slot online 89
cara pasang togel lewat transfer 924Jutaan kata 478506Orang-orang telah membaca serialisasi
《slot online 89》
PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).
Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).
Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.
Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.
Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.
Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.
Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.
Lihat Juga :Sri Mulyani Gratiskan PPnBM Mobil Listrik Impor di 2024 |
Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.
Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.
Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.
Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.
Lihat Juga :Alasan Hashim Puji Amran, Ungkap Kriteria yang Tepat untuk Mentan |
Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).
"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).
KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.
Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.
Lihat Juga :Alasan Nama Sri Mulyani Tak Masuk Bursa Menteri Kabinet Prabowo-Gibran |
Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.
Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.
Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.
Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.
Lihat Juga :Bocoran Kabinet Prabowo-Gibran: Nama Sri Mulyani Kemungkinan Tak Masuk |
Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.
"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.
Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.
"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.
Lihat Juga :Daftar Negara Beri Makan Siang Gratis seperti Program Prabowo-Gibran |
Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.
Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.
"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.
Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.
"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.
Bersambung ke halaman berikutnya...
PR Redistribusi Lahan
BACA HALAMAN BERIKUTNYAHALAMAN: 1 2
Kementan sebut 10 provinsi di Indonesia pemasok beras nasional******
Kementerian Pertanian saat ini terus memperkuat peningkatan luas lahanJakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menyebutkan ada 10 provinsi di Indonesia yang menjadi penghasil atau produsen beras tertinggi dengan memiliki potensi luas panen yang cukup besar pada tahun 2024, sehingga bisa menjadi penyangga pangan nasional.
“Berdasarkan data Kerangka Sampel Area atau KSA Badan Pusat Statistik yang kami terima, itu menyebut 10 provinsi sebagai penghasil produsen beras nasional tertinggi dengan memiliki potensi luas panen yang cukup besar pada tahun 2024,” kata Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan, Suwandi dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.
Suwandi merinci 10 provinsi tersebut yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Aceh, Lampung, Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Banten.
Ia mengatakan berdasarkan hasil pengamatan KSA BPS, pada Januari 2024 potensi produksi beras nasional pada Maret diperkirakan mencapai 3,54 juta ton yang tersebar di 10 provinsi tersebut.
“Kementerian Pertanian saat ini terus memperkuat peningkatan luas lahan melalui optimasi rawa yang dilakukan di sejumlah daerah serta melibatkan semua stakeholderguna menggenjot produksi di semua daerah,” ujar Suwandi.
Untuk kegiatan panen raya padi Maret-April ini, Kementan memperkuat pengawasan dan pengawalan bersama pemangku kepentingan agar produksi padi optimal.
"Sesuai arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kementan fokus meningkatkan produksi padi melalui tiga strategi, yakni meningkatkan perluasan areal tanam, peningkatan indeks pertanaman serta produktivitas. Peningkatan produksi padi melalui optimasi lahan rawa yang ada di sejumlah provinsi pun menjadi program prioritas," beber Suwandi.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik M Habibullah mengatakan, produksi utama beras tersebut terdapat di wilayah Jawa Timur yang mencapai 840,94 ribu ton, Jawa Tengah 19,03 ribu ton dan Jawa Barat sebesar 358,61 ribu ton.
"Potensi produksi besar di tiga Provinsi tersebut mencakup 57 persen dari total potensi produksi beras pada Maret 2024," katanya.
Habibullah mengatakan apabila dilihat secara detail maka produksi beras paling besar berasa di daerah Banyuasin Sumatera Selatan, Lamongan Jawa Timur dan Grobogan Jawa Tengah.
"Kalau kita lihat secara detail kabupaten kota dengan potensi produksi beras relatif besar pada Maret 2024 antara lain ada di Banyuasin, Lamongan dan Grobogan," ucap Habibullah.
Sementara itu, tiga provinsi dengan luasan jagung terbesar berada di Sumatera Utara sebesar 211,11 ribu hektare, Banten 1,92 ribu hektare dan Kalimantan Utara sebesar 0,17 ribu hektare dengan kadar air rata-rata 14 persen.
"Dilihat potensi jagung produksi jagung Januari April 2024 diperkirakan sebesar 5,34 juta ton jagung pimpinan kering dengan kadar 14 persen," Habibullah.
Baca juga: BPS: Vietnam dan Thailand jadi pemasok utama beras ke Indonesia
Baca juga: Pemerintah tetapkan enam provinsi pemasok beras antisipasi El Nino
Baca juga: BPS catat produksi beras nasional turun 440 ribu ton
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024
Label：agen slot terpercaya gacor、warungcash189、jon4d
Terkait：poker 88、maxwin audio、situs slot tergacor 2022、slot gacor malam hari ini、cara nyicil hp di shopee、nama slot gacor、pinjaman pegadaian jaminan bpkb motor、slot yang terbaik、masuk slot88、erek2 nangka
bab terbaru：situs slot bagus（2024-06-30）
Perbarui waktu：2024-06-30
- Bab 1 dago togel
- Bab 2 pinjol bagus
- Bab 3 slot gacor305
- Bab 4 togel artinya apa
- Bab 5 mediaslot88
- Bab 6 cara pasang colok jitu
- Bab 7 beli hp tanpa dp
- Bab 8 poker 88
- Bab 9 slot96
- Bab 10 cicilan shopee pinjam
- Bab 11 situs slot 3388
- Bab 12 voucher m3 harga
- Bab 13 situs slot gacor hari ini pragmatic
- Bab 14 slot gacor bet 200 rupiah
- Bab 15 cerislot
- Bab 16 pinjaman cepat cair tanpa jaminan
- Bab 17 situs bo slot
- Bab 18 taipan77
- Bab 19 cara kredit pakai kredivo di shopee
- Bab 20 kreditq
- Klik untuk melihattersembunyi di tengah1616bab
Sang pangeran sedang bertani di langit
2 angka jitu hk malam ini
LRT Jabodebek mengalami gangguan hari ini (21/2). Akibatnya penumpang terpaksa turun di Stasiun Pancoran. Kejadian ini terjadi pada, Rabu (21/2).
Pukul 11.42 WIB LRT mendadak berhenti dan sampai pukul 12.00 WIB tak kunjung jalan.
Setelah berhenti cukup lama, kemudian ada pengumuman dari operator yang menyebut adanya gangguan perjalanan karena masalah teknis. Lalu, pada 12.02 WIB, semua penumpang diminta untuk turun dan beralih ke transportasi umum lainnya.
Saat penumpang turun, petugas juga meminta untuk tidak menunggu LRT kembali beroperasi karena gangguan tak diketahui sampai berapa lama.
Banyak penumpang yang kecewa dan langsung turun dari stasiun. Gangguan ini bukan pertama kalinya, beberapa kali LRT mengalami hal yang sama.
Hingga pukul 12.14 WIB, LRT yang tersedia hanya sampai Stasiun Pancoran. Karena itu, penumpang yang tujuan akhirnya di Kuningan hingga Dukuh Atas terpaksa menyambung dengan angkutan lainnya.
[Gambas:Video CNN]
(ldy/pta)Mengkolonisasi Pesawat Alien
garuda76
Penyerahan sertifikat ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum atas aset umat beragamaJakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Raja Juli Antoni mengatakan sertifikasi tanah wakaf memberikan kepastian hukum untuk aset keagamaan.
"Penyerahan sertifikat ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum atas aset umat beragama," ujar Raja Juli Antoni di Jakarta, Sabtu.
Ia pun menyebut, sertifikasi menjadi unsur penting dalam upaya pemerintah melindungi sejarah dan warisan keagamaan.
Raja Juli Antoni mengimbau kepada masyarakat sekitar yang ikut hadir dalam kegiatan ini, jika memiliki tanah yang ingin diwakafkan namun belum tersertifikasi, maka segera melaporkan dan mendaftarkannya ke Kantor BPN terdekat.
“Mari kita pastikan aset umat memiliki kepastian hukum dengan melakukan sertifikasi tanah. Insya Allah Kantor Pertanahan dengan sepenuh hati akan mengurus permohonan tersebut,” katanya.
Dengan adanya sertifikat, diharapkan masyarakat lebih mudah mengelola dan memanfaatkan tanah wakaf sesuai dengan tujuan aslinya, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi keberlanjutan kegiatan keagamaan dan sosial di wilayah tersebut.
Sebagai informasi, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Raja Juli Antoni menyerahkan lima sertifikat tanah wakaf di Kota Palembang. Penyerahan tersebut berlangsung di Masjid Daril Muhsinin, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Sumatra Selatan.
Penyerahan sertifikat tanah wakaf ini adalah langkah nyata Kementerian ATR/BPN dalam menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo kepada Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Instruksi tersebut mengamanatkan agar semua tanah wakaf di Indonesia segera disertifikasi.
Baca juga: Jokowi panggil Raja Juli ke Istana
Baca juga: Menteri ATR/BPN: BPN harus jadi instansi lebih dipercaya masyarakat
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024
Kehidupan pastoral di Amerika
menang123
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan optimis target investasi tahun ini sebesar Rp1.650 triliun akan tercapai. Pasalnya, ia baru menerima kabar baik dari para investor asing terkait Pilpres 2024.
Luhut mengungkapkan sebelumnya para investor masih bersikap wait and see menunggu Pilpres 2024 selesai. Ia mengklaim banyak menerima ucapan selamat melalui telepon karena Pemilu telah berjalan dengan damai. Selain itu, Pilpres 2024 menjadi pesta demokrasi terbesar di dunia.
Hal tersebut ternyata turut membawa optimisme dan kabar baik terhadap kepastian investasi dalam negeri.
"Mengenai investasi, banyak sekali target kita, Rp1.650 triliun. Itu saya kira tidak ada masalah," sambungnya.
Luhut menyampaikan kendati perekonomian China agak sulit, negara tersebut sudah berkomitmen membangun pabrik petrokimia di Kalimantan Utara.
"Kemarin walaupun di China, atau semua dunia mengalami ekonomi agak sulit, mereka juga sudah sampaikan petrochemical yang akan dibangun, juga akan tetap dilanjutkan, dan begitu juga proyek-proyek lain," tuturnya.
[Gambas:Instagram]
Lebih lanjut, Luhut menyebut pemerintah berencana untuk membangun kawasan khusus untuk pembangunan pabrik tersebut.
"Itu mereka sudah minta ingin masuk dan kita akan bikin kawasan khusus untuk itu. Sehingga UMKM itu akan mendapat peluang juga untuk nanti ada di situ," ujar dia lebih lanjut.
[Gambas:Video CNN]
(del/pta)Mendekonstruksi dunia lain
mesin prediksi togel
Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi melanjutkan insentif pajakbagi masyarakat yang membeli rumahtapak ataupun susun melalui pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 100 persen.
Kelanjutan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024.
Artinya, bagi masyarakat yang ingin membeli rumah tapak atau susun akan mendapatkan harga lebih murah karena tidak perlu membayar pajak (PPN) sebesar 11 persen.
PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) diberikan 100 persen untuk pembelian rumah pada periode 1 Januari sampai 30 Juni 2024. Sedangkan untuk pembelian pada 1 Juli-31 Desember 2024 PPN yang ditanggung hanya 50 persen atau 5,5 persen dari 11 persen dari harga jual.
Namun, PPN DTP diberikan jika memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah. Pertama, harga rumah Rp2 miliar hingga Rp5 miliar.
Kedua, rumah tapak atau susun yang dibeli sudah jadi (ready stock). Jika rumah yang dibeli belum jadi atau masih menunggu (inden), maka tidak bisa menggunakan insentif perumahan ini.
Insentif pajak sektor perumahan memang sudah diberikan pemerintah sejak covid-19. Tujuannya untuk membantu sektor konstruksi yang terdampak pandemi.
Saat ini, program kembali dilanjutkan dan berlaku sampai masa pajak akhir 2024. Diharapkan hal ini bisa membantu sektor konstruksi kembali bangkit.
[Gambas:Video CNN]
Onmyoji hebat tingkat dewa
situs slot eropa4d
Dalam pelaksanaan bisnisnya, perbankan/BPR dan LJK dapat memanfaatkan teknologi dan informasi dengan tetap menjaga data pribadiJakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengatakan perbankan dan lembaga jasa keuangan (LJK) perlu meningkatkan literasi keuangan mengenai data pribadi dalam transaksi keuangan sehingga mendorong inklusi keuangan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pertumbuhan bisnis perbankan/BPR dan LJK. "LPS senantiasa mendukung upaya peningkatan pelindungan data pribadi dalam setiap kegiatan perbankan, bank perekonomian rakyat (BPR) dan lembaga jasa keuangan (LJK)," kata Direktur Eksekutif Hukum LPS Ary Zulfikar di Jakarta, Sabtu. Ary menekankan data pribadi merupakan aspek penting yang harus dilindungi, karena setiap orang berhak atas pelindungan data pribadinya. “Dalam pelaksanaan bisnisnya, perbankan/BPR dan LJK dapat memanfaatkan teknologi dan informasi dengan tetap menjaga data pribadi," tuturnya. Pemahaman tentang pelindungan data pribadi dinilai penting untuk dapat mengantisipasi penyalahgunaan data seperti phising, hacking, penipuan, pencurian data dan transaksi palsu atau ilegal. Penyalahgunaan data dapat menyebabkan kerugian bagi nasabah dan perbankan/BPR dan LJK antara lain risiko reputasi, hukum dan denda dari otoritas. Selain untuk menghindari kerugian dan risiko tersebut, pelindungan data pribadi dan peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang memuat data pribadi juga dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan pertumbuhan bisnis perbankan/BPR dan LJK. Untuk meningkatkan kesadaran atas pelindungan data pribadi, perbankan/BPR dan LJK juga harus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan yang memuat data pribadi dengan cara memanfaatkan teknologi dan informasi dalam bisnis bank dengan tetap menjaga data pribadi. Kemudian, meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat mengenai data pribadi untuk mendorong inklusi keuangan dalam transaksi keuangan. “LPS senantiasa berkomitmen terhadap pemberdayaan dan transformasi perbankan/BPR dan LJK, khususnya pada upaya peningkatan pelindungan data pribadi nasabah sebagai upaya peningkatan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank,” tuturnya. Baca juga: LPS dukung BPR "go public" sehingga pengelolaan semakin transparan
Baca juga: LPS: Nasabah tak perlu khawatir BPR bangkrut sebab simpanan dijamin
Baca juga: OJK komitmen perkuat industri BPR
Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024
Sun Wukong yang paling kerasukan
bos gacor slot
Pewarta: Akhyar Rosidi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024
《slot online 89》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，kingslotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slot online 89》bab terbaru。