akun slot gacor

gen dewa super

Korban Gempa Cianjur Dapat Bantuan Perbaikan Rumah Rp50 Juta******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan korban gempa Cianjur akan mendapatkan dana kompensasi Rp50 juta untuk memperbaiki rumah. Dana tersebut diberikan bagi korban yang rumahnya rusak ringan hingga sedang.

Basuki mengatakan dana kompensansi itu merupakan stimulan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Jadi SOP-nya begitu, kalau rumahnya cuma retak-retak bisa diperbaiki sendiri itu diberikan stimulan yang merupakan tugasnya BNPB, tapi kalo yang runtuh seperti rumah warga, perkantoran, masjid, kantor Kodim, jembatan, itu merupakan tugasnya Kementerian PUPR untuk memperbaiki," kata Basuki, dikutip dariAntara, Rabu (23/11).

"Kalau dibangun baru harus dengan standar tahan gempa dari Kementerian PUPR. Itu perintah presiden," ujar Basuki.

Basuki mengatakan dirinya sudah memerintahkan Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR untuk melakukan verifikasi terhadap rumah-rumah korban gempa Cianjur. Adapun rumah baru bagi korban gempa Cianjur akan dibangun dengan teknologi tahan gempa Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA).

Teknologi RISHA merupakan wujud sebuah rumah dengan desain modular yaitu konsep yang membagi sistem menjadi bagian-bagian kecil (modul) dengan ukuran yang efisien agar dapat dirakit menjadi sejumlah besar produk yang berbeda-beda.

Desain bangunan rumah dengan sistem modular ini dapat diubah-ubah atau dikembangkan sesuai dengan keinginan atau kebutuhan dari penghuninya. Selain itu pembangunan rumah dengan teknologi RISHA sangat cepat.

"Kita punya RISHA, makanya misal ada yang rumah-rumah tahan gempa seperti ini, kita akan pakai. Saya sudah minta Dirjen Perumahan, beliau sudah stok, sudah membuat dulu modul-modul rumahnya, jadi sekarang tinggal angkut, tergantung pada Pemda karena Pemda harus menyiapkan tanahnya, nanti kita lakukan land clearing dan kita bangun," kata Basuki.

[Gambas:Video CNN]

Ternyata saya adalah dewa pejuang yang tiada taranya

Bentuk Satgas Daerah, Pemerintah Targetkan Berantas PMK Hingga Tuntas******

Dalam rangka pengendalian dan pemberantasan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang ternak berkuku belah, pemerintah telah merumuskan rangkaian kebijakan dan strategi untuk diimplementasikan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Musdhalifah Machmud, menyampaikan bahwa kecepatan dan ketepatan respon kebijakan dan implementasi di lapangan menjadi faktor kunci dalam mengendalikan dan memberantas wabah PMK.

Pernyataan tersebut disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanganan PMK di Indonesia Tahun 2022, Rabu (23/11). Oleh karena itu, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PMK, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

"Dengan adanya Satgas PMK di tingkat pusat maupun daerah, diharapkan penanganan dan pengendalian PMK dapat menjadi lebih efektif secara koordinasi dan lebih efisien dalam pemanfaatan anggaran," ungkap Musdhalifah dalam keterangannya, Jumat (24/11).

Di sisi lain, saat ini masih ada tantangan belum seluruh Kabupaten/Kota telah membentuk Satgas Penanganan PMK. Dari total 514 Kabupaten/Kota, baru 32,49 persen yang telah memiliki Satgas Penanganan PMK.

Maka dari itu, Musdhalifah menegaskan, sangat penting untuk mendorong Pemerintah Daerah agar dapat segera merealisasikan pembentukan Satgas Penanganan PMK di wilayahnya untuk dapat mendukung pelaksanaan Satgas di tingkat pusat.

Pembentukan Satgas Penanganan PMK selanjutnya ditindaklanjuti dengan sejumlah kebijakan dan strategi. Antara lain, penanganan PMK yang tanggap dalam hal biosecurity, lalu lintas ternak dan pencegahan penularan antar wilayah, koordinasi penanganan lintas sektor dan wilayah, koordinasi program pengendalian dan penyediaan anggaran, serta penerbitan kebijakan serta regulasi yang diperlukan dalam pengendalian PMK.

Terlebih, saat ini penyakit Lumpy Skin Disease(LSD), yang menyerang bagian kulit sapi dan kerbau yang disebabkan oleh virus, juga mulai menyerang. Sehingga diharapkan Satgas di daerah ini mampu mengidentifikasi lebih awal dan menekan penyebarannya.

Untuk menjamin konsistensi, efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan wabah PMK, Pemerintah juga sedang menyusun Peta Jalan Pembebasan PMK di Indonesia untuk periode 2023-2035.

Sejak terbentuknya Satgas Penanganan PMK pada 24 Juni 2022, penurunan kasus aktif PMK khususnya antara Bulan September ke Oktober 2022 telah terlihat, dengan penurunan mencapai dua kali lipat.

"Mudah-mudahan perlahan-lahan seluruh provinsi kita bisazero case. Tapi kita tetap harus terus waspada. Sehingga apabila ada wabah yang baru masuk, bisa kita kendalikan sedini mungkin," ujar Musdhalifah.

Dalam rangka membantu peternak yang terdampak PMK, pemerintah juga telah memberikan kompensasi dan bantuan berupa penggantian ternak yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 518 Tahun 2022.

Adapun besaran bantuan kepada peternak terdampak PMK adalah sapi dan kerbau sebesar Rp10 juta rupiah per ekor, kambing dan domba sebesar 1,5 juta per ekor, dan babi sebesar Rp2 juta per ekor.

Pemerintah juga akan memberikan bantuan berupa pakan untuk sapi perah terdampak PMK dalam rangka peningkatan produktivitas pasca PMK. Hingga 17 November 2022, total aktual bantuan pemerintah telah mencapai Rp79,8 miliar, atau setara dengan 8.025 ekor.

Musdhalifah melanjutkan, ke depan perlu dilakukan percepatan proses realisasi sehingga para peternak terdampak PMK dapat segera terbantu. Dukungan semua pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, khususnya para peternak, juga sangat dibutuhkan untuk menyukseskan pengendalian PMK di Indonesia.

Mengakhiri sambutannya, dia pun berharap seluruh pihak dapat bersama-sama terus berkomitmen mendukung penanganan dan pengendalian PMK serta penyakit hewan menular strategis lainnya. Selain itu, dia juga menyampaikan agar memperkuat sistem kesehatan hewan nasional, agar subsektor peternakan lebih maju, sehingga dapat menjaga ketahanan pangan nasional dan perekonomian Indonesia.

Bentuk Bulan Ayah mertuaku Raja Arthur

Menteri PUPR Blak******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)Basuki Hadimuljono menjelaskan progres pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga November 2022.

"Kegiatan yang telah terkontrak sampai dengan minggu keempat November 2022 sebanyak 22 kegiatan senilai Rp15,01 triliun," jelas Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI, Senin (28/11).

Rincian proyek tersebut, antara lain 4 proyek sumber daya air (SDA) senilai Rp1,08 triliun, 12 bina marga sebesar Rp8,71 triliun, 5 kegiatan cipta karya Rp4,66 triliun, dan 1 kegiatan perumahan senilai Rp570 miliar.

"Cipta karya ada 12 kegiatan senilai Rp7,08 triliun, yaitu pembangunan Instalasi Penjernih Air (IPA) dan Bangunan Pendukung SPAM Sepaku, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap I, serta Bangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator. Ada 4 Kantor Kemenko yang dibangun pada 2020-2024," jelas Basuki.

Sementara itu, pada pelaksanaan lelang tahun anggaran (TA) 2022 untuk pembangunan infrastruktur di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) ada 15 kegiatan senilai Rp10,91 triliun.

Rinciannya adalah 3 kegiatan senilai Rp1,07 triliun di sektor SDA, 9 kegiatan senilai Rp8,75 triliun untuk bina marga, dan 3 kegiatan sisanya tersebar di sektor cipta karya sebesar Rp1,07 triliun.

Lalu, pelaksanaan lelang TA 2022 untuk pembangunan infrastruktur di KIPP khususnya zona 1A ada 25 kegiatan senilai Rp15,08 triliun. Terdiri dari 2 kegiatan SDA senilai Rp690 miliar, 7 kegiatan bina marga senilai Rp1,97 triliun, 14 kegiatan cipta karya Rp11,32 triliun, dan 2 kegiatan perumahan sebesar Rp1,09 triliun.

Berikut progres pembangunan IKN sejauh ini:

A. Sumber Daya Air (SDA)

1. Bendungan Sepaku Semoi (Progres 78,7 persen, Masa Pelaksanaan Juli 2020-Desember 2023)
2. Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Sungai Sepaku (Progres 47,2 persen, Masa Pelaksanaan Oktober 2021-April 2023)
3. Penyediaan Air Baku Persemaian Mentawir (Progres 46 persen, Masa Pelaksanaan Agustus 2022-Desember 2022)
4. Pengendalian Banjir DAS Sanggai 1A (KIPP) (Progres 1,8 persen, Masa Pelaksanaan September 2022-Desember 2023)

B. Bina Marga

1. Jalan Lingkar Sepaku Segmen I (Progres 85,5 persen, Masa Pelaksanaan November 2021-November 2022)
2. Jalan Lingkar Sepaku Segmen II (Pogres selesai, Masa Pelaksanaan November 2021-Oktober 2022)
3. Jalan Lingkar Sepaku Segmen III (Progres 95,7 persen, Masa Pelaksanaan November 2021-Desember 2022)
4. Jalan Lingkar Sepaku Segmen IV (Progres 4,1 persen, Masa Pelaksanaan Agustus 2022-April 2024)
5. Jalan Tol IKN Segmen 3A Karangjoang-KKT Kariangau (Progres 0,3 persen, Masa Pelaksanaan September 2022-Juli 2024)
6. Jalan Tol IKN Segmen 3B KKT Kariangau-SP Tempadung (Progres 1 persen, Masa Pelaksanaan September 2022-Juni 2024)
7. Jalan tol IKN Segmen 5A SP Tempadung-Jembatan Pulau Balang (Progres 2 persen, Masa Pelaksanaan September 2022-Juni 2024)
8. Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat (Progres 1 persen, Masa Pelaksanaan September 2022-April 2024)
9. Preservasi Jalan SP ITCI-SP 3 Riko Segmen 1 (Progres 60,3 persen, Masa Pelaksanaan April 2022-Desember 2022)
10. Preservasi Jalan SP ITCI-SP 3 Riko Segmen 2 (Progres 72,9 persen, Masa Pelaksanaan April 2022-Desember 2022)
11. Preservasi Jalan SP 3 RIKO-JBT Pulau Balang Bentang Pendek (Progres 58,8 persen, Masa pelaksanaan April 2022-Desember 2022)

C. Cipta Karya

"Ada 5 kegiatan senilai Rp4,66 triliun, yaitu untuk penyiapan land development KIPP tahap 1 dan 2. Ini membuat kavling-kavling, tidak dengan pagar, tapi menggunakan pohon-pohon ini untuk jadi kavling. Sehingga dengan ini tahu mana lokasi perkantoran masing-masing kementerian, presiden, dan wapreswapres," jelas Basuki.

D. Perumahan

Sementara itu, pembangunan perumahan ada 22 tower untuk pekerja konstruksi. Sejauh ini, ada 7 tower yang dikerjakan dengan progres 36,83 persen.

[Gambas:Video CNN]

Petugas deportasi dari semua bidang

Pengusaha Akan Gugat Aturan Kenaikan UMP 2023 Maksimal 10 Persen******

Pengusaha akan menggugat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum2023.

Rencana itu disampaikan oleh Ketua Kadin Arsjad Rasjid usai bertemu dengan sejumlah asosiasi pengusaha yang menjadi anggota organisasinya. Ia berdalih langkah hukum itu dilakukan pengusaha demi menjaga stabilitas investasi, kesejahteraan pekerja dan keadilan pengusaha.

"Untuk memastikan agar kebijakan tersebut tidak kontraproduktif, maka Kadin bersama dengan asosiasi pengusaha dan seluruh perusahaan anggota Kadin terpaksa melakukan uji materiil terhadap Permenaker No. 18/2022," ujar Arsjad dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Kamis (24/11).

Sementara itu Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Dhaniswara K. Hardjono menambahkan gugatan dilakukan karena aturan kenaikan UMP 2023 yang dikeluarkan Ida pekan lalu tersebut menimbulkan ketidakpastian. Ia menambahkan jika mengacu putusan MK atas uji materi UU Cipta Kerja, beleid yang menjadi cantolan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan itu masih berlaku dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun (inkonstitusional bersyarat) hingga ada perbaikan.

Sepanjang UU Cipta Kerja masih dalam perbaikan sebagai imbas dari putusan itu, pemerintah tidak diperkenankan menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan uu itu.

"Permenaker No 18/2022 menjadikan PP No 36/2021 tentang Pengupahan menjadi salah satu acuan hukum. Karena PP No 36/2021 tersebut merupakan salah satu aturan pelaksana dari
UUCK yang diterbitkan sebelum adanya putusan inkonstitusional bersyarat, maka Permenaker No 18/2022 memiliki kaitan dengan UUCK. Sehingga dengan dikeluarkannya Permenaker 18/2022
ini menimbulkan dualisme dan ketidakpastian," katanya.

Menaker Ida Fauziyah pekan lalu menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18. Permenaker itu mengatur beberapa poin penting dalam penentuan kenaikan UMP 2023.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Artinya, upah minimum 2023 harus terdiri atas;

a. Upah tanpa tunjangan atau
b. Upah pokok dan tunjangan tetap.

Kedua, rumus perhitungan upah minimum

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minumum (UM) x UM(tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi+ (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30).

Ketiga, kenaikan upah minimum provinsi tidak boleh melebihi 10 persen. Keempat, kebijakan kenaikan UMP paling lambat harus diumumkan 28 November 2022

Aturan dibuat setelah pengusaha dan pekerja ribut soal rumus yang akan digunakan untuk menentukan kenaikan UMP 2023. Pengusaha minta pemerintah menetapkan kenaikan UMP berdasarkan rumus yang diatur PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

[Gambas:Video CNN]

Sementara pekerja minta kenaikan UMP ditentukan berdasarkan rumus PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang diteken Jokowi pada 2015 lalu.

Ida dalam pertimbangan aturan itu mengatakan Permenaker 18 dibuat dengan beberapa pertimbangan. Pertama, menjaga daya beli masyarakat dan kelangsungan bekerja serta berusaha.

Kedua, demi upaya menciptakan kehidupan yang layak bagi pekerja atau buruh. Ketiga,penetapan upah minimum melalui formulasi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan belum dapat mengakomodasi kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini.

kelaparanku yang hebat

Harga Emas Naik di Rp981 per Gram Imbas Kebijakan Moderat The Fed******

Harga emas PT Aneka Tambang Tbk atau Antam berada di posisi Rp981 ribu per gram pada Kamis (24/11). Harga jual emas naik Rp4.000 dibandingkan harga pada perdagangan sebelumnya.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) naik Rp4.000, dari Rp881 ribu menjadi Rp885 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp540,5 ribu, 2 gram Rp1,9 juta, 3 gram Rp2,82 juta, 5 gram Rp4,68 juta, 10 gram Rp9,3 juta, 25 gram Rp23,13 juta, dan 50 gram Rp46,19 juta.

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pembeli yang tidak menyertakan NPWP dikenakan potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen.

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX menguat 0,54 persen menjadi US.769,9 per troy ons. Sedangkan, harga emas di perdagangan spot menguat 0,28 persen ke US.754,5 per troy ons pada pagi ini.

Analis PT Sinarmas Futures Ariston Tjendra memprediksi harga emas bakal menguat hari ini merespons sikap The Fed yang lebih moderat dalam menaikan suku bunga acuannya ke depan.

"Notulen rapat The Fed November yang dirilis dinihari tadi memperlihatkan keinginan para pejabat The Fed untuk menerapkan kenaikan suku bunga acuan yang lebih kecil dari sebelumnya agar memberi ruang untuk melakukan evaluasi," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Ariston memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.730 per troy ons dan resistance US.780 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

kerajaan Atlantis

Menteri PUPR Tagih Anggaran Rp12,7 T Kebut Bangun IKN******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta dana tambahan Rp12,7 triliun untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Kami telah mengirimkan surat ke Menteri Keuangan Nomor KU 0101-Mn/2210 perihal usulan kebutuhan anggaran percepatan pembangunan IKN pada 2023 sebesar Rp12,7 triliun," imbuh Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI, Senin (28/11).

Basuki merinci dana tersebut bakal digunakan untuk percepatan pembangunan jalan hingga hunian untuk ASN dan TNI-Polri di IKN. Di antaranya Rp9,4 triliun digelontorkan khusus untuk pembangunan hunian tersebut.

Basuki menjelaskan Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian PUPR untuk melakukan percepatan pembangunan, tidak hanya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) alias wilayah 1A, melainkan di wilayah 1B dan 1C juga.

"Pembangunan di wilayah 1B dan 1C akan difokuskan dulu pada land developmentdan pembangunan akses jalan saja dulu. Sedangkan perumahan ASN TNI-Polri itu Rp9,4 triliun, kami fokuskan dulu pada land developmentdan jalan," jelasnya.

Percepatan pembangunan di IKN ini bakal dimulai pada Januari 2023. Nantinya, Presiden Jokowi akan mengajak investor untuk melihat langsung progres pembangunan IKN pada kuartal II 2023.

[Gambas:Video CNN]