queenhoki

Dokter sekolah khusus kepala sekolah

Pelaku Usaha Minta Pemerintah Pusat Segera Bangun Tol Cianjur******

Sejumlah pelaku usaha pariwisata di Cianjur, Jawa Barat meminta pemerintah segera merealisasikan pembangunan jalan tol Cianjur yang diharapkan menjadi solusi kemacetan di jalur puncak.

Kemacetan di jalur puncak, yang bisa menghabiskan waktu sampai belasan jam, dikatakan berkaitan dengan menurunnya angka kunjungan ke kawasan Cipanas, ikon wisata Cianjur, selama belasan tahun terakhir.

Tol Cianjur diharapkan bisa membantu pemulihan perekonomian karena diperkirakan kunjungan wisatawan berpotensi meningkat.

Menurut dia rencana pembangunan tol Cianjur dari wilayah Bogor menjadi angin segar bagi pelaku usaha di Cianjur yang berharap kunjungan wisatawan meningkat dan perekonomian bisa pulih seperti belasan tahun lalu.

Pelaku usaha di wilayah utara Cianjur yang dikenal sebagai penyuplai hasil pertanian ke Jakarta dan sekitarnya juga berharap pembangunan tol Cianjur buat memangkas waktu distribusi yang sensitif pada kesegaran produk sayur mayur.

"Kami berharap pemerintah pusat mewujudkan mimpi kami untuk pergi dan pulang dengan cepat tanpa harus terjebak antrean panjang di jalur Puncak. Kami yakin keberadaan jalan tol dapat meningkatkan kembali perekonomian di Cianjur," kata penyuplai bunga potong di Kecamatan Pacet, Nandang.

Bupati Cianjur Herman Suherman juga mendorong pemerintah pusat segera membangun tol Cianjur. Macet di jalur Puncak dia sebut sebagai salah satu alasan wisatawan mengurungkan niat berlibur ke Cianjur.

"Kami akan terus mendorong melalui kementerian terkait dan melalui anggota DPR RI dapil Cianjur, agar tol Cianjur dapat segera terwujud, sehingga perekonomian Cianjur khususnya wilayah utara dapat kembali pulih seperti dulu," ujar Herman.

teramat

Bahlil Bongkar Sederet Borok Perbankan dalam Pembiayaan UMKM******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membongkar sederet keburukan perbankan dalam urusan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Saya pernah menjadi pelaku UMKM, pernah menjual ikan di pasar, menjual bawang, saya pernah punya omzet Rp60 juta. Saya tahu betul sakitnya UMKM, pinjam uang di bank diputar-putar, izin mau dibuat dimintakan uang, pinjam uang di bank dimintakan aset, betul kan? Saya tahu sakit bapak ibu semua," ucapnya dalam Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan di Pekanbaru, Riau, Kamis (10/8).

Menurutnya, credit lending alias jumlah pinjaman yang diberikan perbankan pada 2020 lalu mencapai Rp6.000 triliun. Namun, penyaluran kepada UMKM hanya 18 persen-19 persen atau tidak lebih dari Rp1.235 triliun, sedangkan sisanya dinikmati pengusaha besar.

"Uang yang kalian (bank) himpun itu dari UMKM, di situ saya katakan ketidakadilan perbankan kepada UMKM, dari penyaluran kredit. Saya minta ke Pak Presiden (Jokowi), kita harus berikan kredit ke UMKM lebih besar. Pak Presiden setuju, saya cek kenapa Bapak Presiden setuju, karena Pak Presiden juga dari UMKM," tegas Bahlil.

"Apa yang diarahkan Presiden? Sekarang 30 persen kredit yang dikucurkan perbankan harus membiayai UMKM, jumlahnya sekarang hampir Rp400 triliun di tahun ini," sambungnya.

Lihat Juga : Erick Thohir Apresiasi BUMN Masuk Daftar Fortune Indonesia 100

Kendati, Bahlil paham mengapa selama ini perbankan sulit menyalurkan kredit kepada UMKM. Menurutnya, hampir 50 persen pelaku UMKM di Indonesia tidak memiliki legalitas perizinan.

Oleh karena itu, dirinya mengajak para pelaku UMKM mengurus NIB melalui Online Single Submission (OSS). Menurutnya, NIB sangat berguna untuk mengajukan pinjaman atau pembiayaan ke bank.

"Saya sarankan kepada UMKM jangan salah pinjam, jangan ke pinjol atau rentenir, urus NIB. Jangan ke pinjol, negara menyiapkan ngapain (pinjam) ke pinjol," tandas Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan pulang sang penyihir

2,9 Juta Wisman Berkunjung ke Bali Selama Januari******

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Bali, mencatat sudah 2,9 juta warga asing atau wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Pulau Dewata.

Sugito, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Bali, mengatakan target Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mendatangkan 4,5 juta wisman pada tahun ini berpotensi terpenuhi.

"Sebelumnya pada tahun 2022, Pemprov Bali menargetkan 1,5 juta kunjungan wisman. Namun (saat ini) justru menembus 2,9 juta kunjungan," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/8) malam.

Lima negara dengan kunjungan terbanyak berasal dari Australia sebanyak 652.461 orang, India 230.063 orang, Tiongkok atau China 131.458 orang, Amerika Serikat (AS) 129.137 orang dan Inggris 126.822 orang.

Sugito menyebutkan angka kedatangan wisman periode Januari-Juli 2023 itu masih lebih rendah dibanding periode sama pada 2019, namun mengalami peningkatan ketimbang 2022.

"Jika melihat potensi itu, 4,5 juta wisman saya rasa bisa terpenuhi, di mana kondisi global mulai membaik setelah pandemi Covid-19 sehingga tren jumlah kedatangan internasional menuju Bali pun terus naik sejak awal tahun," sebutnya.

Sugito menambahkan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM juga turut mendorong pemulihan sektor pariwisata dengan meluncurkan berbagai terobosan dan kebijakan keimigrasian antara lain kemudahan pengajuan visa dan Visa on Arrival (VOA) secara online melalui laman molina.imigrasi.go.id.

"Serta perluasan subjek VOA saat ini negara subjek VOA berjumlah 93 negara," ujarnya.

Sistem Seni Bela Diri Hebat Naruto

Bahlil Sebut Orang Jakarta Doyan Monopoli Tambang, Sawit hingga Pasir******

MenteriInvestasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut manusia di Jakarta doyan memonopoli usaha, sehingga menyingkirkan orang-orang di daerah.

Bahlil menegaskan dirinya selalu memikirkan porsi warga lokal di setiap investasi yang masuk ke daerah. Ia mengatakan setiap investasi tersebut harus melibatkan pengusaha lokal, termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Orang daerah harus dijadikan sebagai tuan di negerinya, tidak boleh jadi tamu di negerinya sendiri. Yang kaya tidak boleh itu-itu saja. Orang Jakarta ini semua hal memonopoli, tambang mau, sawit mau, pasir mau, terus orang daerah di mana?" katanya dalam Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan di Pekanbaru, Riau, Kamis (10/8).

Di lain sisi, Gubernur Riau Syamsuar mengapresiasi peran pemerintah, khususnya melalui Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah. Ia menyebut beleid ini membantu UMKM naik kelas.

Berdasarkan beleid tersebut, Syamsuar menyebut pihaknya terus meminta peran pengusaha besar di Riau untuk bekerja sama dengan UMKM. Ia menegaskan capaian kemitraan bakal terus meningkat setiap tahunnya dengan adanya aturan ini.

Lihat Juga : Jokowi: Operasi LRT Jabodebek Kemungkinan 26 Agustus

"Capaian kemitraan yang diwujudkan Provinsi Riau selama dua tahun terakhir sebanyak 798 pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang bermitra dengan 22 pelaku usaha besar dengan nilai kesepakatan kemitraan Rp33,7 miliar. Jadi, tidak menggunakan uang APBD dan APBN," jelas Syamsuar.

Dengan adanya NIB yang diserahkan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia kepada para pelaku UMK perseorangan, Syamsuar juga berharap geliat ekonomi Pekanbaru dan sekitarnya bisa terus tumbuh.

[Gambas:Video CNN]

Hiburan Korea Band Kecilku

Bukalapak PHK Karyawan Agustus Ini******

PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) memutus hubungan kerja (PHK) sekitar 5 persen karyawan pada Agustus 2023 ini.

Direktur/Corporate Secretary BUKA Teddy Nuryanto Oetomo mengatakan langkah PHK itu diambil sebagai bagian dari evaluasi terhadap kinerja demi memenuhi kebutuhan para pengguna. Selain itu, PHK juga dilakukan untuk mengoptimalisasikan operasional perusahaan.

"Hasil dari evaluasi ini ditindaklanjuti dalam bentuk rencana perubahan di berbagai area, termasuk perubahan dari sisi produk, teknologi, proses, dan kebutuhan sumber daya," ucapnya dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (10/8).

Semua karyawan yang terkena dampak PHK katanya, telah memperoleh kompensasi paling sedikitnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, berikut peraturan pelaksanaannya.

Lebih lanjut, Teddy mengatakan keputusan PHK dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perusahaan.

Namun, hingga saat ini belum ada informasi atau kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perseroan serta dapat mempengaruhi harga saham.

[Gambas:Video CNN]

Wu Po Jiu Huang

KCIC Siapkan Sejumlah Akses Menuju Stasiun Halim Jakarta******

PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) menyiapkan sejumlah akses menuju Stasiun KA Cepat HalimJakarta.

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan Stasiun KA Cepat Halim akan terhubung dengan sejumlah akses seperti jalan raya, tol, hingga LRT.

Lihat Juga : Jokowi Pastikan Operasional Kereta Cepat Digelar September 2023

"Kedua akses jalan ini akan siap dioperasikan pada Agustus 2023," kata Dwiyana.

Lihat Juga : KCIC Jelaskan soal Isu Subkontraktor Tak Dibayar

Selain itu, Dwiyana mengatakan ketiga stasiun lainnya juga tengah dipersiapkan. Ia mengatakan Stasiun Padalarang bakal terhubung dengan Kawasan Kota Baru Parahyangan yang memiliki area drop offdan skybridgedan terhubung langsung dengan bangunan stasiun. Namun, saat ini KCIC tengah berfokus untuk memperbaiki dan melebar jalan eksisting menuju stasiun.

Sementara untuk Stasiun Karawang bakal dibangun akses jalan dari kawasan THK dan Deltamas serta Exit Tol Km 42 Tol Jakarta-Cikampek. Dwiyana mengatakan pembangunan tersebut masih dalam tahap persiapan.

Kemudian, untuk Stasiun Tegalluar saat ini telah memiliki akses dari Jembatan Cibiru Hilir yang baru saja dioperasikan pada 10 Agustus lalu.

Lihat Juga : KCIC Tegaskan Uji Coba Praoperasi Kereta Cepat Gratis

Dwiyana juga mengatakan penyediaan akses tersebut merupakan hasil kerja sama antara KCIC dengan berbagai unsur, mulai dari pemerintah hingga swasta.

"Dukungan besar dari pemerintah pusat, daerah, BUMN, swasta, dan para operator transportasi untuk mewujudkan aksesibilitas," kata Dwiyana.