dapatqq

Kebangkitan Seni Bela Diri Ilahi

Rusia Tangguhkan Pasokan Gandum, PBB Turun Tangan******

Rusia menangguhkan partisipasinya dalam penerapan kesepakatan koridor gandumLaut Hitam alias Black Sea Grain Initiative. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akhirnya turun tangan untuk melakukan negosiasi demi keselamatan pangan dunia.

Keputusan penangguhan ini diumumkan Rusia pada Sabtu (29/10) untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Alasannya, mereka tak bisa menjamin keselamatan kapal sipil yang bepergian di bawah kesepakatan usai serangan terhadap kapal Black Sea Fleet.

"Sangat penting semua pihak menahan diri dari tindakan apa pun yang akan membahayakan Black Sea Grain Initiative yang merupakan upaya kemanusiaan kritis yang jelas berdampak positif pada akses ke makanan bagi jutaan orang di seluruh dunia," tulis Juru Bicara untuk Sekretaris Jenderal PBB Stephane Dujarric dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Reuters, Senin (31/10).

Ukraina tidak mengonfirmasi atau membantah berada di balik serangan itu. Militer Ukraina malah menyerang balik dengan mengatakan ledakan tersebut adalah akal-akalan Rusia.

Di lain sisi, NATO dan Uni Eropa telah mendesak Rusia untuk mempertimbangkan kembali keputusannya yang menangguhkan pengiriman pasokan gandum.

Presiden AS Joe Biden pada Sabtu (29/10) menyebut langkah Rusia keterlaluan dan mengatakan itu akan meningkatkan kelaparan global. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken bahkan menuduh Rusia mempersenjatai makanan.

Di lain sisi, Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar telah melakukan kontak dengan rekan-rekannya dari Rusia dan Ukraina untuk mencoba dan menyelamatkan perjanjian dan telah meminta para pihak untuk menghindari provokasi.

Kesepakatan gandum ini telah memulai kembali pengiriman dari Ukraina, memungkinkan penjualan di pasar dunia, serta menargetkan tingkat sebelum perang sebesar 5 juta metrik ton yang diekspor dari Ukraina setiap bulan.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy menuduh Rusia ingin meningkatkan krisis dengan mengatakan 218 kapal diblokir dan menunggu untuk membawa makanan atau memasuki pelabuhan Ukraina.

"Kami siap melepaskan kapal ini ke laut, tetapi seperti kapal lain dengan produk pertanian, terpaksa menunggu, karena Rusia memeras dunia dengan kelaparan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Buku Harian Bajak Laut Magang Magang

Kemenhub Akan Bangun Balai Pengujian Laik Jalan Kendaraan Rp1,98 T******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan membangun Proving GroundBalai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor(BPLJSKB) di Bekasi dengan nilai investasimencapai Rp1,98 triliun.

Besaran itu berasal dari skema pengembalian investasi availability paymentsebesar Rp 339,9 miliar per tahun.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan balai pengujian itu akan dibuka mulai tahun depan.

Budi mengatakan pengujian kendaraan akan mengikuti standar United Nation Economic Commission for Europe Vehicle Regulations (UNR).

Proyek ini pun dilakukan dengan Perjanjian Kerjasama Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Proyek ini pun didukung oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan PT Penjaminan dan Infrastruktur Indonesia.

Dalam pembangunan proyek ini pemerintah telah menetapkan konsorsium meliputi PT Gobel International, PT Bintang Pradipa Persada, PT Hutama Karya, Japan Overseas Infrastructure, Toyota Tsusho Corporation, dan Astra Daihatsu Motor.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Hendro Sugianto mengatakan pembangunan BPLJSKB merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan standar kendaraan bermotor, baik untuk kebutuhan nasional maupun internasional.

"Ruang lingkup proyek yaitu perancangan dan pembangunan fasilitas pengujian dan penunjang, pengadaan peralatan, pengujian dan fasilitas penunjang, pemeliharaan fasilitas, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia," ujar Hendro Sugianto.

Adapun fasilitas pengujian kendaraan pertama di Indonesia yang bertaraf internasional tersebut dilandasi oleh Association of Southeast Asia Nation Mutual Recognition Arrangement (ASEAN MRA).

[Gambas:Video CNN]

Nyonya mengendalikan suami imut itu

Kemenhub Tambah Empat BLU, Kurangi Ketergantungan pada APBN******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menambah empat satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) yang telah ditetapkan melalui keputusan menteri keuangan.

BLU memiliki pola pengelolaan keuangan yang dapat membiayai kebutuhannya secara mandiri melalui kinerja yang dihasilkan, sehingga diharapkan bisa semakin mengurangi ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Keempat satuan kerja BLU tersebut, yaitu Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB), Balai Pengujian Perkeretaapian, Politeknik Pelayaran Sumatera Barat, dan Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara.

"Kinerja keuangan BLU semakin baik yang ditunjukkan oleh pertumbuhan pendapatan, dan tingkat ketergantungan terhadap pendanaan dari rupiah murni (APBN) yang semakin menurun," kata dia melalui keterangan resmi, Jumat (28/10).

Lebih lanjut, Budi mengusulkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memberikan ruang lingkup yang lebih luas kepada satuan kerja BLU Kemenhub. Hal ini diperlukan agar satuan kerja dapat mengelola lebih dari satu entitas atau layanan.

"Misalnya, satu BLU bisa melayani beberapa bidang usaha pelayanan sektor transportasi, sehingga jumlah BLU di Kemenhub tidak terlalu banyak dan lebih efisien," tuturnya.

Dengan bertambahnya empat satuan kerja BLU, kini Kemenhub memiliki total sebanyak 35 satuan kerja BLU. Dengan rincian, 25 BLU bidang pendidikan, 2 BLU bidang kesehatan, dan 8 BLU terkait unit barang dan jasa.

Sementara itu, Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Hadiyanto mengungkapkan BLU memiliki peran yang sangat strategis. Menurutnya, BLU membantu meningkatkan kualitas pelayanan yang berorientasi kepada pelanggan/customer, sekaligus turut berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara.

Ia menyebut kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLU rata-rata tumbuh sebesar 22,13 persen dalam 10 tahun terakhir. Pada 2021, BLU telah berkontribusi menyumbang penerimaan negara sebesar Rp126 triliun atau 27,88 persen dari PNBP nasional dengan nilai aset total BLU 2021 sebesar Rp1.160 triliun.

Sampai dengan kuartal III 2022 PNBP BLU mencapai 67,35 T. Hadiyanto menjelaskan sampai dengan kuartal III 2022, jumlah BLU di Indonesia mencapai 260 BLU. Dari 2005 sampai dengan 2022, jumlah BLU mengalami pertumbuhan rata-rata 22 persen setiap tahunnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali dan Mimpi

Mengenal Perpres yang Mengatur Kewenangan Negara Kuasai 11 Bahan Pokok******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan PanganPemerintah yang akan menguasai 11 bahan pokok. 

Munculnya beleid ini berawal dari masalah krisis pangan dan gejolak harga di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Sebab itu, pemerintah perlu menyiapkan cadangan pangan demi menanggulangi krisis dan gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial atau keadaan darurat.

"Selain jenis pangan pokok tertentu sebagaimana dimaksud, Presiden dapat menetapkan jenis pangan pokok tertentu lainnya sebagai cadangan pangan pemerintah," kata Jokowi sebagaimana dikutip dari aturan tersebut, Jumat (28/10).

Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah atas 11 bahan pokok tersebut akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama akan dilakukan terhadap beras, jagung dan kedelai.

Untuk pengadaan cadangan pangan akan dilakukan melalui pembelian produksi dalam negeri, termasuk pembelian dari stok komersial Perum Bulog atau BUMN pangan yang mengacu pada harga acuan pembelian atau HPP yang ditetapkan oleh kepala badan.

"Dalam hal rata-rata harga pasar setempat di tingkat produsen di bawah harga acuan pembelian atau HPP, dilakukan pembelian dengan mengacu pada harga acuan pembelian atau HPP," kata Jokowi.

Sementara itu, terkait jumlah cadangan pangan, Jokowi mengatakan akan diatur oleh Bulog atau BUMN Pangan dengan mempertimbangkan 5 faktor, yaitu;

a. Produksi pangan pokok tertentu secara nasional
b. Penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan
c. Pengendalian dan stabilisasi harga dan pasokan pangan pokok tertentu pada tingkat produsen dan konsumen
d. Pelaksanaan perjanjian internasional dan bantuan pangan kerja sama internasional
e. Angka kecukupan gizi yang dianjurkan

Semua sumber pendanaan yang diperlukan untuk menyelenggarakan cadangan tersebut nantinya akan diambilkan dari dana APBN dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

"Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud, pemerintah memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Perum Bulog dan/ atau BUMN pangan, termasuk margin yang diharapkan sesuai dengan tingkat kewajaran," katanya.

Melalui perpres ini, pemerintah menambah kewenangan BUMN Holding Pangan atau ID Food untuk menyerap hasil produksi bahan pokok dari petani maupun peternak dalam negeri.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan sebelumnya penyerapan hasil petani hanya dilakukan oleh Bulog. Namun, dalam aturan baru ini, ID Food ikut andil.

Arief menjelaskan dengan masuknya BUMN Holding Pangan ini, maka penugasan penyerapan pangan ke petani dibagi dua. Bulog nantinya bertugas menyerap atau mengamankan produk jagung, beras, dan kedelai.

"Sisanya yang komersial kita akan berikan kepada ID Food, BUMN Holding Pangan untuk menyerap dan membantu tugas Bulog. Diharapkan ini akan mempercepat penyerapan produksi pangan," katanya kepada CNNIndonesia.com,Kamis (27/10).

[Gambas:Video CNN]

Selir iblis yang tiada taranya

Kaum Muda dan Sejuta Topan Badai PHK Startup******

Perusahaan rintisan (startup) belakangan menjadi incaran banyak pekerja, terutama kaum muda. Startupyang identik dengan teknologi mendadak menjadi primadona bagi anak muda yang juga tak bisa lepas dari teknologi dalam kehidupan sehari-hari.

Tak heran, kaum muda atau milenial berlomba-lomba melamar kerja terutama di startup ternama seperti Gojek, Shopee, Tokopedia, dan lainnya.

Razan, salah satu pekerja di startupteknologi asuransi mengatakan alasannya memilih bekerja di dunia startup adalah karena ruang untuk berkembang yang sangat besar. Setiap tantangan selama bekerja di startup membuatnya terus meningkatkan kemampuan diri.

Selain itu, gaji dan keuntungan lainnya juga menjadi faktor yang membuatnya memilih startup sebagai tempat kerja.

Raza menceritakan hal yang ia suka dari startupadalah budaya kerja yang fleksibel serta komunikasi yang terbuka.

"Saya didorong untuk memilikiownershipterhadap pekerjaan saya, sehingga saya bisa mengatur jam kerja dan menyelaraskannya dengan jadwal kehidupan saya asalkan pekerjaan dan target OKR (Objectives and Key Results) saya tercapai dengan baik," ujarnya.

Meski memberi penghasilan dan keuntungan yang menggiurkan, toh Raza tidak memungkiri beban kerja serta target perusahaan sering terlalu tinggi. Karena itulah agar tak tertinggal, ia perlu menjaga ritme kerja  cepat agar bisa mencapai target.

Sementara itu, Nana, salah satu karyawan startupdi bidang kesehatan mengaku menyukai bekerja di startupkarena budaya kerja yang dinamis, selalu memunculkan ide baru, fleksibel, dan menghargai pendapat setiap pekerja. Selain itu, Nana juga menyukai startupkarena beroperasi tidak dengan cara manual, tetapi dengan teknologi.

"Sebelum di startup, aku pernah di corporatedan aku enggak terlalu suka budayanya yang memang pergerakannya sangat lama," ujar Nana.

Namun, Nana mengatakan di balik perubahan yang cepat, di startup juga terjadi turnoveratau perputaran keluar dan masuknya karyawan juga kilat. Biasanya, karyawan hanya bertahan dalam waktu tiga hingga enam bulan.

Meski memberikan banyak keuntungan, namun bekerja di startup bukan tanpa risiko. Salah satu yang mengemuka belakangan ini adalah PHK yang bisa terjadi kapan saja.

Badai ini setidaknya sudah menimpa karyawan startup seperti; Linkja, Shopee, TaniHub, hingga Binar Academy.

Tak hanya melakukan PHK, beberapa startupbahkan menyatakan gulung tikar. Beberapa pekan lalu, startup furnitur, Fabelio mengumumkan secara resmi menutup seluruh unit usahanya di Indonesia.

Alasan melakukan PHK pun beragam. Ada yang berdalih karena melakukan perubahan strategi usaha, hingga penghematan karena perusahaan bersiap untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi di tahun depan.

Melihat fenomena itu, Razan memang sempat mengaku khawatir. Tetapi ia berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya.

Ia menceritakan pernah menjadi korban PHK di sebuah startup. Lalu dua bulan kemudian kembali mendapat pekerja di startuplainnya.

Ditambah lagi, uang pesangon yang diberikan kepadanya saat itu juga cukup besar.

"Ketika saya bekerja di startup, opsi PHK itu sudah ada di pikiran saya, sehingga saya sudah mengelola ekspektasi dengan baik soal PHK startup dan membuat back up planapa yang harus saya lakukan jika hal itu terjadi lagi," ujarnya.

Segendang sepenarian dengan Razan, Nana mengaku tak khawatir dengan maraknya startup yang melakukan PHK. Ia menilai kondisi setiap startupberbeda.

Nana menceritakan startup tempatnya bekerja cukup bijak dalam merekrut pekerja. Mereka tidak merekrut secara besar-besaran tetapi menyesuaikan dengan fungsi yang dibutuhkan. Dengan begitu, PHK bisa dihindari.

"Jadi memang sudah diprediksi sejak tahun kemarin sebenarnya untuk lebih bijak lagi dalam merekrut, lebih melihat lagi fungsinya apa," ujarnya.

Peluang Tumbuh Startup di Masa Depan

Mendobrak Alam Kesengsaraan Surgawi

Disnakertrans: Gaji Pekerja Penerima BSU Tidak Boleh Dipotong******

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta (Disnakertrans DIY) dengan tegas menyebut pemotongan gaji atau upah karyawan Waroeng SS (Spesial Sambal) penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) telah menyalahi aturan.

"Bahwa pekerja penerima bantuan pemerintah berupa BSU, tidak boleh dilakukan pemotongan gaji/upahnya dengan alasan apapun," ujar Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi dalam keterangan resmi, Senin (31/10).

Aria mengatakan ketentuan ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022.

Hasil dari rapat itu ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Khusus terhadap perusahaan tersebut yang kemudian mendapati pelanggaran pada PP Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaketrans Nomor 10 Tahun 2022 itu.

Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin Subargus melanjutkan tim khusus yang terdiri dari Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) BPJS Ketenagakerjaan telah dibentuk menyikapi kasus ini.

Tim ini melakukan kegiatan pemeriksaan khusus mulai 31 Oktober 2022 atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Waoreng SS sebagai upaya penegakan hukum norma ketenagakerjaan.

"Melalui upaya tersebut ditegaskan agar pihak WSS membatalkan rencana pemotongan upah bagi pekerja penerima BSU," tegas Amin.

Sementara, tercatat sebanyak 1.871 karyawan WSS yang terdaftar sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta. Namun, di luar jumlah tersebut masih ada pekerja yang belum terdaftar.

Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta Teguh Wiyono menyampaikan data kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan tersebut adalah acuan calon penerima BSU.

Menurutnya, dari jumlah 1.871 tersebut usai dilakukan Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah ke pihak perusahaan, tercatat 1.869 orang yang datanya valid kemudian diusulkan sebagai calon penerima BSU.

"Selain itu, WSS ini sejak tahun 2020 telah masuk dalam daftar obyek perusahaan yang melakukan pelanggaran Norma Ketenagakerjaan dan dilakukan Pengawasan Terpadu. Pada November 2021 dilakukan penyampaian Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi DIY," kata Teguh tanpa merinci bentuk pelanggaran WSS.

Sebelumnya, viral Waroeng SS yang memotong gaji pegawai yang menerima BSU sebanyak Rp300 ribu atau 50 persen dari total bantuan tersebut. Pemotongan gaji dilakukan untuk periode November dan Desember 2022.

Direktur WSS Yoyok Hery Wahyono pun membenarkan hal itu. "Benar itu kebijakan saya, keputusan saya yang siap saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Allah SWT, hukum negara dan kebenaran atau keadilan," terang Yoyok, Minggu (30/10), dikutip dari detikcom.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Yoyok itu disebutkan pertimbangan Waroeng SS memotong gaji karyawan Rp300 ribu bagi penerima BSU demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Pasalnya, tidak semua karyawan Waroeng SS mendapat bantuan tersebut.

"Sebagian dapat, sebagian tidak, malah jadi tidak rukun mereka, akan jadi polemik, September 2021 pernah terjadi seperti ini. Panjang sekali penjelasannya, kalau pun harus sampai di meja hijau akan saya jelaskan di sana," imbuh Yoyok.

Lebih lanjut, Yoyok menuliskan dalam surat tersebut bahwa karyawan yang keberatan dengan kebijakan pemotongan gaji ini dipersilakan untuk mengajukan surat pengunduran diri.

Belum diketahui berapa karyawan penerima BSU yang terdampak pemotongan gaji Rp300 ribu/bulan. Kendati, kebijakan ini berlaku di 102 cabang Waroeng SS seluruh Indonesia di mana terdapat 4.128 karyawan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pun telah merespons kasus ini. Ia mengatakan saat ini Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) sedang menindaklanjuti kejadian tersebut.

"Ini sudah kami tindaklanjuti. Dua dirjen ini ya. Dirjen PHI Jamsos, karena yang mengelola anggaran BSU ini kan Dirjen PHI Jamsos, dengan pengawasan ada Dirjen Binwasnaker yang akan melakukan," ujar Ida di Istana Presiden, Jakarta.

[Gambas:Video CNN]