pro taiwan situs slot

Dewa segala alam

Low Tuck Kwong Jadi Orang Terkaya ke******

Low Tuck Kwong meroket dari peringkat ke-18 menjadi peringkat ke-2 pada daftar orang terkayaversi ForbesDesember 2022.

Dilansir Forbes, Kamis (8/12), harta Kwong naik hampir lima kali lipat dari US,55 miliar menjadi US,1 miliar atau sekitar Rp188,76 triliun (asumsi kurs Rp15.600 per dolar AS).

Lonjakan kekayaan Kwong tak lepas dari meroketnya harga saham Bayan Resource tahun ini. Pada awal tahun, saham perusahaan yang didirikannya itu tercatat Rp26.600.

Bayan mendapat berkah dari harga batu bara yang melesat di tengah krisis energi global. Tercatat, harga batu bara berjangka Newcastle masih di kisaran US8 per ton pada Januari. Kini, harganya sudah menembus US0 per ton.

Sebenarnya, Kwong bukan asli Indonesia. Ia lahir di Singapura pada 17 April 1948. Lalu, ia merantau ke Indonesia pada 1972 sebelumnya akhirnya pindah kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) pada 1992.

Pada 1997, Kwong membeli perusahaan tambang batu bara pertamanya PT Gunungbayan Pratamacoal (Bayan Resources). Setelah 25 tahun mengembangkan usaha, Bayan kini menjadi perusahaan tambang batu bara terbesar ke-4 di Indonesia.

Selain batu bara, ia juga memiliki bisnis pelayaran lewat Singapura Manhattan Resources hingga bisnis kabel bawah laut melalui SEAX Global.

[Gambas:Video CNN]

Bagikan catatan sejarah

Uji Coba Bayar Tol Tanpa Berhenti Dimulai 1 Juni 2023 di Bali******

Pemerintah akan menggelar uji coba transisi sistem transaksi toltanpa kartu atau Multi Lane Free Flow (MLFF) pada 1 Juni 2023 mendatang. Uji coba pertama akan dilakukan di Bali.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit mengungkapkan uji coba dilakukan bertahap dengan menghilangkan satu gerbang tol. Namun, gerbang lainnya masih bisa melakukan transaksi nontunai konvensional.

"Kita mulai dengan hilangkan satu gerbang dulu di satu ruas tol untuk MLFF. Sementara gerbang yang lain tetap bisa digunakan untuk transaksi nontunai dengan kartu elektronik," terang Danang melalui keterangan tertulis, Rabu (7/12).

Menurut Danang, MLFF akan membuat biaya operasional pengumpulan tol akan semakin efisien. "Untuk melintasi jalan tol, pengguna cukup mengunduh aplikasi Cantas dan melakukan registrasi, serta memastikan saldo tersedia," jelasnya.

"Karena akan ada Gantry yang akan mengawasi kendaraan di beberapa titik di ruas tol agar tidak ada pelanggaran," lanjutnya.

Terkait lokasi uji coba, Direktur Utama PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) sebagai Badan Usaha Pelaksana sistem MLFF mengatakan Bali dipilih sebab ruas tol ini belum terlalu padat. Pertimbangan ini dianggap akan mempermudah kontrol sistem baru berjalan dengan baik.

Selama uji coba, kegiatan sosialisasi juga dilakukan lebih masif agar segala informasi bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

"Setelah Bali menerapkan MLFF secara keseluruhan, baru kemudian kita akan uji coba di ruas tol lain," imbuhnya.

Sistem MLFF mengandalkan teknologi satelit Global Navigation Satellite System (GNSS) yang memantau pergerakan kendaraan saat melewati jalan tol melalui teknologi satelit tersebut.

Untuk melintasi jalan tol, pengguna cukup menekan tombol 'start' atau mulai pada aplikasi Cantas sebelum masuk memasuki jalan tol. Lalu, GPS akan menentukan posisi yang dideterminasi satelit dan proses map matching akan berjalan di central system.

Saat perjalanan berakhir dan kendaraan keluar tol, maka proses map matching berakhir. Secara otomatis, aplikasi akan mengkalkulasi tarif dan kemudian saldo akan terpotong secara otomatis.

Rencana pemerintah mentransformasi sistem tol ini, salah satunya dilatarbelakangi hasil studi kelayakan yang dilakukan Roatex.

Studi itu mengungkap kemacetan yang terjadi di gerbang tol mengakibatkan kerugian hingga Rp4,4 triliun per tahun.

Selain itu, berdasar hasil penelitian yang dilakukan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada Juli 2022 menyebut sebanyak 92.2 persen dari 1.341 pengguna tol yang di survei mengklaim setuju dengan sistem MLFF.

Ketua YLKI Tulus Abadi menjelaskan dua alasan utama mereka mendukung sistem ini, pertama, efisiensi dari sisi waktu tunggu di gerbang tol terutama pada jam padat.

Kedua, pengguna menilai lalu lintas kendaraan di jalan tol dapat berjalan lebih lancar dengan adanya sistem MLFF.

"Selain setuju, pengguna tol yang kami survei itu juga menyampaikan kesiapan mereka jika sistem MLFF diberlakukan sebagai sistem pembayaran tol," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Perang Ling Tian

Tak Kunjung Dapat Apartemen, Pembeli Meikarta Minta Tolong ke DPR******

Sejumlah pembeli Apartemen Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasitak kunjung mendapatkan unit yang dijanjikan 2020 lalu.

Ketua Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Aep Mulyana meminta agar DPR mempertemukan pihaknya dengan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) sebagai pemilik proyek.

Permintaan mediasi itu direncanakan berlangsung 14 Desember mendatang.

Menurut Aep, banyak pembeli menemukan unit mereka masih berbentuk kubangan kolam. Padahal, seharusnya proses hand overatau penyerahan unit di distrik 1, 2, dan 3 dilakukan pada 2019-2020 lalu.

Salah satu anggota Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Rosliani bercerita tak ada tanda-tanda dari pihak manajemen Meikarta untuk melakukan serah terima unit.

Bahkan ketika didatangi belum lama ini, menurutnya, bangunan juga masih belum terbangun.

"Di Tower aku masih kubangan saja, saya ke sana Januari (2022)," kata Rosliani.

Ia mengaku telah membeli satu unit studio di Distrik 2 tower 61007 pada 2017.

"Masalah kita, kita belum ada yang untuk ditinggal dan untuk investasi. Saya beli tahun 2017 seharusnya hand over 2019 tapi ada grace period jadi seperti ditambahkan waktu 6 bulan untuk hand over tapi ternyata bangunan itu masih kayak kolam," kata Rosliani.

"Lalu 2020 ada PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), jadi intinya nggak bisa diganggu gugat," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Menurut Aep, jika upaya mediasi ini gagal dilaksanakan, pihaknya akan mengajukan gugatan ke pengadilan.

"Kalau ke DPR turun tangan mereka mungkin akan sedikit takut tapi kalau bersikeras maka nanti kita ajukan ke pengadilan, tapi menunggu dari hasil RDP nanti. Karena jelas uang konsumen itu ada di mereka tapi unitnya di distrik 2 dan 3 nggak ada," kata Aep.

Pengacara Meikarta Dalimartha Jerry yang dimintai tanggapan atas masalah itu belum bisa memberikan klarifikasi atas masalah itu.

Catatan Pastoral Petani

PHRI Pasrah soal Pasal Larangan Zina di KUHP Baru******

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengaku tak bisa berbuat banyak soal pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang mengandung banyak kontroversi, termasuk pasal zina.

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran mengatakan pemerintah bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada wisatawan, baik mancanegara maupun dalam negeri, terkait pasal zina tersebut.

"Karena ini sudah disahkan, tentu pemerintah harus menyelesaikan atau meluruskan apa yang dikhawatirkan wisatawan. Sehingga dampak yang kita khawatirkan itu tidak terjadi. Karena kan enggak mungkin kita apa-apain, sudah disahkan juga," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (8/12).

Ia menegaskan sebaiknya menghindari segala isu atau narasi yang kontraproduktif terhadapbrandingatau promosi yang dilakukan untuk mengembalikan pariwisata Tanah Air.

Meski Maulana tidak mengungkap potensi penurunan dengan disahkannya KUHP baru ini, kekhawatiran tersebut pasti ada.

Lebih lanjut, ia mengatakan permasalahan KUHP baru ini ada pada pemahaman dan keyakinan tidak adanya kriminalisasi. Dengan begitu, Maulana menekankan harus ada penjelasan dan jaminan khusus yang meyakinkan dari si pembuat uu.

"Kita bicara secara nasional. Belum ada delik aduan saja sebenarnya polemik itu sering terjadi, tapi pada level Satpol PP saja. Sekarang sudah naik ke level kepolisian karena merupakan tindak pidana," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang alias KUHP dalam rapat Paripurna pada Selasa (6/12).

KUHP baru dinilai masih memuat pasal-pasal warisan kolonial dan rentan digunakan sebagai alat kriminalisasi. Koalisi sipil pun terus menggaungkan dan menggelar demo menolak KUHP tersebut.

Beleid baru itu juga mengatur ketentuan hubungan seks di luar pernikahan. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 413 ayat (1) bagian keempat tentang Perzinaan.

Dalam beleid tersebut, orang yang melakukan hubungan seks di luar pernikahan dapat diancam pidana penjara satu tahun.

"Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II," bunyi pasal 413 ayat (1).

Meski begitu, ancaman itu baru bisa berlaku apabila ada pihak yang mengadukan atau dengan kata lain delik aduan. Aturan itu mengatur pihak yang dapat mengadukan yakni suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. Lalu, orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

[Gambas:Video CNN]

Xianchi

Pemprov Malut Minta BKPM Cabut Izin Pengelola Pulau Widi******

Pemerintah Provinsi Maluku Utara(Malut) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melayangkan surat ke BKPM atau Kementerian Investasi terkait permohonan pencabutan izin pengelolaan Pulau Widi oleh Leadership Islands Indonesia (LII).

Kepala DPMPTSP Provinsi Malut Bambang Hermawan membenarkan bahwa lembaganya telah mengeluarkan surat tersebut. Ia menilai ada beberapa pertimbangan keluarnya surat tersebut.

Pertama, pelanggaran Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Pemprov Malut dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, dan surat dari Bupati Halmahera Selatan tentang pencabutan MoU.

Kedua, izin pemanfaatan kawasan hutan untuk wisata telah diberikan sampai tiga kali, yakni pada 2015. Kemudian diperpanjang dan berakhir pada 2017, lalu penerbitan lagi pada 2018. LII diberikan waktu selama tujuh bulan, namun yang bersangkutan tidak melakukan pekerjaan atau kegiatan.

Berdasarkan hal itu, DPMPTSP Malut memohon kepada BKPM untuk mencabut pengelolaan Pulau Widi oleh LII, mengingat LII ialah perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang kewenangannya ada di BKPM.

Pemprov Malut melalui DPMPTSP hanya memberikan dukungan terhadap rekomendasi dan perizinan di bawahnya. Antara lain, kesesuaian ruang, UPL UKL, serta izin pemanfaatan wisata untuk kawasan hutan.

Nah, dengan dibekukannya izin pemanfaatan hutang lindung sebagai kawasan wisata, Bambang melanjutkan maka tidak ada lagi landasan pusat untuk memperpanjang izinnya.

Pemprov Malut, kata Bambang, selama ini tidak pernah menerima pemberitahuan dalam bentuk apapun dari LII terkait rencana lelang pengelolaan wisata Kepulauan Widi di salah satu situs asing.

"Tidak ada pemberitahuan, bersurat juga tidak ada, dan apapun alasannya adalah penyimpangan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Permaisuri Qianlong

Kemenhub Buka Opsi Jalur KA Argo Parahyangan Jadi Angkutan Barang******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuka opsi untuk menjadikan jalur KA Argo Parahyangan untuk angkutan barang saat Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) beroperasi.

Plt Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal menilai angkutan barang bisa jadi opsi ketimbang mematikan KA Argo Parahyangan.

"KA Argo Parahyangan untuk penumpang, bukan untuk barang. Artinya memang kalau nanti pun KCJB sudah jalan, maka tidak menutup kemungkinan jalur lama itu kita dedicateduntuk angkutan barang. KA Argo Parahyangan tetap ada, tapi angkutan barang ditingkatkan," katanya kepada awak media di Kompleks DPR RI, Kamis (8/12).

"Jadi kita bisa lebih memfokuskan juga angkutan barang di jalur yang saat ini Jakarta-Bandung," sambung Risal.

Menurutnya, jangan jadikan KA Argo Parahyangan saingan kereta cepat. Risal menekankan kalimat yang lebih tepat adalah saling melengkapi.

Selain karena pangsa pasar yang berbeda, jalur dua kereta yang bisa mengantarkan penumpang dari Jakarta-Bandung ataupun sebaliknya itu juga berbeda.

Di lain sisi, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengaku optimistis meski KA Argo Parahyangan tetap beroperasi saat kereta cepat rampung.

"Jangan tanya saya. Jalurnya beda. KA Argo Parahyangan 1.067 mm jalurnya, kami (kereta cepat) 1.435 mm, kan beda. Memang beda jalur. Kalau sesuai perhitungan demand forecast Polar UI ya kita optimis dong," tegasnya di Kompleks DPR RI, Kamis (8/12).

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir sempat menyinggung soal potensi membuka jalur KA Argo Parahyangan menjadi kereta barang.

Hal itu disampaikan Erick usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (5/12). Ia menjelaskan kalau kebijakan terkait perkeretaapian ada di tangan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Meski begitu, Erick memastikan memiliki kesamaan dengan Budi mendorong ekosistem logistik secara menyeluruh di Jawa Barat.

"Nah, untuk kereta, kan bisa juga jadi kereta barang. Karena Indonesia tidak punya kereta barang. Lalu, untuk penumpangnya, bisa pakai kereta cepat. Sinkronisasi ini yang memang harus dijalankan seperti pertanyaan bahan pokok tadi," jelas Erick, dikutip dari CNBC Indonesia.

[Gambas:Video CNN]