Akan tetapi, ada dugaan berasal dari tambang yang berada di Sulawesi atau Maluku Utara.

"Dari Indonesia, saya enggak menyebut dari IWIP (Indonesia Weda Bay Industrial Park), tentunya dari Sulawesi dan Maluku Utara karena hanya dua daerah inilah penghasil nikel terbesar," ungkapnya.

Dian mengatakan selama ini sebenarnya banyak pihak yang melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya ekspor ilegal, seperti Bakamla, Bea Cukai, Pol Air, dan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

Namun, ternyata masih terjadi ekspor ilegal ke negara lain. Dian mengatakan KPK bisa mengusut lebih jauh jika ada dugaan korupsi dari praktik ekspor ore nikel ilegal tersebut.

[Gambas:Video CNN]