cara cicilan di shopee kartu kredit 171Jutaan kata 105873Orang-orang telah membaca serialisasi
《pundi96》
Tiga Bank Raksasa AS PHK 17 Ribu Karyawan Sepanjang 2023******
Tiga bankraksasa Amerika Serikat(AS) melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 17 ribu karyawan sepanjang 2023.
Ketiga bank itu adalah Wells Fargo (WFC.N), Bank of America (BAC.N), dan Citigroup (C.N).
Melansir Reuters, Jumat (12/1), saat permintaan dari peminjam melemah tahun lalu, bank memecat atau berhenti mengganti karyawan yang keluar.
Citigroup sendiri telah mengurangi 1.000 karyawannya menjadi 239 ribu pada tahun lalu. Bank juga berencana memangkas 20 ribu karyawan selama dua tahun ke depan akibat reorganisasi besar-besaran dan perubahan bisnis lainnya.
Sementara di Bank of America dan Wells Fargo, tenaga kerja mengalami kontraksi masing-masing sekitar 2 persen dan 5 persen pada tahun lalu.
Di sisi lain, JPMorgan justru menambah lebih dari 16.200 karyawan. Bank tersebut membeli pemberi pinjaman yang gagal, First Republic Bank, dalam kesepakatan penyelamatan pada Mei lalu.
Sementara Goldman Sachs (GS.N) dan Morgan Stanley (MS.N) akan mengungkapkan jumlah karyawan terbaru mereka pekan depan. Pada 2023, Goldman Sachs melakukan PHK terbesar sejak krisis keuangan global 2008.
CFO Goldman Sachs Denis Coleman mengatakan mereka berada dalam posisi untuk melakukan "investasi selektif" dalam jumlah karyawan.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)Aneka Perlengkapan Rumah Tangga Diskon di Transmart Full Day Sale******
Transmart Full Day Sale ada lagi! Pada promo kali ini ada penawaran khusus untuk pembelian aneka perlengkapan rumah tangga yang ditawarkan dengan harga spesial plus ekstra diskon 20 persen.
Cek di sini ya untuk mengetahui aneka macam perlengkapan rumah tangga yang didiskon selama periode Transmart Full Day Sale pada Minggu (14/1).
Lihat Juga :![]() |
Bagi yang belum memiliki Kartu Kredit Bank Mega, ada unit pembukaan instan di setiap booth yang ada di gerai Transmart atau bisa mengajukan pembukaan kartu kredit di kantor cabang Bank Mega terdekat.
Jadi, jangan ketinggalan ya ramaikan Transmart Full Day Sale yang berlangsung satu hari aja! Belanja dijamin hemat.
![]() |
Label:paito sydney、kroks voucher、imba gacor hari ini
Terkait:akun demo mahjong ways 2、slot gacor ini、situs judi kiu kiu online terpercaya、mplayslot、angka wajib main hk、cara mengembalikan uang pinjaman online、slot deposit 3000 tanpa potongan、situs slot langsung maxwin、kupon voucher、sisil4d slot
bab terbaru:slot global(2024-07-03)
Perbarui waktu:2024-07-03
Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.
Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.
Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.
Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.
"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).
Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.
Lihat Juga :![]() |
Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.
Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.
"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.
Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).
Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.
"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.
Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.
Lihat Juga :Sandiaga Respons Protes Inul Cs soal Pajak Hiburan Naik Jadi 40 Persen |
"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.
Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?
Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.
Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.
Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.
Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.
Lihat Juga :Pegawai Inul Protes Pajak Hiburan ke Sandi: Anak Istri Saya Makan Apa? |
"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.
Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.
Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.
Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.
Lanjut ke halaman berikutnya...
Kami memperkirakan inflasi secara keseluruhan pada 2024 akan berada di kisaran 3 persen, berada dalam kisaran target Bank Indonesia sebesar 1,5 - 3,5 persen. Ekspektasi ini didasarkan pada antisipasi bahwa inflasi akan mulai menurun pada paruh keduaJakarta (ANTARA) - Ekonom Josua Pardede memproyeksikan bahwa tingkat inflasi akan mulai menurun pada kuartal III-2024.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024
Pajak hiburan naik menjadi 40 persen. Pasalnya, pemerintah menaikkan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan dari 25 persen menjadi 40 persen hingga 75 persen.
Kebijakan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Dalam aturan itu, PBJT untuk jasa hiburan berlaku pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
Dalam unggahan di media sosial, Inul mengatakan kenaikan pajak hiburan itu terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis para pengusaha.
"17 tahun besar ya gitu-gitu aja enggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).
Inul mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40 persen hingga 75 persen.
Menurutnya, pelaku usaha serta customer yang akan menjerit karena paling terkena dampak. Sementara pemerintah selaku pembuat kebijakan tetap bisa duduk manis sambil berdalih membela rakyat.
"Kepala buat kaki, bayar pajak enggak kira-kira, belum lagi dicari-cari diobok-obok harus kena tambahan bayar, kalau nggak bisa rumah diancam kena police line atau sita harta," tulis Inul.
Lihat Juga :![]() |
Kritik juga disampaikan pengacara kondang Hotman Paris memprotes aturan tersebut melalui akun Instagram pribadinya @hotmanparisofficial.
Ia menilai pungutan pajak 40 persen terlalu tinggi dan bisa mematikan usaha.
"Apa ini benar!? Pajak 40 persen? Mulai berlaku Januari 2024?? Super tinggi? Ini mau matikan usaha?? Ayok pelaku usaha teriaaakkk," tulis Hotman dalam unggahannya, Sabtu (6/1).
Sementara itu, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menegaskan batas bawah pajak hiburan tersebut dipatok demi membantu masyarakat kurang mampu. Putusan ini juga diklaim sudah mempertimbangkan masukan berbagai pihak.
"Dalam penetapan tarif, pemerintah dan DPR telah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, mendasarkan pada praktik pemungutan di lapangan," kata Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Lydia Kurniawati Christyana kepada CNNIndonesia.com, Rabu (10/1).
"Dan mempertimbangkan pemenuhan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu dan perlu mendapatkan dukungan lebih kuat melalui optimalisasi pendapatan negara," sambungnya.
Secara umum, ia menyebut mulanya dua sektor yang masuk dalam objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) punya tarif paling tinggi 35 persen. Lydia mengatakan hadirnya UU HKPD menurunkan tarif PBJT menjadi 10 persen.
"Namun, Undang-undang juga mengatur untuk hiburan khusus, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa diberikan tarif paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen," tandasnya.
Dalam kasus ini, perbedaan UU HKPD dengan aturan sebelumnya hanya ada di batas bawah tarif pajak hiburan untuk kelompok diskotek hingga spa. Pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya disebutkan batas atas pajak untuk kelompok tersebut sebesar 75 persen.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)
Pengamatan secara visual pada periode 22 sampai dengan 29 Februari 2024 menunjukkan bahwa aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi Laki-laki cenderung menurunKupang (ANTARA) - Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Hendra Gunawan mengatakan tingkat status aktivitas Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) turun dari level III (siaga) menjadi level II (waspada) mulai Jumat pukul 19:00 WITA.
Pewarta: Fransiska Mariana Nuka
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024
Proyek trem Bogor yang akan terintegrasi denganLRT Jabodebek sedang dikebut pembangunannya oleh pemerintah kota setempat.
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan ada beberapa investor yang melirik proyek ini. Terlebih, kehadiran LRT memantik pemkot untuk mempercepat pembangunan moda transportasi ini.
"Pemkot Bogor sedang mempersiapkan peraturan wali kota (perwali) tentang penugasan kepada Perumda Trans Pakuan (PTP) yang nantinya kami berikan tugas untuk memfinalisasi hasil feasibility studiesyang sudah dilakukan berbagai pihak," katanya, dikutip dari detiknews, Selasa (16/1).
Ia mengklaim pembangunan trem demi mengatur pergerakan masyarakat di Kota Bogor. Ia menegaskan transportasi publik harus terintegrasi.
Dedie lantas mengutip Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017 yang menyebut LRT Jabodebek akan berakhir di Baranangsiang, Bogor. Oleh karena itu, Pemkot Bogor merasa kehadiran trem perlu dikebut.
"Pemerintah pusat sudah bangun double trackPaledang-Sukabumi, tentu pergerakan masyarakat ini harus dipertimbangkan, enggak mungkin di kotanya berantakan. Makanya, antara Baranangsiang, Paledang, Stasiun Bogor, dan titik keramaian lain harus diintegrasikan," tutupnya.
[Gambas:Video CNN]
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara terkait dokumen putusan pengadilan ASyang menyebut pejabatnya menerima suap dari perusahaan teknologi informasi global (SAP) asal Jermansehubungan dengan berbagai kontrak perusahaan dengan kementerian/lembaga.
Juru bicara Menteri KKP Wahyu Muryadi menegaskan pihaknya tak tahu-menahu dengan masalah tersebut. Terlebih, proses suap berlangsung di era pemerintahan menteri sebelumnya.
"Kami tidak tahu-menahu dengan masalah tersebut. Kalau menurut artikel tersebut terjadi pada 2015-2018. Kami tidak dalam posisi menjawab karena di luar era kepemimpinan Menteri Sakti Wahyu Trenggono," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/1).
"Tapi prinsipnya silahkan aja diperiksa, kami serahkan pada mekanisme hukum dan kami siap bekerjasama dengan aparat penegak hukum guna memproses perkara ini," lanjut dia.
Berdasarkan dokumen putusan pengadilan AS dalam situs resmi mereka, SAP diminta membayar denda US0 juta atau setara Rp3,4 triliun usai terbukti menyuap pejabat pemerintah di Indonesia dan Afrika Selatan.
Untuk Indonesia, penyuapan itu terjadi antara 2015 dan 2018 melalui sejumlah agen SAP kepada para pejabat Indonesia. Suap itu diberikan demi mendapatkan keuntungan bisnis sehubungan dengan berbagai kontrak antara SAP dan kementerian, lembaga, dan instrumen lain, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Selain KKP, Kementerian Kehakiman AS juga menyebut pejabat di Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (Bakti Kominfo) terlibat dalam kasus suap tersebut.
Pihak Bakti Kominfo juga langsung merespons pemberitaan soal dugaan keterlibatan pejabatnya yang disebut-sebut Kementerian Kehakiman AS.
"Sehubungan dengan pemberitaan mengenai perusahaan perangkat lunak asal Jerman, SAP, yang dijatuhi denda oleh U.S. Justice Department and the Securities and Exchange Commission (SEC), di mana Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) disebutkan di dalamnya, dapat kami informasikan sebagai berikut," demikian keterangan Kepala Divisi Umas dan SDM Bakti Kominfo Sudarmanto dalam keterangan tertulis.
"Pada 2018, BP3TI berubah menjadi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Bakti Kominfo) melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAKTI," lanjut keterangan tersebut.
Untuk memperbaiki tata kelolanya dan modernisasi proses bisnis pada 2018, ia menerangkan, Badan Layanan Umum (BLU) Bakti menggunakan SAP dengan nilai kontrak untuk komponen perangkat lunak dan license SAP sebesar Rp12,6 Milyar. Kontrak tersebut dilakukan melalui suatu proses perencanaan dan pengadaan yang transparan dan akuntabel sesuai ketentuan perundangan-undangan dan peraturan yang berlaku, ungkapnya lagi.
"Selain melakukan pemeriksaan internal terkait kasus tersebut, Bakti berkomitmen menjunjung tinggi penegakan hukum dan akan bekerjasama dengan otoritas terkait untuk mendukung pengelolaan APBN yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia yang maju, makmur, sejahtera, dan bersih dari korupsi."
[Gambas:Video CNN]
《pundi96》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,airbet88 link alternatifHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《pundi96》bab terbaru。