garuda138 slot

Jingfangnian

mainan gacor slot

BPBD OKU Selatan evakuasi jasad korban tenggelam di Sungai Telemu******

Muaradua (ANTARA) - Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Sumatera Selatan, mengevakuasi jasad seorang remaja yang tenggelam di Sungai Telemu sejak Sabtu (2/3) pukul 21.30 WIB.

"Korban diketahui bernama Aang Gunaidi (17) warga Desa Sipin, Kecamatan Muaradua, Kabupaten OKU Selatan," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD OKU Selatan Heri Pramono di Muaradua, Senin.

Baca juga: Tim gabungan evakuasi jasad pelajar SMP yang tenggelam di Tabalong

Dia mengatakan, korban terbawa arus Sungai Telemu, Desa Karet Jaya saat mengambil buah semangka di seberang sungai bersama dua orang temannya.

"Naas saat menyeberang sungai arus cukup deras sehingga korban tenggelam. Sementara, dua orang teman korban berhasil selamat dari maut," katanya.

Jasad pelajar di salah satu SMA di Kabupaten OKU Selatan itu ditemukan tersangkut di bawah Jembatan Kejai Desa Sumberaya, Kecamatan Buay Pemaca atau berjarak sekitar 100 meter dari lokasi tenggelam.

Baca juga: Polisi evakuasi mayat korban tenggelam di Sungai Ogan Kabupaten OKU

"Jasad korban ditemukan Senin sekitar pukul 15.30 WIB, dan langsung dievakuasi," katanya.

Dalam melakukan pencarian korban, BPBD OKU Selatan dibantu tim dari Basarnas, Tagana, Bhabinkamtibmas, dan warga sekitar dengan cara menyusuri sungai menggunakan perahu karet.

Pencarian korban sedikit mengalami kendala seperti arus sungai yang deras dan keterbatasan alat di lapangan sehingga prosesnya memakan waktu yang cukup lama.

Baca juga: BPBD OKU evakuasi jasad seorang warga tenggelam di Sungai Ogan

"Jasad korban saat ini sudah dibawa ke rumah duka untuk dikebumikan di tempat pemakaman umum," ujarnya.

Pewarta: Edo Purmana
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Makanan di Alam Liar Hiburan

cara pasang pakong online

Menteri Bahlil nilai pajak hiburan ganggu iklim investasi******

Belum saya lihat, tapi feeling saya akan berdampak kurang pas

Jakarta (ANTARA) - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menilai kenaikan pajak hiburan akan berdampak dan mengganggu iklim investasi. Kenaikan pajak hiburan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKDP), yang menyebutkan bahwa pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen. "Rasa-rasanya begitu (mengganggu investasi), tapi buktinya baru akan diterapkan kan. Belum saya lihat, tapi feelingsaya akan berdampak kurang pas," katanya dalam paparan realisasi investasi 2023 di Jakarta, Rabu. Bahlil mengaku penerapan pajak hiburan tentu akan mengganggu minat investasi. Ia pun menyebut telah meminta agar ketentuan tersebut ditunda agar bisa dikaji lebih lanjut. "Menurut saya yang dulu pernah merasakan fasilitas pajak hiburan, mahal juga. Nggak ada orang yang masuk kalau mahal begini," katanya. Diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan bahwa kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) khususnya pada kategori kesenian dan hiburan dilakukan dalam rangka pengendalian kegiatan tertentu. Namun, karena dinilai memberatkan dan dikeluhkan pelaku usaha, pemerintah memutuskan segera menerbitkan surat edaran yang berisi soal insentif fiskal termasuk keringanan dalam penerapan tarif pajak hiburan khusus sebesar 40-75 persen. "Dapat kami sampaikan bahwa (pemerintah) daerah bisa memberlakukan pajak lebih rendah dari 40 atau 70 persen sesuai dengan daerah masing-masing," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat (19/1). Airlangga menjelaskan bahwa tarif pajak hiburan bisa diterapkan lebih rendah karena sejumlah ketentuan dalam pasal-pasal UU HKPD memberi ruang akan pengurangan itu. 
Baca juga: Pemerintah tengah kaji insentif pajak untuk sektor pariwisata
Baca juga: DKI diminta kaji pajak hiburan bagi menengah ke atas
Baca juga: Airlangga: SE Mendagri cukup buat jadi acuan insentif fiskal

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Ayah anak itu menempel padaku

boba138

Hari Holocaust Internasional dan genosida Gaza******

Jakarta (ANTARA) - Setiap 27 Januari, seperti hari ini, sejak tahun 2005, dunia memperingati Hari Holocaust Internasional.

Menurut Encyclpodia Britannica, holocaustadalah pembunuhan sistematis yang disponsori negara terhadap jutaan warga Yahudi dan etnis lain, oleh Nazi Jerman selama Perang Dunia Kedua.

Tanggal 27 Januari dipilih dari tanggal pembebasan kamp konsentrasi Auschwitz di Polandia oleh Uni Soviet pada 1945.

Tanggal itu ditetapkan Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai salah satu hari internasional, melalui resolusi Majelis Umum PBB Nomor 60/7 pada 1 November 2005, pada peringatan 60 tahun pembebasan kamp konsentrasi Auschwitz.

PBB merasa perlu mengadopsi peristiwa itu sebagai hari internasional demi mengingatkan agar babak gelap dalam sejarah umat manusia itu tak terulang.

Dunia memang tak akan melupakan penderitaan bangsa Yahudi selama Perang Dunia Kedua itu. Tapi yang sama pentingnya dengan hal tersebut adalah dunia ingin menghindarkan hal semacam itu terulang.

Untuk itu, dunia tak ingin lagi melihat ada rezim atau negara yang menjustifikasi kekerasan atas nama apa pun, untuk menghancurkan kelompok masyarakat yang dianggap musuh mereka.

Pesan itu pula yang disampaikan sejumlah tokoh dunia berkenaan dengan Hari Holocaust, termasuk Paus Fransiskus yang pada 24 Januari, menyampaikan pesan perdamaian dan seruan pengakhiran kekerasan serta perang di dunia, khususnya Ukraina dan Gaza.

"Semoga ingatan dan kutukan atas pemusnahan jutaan warga Yahudi dan kaum beragama lainnya yang terjadi mengerikan pada paruh pertama abad silam itu membantu semua orang tak melupakan bahwa logika kebencian dan kekerasan tak akan pernah bisa dibenarkan karena menyangkal rasa kemanusiaan kita," kata Paus Fransiskus di Vatikan, tiga hari lalu​.

Paus menekankan bahwa dunia tak boleh berhenti mengupayakan pengakhiran perang di Ukraina dan Gaza.

Sayang, ada upaya dari sejumlah pihak yang berusaha memonopoli hari itu untuk kepentingan mereka saja, sehingga hari itu tak bisa berlaku untuk selain mereka.

Mereka menolak asosiasi segala kekerasan yang dilakukan mereka atau bagian dari mereka terhadap kelompok lain, dengan holocaust.Sebaliknya, mereka mengasosiasikan aksi-aksi kekerasan yang menimpa mereka dan bagian dari mereka oleh pihak lain, sebagai holocaust.

Akibatnya, mereka menentang upaya menyamakan apa yang terjadi di Gaza saat ini dengan holocaust,tapi saat bersamaan menyamakan apa yang menimpa mereka, termasuk serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober 2023, sebagaiholocaust.


Standard ganda

Mereka bukan orang-orang sembarangan, karena terdiri dari orang-orang seperti Presiden Amerika Serikat Joe Biden.

Biden mengasosiasikan apa yang menimpa Israel pada 7 Oktober 2023 ketika diserang Hamas, sebagai tindakan anti- Yahudi, tak ubahnya dengan semangat yang mendorong Nazi membunuhi Yahudi Eropa pada Perang Dunia Kedua, dan praktik-praktik anti-Yahudi sejak ribuan tahun silam.

"Peristiwa (serangan Hamas 7 Oktober 2023) ini telah membuka kenangan menyakitkan dan bekas luka yang ditinggalkan antisemitisme dan genosida warga Yahudi selama ribuan tahun," kata Biden pada 18 Oktober 2023.

Selain itu, elite internasional itu, khususnya para pemimpin Israel, menjadikan holocaust sebagai senjata untuk menyerang pihak lain dan sebaliknya untuk melindungi laku buruk mereka terhadap yang lain.

Pada 1982, ketika membuat justifikasi perang di Lebanon, PM Israeli saat itu, Menachem Begin, menyamakan pemimpin Palestina Yasser Arafat dengan Adolf Hitler.

Tiga puluh tahun kemudian, pada Oktober 2015, Benjamin Netanyahu yang perdana menteri Israel saat ini, menuding Imam Besar Palestina Amin al-Husseini dirasuki Hitler. Netanyahu pula yang menyebut Hamas sebagai "Nazi baru".

Ironisnya, mereka menolak menyamakan situasi Gaza saat ini di mana puluhan ribu warga sipil tewas yang kebanyakan anak-anak dan wanita, sebagai holocaust dan genosida.

Padahal, menurut organisasi kemanusiaan Save the Children seperti disebutkan dalam sebuah tulisan yang dimuat Los Angeles Times pada 17 November 2023, jumlah anak yang tewas di Gaza lebih banyak ketimbang dalam total konflik di seluruh dunia dalam tiga tahun terakhir.

"Pelaku genosida selalu memandang korbannya orang jahat tapi melihat dirinya sendiri sebagai orang yang benar, persis seperti cara Nazi dalam memandang Yahudi," tulis Raz Segal, profesor holocaustpada Stockton University di Amerika Serikat, dalam laman The Guardian.

Segal mengkritik standar ganda Israel dan elite Barat yang menjadi advokat-advokat mereka, dalam memandangholocaust.

Banyak cendekiawan Barat dan Yahudi yang berpikiran seperti Segal, salah satunya jurnalis terkenal Amerika Serikat, Masha Gessen.

Gessen, yang merupakan seorang Yahudi, menyamakan Jalur Gaza dengan getho Yahudi yang dibangun Nazi Jerman untuk mengisolasi warga Yahudi di wilayah-wilayah Eropa yang diduduki Nazi.


Membuka mata dunia

Dalam esai yang dimuat New Yorker dan membuat marah Israel serta banyak tokoh Yahudi di seluruh dunia, Gessen berpandangan bahwa memperlakukan holocaustsebagai sebuah peristiwa tunggal atau eksklusif, tak hanya salah namun tapi juga membuat umat manusia mustahil bisa menarik pelajaran dari holocaust. Padahal, bagian ini penting dalam mencegah genosida tidak terulang.

Suara-suara kritis yang ingin adil melihat semua masalah seperti disampaikan Gessen dan Segal itu, termasuk upaya melihat secara objektif penderitaan Palestina, dibungkam atau diasingkan oleh Israel dan Barat.

Gessen yang sudah diundang ke Jerman untuk menerima Anugerah Hannah Arendt pun diboikot oleh pemerintah kota Bremen yang menyelenggarakan anugerah itu.

"Banyak rabbi dan intelektual Yahudi yang enggan membicarakan perdamaian karena khawatir dikucilkan dari keluarga, sinagog atau kehilangan dukungan dana dari organisasi-organisasi nirlaba," tulis Elliot Kukla, seorang rabbi atau pendeta Yahudi di Oakland, Amerika Serikat, pada 17 November 2023 dalam Los Angeles Times.

Bahkan di Amerika Serikat dan banyak negara Barat, organisasi-organisasi lobi Yahudi yang amat berkuasa itu, aktif memberi predikat anti-Yahudi kepada siapa pun yang kritis terhadap kebijakan pemerintah Israel.

Upaya menyamakan suara kritis terhadap rezim Israel, dengan kebencian terhadap Yahudi inilah yang membuat terma holocaust pun terlihat dimanipulasi untuk tujuan-tujuan koruptif yang tak adil untuk bagian dunia yang lain.

Situasi ini pula yang mendorong kaum intelektual makin kencang bersuara, termasuk 56 pakar holocaust dan genosida yang membuat surat terbuka kepada Israel pada 9 Desember 2023.

"Kami para cendekiawan holocaust, genosida dan kekerasan massa, merasa terdorong untuk mengingatkan adanya bahaya genosida dalam serangan Israel di Gaza," kata ke-56 pakar itu dalam surat terbuka tersebut.

Penilaian mereka diperkuat salah satunya oleh Human Rights Watch yang menyatakan Israel telah menggunakan kelaparan sebagai senjata perang, yang bukan hanya merupakan kejahatan perang, tetapi juga kejahatan perang seperti dilakukan Nazi.

Suara-suara kritis yang berusaha adil itu memang diasingkan oleh Israel dan Barat, tapi mereka telah membukakan mata dan memberikan pencerahan kepada dunia.

Resonansi pesan mereka pun sampai ke mana-mana, termasuk mungkin Mahkamah Internasional yang beberapa jam lalu mengabulkan tuntutan Afrika Selatan agar Israel menghindarkan genosida di Gaza.

Putusan Mahkamah Internasional itu bukan hanya kemenangan bagi Afrika Selatan, Palestina dan mereka yang mendukung perjuangan Palestina, tapi juga kemenangan untuk mereka yang konsisten mendudukkan persoalanholocaustpada tempatnya yang benar, adil dan berlaku universal.

Copyright © ANTARA 2024

Kota Akademi Seni Bela Diri

link slot terbaik dan terpercaya

Menparekraf sebut Kabinet Indonesia Maju baik******

Kondisi sangat baik-baik saja

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan, kondisi Kabinet Indonesia Maju baik-baik saja. “Kondisi sangat baik-baik saja,” ujar Menparekraf dalam The Weekly Brief with Sandi Uno yang digelar di Jakarta, Senin. Kondisi tersebut menurutnya tercermin dari koordinasi yang dilakukan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian, Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo dan Menteri Sekretariat Negara Pratikno serta Kementerian/Lembaga (K/L) terkait hingga menghasilkan SE Mendagri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tertanggal 19 Januari 2024 yang kini menjadi Pedoman Pemda dalam memberikan pengurangan atau keringanan bagi pelaku usaha. “Ini bukti konkret dari kinerja kabinet yang sangat gercep (gerak cepat), geber (gerak bersama) dan gaspol untuk sembilan bulan lebih waktu yang tersisa di pemerintahan Kabinet Presiden Joko Widodo jilid II,” ujarnya. Sandiaga Uno juga mengakui, tidak pernah mendengar isu tersebut, karena menurutnya kabinet bekerja dengan solid serta berkontribusi memberikan yang terbaik bagi negara. Hingga kini, pihaknya menegaskan tak ada pembahasan antar menteri soal isu Kabinet Indonesia Maju yang diterpa isu tidak baik-baik saja. Sementara pada tahun politik ini, dirinya tak ingin berspekulasi lebih jauh soal hal itu dan lebih fokus pada menjaga kondusifitas kerja kabinet. “Kita jaga kondusifitas kerja dari kabinet karena masyarakat 75 persen lebih puas dan sangat puas terhadap kinerja pemerintah dan perlu kita jaga, jangan sampai kita malah menghabiskan waktu untuk berspekulasi dan membahas isu-isu yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, ekonom senior Faisal Basri dalam sebuah acara aru-baru ini menyebut Sri Mulyani adalah menteri yang secara moral paling siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju. 

Selain Sri Mulyani, Faisal juga menyebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono siap mundur. Keduanya disebut siap mundur karena isu dukungan Presiden dalam pilpres.
Baca juga: Soal 15 menteri mundur, Airlangga Hartarto: Tak ada
Baca juga: Tetap solid, Menkominfo tegaskan tak ada menteri Jokowi yang mundur
Baca juga: Menparekraf minta pengusaha tidak khawatir soal pajak hiburan
 

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Yi Ming Li Yueyue

slot hari ini yang lagi gacor

KPK periksa Aziz Syamsuddin soal aliran uang pada kasus Rita Widyasari******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin terkait dugaan pemberian uang untuk pengondisian perkara tersangka Rita Widyasari (RW).

"Saksi Muhammad Aziz Syamsuddin (mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024) hadir dan didalami pengetahuannya serta dikonfirmasi, antara lain kaitan dugaan adanya kesepakatan dan janji pemberian uang kepada Stepanus Robin Patujju untuk pengondisian perkara tersangka RW," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Namun, Ali Fikri belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai apa saja temuan penyidikan dalam pemeriksaan terhadap Aziz Syamsuddin.

Pemeriksaan Aziz Syamsuddin berlangsung pada Selasa (23/1) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Baca juga: Mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin bungkam usai diperiksa KPK

Aziz yang menjalani pemeriksaan selama lebih kurang tujuh jam oleh penyidik KPK enggan berkomentar soal alasan dirinya kembali dipanggil KPK.

"Tanya ke penyidik ya," kata Azis sambil bergegas meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Selasa (23/1).

Pada Februari 2022, Azis Syamsuddin divonis 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp250 juta subsider 4 bulan kurungan.

Baca juga: Azis Syamsuddin divonis 3,5 tahun penjara

Azis dinyatakan bersalah memberi suap kepada mantan penyidik KPK AKP Robin dan pengacara Maskur Husain sekitar Rp 3,6 miliar.

Azis Syamsuddin saat ini sedang menjalani pembebasan bersyarat dan mendapatkan total remisi selama 6,5 bulan.

Sedangkan mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari diketahui masih menjalani vonis 10 tahun penjara sejak 2017.

Dalam kasus ini, Rita juga dihukum membayar denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti menerima uang gratifikasi sebesar Rp110.720.440.000 terkait perizinan proyek dinas di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Baca juga: KPK eksekusi Azis Syamsuddin ke lapas Tangerang
Baca juga: Azis Syamsuddin dan jaksa KPK sama-sama tak ajukan banding atas vonis

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Meng Po punya janji

rtp radiumplay

Soal presiden boleh kampanye, Airlangga: Itu adalah hak konstitusional******

Yang pertama, (itu) hak konstitusional dari Bapak Presiden dan juga warga negara untuk boleh memilih dan juga boleh dipilih

Indramayu (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh ikut kampanye, merupakan hak konstitusional.

Airlangga menyampaikan hal itu sebagai respons terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa presiden boleh berkampanye asalkan tak menggunakan fasilitas negara.

"Yang pertama, (itu) hak konstitusional dari Bapak Presiden dan juga warga negara untuk boleh memilih dan juga boleh dipilih. Jadi itu adalah hak konstitusional," kata Menko Airlangga di Indramayu, Jawa Barat, Rabu.

Menko Airlangga menjelaskan beberapa presiden Indonesia periode sebelumnya yang juga merupakan anggota partai.

Menurut menteri yang sekaligus Ketua Umum Partai Golkar itu, keberpihakan politik merupakan hal diperbolehkan berdasarkan konstitusi.

"Kita ketahui sejak berbagai presiden itu basisnya parpol, kita bicara Presiden Soekarno dengan PNI, Presiden Soeharto dengan Partai Golkar, Ibu Megawati dengan PDI-P, Pak Habibie Golkar, kemudian Gus Dur PKB, Pak SBY Demokrat," terangnya.

Selain itu, di tengah masa kampanye Pemilu 2024, Airlangga menilai arah dukungan Presiden Jokowi akan sama dengan arah Partai Golkar.

"Jelasnya itu (arah dukungan) adalah tidak berbeda dengan apa yang diperjuangkan Partai Golkar," ujar Airlangga.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

"Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma.

Jokowi menjelaskan bahwa jabatan presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik.

Oleh karena itu, menurut dia, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap warga negara, termasuk presiden dan para menteri.


Baca juga: KPU: UU Pemilu perbolehkan presiden ikut kampanye
Baca juga: Airlangga: Tanggul laut lindungi aktivitas ekonomi di Eretan dari rob
Baca juga: Menko Airlangga sebut bantuan pangan disalurkan hingga Juni 2024

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024