rumus angka jitu

Song Ting Ci Yuan di tahun-tahun terakhirnya

Pengamat Imbau GoTo Tunggu Ekonomi Pulih Sebelum Masuk Indeks Global******

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) berencana untuk masuk ke Indeks Global pada 2023. Namun, rencana GoTo dianggap gegabah mengingat ancaman resesi global masih menghantui dunia.

Analis Pasar Modal Oktavianus Audi mengatakan sebaiknya GoTo menunggu kondisi ekonomi kembali pulih sebelum masuk ke Indeks Global. Ia memahami rencana GoTo yang ingin menjaring investor dalam skala luas saat melakukan dual listing dalam prospektus pada saat Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Menurutnya, rencana tersebut adalah peluang yang baik untuk perusahaan berbasis digital itu. Hanya saja, waktu pelaksanaan yang ditargetkan pada 2023 diprediksi bakal menghadapi kondisi sulit.

Ia menambahkan kondisi laporan keuangan GoTo diperkirakan masih belum membaik sampai dengan akhir 2022, terlihat dari cash flow operating yang masih cenderung negatif.

Senada, Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto mengatakan jangan terlalu serius menanggapi rencana GoTo untuk masuk ke indeks global karena investor pun bakal berpikir dua kali melihat pergerakan harga saham GoTo yang masih menurun.

"Namun, jika memang ada peluang untuk masuk ke indeks global, maka akan terlihat setidaknya ada aksi beli besar yang mengurangi offer tebal pada GoTo. Di situ baru kita bisa melihat adanya respon pasar dan bisa dijadikan sebagai momentum untuk rebound pada saham GoTo," jelasnya.

Tak jauh beda, Senior Investment Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta melihat kondisi pasar global masih menghadapi peluang resesi yang cukup dalam. Jadi, GoTo harus melihat kondisi pasar dunia ke depan jika ingin merambah indeks global.

Investor akan mengamati bagaimana kebijakan strategis GoTo untuk menciptakan stabilitas dari sisi kinerja bottom line. Menurut Nafan, selama ini kinerja bottom line GoTo masih perlu ditingkatkan untuk membuktikan bahwa mereka bisa menghasilkan profitabilitas.

"Kalau misal (ekonomi) global kondusif, peluang untuk masuk dan mulai menjajaki ke indeks global bisa saja terbuka pada 2023. Namun, harus menunggu pemulihan ekonomi global. Di sisi lain, jika melihat dari domestik, saham GoTo dalam tren penurunan, sering terjadi Auto Reject Bawah (ARB) selama seminggu terakhir ini," kata Nafan.

Nafan berharap GoTo bisa mewujudkan peningkatan inovasi agar menciptakan segmentasi konsumen loyal baru mengingat persaingan saat ini semakin ketat.

Ia menegaskan bahwa keputusan GoTo yang ingin memasuki indeks global pada paruh pertama 2023 harus bersifat kondisional dengan memperhatikan beberapa aspek di pasar dan momentum yang ada.

"Kita berharap semestinya ini mengikuti momentum pemulihan ekonomi global terlebih dahulu baru nanti GoTo bisa memanfaatkan momentum untuk masuk ke indeks global agar menarik calon investor untuk meningkatkan minat investasinya di GoTo," pungkasnya.

Di lain sisi, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova menekankan bahwa GoTo harus terlebih dahulu meyakinkan para investor domestik sebelum melangkah lebih jauh ke indeks global.

"Tentunya GoTo sendiri perlu meyakinkan investor domestik dengan berbagai upayanya untuk membalikkan posisi keuangan perusahaan, terlebih untuk menahan laju tekanan harga saham yang terjadi di pasar. Jika itu berhasil dilakukan, maka tidak mustahil untuk kemudian menarik investor baru," papar Ivan.

Sebelumnya, Presiden Grup GoTo Patrick Cao mengatakan perusahaan tengah mencari investor baru yang potensial untuk bisa masuk ke indeks global di paruh pertama 2023. Strategi tersebut dibuat untuk memberikan manfaat dan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan, termasuk calon investor.

Ia menyebut perseroan juga akan terus fokus untuk mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan melalui produk dan layanan berkualitas.

"Kami juga terus melakukan penjajakan dengan potensial investor yang baru, terutama menuju peluang masuknya GoTo ke dalam indeks global di paruh pertama 2023. Semua langkah-langkah ini kami lakukan untuk memberikan manfaat dan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan," kata Patrick dalam Public Expose GoTo, Kamis (8/12).

Presiden Grup GoTo tersebut juga berdalih soal anjloknya harga saham perusahaan yang disebabkan oleh kondisi makroekonomi pasar modal, kompetisi, dan kinerja perusahaan. Menurutnya, ada beberapa hal yang di luar kontrol perusahaan.

Patrick menyinggung soal investor awal yang masuk di harga saham lebih rendah yang merealisasikan keuntungan, berakhirnya masa investasi atau fund life untuk investor finansial, dan kebutuhan likuiditas di akhir tahun atau kebutuhan likuiditas lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Kisah reboot Fahai

36 Rumah Menteri Seluas 580 Meter Persegi Mulai Dibangun di IKN******

Kementerian PUPR mulai membangun rumahjabatan menteri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Setidaknya ada 36 unit rumah jabatan menteri yang dibangun.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menyatakan rumah itu dibangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (KIPP IKN).

"Mulai 7 Desember 2022 proses pembangunan rumah tapak jabatan Menteri di KIPP IKN secara resmi dimulai dan diawali dengan penandatanganan kontrak antara Kementerian PUPR dengan penyedia jasa," ujarnya seperti dikutip dariAntara, Rabu (8/12).

Rumah dibangun dengan dua tipe desain; downslopedan upslope. Luas bangunan rumah 580 meter persegi dan lahan 1.000 meter persegi.

"Pembangunan kontruksi rumah juga dilaksanakan secara pararel dengan landscape. Kami juga akan menanam pohon agar kondisi lokasi pembangunan tetap hijau dan rindang sehingga nyaman untuk dihuni," katanya.

Ia merinci penyedia jasa yang membangun rumah menteri di IKN itu adalah; PT Adhi Karya (Persero) Tbk. yang bekerja sama operasi (KSO) dengan PT Ciriajasa Engineering Consultant.

Sedangkan paket manajemen konstruksi pembangunan rumah menteri akan dilaksanakan oleh PT Yodya Karya (Persero), PT Indah Karya (Persero), PT Surya Perkasa Raya KSO.

Ia menambahkan pembangunan akan dilakukan dalam waktu 550 hari kalender.

"Dan pekerjaan sudah selesai pada Juni 2024 mendatang. Jadi semua pekerjaan harus dilaksanakan sesuai jadwal dan dilaksanakan sebaik mungkin di lapangan," katanya.

Lebih lanjut, Iwan menyatakan seluruh proses pembangunan rumah tapak jabatan tersebut akan disampaikan kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.

[Gambas:Video CNN]

Cinta jahat muncul

Sandiaga Uno Terus Pikirkan Pemulihan Ekonomi Nasional Hingga Botak******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia (RI), Sandiaga Salahuddin Uno, berkomitmen untuk terus mendorong kebangkitan ekonomi Indonesia melalui pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) yang berkelanjutan.

Bahkan, dalam diskusi antara BRI Danareksa dan IZIN.co.id yang digelar Sandilogi di VOFFICE, Level 29 Centennial Tower, Jalan Jenderal Gatot Subroto KAV 24, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (7/12), dirinya mengaku mengalami kebotakan karena terus mencari solusi menghadapi ancaman resesi global yang diprediksi terjadi pada tahun 2023 mendatang.

"Saya mikirinrakyat sampai botak," ujar Sandiaga dalam keterangannya, Rabu (7/12).

"Kuncinya adaptasi, inovasi dan kolaborasi," tegas dia.

Sejumlah sektor pun dinilai Sandiaga akan bertahan, bahkan tumbuh pada tahun depan. Di antaranya sektor konsumsi, sektor perbankan, sektor teknologi digital hingga sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Jadi kami optimis, karena tahun depan kita akan bertumbuh sekitar 5 persen akan menciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru tahun ini, dan tahun 2024 kita prediksi 4,4 juta lapangan kerja baru yang berkualitas," paparnya.

Lebih lanjut dia memaparkan, sektor ekonomi kreatif Indonesia pada 2021 memberikan kontribusi sebesar 6,98 persen, atau senilai Rp1.134 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka tersebut pun tumbuh signifikan pada tahun 2022, yakni mencapai 7,8 persen. Sehingga, menempatkan Indonesia pada peringkat tiga besar dunia, setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan.

"Ini akan terus kita tingkatkan. Apalagi, nilainya (ekonomi kreatif) bertambah sampai Rp1.300 triliun, dengan jumlah lapangan kerja bertambah 700.000 tahun ini," beber Sandiaga.

Dia pun berharap, sesuai dari arahan Presiden RI Joko Widodo, pada tahun depan ekonomi kreatif dapat menjadi tulang punggung ekonomi ke depan yang inklusi.

Tempat Perburuan Gen Super

Pemprov Malut Minta BKPM Cabut Izin Pengelola Pulau Widi******

Pemerintah Provinsi Maluku Utara(Malut) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melayangkan surat ke BKPM atau Kementerian Investasi terkait permohonan pencabutan izin pengelolaan Pulau Widi oleh Leadership Islands Indonesia (LII).

Kepala DPMPTSP Provinsi Malut Bambang Hermawan membenarkan bahwa lembaganya telah mengeluarkan surat tersebut. Ia menilai ada beberapa pertimbangan keluarnya surat tersebut.

Pertama, pelanggaran Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Pemprov Malut dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, dan surat dari Bupati Halmahera Selatan tentang pencabutan MoU.

Kedua, izin pemanfaatan kawasan hutan untuk wisata telah diberikan sampai tiga kali, yakni pada 2015. Kemudian diperpanjang dan berakhir pada 2017, lalu penerbitan lagi pada 2018. LII diberikan waktu selama tujuh bulan, namun yang bersangkutan tidak melakukan pekerjaan atau kegiatan.

Berdasarkan hal itu, DPMPTSP Malut memohon kepada BKPM untuk mencabut pengelolaan Pulau Widi oleh LII, mengingat LII ialah perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang kewenangannya ada di BKPM.

Pemprov Malut melalui DPMPTSP hanya memberikan dukungan terhadap rekomendasi dan perizinan di bawahnya. Antara lain, kesesuaian ruang, UPL UKL, serta izin pemanfaatan wisata untuk kawasan hutan.

Nah, dengan dibekukannya izin pemanfaatan hutang lindung sebagai kawasan wisata, Bambang melanjutkan maka tidak ada lagi landasan pusat untuk memperpanjang izinnya.

Pemprov Malut, kata Bambang, selama ini tidak pernah menerima pemberitahuan dalam bentuk apapun dari LII terkait rencana lelang pengelolaan wisata Kepulauan Widi di salah satu situs asing.

"Tidak ada pemberitahuan, bersurat juga tidak ada, dan apapun alasannya adalah penyimpangan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Barat: Guru Surgawi Penakluk Setan

Solar Langka di Bali, Bus Pariwisata 'Menjerit'******

BBM jenis solardisebut langka di Bali. Organisasi Angkutan Darat (Organda) Bali pun menjerit karena operasional angkutan barang hingga bus pariwisatajadi terganggu.

Ketua DPD Organda Bali I Ketut Edi Dharma Putra mengatakan akibat kelangkaan solar, kunjungan ke tempat-tempat wisata yang biasanya disambangi oleh bus pariwisata pun menurun.

"Dampaknya, layanan terganggu, karena Bali merupakan daerah pariwisata yang semestinya rute ke obyek wisata bisa lima kali. Tetapi, karena antrean panjang kelangkaan solar, frekuensi ke obyek wisata menurun," ujarnya saat dihubungi, Rabu (7/12).

Menurut dia, kelangkaan solar sudah terjadi sejak tiga hari lalu. Akibatnya, pendapatan para sopir pun tertekan. "Ini dari anggota, kelangkaan solar sehingga operasional terganggu," jelasnya.

Ia berharap pihak-pihak terkait tidak membatasi pembelian solar atau mengurangi kuota solar di Bali, mengingat kebutuhannya untuk angkutan darat, termasuk bus pariwisata.

"Bali kan sudah stabil. G20 kemarin sudah berjalan baik. Tidak ada satu keluhan apapun, sekarang kami dengar kuota (solar) dikurangi. Kami harap agar dikembalikan kuotanya, sehingga tidak terjadi antrean panjang pembelian solar," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Lin Ye, dokter tertinggi di kota

DPR Minta Pemerintah Tak Bebankan Biaya Penempatan ke TKI******

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk tidak membebankan biaya penempatan kepada Pekerja MigranIndonesia (PMI) alias TKI.

Menurutnya, pembebasan biaya penempatan bagi para TKI ini tertuang dalam pasal 30 ayat 1 UU Nomor 18/2017. Sehingga pemerintah dalam hal ini Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) harusnya mengikuti aturan tersebut.

"Soal biaya penempatan bukan berarti walaupun ada peraturan badan yang boleh, misalnya mengatur biaya penempatan berapa, bukan berarti setelah dibuat cost structurenya dibebankan ke PMI itu salah," ujarnya dalam ruang rapat Komisi XI DPR RI, Rabu (7/12).

Menanggapi itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan struktur biaya yang dibebankan ke para TKI ini sudah sejak lama, sebelum ia menjabat.

Saat ini, ia hanya meneruskan aturan yang ada sejalan dengan peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker) yang berlaku.

"Kami hanya badan penempatan yang mengacu pada permenaker melalui ditjen binapenta (Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja)," jelasnya.

Meski demikian, ia mengatakan sangat setuju dengan usulan Saleh mengenai pembebasan biaya tersebut. Terlebih, hal ini untuk menghindari para TKI berutang sebelum berangkat bekerja ke negara orang.

Karenanya, Benny menuturkan akan melakukan pembahasan dengan kementerian ketenagakerjaan dan kementerian terkait lainnya mengenai usulan pembebasan biaya ini. Mungkin salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan negara tujuan TKI.

"Tapi mungkin penting agar kita dorong juga. Nanti kita bersama kemenaker akan coba ajukan MoU dengan negara tersebut agar negara tersebut mau membebaskan biaya. Saya setuju 100 persen dengan usulan itu," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam pasal 30 ayat 1 UU 18/2017 memang disebutkan PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan. Namun, dalam ayat 2 dilanjutkan lagi bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan kepala badan.

[Gambas:Video CNN]