Kontrak yang aneh

formula 77 slot

Puan Pasang Target Jateng Tetap Kandang Banteng******

SOLO —Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, menargetkan Jawa Tengah tetap menjadi basis suara pemilih partai tersebut. Meskipun seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden mengeklaim memiliki banyak pendukung di provinsi itu.

“Targetnya, ya, Jawa Tengah tetap merupakan kandang banteng. Rakyat pasti punya pilihannya,” kata Puan saat melakukan kunjungan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Selasa (30/1/2024).

Promosi Kinerja Apik, Kualitas Kredit BRI Terjaga dengan Terus Turunnya Loan at Risk

Terkait efek Jokowi atau Jokowi effect dan pernyataan cawapres Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, yang mengatakan akan menggetarkan Jawa Tengah; Puan mengatakan hal itu biarkan dinilai oleh rakyat.

“Biar rakyat yang menilai. Kita lihat Jateng akan memilih pemimpinnya dan akan memilih siapa yang akan dipilih. Rakyat pasti sudah punya pilihan yang terbaik dan terbaik untuk Jawa Tengah,” kata Puan sebagaimana dilansir Antara.

Sementara itu, disinggung mengenai penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dilakukan Presiden Joko Widodo mejelang Pilpres 2024, Puan kembali menyerahkan penilaian tersebut kepada masyarakat.

“Biar rakyat yang menilai. Sesuai aturan, memang bagaimana pemerintah mengurangi kemiskinan dengan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Biar rakyat yang menilai bahwa bantuan tersebut untuk rakyat yang diberikan oleh negara,” jelasnya.

Menurut Puan, upaya tersebut memang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan.

“Dan rakyat bisa menilai apa yang dilakukan merupakan hal yang harus dilakukan oleh negara untuk rakyat,” ujar Puan.

Dalam kunjungannya ke Klaten, Puan mendatangi beberapa lokasi, di antaranya sentra kerajinan gerabah di Kecamatan Wedi dan Camilan Wisnu Aji di Kecamatan Jogonalan.

Fu Xian terlahir kembali di kota

gacor108

Mundur dari Kabinet Jokowi, Mahfud Md Tegaskan Tak Akan Colong Playu******

Ia menyebutkan ada tiga tugas yang menjadi catatan khususnya selama menjabat sebagai Menkopolhukam.

Tugas yang pertama, soal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang menyangkut kerugian negara sebesar Rp111 triliun.

Kedua, menyangkut penyelesaian pelanggaran HAM berat di mana menurut Mahfud, penyelesaian dari sudut korban masih terus berjalan sesuai dengan Instruksi Presiden. Ketiga, berkaitan dengan Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK).

Adapun pertemuan Menko Polhukam dengan Presiden Jokowi berlangsung selama 10 menit di Istana Merdeka.

Dalam pertemuan tersebut, Mahfud mengaku tidak ada ketegangan dan lebih banyak diisi dengan gurauan, alih-alih membahas soal substansi surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi.

Calon wakil presiden nomor urut 3 tersebut mengungkapkan bahwa pembicaraan itu dilakukan dengan penuh kekeluargaan, bahkan keduanya bicara dari hati ke hati.

Presiden Jokowi pun, kata Mahfud, mengucapkan terima kasih atas pengabdian selama menjabat sebagai Menko Polhukam sejak dilantik Oktober 2019.

“Pak Jokowi mengatakan terima kasih juga, terima kasih sudah membantu empat tahun dengan baik, tidak ada masalah. Beliau tadi yang menyebut bahwa saya paling lama Menko (Polhukam) beliau. Selama dua periode beliau memimpin yang paling lama itu Pak Mahfud,” kata Mahfud sebagaimana dilansir Antara.

Nona Junhuan

slot gacor langsung wd

10 Berita Terpopuler : Curhat Keluarga Korban Penembakan Colomadu******

 BOYOLALI —Ulasan tentang keluarga korban penembakan di Colomadu, Karanganyar, Yudha Bagus Setiawan, warga Bendan, Banyudono, Boyolali, telah mengetahui pelaku penembakan sudah tertangkap menjadi berita terpopuler laman Selasa (30/1/2024) pagi.

Berita terpopuler tersebut, keluarga berharap pelaku penembakan Colomadu bisa dihukum berat. Mertua korban, Suryanto, mengungkapkan kondisi istri Yudha, Kristina, dan kedua anaknya masih shock. Anak-anak tersebut masih kecil, masing-masing kelas I SD dan kelas VII SMP.

Promosi Digitalisasi, Layanan Keuangan Holding Ultra Mikro BRI Group Lebih Efisien

“Kami sangat senang [pelaku telah ditangkap]. Harapan dari keluarga, pelaku bisa dihukum seberat-beratnya. Kami meminta pertanggungjawaban untuk anaknya [korban], ada dua, demi masa depan dan biaya hidup,” kata dia kepada Solopos.com, Senin (29/1/2024).

Suryanto tidak menyebut apa hukuman berat yang ia inginkan untuk pelaku penembakan warga Boyolali di Colomadu tersebut. Namun, ia berharap pengadilan dapat memberikan hukuman terberat untuk pelaku.

Ia mendapat informasi ada tiga orang yang ditangkap polisi. Satu orang sebagai tersangka utama dan dua orang turut membantu pelaku utama.

Diketahui mendiang Yudha adalah tulang punggung keluarga. Sang istri yang tidak bekerja di luar rumah kini harus menanggung hidup dua anaknya. Kini, Suryanto mengatakan keluarga mendiang Yudha perlu uluran tangan orang untuk membantu.

Sebelumnya diberitakan, Polda Jawa Tengah telah menangkap lebih dari satu pelaku atas kasus penembakan warga Boyolali di Colomadu, Karanganyar. Polisi menangkap satu pelaku utama serta beberapa pelaku lain yang turut membantu dalam kejadian itu.

Selain berita tentang harapan keluarga korban penembakan Colomadu, kabar lain tentang kasus peredaran narkoba di Wonogiri, jadwal event Grebeg Sudiro Solo, alih fugsi lahan Sragen hingga Taman Balekambang jadi lokasi peringatan HUT Solo juga masuk daftar 10 berita terpopuler pagi ini.

Berikut 10 berita terpopuler Solopos.com24 jam terakhir hingga Selasa (30/1/2024):

Pelaku Penembakan di Colomadu Tertangkap, Ini Kata Keluarga Korban di Boyolali

Pasok Narkoba ke Pengedar di Baturetno, Pria Sukoharjo Dicokok Polres Wonogiri

Event Grebeg Sudiro Kota Solo 2024, Ini Jadwal Lengkapnya

Pemkab Sragen Bolehkan Alih Fungsi 8.815 Ha Sawah untuk Industri & Perumahan

Forkopimcam Polokarto Sukoharjo Robohkan Lokasi Perjudian di Desa Kayuapak

Nekat Berjualan di Jembatan Pasar Gede Solo, 10 PKL Ditertibkan

Taman Balekambang Jadi Lokasi Peringatan Hari Jadi ke-279 Kota Solo

Polres Karanganyar Ungkap Kronologi Kasus Penembakan di Colomadu

Ratusan Anggota IKSPI Kera Sakti Geruduk Polres Boyolali, Ini 4 Tuntutannya

Tarif PPN Belum akan Naik Jadi 12 Persen di 2024, Kemenkeu: Tunggu Waktu

Pencuri besar

mekar pinjam

Tercatat di Situs Resmi, UNS Bantah Kerja Sama dengan DanaCita untuk Bayar UKT******

SOLO—Platform financial technology peer-to-peer(fintech P2P) lending atau pinjaman online(Pinjol) PT Inclusive Finance Group atau DanaCita akhir-akhir ini menjadi sorotan setelah menjalin kerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Kerja sama tersebut memungkinkan mahasiswa membayar uang kuliah tunggal atau UKT dengan skema bulanan melalui DanaCita. Hal ini kemudian menjadi perbincangan warganet terutama di platform X.

Promosi Sambut HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Berdasarkan situs resmi danacita.co.id, Universitas Sebelas Maret atau UNS Solo terdaftar sebagai mitra. Dalam situs tersebut, mahasiswa bisa mengajukan pinjaman sesuai tagihan UKT. Tertera di situs tersebut biaya bulanan platform sebesar 1.60% sampai 2% dan biaya persetujuan 3%. Namun khusus biaya persetujuan dibayarkan sekali.

Namun, hal itu dibantah oleh Plt. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, Bisnis dan Informasi Pendidikan, Irwan Trinugroho mengatakan tidak ada kerja sama dengan DanaCita untuk pembayaran UKT ataupun Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) mahasiswa. Pihaknya juga bakal menegur terkait nama UNS Solo yang tercantum di websiteresmi DanaCita.

“UNS memiliki nota kesepahaman atau MoU dengan DanaCita yang sifatnya umum untuk kerja sama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ditandatangani pada 19 Januari 2023 antara Rektor UNS dengan President Director DanaCita,” kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa (30/1/2024).

Dia mengatakan ruang lingkup dari nota kesepahaman kerja sama tersebut mencakup beberapa bidang di antaranya pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan dan pemberdayaan sumber daya, seminar, sampai penugasan profesional sebagai dosen tamu.

“Adapun implementasi kegiatan kerja sama yang telah berjalan adalah webinar bersama untuk knowledge sharing. Oleh karena itu, sekali lagi kami sampaikan bahwa UNS tidak bekerja sama dengan DanaCita dalam kaitannya dengan pembayaran UKT maupun SPI mahasiswa,” kata dia.

Dia juga menegaskan bahwa UNS Solo tidak berencana untuk bekerja sama dengan DanaCita untuk pembayaran UKT maupun SPI mahasiswa. Saat ini UNS hanya bekerja sama dengan bank untuk memfasilitasi mahasiswa membayar UKT. Bank tersebut adalah Mandiri, BSI, BTN, BNI, BRI, dan Bank Jateng.

Mengutip Bisnis.com, DanaCita ramai menjadi perbincangan warganet lantaran tawaran skema pembayaran UKT yang bekerja sama dengan ITB. DanaCita mengklaim bahwa perusahaan hadir untuk menurunkan kendala keuangan agar semua dapat meraih pendidikan di Indonesia. 

Perusahaan mengklaim DanaCita sebagai platform dengan solusi pendanaan bagi pelajar, mahasiswa, maupun tenaga profesional untuk menempuh studi di lembaga pendidikan tinggi dan program kejuruan. 

Perusahaan yang dinakhkodai Alfonsus Dwianto Wibowo itu bahkan menunjuk Mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan sebagai salah satu advisor DanaCita.

Dalam rilis resminya, Direktur Utama DanaCita, Alfonsus Wibowo, mengklaim DanaCita bukan Pinjol atau pinjaman online. Hal itu lantaran istilah tersebut sering dikaitkan dengan praktik layanan pendanaan yang tidak legal, tidak beretika, dan berkonotasi negatif.

“DanaCita adalah penyedia Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi [LPBBTI] yang senantiasa berkomitmen untuk melakukan praktik layanan pendanaan yang bertanggung jawab,” kata dia.

Dia mengatakan menjalankan praktik layanan pendanaan yang bertanggung jawab dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan apakah pendanaan yang diberikan sesuai dengan kemampuan dari penerima dana dalam hal ini pelajar dan/atau wali. 

Hal ini bertujuan agar setiap pengajuan biaya pendidikan di DanaCita sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari pelajar, sehingga mengedepankan kesejahteraan keuangan dari pelajar dalam jangka panjang.

Dia menjelaskan DanaCita juga mengacu kepada pedoman perilaku yang dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai  asosiasi yang mewadahi seluruh perusahaan penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kemanusiaan Meningkat

perbedaan akulaku dan kredivo

Butet Kertaradjasa Sindir Presiden Jokowi Lewat Puisi, Istana Merespons Begini******

JAKARTA — Istana Kepresidenan turut merespons sindiran Butet Kertaradjasa yang dinilai sebagai ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan orasi di panggung rakyat Ganjar-Mahfud, di Kulonprogo, Minggu (28/1/2024).

Dilansir Bisnis.com, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyampaikan bahwa pemerintah tidak pernah ambil pusing. Mengingat, Kepala Negara sudah sering menerima sindiran dari sejumlah pihak.

Promosi Rayakan HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Berbagai Wilayah

“Sudah sering Pak Jokowi terima sindiran,” katanya kepada wartawan di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (30/1/2024).

Menurutnya, selama ini orang nomor satu di Indonesia itu pun telah menerima banyak hal sejak 2014, mulai dari kabar bohong atau hoaks, ujaran kebencian hingga fitnah, tetapi selama ini Jokowi pun bersikap biasa saja.

“Banyak hal dari 2014 kan, hoaks, ujaran kebencian, bahkan hal lain, fitnah, tapi bapak selama ini biasa-biasa saja,” pungkas Ari.

Sebelumnya, orasi berbentuk pantun itu dilontarkan Butet sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Jokowi.

Dalam karya sastranya itu, ia menyorot kegagalan revolusi mental, keberpihakan pada salah satu pasangan calon, dan kritik terhadap konstitusi.

Kalimat kasar tanpa tedeng aling-alingnya yang terlontar itu juga turut menyinggung mengenai penguasa yang bertuan konglomerat.

Berikut isi lengkap puisi Butet Kertaradjasa: 

Ada kucing nggondol iwak bawal

Aku marah tak lempar sandal Jokowi maunya revolusi mental

Tapi gagal terjungkal-jungkal   

Kucingnya kabur kakinya pincang

Ingin terbang tak bisa melayang

Ngakali survei supaya menang

Pun jika menang karena main curang   

Satu satu aku sayang ibu

Dua dua aku sayang ayah

Untunglah jokower merasa ketipu

Penampilannya lugu ternyata licik ngakali mahkamah   

Wong edan gondal gandul tanpo cawat

Bagi mereka, tuanku adalah konglomerat

Totkaca tulangnya besi, ototnya kawat

Bagi Ganjar Mahfud, tuanku adalah rakyat   

Di sini, ning Kulon Progo, makanan tradisional geblek namanya

Ning Bantul namanya geplak

Seharusnya kita hormati yang memimpin negara

Tapi maaf kita muak karena dia memihak   

Di sini keselamatan negara dijaga Megawati

Di sana sembako wira wiri dibagi Jokowi   

Padahal sembakonya itu milik kita, duit pajak rakyat, membangun negara, suog   

Di sini kita konsisten berdemokrasi

Di sana mereka ramai-ramai mengkhianati konstitusi   

Kulon Progo bangga punya bandara, melengkapi Jogja yang istimewa

Kita semua berkumpul di sini diikat tali jiwa, terutama Ganjar Mahfud gelorakan Revolusi Cinta

 

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Respons Istana soal Sindiran Butet Kertaradjasa kepada Jokowi”

Menjadi penulis di Azeroth

qqslit

Muhammadiyah Desak Bawaslu & DPR Awasi Kedekatan Jokowi******

SOLO —Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendesak DPR untuk mengawasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya demi memenangkan paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran.

Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo, mendesak Bawaslu dan DPR untuk mengawasi Presiden Joko Widodo secara penuh tanpa pandang bulu agar penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan netral tanpa campur tangan kekuasaan.

Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik

“Kami meminta dan menuntut Bawaslu dan DPR meningkatkan pengawsan terutama terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pemenangan satu kontestan tertentu,” katanya dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (29/1/2024).

Dia mengakui bahwa Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu menyebutkan presiden dan wakilnya tidak dilarang untuk melaksanakan kampanye Pemilu.

Namun, pasal tersebut tidak bisa dipandang sebagai sebuah norma yang terpisah dan tercerabut dari akar prinsip dan asas penyelenggaraan Pemilu yang di dalamnya terdapat aktivitas kampanye.

Selain itu, menurutnya pelaksanaan kampanye harus dipandang bukan hanya sekedar ajang memperkenalkan peserta kontestasi politik, melainkan harus dipandang sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 267 ayat (1) UU Pemilu.

“Bagaimana mungkin pendidikan politik masyarakat akan tercapai jika Presiden dan Wakil Presiden yang aktif menjabat kemudian mempromosikan salah satu kontestan, jadi dengan demikian, pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa Presiden dibenarkan secara hukum untuk melakukan kampanye dan berpihak merupakan statemen yang berlindung dari teks norma yang dilepaskan dari esensi kampanye dan Pemilu itu sendiri,” tuturnya.

Dia menjelaskan daripada berkampanye untuk Prabowo-Gibran, sebaiknya Presiden Jokowi memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik dan berintegritas.

Menurutnya, pejabat publik disumpah untuk menjabat sepenuh waktu sehingga seharusnya memang tidak ada aktivitas lain selain aktivitas yang melekat pada jabatan.

“Maka secara filosofis posisi Presiden adalah pejabat publik yang terikat sumpah jabatan dan harus berdiri di atas dan untuk semua kontestan. Dengan demikian, secara filosofis, aktivitas untuk kampanye sekalipun dilakukan saat cuti adalah tidak tepat,” katanya.

PP Muhammadiyah mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut semua pernyataannya yang menjurus pada ketidaknetralan institusi kepresidenan, terlebih soal pernyataan bahwa Presiden boleh kampanye dan boleh berpihak dan meminta presiden untuk menjadi teladan yang baik dengan cara selalu taat hukum dan menjunjung tinggi etika dalam penyelenggaraan negara.

“Presiden harus menghindarkan diri dari segala bentuk pernyataan dan tindakan yang berpotensi menjadi pemicu fragmentasi sosial, terlebih dalam penyelenggaraan Pemilu yang tensinya semakin meninggi,” ujarnya.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Muhammadiyah Desak DPR dan Bawaslu Awasi Gerak-gerik Jokowi ke Prabowo-Gibran”

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di WhatsApp Komunitas dengan klik Solopos News Updatedan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini. Tags Bawaslu DPR Jokowi Muhammadiyah Pemilu 2024 Pilpres 2024 Prabowo Subianto Share

---

Melihat Peluang Caleg Pendatang Baru Raih Kursi DPRD Wonogiri di Pemilu 2024

Melihat Peluang Caleg Pendatang Baru Raih Kursi DPRD Wonogiri di Pemilu 2024Muhammad Diky Praditia ,  Suharsih Senin, 29 Januari 2024 - 23:25 WIB share SOLOPOS.COM - Pengendara sepeda motor melintas di depan deretan bendera parpol peserta Pemilu 2024 di depan Kantor KPU Wonogiri, Rabu (13/9/2023). (Solopos/Muhammad Diky Praditia)

WONOGIRI— Sebagai calon anggota legislatif atau caleg pendatang baru, Azalea Putri Utami, 26, menyadari betul butuh perjuangan keras agar bisa meraih kursi di DPRD Wonogiri pada Pemilu 2024. Caleg dari dari PDIP itu pun sudah menyiapkan strategi.

Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik

Ia menyampaikan sejak awal kampanye yang dia lakukan bukan mengajak warga untuk memilihnya, melainkan memilih parpol yang mengusungnya. Hal itu merupakan strategi dari parpol yang menerapkan prinsip gotong royong atau kolektif.

Masing-masing caleg dari PDIP di Wonogiri sudah memiliki wilayah ‘tempur’ dan sudah ada kesepakatan antaracaleg. Dia dan caleg lain dari partai yang sama harus turun ke bawah bersama masyarakat di wilayah masing-masing.

Dengan strategi itu, menurutnya, biaya kampanye yang dikeluarkan tidak terlalu banyak meski tidak juga berarti nihil biaya. Menurut dia, biaya kampanye yang dikeluarkan bukan untuk politik uang.

Bahkan parpolnya melarang melakukan hal itu dan mereka justru mengampanyekan antipolitik uang. “Biaya yang kami keluarkan paling untuk sumbangan ketika ada kegiatan warga untuk kebutuhan publik,” ungkap caleg pendatang baru DPRD Wonogiri itu.

Lea, sapaan akrabnya, tahu betul untuk bisa duduk di kursi DPRD Wonogiri butuh banyak suara mengingat dia berangkat dari parpol yang sudah memiliki enam calon petahana di daerah pemilihan atau dapilnya. Walau demikian, perempuan itu cukup optimistis bisa mendapatkan kursi di lembaga legislatif Wonogiri.

Caleg pendatang baru dari PDIP Wonogiri, Azalea Putri Utami, 26, siap bertarung memperebutkan kursi DPRD Wonogiri pada Pemilu 2024. (Istimewa)

Optimisme yang sama disampaikan Ketua Komite Eksekutif Partai Buruh Wonogiri, Lasmini, meski juga sedikit pesimistis mengingat Partai Buruh masih tergolong partai baru. Lasmini mengatakan partainya hanya mencalonkan satu caleg di masing-masing dapil di Wonogiri.

Dia sadar betul dengan jumlah caleg yang sedikit bukan perkara mudah bagi caleg Partai Buruh sebagai pendatang baru untuk mendapatkan kursi di DPRD Wonogiri. Karenanya dia tidak pesimistis meski juga tidak terlalu optimistis untuk bisa meraih kursi. Partai Buruh sebagai partai baru berusaha mengikuti kontestasi Pemilu 2024 secara optimal.

Caleg Partai Gerindra dari Dapil 3, Suryo Suminto, juga mengaku cukup yakin bisa mendapatkan satu kursi meski tidak ada petahana dari partainya. Jumlah caleg Partai Gerinda di dapil 3 ada 10 orang, sesuai kuota maksimal di dapil tersebut, sehingga peluang untuk meraih kursi cukup besar.

40 Anggota DPRD Maju Lagi

Banyaknya calon petahana anggota DPRD Wonogiri pada Pemilu 2024 ini memang dinilai bakal menyulitkan para calon pendatang baru meraih kursi. Parpol baru dan nonparlemen diprediksi masih sukar menggeser parpol yang sudah bertengger di lembaga legislatif itu.

Parpol yang akan menduduki kursi di DPRD Wonogiri pun diprediksi tidak akan banyak berubah. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonogiri, 40 dari 50 anggota DPRD Wonogiri kembali maju sebagai caleg pada Pemilu 2024. Sedangkan total jumlah caleg dari 14 parpol yang mengajukan calon di DPRD Wonogiri ada 423 orang.

Pengamat politik Wonogiri, Bambang Tetuko, mengatakan untuk melihat peluang caleg termasuk caleg pendatang baru mendapatkan kursi DPRD Wonogiri, terlebih dahulu harus melihat parpol pengusungnya. Sebab pada Pemilu 2024 parpol benar-benar ditempatkan sebagai peserta Pemilu seperti pada Pemilu 2019.

Suara yang diperoleh parpol akan menentukan berapa banyak kursi yang didapatkan untuk diisi caleg yang diusung. Hal itu karena perhitungan suara pada Pemilu 2024 menggunakan metode Sainte Lague.

Dengan metode ini, perolehan suara parpol di setiap dapil akan dihitung terlebih dulu untuk menentukan apakah parpol itu mendapatkan kursi atau tidak. Setiap perolehan total suara parpol akan dibagi dengan bilangan pembagi ganjil 1, 3, 5, dan 7.

BambangTetuko (Istimewa)

Sebagai contoh, parpol A mendapatkan total suara sebanyak 10.000, parpol B meraih total suara sejumlah 9.000, dan partai C mendapatkan total suara 8.000. Kemudian semua perolehan suara parpol dibagi 1, maka parpol A mendapatkan satu kursi karena memiliki hasil pembagian terbanyak yaitu 10.000.

Selanjutnya, perolehan suara parpol B dan C tetap masih dibagi 1 karena belum mendapatkan kursi. Sedangkan perolehan suara parpol A dibagi tiga karena pada pembagian bilangan 1 sudah mendapatkan suara. Dengan begitu, parpol B mendapatkan satu kursi karena hasil pembagiannya paling besar, yaitu 9.000 suara.

Sementara parpol C yang mendapatkan hasil pembagian dari bilangan 1 sebanyak 8.000 dan parpol yang mendapatkan hasil pembagian bilangan 3 sebanyak 3.333, belum mendapatkan kursi lagi. Begitu juga seterusnya sampai memenuhi kuota kursi yang tersedia di dapil itu.

Setelah parpol memastikan jumlah kursi yang didapat, caleg yang berhak mengisi kursi itu adalah caleg dengan perolehan suara terbanyak dari parpol tersebut. Bambang menerangkan konsekuensi dari metode penghitungan suara itu, parpol harus bisa bekerja cerdas untuk meraih suara sebanyak-banyaknya.

Atur Strategi sesuai Metode Sainte Lague

Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan jatah kursi. Logikanya, semakin banyak calon yang diusung maka perolehan suara parpol semakin banyak. Peluang parpol untuk mendapatkan jatah kursi pun semakin tinggi.

Menurut dia, parpol akan lebih diuntungkan jika memiliki calon petahana atau incumbent. Apalagi jika jumlah calon petahana dari parpol itu banyak. Calon petahana seharusnya sudah memiliki kantong-kantong suara yang sudah mereka rawat selama minimal lima tahun terakhir.

Akan tetapi, lanjutnya, jika parpol tidak memiliki strategi yang baik, meski memiliki banyak calon petahana, tidak menjamin mereka bisa mempertahankan kadernya di DPRD Wonogiri. Sebagai contoh Partai Demokrat.

Pada Pemilu 2019, partai berlambang bintang mercy itu memiliki empat calon petahana. Tetapi pada Pemilu itu mereka justru tersingkir tidak mendapatkan kursi satu pun. Hal itu karena mereka tidak cukup baik dalam mengatur strategi mengamankan kursi untuk parpol.

Ilustrasi anggota DPRD Wonogiri mengikuti rapat di ruang paripurna Gedung DPRD Wonogiri. (Dok Solopos)

Bambang menyebutkan kondisi itu bisa terjadi karena belum semua parpol pada saat itu memahami metode penghitungan Sainte Lague. Perlu diketahui metode itu baru kali diterapkan di Wonogiri pada Pemilu 2019. Masing-masing caleg pada saat itu masih individual dalam berkampanye sehingga suara partai tidak diperhatikan.

Sementara pada Pemilu 2024, parpol seharusnya sudah paham betul metode penghitungan itu, sehingga strategi yang mereka terapkan bisa sesuai.

“Dengan begitu, parpol yang punya calon incumbentpeluangnya semakin besar untuk dapat kursi. Begitu juga calon incumbentakan semakin besar peluangnya dapat jatah kursi dengan perolehan suaranya,” kata Bambang saat dihubungi Solopos.com, Senin (29/1/2024).

Menurut dia, meski memiliki banyak calon incumbent, belum tentu juga calon dari parpol itu mudah mendapatkan kursi. Sebab semakin banyak calon petahana yang terpilih, harga kursi untuk calon dari partai itu juga tinggi berdasarkan penghitungan Sainte Lague.

Sebagai contoh, menurut data KPU Wonogiri, pada Pemilu 2019, total perolehan suara dari PDIP yang mendapatkan enam kursi di Dapil I sebanyak 75.415 suara. Caleg PDIP yang mendapatkan kursi di dapil itu perolehan suaranya paling banyak 13.400 suara dan paling sedikit 6.550 suara.

Memaksimalkan Potensi DPT

Bandingkan dengan Partai Golkar yang mendapatkan dua kursi dengan total perolehan 17.415 suara. Caleg Golkar yang mendapatkan kursi di dapil itu masing-masing memperoleh 5.488 dan 1.019 suara saja. Jumlah caleg dari kedua parpol itu sesuai kuota kursi yang tersedia.

Bambang menjelaskan jika parpol yang mengusung caleg banyak saja tidak menjamin mendapatkan banyak kursi, apalagi parpol yang tidak memenuhi kuota caleg yang tersedia. Dia mengatakan parpol nonparlemen dan parpol pendatang baru di Wonogiri pada kenyataanya tidak memaksimalkan kuota caleg.

“Kalau saya lihat parpol-paprol baru di Wonogiri sejauh ini belum bisa memberikan warna baru dalam politik lokal. Mereka belum bisa mengubah peta politik Wonogiri.”

Di sisi lain, semua caleg dari partai baru dan nonparlemen itu merupakan pendatang baru. Maka peluang mereka untuk mendapatkan kursi amat kecil.

“Kalau saya lihat parpol-paprol baru di Wonogiri sejauh ini belum bisa memberikan warna baru dalam politik lokal. Mereka belum bisa mengubah peta politik Wonogiri. Sementara parpol yang sudah ada, mereka punya calon petahana. Minimal mereka akan mempertahankan kursi itu. Maka, untuk parpol baru, apa boleh buat?” ujarnya.

Bambang memprediksi hasil Pemilu 2024 tidak akan banyak berubah dibanding Pemilu 2019. Mereka yang akan duduk di kursi DPRD Wonogiri masih akan didominasi wajah-wajah lama.

Menurut dia, parpol dan caleg pendatang baru bisa mengubah politik Wonogiri jika mereka benar-benar menjalankan fungsinya untuk melakukan pendidikan politik bagi masyarakat. Parpol seyogyanya rutin memberikan pendidikan politik.

Dengan begitu, parpol bisa dikenal warga sekaligus bisa mendapatkan konstituen. Parpol dan caleg pendatang baru tidak bisa hanya mengandalkan masa kampanye untuk dikenal masyarakat Wonogiri karena waktu yang ada sangatlah pendek.

Sementara itu, Ketua DPC PDIP Wonogiri, Joko Sutopo, menyampaikan tidak sepakat jika peluang caleg pendatang baru untuk mendapatkan kursi dinilai lebih kecil dibandingkan calon petahana.

Menurut Jekek, sapaan akrabnya, baik caleg pendatang baru maupun petahana memiliki peluang yang sama jika melihat sistem penghitungan menggunakan metode Sainte Lague.

Hal itu dengan catatan parpol bisa memaksimalkan potensi daftar pemilih tetap (DPT) yang ada sehingga akan mudah bagi pendatang baru untuk mendapatkan kursi.

”Caleg itu bisa raih suara paling banyak, paling sekitar 10.000 suara, tidak bisa lebih dari 10% [DPT], maka dari itu strategi yang kami lakukan adalah meminta masyarakat coblos partai. Di kami, tidak ada coblos by name,” ucap Jekek.