pinjaman online mudah

Anak perempuan sah itu tidak bermoral

Luhut Lapor Jokowi 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan melapor ke Jokowi bahwa pemilik 9 juta hektare lahan sawitbelum bayar pajak.

Kesimpulan itu ia dapat setelah meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Luhut bercerita beberapa waktu lalu Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.

Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada BPKP untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit. 

Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya. 

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.

Luhut mengatakan selain kepada Jokowi, dirinya telah menginformasikan temuan itu ke Menkeu Sri Mulyani. 

"Jadi saya bilang sama Menteri Keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," imbuh Luhut.

Selain menginformasikan ke Sri Mulyani, ia juga menyarankan agar Jokowi tak mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut. Saran ia berikan karena saat ini sudah era digital.

[Gambas:Video CNN]

Ketimbang mengambil langkah hukum, Luhut menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

"Kalau dibawa ke pengadilan, seperti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), 2023 gak selesai-selesai. Kungfu pengadilan itu macam-macam. Jadi bikin sederhana saja," tandasnya.

Perburuan protagonis tanpa batas

58 Proyek Strategis Nasional Jokowi Belum Kelar Hingga Kini******

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mengatakan ada 58 proyek strategis nasional (PSN) era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belum rampung hingga saat ini. Namun, mereka mengklaim proyek tersebut tidak mangkrak.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian sekaligus Ketua Tim KPPIP Wahyu Utomo mengatakan 27 PSN masih ditargetkan rampung hingga akhir tahun ini. Sementara itu, 31 sisanya bakal dikebut hingga semester I 2024.

"Tidak mangkrak, yang penting pembiayaan sudah ada. Pengadaan tanah masih berlangsung, tapi bukan berarti mangkrak kan permintaan Presiden (Jokowi) sampai semester I 2024 itu akan kita dorong terus. Pak Presiden bilang financial closing, pengadaan tanah, atau perizinan beres semua. Sama semua prioritasnya," tutur Wahyu di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan, Senin (8/5).

Kedua, masalah pembiayaan. Ketiga, masalah perizinan yang menurutnya sudah bisa diatasi dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 alias UU Cipta Kerja.

"Jadi pengalaman kami, permasalahan di setiap sektor itu berbeda-beda. Tapi saya lihat ada permasalahan yang sudah general, masalah pembiayaan, pengadaan tanah, dan perizinan. Ini masalah-masalah utama dalam pembangunan infrastruktur," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan ada 156 proyek strategis nasional (PSN) yang sudah rampung sejauh ini. Bahkan, ia menegaskan PSN bakal lanjut terus, siapapun pemimpin di 2024 nanti.

"PSN sudah berjalan 8 tahun, total sudah selesai sekitar 156 PSN dengan nilai lebih dari Rp1.000 triliun di seluruh Indonesia. Kalau saya lihat beberapa pembangunan yang sifatnya infrastruktur akan terus berjalan. Publik infrastruktur, apakah busway (Transjakarta), MRT, saya yakin jalan terus siapapun pemerintahnya," jelasnya.

Airlangga mengatakan sampai akhir 2024 masih ada 27 lagi PSN yang akan dikebut. Jika rampung, total nilai PSN tersebut bakal menembus sekitar Rp1.360 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Memecahkan rekor

Pengusaha SPBU di Aceh Kecewa Gegara BSI Error******

Pengusaha SPBU di Aceh kecewa dengan layanan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang sejak kemarin, Senin (8/5), mengalami gangguan hingga tidak bisa digunakan untuk bertransaksi.

Padahal, BSI merupakan bank pelat merah yang banyak digunakan oleh warga Aceh untuk bertransaksi mengingat bank konvensional tidak lagi beroperasi di tanah rencong.

Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) wilayah Aceh Nahrawi Noerdin mengungkapkan saat error terjadi, tidak ada solusi bagi pemilik SPBU untuk melakukan penebusan minyak ke PT Pertamina (Persero).

Menurut Nahrawi, sebelum BSI terbentuk, transaksi penebusan minyak oleh pemilik SPBU di Aceh bisa dilakukan di sejumlah bank, karena ada sistem host to host. Namun, saat ini layanan hanya diberikan satu bank yaitu BSI.

"Seharusnya, ada bank konvensional lain satu di Aceh yang memiliki sistemhost to host, jadi ada solusi saat satu bank error," usulnya.

Menurut Nahrawi, hingga saat ini, pelayanan bank syariah di Aceh masih cukup jauh dari harapan, terutama bagi kalangan dunia usaha. Terlebih, hal-hal yang menyangkut masalah layanan primer sebuah lembaga keuangan saja masih terkendala dan jadi keluhan masyarakat.

Jika kondisi ini terus berlarut, menurut Nahrawi, Aceh jadi terisolir secara nasional dan internasional dalam urusan transaksi keuangan. "Akses dan layanan keuangan yang bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita di seluruh Indonesia tidak bisa dinikmati di Aceh. Itu cukup besar pengaruhnya bagi dunia usaha dan bagi perekonomian Aceh," ucapnya.

Sementara itu, Corporate Secretary BSI Gunawan Arief Hartoyo mengatakan, saat ini layanan transaksi BSI di sejumlah cabang sudah berangsur pulih.

"Alhamdulillah, saat ini sekitar 1.200 unit ATM BSI pulih dan secara bertahap kantor-kantor BSI telah Kembali beroperasi. Kami senantiasa akan memantau perkembangan secara berkelanjutan," ujar Arief dalam keterangan terpisah.

Pantauan CNNIndonesia.com, mobile bankingBSI masih tidak bisa digunakan hingga pukul 15:40 WIB.

Sementara, untuk pelayanan tarik tunai di sejumlah ATM sudah bisa digunakan. Hal itu membuat warga mengantre melakukan penarikan uang di sejumlah ATM karena khawatir layanan akan error lagi.

[Gambas:Video CNN]

Dunia para dewa di akhir zaman

Sulaiman Al Rajhi, Taipan Rp112 T yang Pilih Jatuh 'Miskin' Demi Amal******

Menikmati kekayaandari hasil kerjakeras di masa tua mungkin itu menjadi impian setiap orang. Tapi itu tidak sama halnya dengan yang dilakukan olehSulaiman Al Rajhi.

Pengusaha sukses Arab itu memilih untuk jatuh miskin lagi dengan menyumbangkan hartanya, baik dalam bentuk uang, saham maupun properti untuk beramal.

Lalu siapa sebenarnya Sulaiman Al Rajhi dan bagaimana dia bisa kaya raya dan menyumbangkan banyak hartanya?

Maklum, Al Rajhi kecil memang berasal dari kalangan keluarga miskin. Karena keadaan tersebut, ia sudah harus bekerja sebagai porter di Pasar Al Khadra Riyadh meski baru berusia 9 tahun.

Di usianya yang masih hijau, ia harus mondar mandir membawa barang belanjaan untuk pembeli di pasar tersebut. Kemudian pada saat usianya menginjak 12 tahun, Al Rajhi harus bekerja sebagai pengumpul kurma dengan bayaran tak lebih dari 6 rial per bulan.

Kondisi hidup yang demikian membuatnya juga tidak jarang harus tidur beralas kerikil di tempat kerja. Tak hanya itu, karena kondisi tersebut ia sering tidur dengan mengenakan pakaian yang ia kenakan saat bekerja.

Pada satu titik, Al Rajhi juga pernah bekerja sebagai juru masak di salah satu hotel di Riyadh dan pelayan di salah satu perusahaan kontraktor Saudi dengan bayaran 60 rial sebulan.

Setelah mempunyai tabungan dari hasil jerih payahnya, Al Rajhi banting setir menjadi pedagang grosir minyak tanah impor. Ia kemudian membuka toko kelontong sendiri untuk melancarkan bisnisnya.

Namun, itu tak berlangsung lama. Pada saat berusia 15 tahun, ia memutuskan untuk menjual tokonya. Langkah tersebut dilakukan terkait keputusannya untuk menikah. Ia memerlukan banyak uang untuk biaya pernikahan sehingga harus menjual tokonya dan menguras tabungannya.

Usai menikah, Sulaiman bekerja di perusahaan penukaran uang milik saudaranya Saleh Al Rajhi. Kolaborasi Al Rajhi dan saudaranya itu membuahkan hasil gemilang. Berkat kerja sama mereka berdua, usaha jasa penukaran uang berkembang pesat.

Mereka memutuskan untuk membuka cabang baru demi menopang perkembangan usaha tersebut. Namun, perkembangan itu tak lantas membuat Al Rajhi berpuas diri.

Pada 1970, Al Rajhi memutuskan untuk mencari tantangan baru; berpisah dengan saudaranya dan kemudian membuka perusahaan penukaran uang sendiri.

Berkat Kepiawaiannya, bisnis tersebut membuat usahanya berkembang pesat. Hanya dalam waktu singkat, ia berhasil mengembangkan usaha penukaran uang yang dikembangkannya menjadi 30 cabang yang tersebar di seluruh Arab Saudi.

Bahkan, ia berhasil melebarkan sayap usahanya ke beberapa negara Arab, seperti Mesir dan Lebanon. Setelah sukses dengan pengembangan jasa penukaran uang itu, pada 1978, Al Rajhi kemudian kembali berkolaborasi dengan ketiga saudara; Saleh Al Rajhi, Mohammed Al Rajhi dan Abdullah Al Rajhi membentuk payung Perusahaan Perdagangan dan Penukaran Al Rajhi.

Setelah dua tahun berjalan, perusahaan tersebut berubah nama jadi Al Rajhi Banking and Investment, yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Al Rajhi Bank, salah satu bank syariah terbesar di dunia.

Bank tersebut tumbuh besar hingga memiliki 600 cabang yang tersebar di Arab Saudi, Kuwait, Yordania hingga Malaysia dan memiliki aset hingga US miliar.

Kegemilangan kinerja banknya tersebut membuat kekayaannya melejit. Berdasarkan catatan Forbes, kekayaan Al Rajhi pada 2011 kemarin tembus US,7 miliar. Kalau dirupiahkan dengan kurs Rp14.674 per dolar AS, kekayaan itu tembus Rp112,9 triliun. 

Namun, pada 2015 kekayaan itu turun menjadi tinggal US,1 miliar atau Rp30,8 triliun. Penurunan kekayaan terjadi setelah 2011 lalu, Al Rajhi menyatakan komitmennya untuk menyumbangkan sebagian besar kekayaannya untuk amal, mendanai upaya pengentasan kelaparan dan pendidikan di Arab Saudi. 

Puncak dari komitmen itu, ia mentransfer 20 persen sahamnya di Al-Rajhi Bank pada 2013 lalu ke lembaga amal. 

Karena amalnya tersebut, Al Rajhi harus rela terlempar dari daftar orang kaya versi Forbes.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Undangan Pemerintah Arab dan Hiburan Tak Sesuai Syariat Islam

Kelahiran kembali kehidupan yang menyenangkan

Beda Sikap Anies vs Anak Buah Luhut soal Subsidi Mobil Listrik******

Bakal calon presiden Anies Baswedan dan anak buah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memiliki pandangan yang berbeda terkait subsidi mobil listrik yang diberikan pemerintah.

Anies mengatakan subsidi mobil listrik bukanlah solusi untuk mengatasi polusi udara. Menurutnya, pemilik mobil listrik tidak membutuhkan subsidi.

"Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi," kata Anies dalam acara deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (7/5).

"Kalau kita hitung apalagi ini, contoh ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak," kata Anies.

"Kenapa itu bisa terjadi? Karena bus memuat orang banyak sementara mobil memuat orang sedikit, ditambah lagi pengalaman kami di Jakarta, ketika kendaraan pribadi berbasis listrik dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya, dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan," lanjutnya.

Menanggapi pernyataan Anies, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi meminta Anies melihat jauh ke depan soal subsidi mobil listrik.

Menurut anak buah Luhut itu, ekosistem industri kendaraan listrik bisa bermanfaat bagi ekonomi Indonesia, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja baru.

"Melihatnya harus jauh ke depan. Selain memberikan peluang bisnis baru dan menciptakan lapangan kerja, industri kendaraan listrik juga dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK)," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Senin (8/5).

Jodi menekankan pentingnya program subsidi kendaraan listrik yang digalakkan pemerintah era Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini. Menurutnya, langkah ini turut mendorong adopsi kendaraan listrik di Tanah Air.

"Selain membantu mengurangi harga kendaraan listrik yang masih relatif tinggi, subsidi kendaraan listrik juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat kendaraan listrik dan mengurangi beban lingkungan," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Rencana Promosi Pakan Meriam

Menantang Luhut Buka******

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit. 

Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.

Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.

Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.

Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.

Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.

Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.

Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.

"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.

Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.

Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.

"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.

Curiga Kongkalikong di Kasus 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki