demo slot agen138

dunia fantasi yang hilang

AP Kargo Tunjuk Agus Haryadi Sebagai Direktur Operasi dan Komersial******

PT Angkasa Pura Kargo menunjuk Agus Haryadi sebagai direktur operasi dan komersial perseroan dengan masa jabatan selama lima tahun.

Agus melanjutkan masa jabatan sebelumnya sebagai Plt Direktur dan Komersial yang diangkat melalui Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (sirkuler) pada 24 Oktober 2022 lalu.

"Bagi direksi perseroan yang ditetapkan sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan direksi perseroan yang bersangkutan, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut," ujar perseroan dalam keterangan resmi di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Jumat (20/1).

Direksi perseroan selanjutnya diberikan kuasa dan hak substitusi untuk menyatakan keputusan yang diputuskan dalam Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (sirkuler) ini dalam bentuk autentik di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang apabila diperlukan.

"Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (sirkuler) ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya," ujar perseroan.

Dengan adanya pengangkatan direksi tersebut, maka susunan direksi perseroan menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama : Gautsil Madani
Direktur Keuangan dan SDM : Ahmad Tavid
Direktur Operasi dan Komersial : Agus Haryadi

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Dewa Monster

Bos Sriwijaya Air Ungkap Alasan 27 Ahli Waris Belum Dapat Ganti Rugi******

CEO Sriwijaya Air Ardhana Sitompul mengungkap ada 27 ahli waris korban kecelakaanSJ 182 yang enggan menerima ganti rugi Rp1,5 miliar. Alasannya karena proses pengajuan gugatan di AS.

Ardhana mengatakan pihaknya sudah menyiapkan ganti rugi Rp1,25 miliar sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara ditambah Rp250 juta untuk masing-masing ahli waris.

Ia membantah tudingan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus bahwa ada aksi 'preman' yang mempersulit pencairan ganti rugi tersebut. Ardhana menegaskan tidak ada persyaratan ahli waris harus menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut pihak mana pun jika ingin ganti rugi cair.

Dengan begitu, ahli waris yang sudah menerima ganti rugi tidak bisa menuntut klaim lanjutan di kemudian hari. Ardhana menegaskan ganti rugi tersebut hanya berlaku satu kali.

Aturan tersebut tidak disepakati oleh 27 ahli waris korban SJ 182. Ia menegaskan mereka yang belum mengambil uang Rp1,5 miliar tersebut karena masih mengajukan gugatan kepada Boeing di Amerika Serikat (AS).

"Kalau mereka menandatangani persyaratan itu, mereka khawatir gugatan yang di AS gak bisa dipenuhi. Jadi permasalahannya gitu. Mereka ini kenapa pada akhirnya gak mau karena diyakinkan oleh para pengacaranya bahwa kalau melakukan gugatan ke AS akan menerima lebih dari Rp1,25 miliar, bisa Rp5 miliar kali," jelas Ardhana.

Ardhana mengaku sudah menyampaikan permasalahan ini kepada Kementerian Perhubungan, sekitar 3 sampai 4 bulan lalu. Pihaknya keberatan jika disebut ada persyaratan yang menyulitkan bagi ahli waris.

"Kami bukan gak ngasih, tapi mereka sendiri yang gak mau. Karena mereka khawatir kalau menandatangani itu kemungkinan gugatan mereka di AS itu akan berdampak," tuturnya.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan langsung dugaan praktik premanisme ini ke Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (18/1). Lasarus mendapatkan sejumlah pengaduan dari keluarga korban kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182.

Lasarus meminta masalah tersebut bisa segera diselesaikan. Ia menyampaikan kepada Budi bahwa seharusnya pihak asuransi jangan mengatur negara.

"Ini korban sudah meninggal, keluarganya hanya mengharapkan seikhlasnya dari pihak berwenang untuk mengganti. Hak dia mau menuntut pihak mana pun, hak dia. Tapi kalau dia dipaksa untuk tidak menuntut pihak mana pun baru dibayar, ini sama dengan main preman. Kerjaan preman ini, bukan kerjaan bernegara. Saya keberatan Pak Menteri," katanya.

Ia mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara tidak disyaratkan soal kewajiban menandatangani surat pernyataan tidak menuntut pihak mana pun jika ingin mendapatkan ganti rugi.

Budi tidak menanggapi langsung informasi yang disampaikan Lasarus dalam raker tersebut. Kendati, Menhub tak memprotes tuntutan percepatan pencairan ganti rugi kepada korban yang ditekankan oleh DPR.

"Negara melindungi rakyat. Urusan rakyat adalah kepada negara karena kita diatur oleh negara. Regulasi ini dibuat oleh negara untuk mengatur kita semua, termasuk kita-kita yang ada di sini. Jadi tidak boleh ada persyaratan ditambahkan ke situ," tegas Lasarus.

Kecelakaan maut menimpa Sriwijaya Air SJ 182 dengan rute Bandara Soekarno-Hatta ke Bandar Udara Supadio, Pontianak pada 9 Januari 2021 lalu. Pesawat mengangkut 62 orang yang terdiri dari 50 penumpang dan 12 awak itu jatuh di Perairan Kepulauan Seribu, empat menit setelah tinggal landas.

Akibat kecelakaan itu, 62 orang yang berada di dalam pesawat tewas. Kemenhub sebelumnya mengatakan Sriwijaya Air bakal dikenakan sanksi jika tak membayarkan hak keluarga korban kecelakaan SJ 182.

Dalam Pasal 26 Ayat (1) Permenhub Nomor PM 77 Tahun 2011 tertulis bahwa Direktur Jenderal di Kemenhub dapat memberikan sanksi administratif kepada pengangkut yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya.

Lalu, Pasal 26 Ayat 2 berbunyi sanksi administratif tersebut berupa peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan. Jika peringatan tidak ditaati, maka pemerintah dapat melakukan pembekuan izin usaha angkutan udara niaga untuk waktu 14 hari kalender.

[Gambas:Video CNN]

mata evolusi

Babak Baru di Vietnam: Gojek Tunjuk Sumit Rathor Jadi General Manager******

Memasuki 2023, Gojek, platform on-demandterdepan di Asia tenggara, memulai babak baru bagi bisnisnya di Vietnam. Hal ini ditandai dengan penunjukan Sumit Rathor sebagai General Manager Gojek Vietnam.

Sumit menggantikan peran Duc Phung, co-founderdan General Manager Gojek Vietnam sejak 2020, yang memutuskan mencari tantangan baru di luar organisasi.

Menurut Direktur Grup GoTo dan Head of Food and Indonesia Sales & Ops Gojek, Catherine Hindra Sutjahyo, pertumbuhan Gojek di Vietnam tidak hanya fokus dari sisi bisnis semata, tetapi juga melanjutkan terciptanya dampak sosial yang positif untuk pelanggan dan mitra.

Dia hadir dengan membawa pengetahuan luas dan keahlian dalam memaksimalkan sumber daya manusia di lingkungan teknologi agar dapat meningkatkan manfaat bagi pemangku kepentingan.

Menurut Catherine, pengalaman Sumit yang beragam, didukung oleh rekam jejak dalam mengelola pasar global dan regional, serta kegigihan dalam menciptakan dampak positif bagi pelanggan dan mitra, menjadikan Sumit sebagai kandidat yang ideal untuk mengarahkan Gojek Vietnam ke fase selanjutnya.

"Saya yakin bahwa di bawah kepemimpinan Sumit, tim Gojek di Vietnam akan terus mencapai level baru dan mendorong pertumbuhan yang lebih dalam di pasar," tegasnya.

Terkait dengan tugas barunya tersebut, Sumit menilai Vietnam adalah pasar yang penting dan dinamis bagi Gojek. Dengan karakter yang gesit, dikombinasikan dengan pemahamanhyperlocalyang mendalam, akan menempatkan perusahaan di posisi yang tepat guna memanfaatkan potensi ini.

"Saya senang mendapat kesempatan untuk memimpin perjalanan Gojek Vietnam selanjutnya. Bersama-sama kami akan membangun bisnis yang lebih kuat dan melanjutkan upaya kami untuk memberikan dampak positif bagi semua orang yang mengandalkan layanan kami," ujarnya.

Selama menjalankan tanggung jawab dalam mengelola beberapa wilayah Indonesia, Sumit berperan penting dalam memperkuat pangsa pasar Gojek. Selain itu, dirinya juga telah terbukti memastikan ketahanan dan pemulihan bisnis selama pandemi Covid-19.

Dia membangun tim yang kuat, serta menstandardisasi dan memperkuat proses terintegrasi di wilayah tersebut. Sebelum bergabung dengan Gojek, Sumit memegang berbagai posisi kepemimpinan senior di industri manufaktur global, dan mendorong pertumbuhan luar biasa di berbagai wilayah geografis.

Yi Feng Luo Lanxue

DPR Sentil Menhub: Jangan Terlalu Sering Bikin Wacana Tarif KRL Naik******

Komisi V DPR RI menyentil Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi soal rencana kenaikan tarif KRL, bahkan memunculkan istilah tarif orang kaya. Kritik tersebut disampaikan dalam rapat kerja (raker) bersama Budi di Gedung DPR RI.

Anggota Komisi V DPR RI sekaligus Kepala Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKS Suryadi Jaya Purnama menyampaikan bahwa sudah ada rencana anggaran subsidi PSO sebesar Rp3,3 triliun tahun ini. Oleh karena itu, seharusnya tidak ada lagi isu kenaikan tarif KRL.

"Tentu saja (subsidi PSO) akan bisa mengendalikan tiket kereta api. Saran kami, pemerintah tidak terlalu sering mewacanakan kenaikan harga tiket di KRL dan yang lain. Karena sebetulnya PSO ini menjamin stabilitas harga dan membantu pemerintah," ujarnya, Rabu (18/1).

Sudewo menekankan subsidi Kemenhub naik pada 2023, tetapi ia skeptis dan mempertanyakan apakah subsidi tersebut tepat sasaran dan memberikan keadilan kepada masyarakat.

"Tidak bisa orang kaya dan miskin ini hanya didasarkan data pada institusi tertentu, itu tidak bisa dijadikan pedoman karena kevalidannya sangat diragukan. Penyimpangan dari data itu bisa dibilang 70 persen," tegas Sudewo.

"Andai kata berpedoman dengan satu data itu, Bapak harus legowo dengan lapang dada menerima masukan dan saran, tidak harus kaku. Jangan sampai menimbulkan satu kegaduhan dan persoalan sosial baru. Saya setuju, tapi implementasinya harus betul-betul akurat," sambungnya.

Menanggapi kritikan tersebut, Budi menegaskan pihaknya saat ini masih melakukan kajian terhadap beberapa kebijakan soal angkutan massal. Pihaknya melibatkan beberapa pihak, seperti DPR, wartawan, hingga pengamat kebijakan publik.

Tak jauh beda, Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan tarif KRL untuk orang kaya masih dalam pembahasan bersama beberapa stakeholder. Ia menegaskan bahwa rencana ini digodok agar subsidi bisa tepat sasaran.

"Tentang skema yang kemarin disampaikan, itu masih dalam diskusi dengan para pengamat kebijakan publik, akademisi, dan sebagainya. Prinsipnya harus ada PSO terkait subsidi yang harus tepat sasaran," tegas Adita soal tarif KRL orang kaya.

[Gambas:Video CNN]

Lei Wu

Kemenhub Respons Amarah Megawati soal Bandara Bali Utara******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memutuskan tidak akan melanjutkan pembangunan Bandara Bali Utaradi Buleleng, Bali yang baru-baru ini diamuk oleh Ketua PDIP yang juga Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan Bandara Bali Utara sudah dicoret dari daftar proyek strategis nasional (PSN) oleh pemerintah. Dengan begitu, Kemenhub bakal lebih fokus untuk mengintegrasikan infrastruktur transportasi yang sudah ada di Bali.

Adita mengatakan urgensi pembangunan bandara baru di Bali berkaitan dengan sektor pariwisata. Namun, Kemenhub menilai pariwisata Bali tidak hanya ditopang oleh sektor udara, tapi juga pelabuhan hingga jalan tol.

Ia menegaskan Kemenhub saat ini lebih memilih mengintegrasikan dan mengembangkan semua infrastruktur yang ada dibandingkan membangun bandara baru di Bali.

"Kan sudah tidak ada di PSN (Bandara Bali Utara), kami tentu akan lebih fokus dulu untuk pengembangan Bandara I Gusti Ngurah Rai yang ada. AP I juga sudah confirmakan melakukan peningkatan kapasitas. Kami optimalkan yang ada dulu," sambungnya.

Sementara itu, Menhub Budi Karya Sumadi enggan berbicara gamblang soal kejelasan status proyek Bandara Internasional Bali Utara tersebut. Ia menjelaskan sudah menyampaikan komentar melalui keterangan tertulis.

Dalam keterangan tertulisnya, Budi mengatakan pihaknya menggenjot pembangunan transportasi di Bali dari berbagai sektor. Di sektor laut, Kemenhub membangun 3 pelabuhan yang menghubungkan kawasan segitiga emas, yaitu Pelabuhan Sanur di Sanur, Pelabuhan Penyeberangan Sampalan di Nusa Penida, dan Pelabuhan Penyeberangan Bias Munjul di Nusa Ceningan.

Di sektor udara, Budi menilai Bandara I Gusti Ngurah Rai masih mungkin untuk dikembangkan secara signifikan. Terlebih, statusnya pada tahun lalu sebagai bandara tersibuk yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I (AP I).

Pertumbuhan penumpang pesawat udara di Bandara Ngurah Rai baik domestik maupun internasional pada 2022 sebesar 12,5 juta penumpang, meningkat signifikan sebesar 231 persen dibandingkan 2021 sebanyak 3,7 juta penumpang.

"Dengan adanya rencana maskapai Emirates yang akan mengoperasikan pesawat Wide Body Airbus A380 pada pertengahan 2023 nanti, perlu dilakukan peningkatan kapasitas seperti perpanjangan runway, pengembangan terminal, maupun apron agar pelayanan yang diberikan semakin baik," jelas Budi dalam keterangan tertulis.

Berkeliaran tanpa akhir

Kemenhub Respons Amarah Megawati soal Bandara Bali Utara******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memutuskan tidak akan melanjutkan pembangunan Bandara Bali Utaradi Buleleng, Bali yang baru-baru ini diamuk oleh Ketua PDIP yang juga Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan Bandara Bali Utara sudah dicoret dari daftar proyek strategis nasional (PSN) oleh pemerintah. Dengan begitu, Kemenhub bakal lebih fokus untuk mengintegrasikan infrastruktur transportasi yang sudah ada di Bali.

Adita mengatakan urgensi pembangunan bandara baru di Bali berkaitan dengan sektor pariwisata. Namun, Kemenhub menilai pariwisata Bali tidak hanya ditopang oleh sektor udara, tapi juga pelabuhan hingga jalan tol.

Ia menegaskan Kemenhub saat ini lebih memilih mengintegrasikan dan mengembangkan semua infrastruktur yang ada dibandingkan membangun bandara baru di Bali.

"Kan sudah tidak ada di PSN (Bandara Bali Utara), kami tentu akan lebih fokus dulu untuk pengembangan Bandara I Gusti Ngurah Rai yang ada. AP I juga sudah confirmakan melakukan peningkatan kapasitas. Kami optimalkan yang ada dulu," sambungnya.

Sementara itu, Menhub Budi Karya Sumadi enggan berbicara gamblang soal kejelasan status proyek Bandara Internasional Bali Utara tersebut. Ia menjelaskan sudah menyampaikan komentar melalui keterangan tertulis.

Dalam keterangan tertulisnya, Budi mengatakan pihaknya menggenjot pembangunan transportasi di Bali dari berbagai sektor. Di sektor laut, Kemenhub membangun 3 pelabuhan yang menghubungkan kawasan segitiga emas, yaitu Pelabuhan Sanur di Sanur, Pelabuhan Penyeberangan Sampalan di Nusa Penida, dan Pelabuhan Penyeberangan Bias Munjul di Nusa Ceningan.

Di sektor udara, Budi menilai Bandara I Gusti Ngurah Rai masih mungkin untuk dikembangkan secara signifikan. Terlebih, statusnya pada tahun lalu sebagai bandara tersibuk yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I (AP I).

Pertumbuhan penumpang pesawat udara di Bandara Ngurah Rai baik domestik maupun internasional pada 2022 sebesar 12,5 juta penumpang, meningkat signifikan sebesar 231 persen dibandingkan 2021 sebanyak 3,7 juta penumpang.

"Dengan adanya rencana maskapai Emirates yang akan mengoperasikan pesawat Wide Body Airbus A380 pada pertengahan 2023 nanti, perlu dilakukan peningkatan kapasitas seperti perpanjangan runway, pengembangan terminal, maupun apron agar pelayanan yang diberikan semakin baik," jelas Budi dalam keterangan tertulis.